Garuda - Garba Rujukan Digital

Menggagas Desain Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Elva Imeldatur Rohmah
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v3i2.45177

Penelitian ini bertujuan untuk menggagas desain kelembagaan partai politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiological jurisprudence. Sosiological jurisprudence merupakan pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu fenomena sosial, di mana perspektifnya berasal dari masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa sistem multi partai yang selama ini diterapkan di Indonesia menimbulkan banyak masalah seperti adanya konflik antar partai politik, konflik internal partai, sistem rekrutmen partai yang tidak jelas dan mencerminkan praktik nepotisme, serta munculnya dinasti politik di kalangan partai politik. Praktik tersebut mampu menggerus nilai-nilai demokrasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan partai politik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerapkan sistem dwi partai. Sistem ini dianggap mampu untuk menjamin adanya check and balance serta menjaga stabilitas politik karena ada perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi.Kata Kunci: Desain Kelembagaan; Partai Politik; Indonesia.This research aims to investigate the institutional design of political parties in Indonesia. This research is empirical juridical research using a sociological jurisprudence approach. Sociological jurisprudence is an approach that sees law as a social phenomenon, where the perspective comes from society. This research found that the multi-party system implemented in Indonesia has caused many problems, such as conflicts between political parties, internal party conflicts, a party recruitment system that needs to be clarified and reflects the practice of nepotism, and the emergence of political dynasties among political parties. This practice is capable of eroding democratic values and reducing public confidence in the existence of political parties. Based on this, the government needs to consider implementing a dual-party system. This system is considered capable of ensuring checks and balances and maintaining political stability because there are apparent differences between government and opposition parties.Keywords: Institutional Design; Political Parties; Indonesia.

Regionalisme African Union: Sebuah Tanggapan Komplementer Terhadap Tesis "Perjalanan Panjang" Konstitusionalisme ASEAN dari G.B. Arundhati Rian Adhivira Prabowo
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v4i1.45293

Tulisan ini bertumpu pada kajian tesis doktoral "Perjalanan Panjang" ASEAN dari G.B. Arundhati. Pada studi tersebut Arundhati menerapkan pendekatan indikatif untuk menyatakan telah terjadi transformasi ASEAN menuju rule-based-organization yang people oriented. Studi ini menggunakan perspektif Arundhati pada African Union dalam upayanya melakukan demokratisasi kawasan. African Union dipilih karena kesamaan historis sebagai mantan bangsa terjajah yang berisikan banyak pemerintah otoriter. Maka terdapat dua aspek yang ditonjolkan. Pertama, tentang pergeseran atas primasi kedaulatan dimana African Union memperkenalkan prinsip non-indifference. Kedua, tentang representasi yang diperlihatkan lewat parlemen regional dan organisasi yang menghubungkan kelompok sipil pada tubuh African Union. Masing-masing terhubung lewat semangat mewujudkan solidaritas rakyat Afrika. Jadi meskipun terdapat kesamaan latar dengan ASEAN, Afrika menempuh jalan yang berbeda dalam pelembagaan organisasi regionalnya.Kata Kunci: Regionalisme; African Union; Organisasi Internasional; Demokratisasi. This article is a respond to G.B. Arundhati's doctoral thesis of "Perjalanan Panjang" ASEAN (ASEAN's Long Journey). Arundhati employed an indicative approach on ASEAN's transformation toward people oriented rule-based-organization. Such perspective was then implemented in this study on African Union in the context democratizing the region. Like ASEAN, African nations shared historical background as the colonized nations with widespread authoritarian governments. This study will put emphasize on two aspects. First, the changing attitude toward the primacy of sovereignty through the novelty of non-indifference principle. Second, the institutionalization people's representation via regional parliament and CSO organization. Both aspects connected through the spirit to realizing the solidarity among Africans. Different from ASEAN, Africa took a different path on institutionalizing their regional organization.Keywords: Regionalism; African Union; International Organization; Democratization.

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Heti Friskatati
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v4i1.48690

Tindak pidana transnasional terorganisasi adalah salah satu jenis kejahatan yang paling kompleks karena melibatkan aktor lintas batas negara melalui mekanisme yang terstruktur. Jenis kejahatan ini termasuk perdagangan narkoba, senjata ilegal, pencucian uang, perdagangan orang, perdagangan barang curian atau bajakan, serta barang-barang lain yang tidak boleh diperdagangkan seperti hewan langka yang dilindungi. Untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan negaranya, pemerintah Indonesia secara konsisten meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Dengan waktu, pemerintah memperhatikan kejahatan transnasional yang baru dan berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kejahatan terorganisasi transnasional atas penyalahgunaan narkoba dan fungsi pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba terhadap kejahatan terorganisasi transnasional. Penelitian hukum normatif dan penelitian socio-legal digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, ada tiga (tiga) faktor yang mendorong perkembangan penyalahgunaan narkoba terorganisasi transnasional: (1) globalisasi, (2) keterbukaan ekonomi, dan (3) masalah perbatasan. Kedua, bagaimana pemerintah menangani penyalahgunaan narkoba terorganisasi transnasional meliputi empat (empat) hal: (1) penyediaan sarana dan prasarana, (2) penegakan hukum, dan (3) pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba.Kata Kunci : Kejahatan Terorganisasi Transnasional; Peran Pemerintah; Penyalahgunaan Narkoba. Organized transnational crime is one of the most complex types of crime because it involves actors across national borders through structured mechanisms. These types of crimes include drug trafficking, illicit weapons, money laundering, human traffic, theft or piracy, as well as other non-tradeable goods such as protected rare animals and bands In order to protect the interests and sovereignty of its country, the Indonesian government is consistently enhancing international cooperation in combating transnational crime. Over time, the government has been paying attention to new transnational crime and focused on combating drug abuse. The research focuses on the factors that influence the development of transnational organized crime over drug abuse and the role of the government in combating drugs abuse over transnationally organised crime. Normative law research and socio-legal research are used. The results show that, firstly, there are three (three) factors driving the development of transnational organized drug abuse: (1) globalization, (2) economic openness, and (3) border issues. Secondly, how governments deal with transnationally organized drugs abuse covers four (four) things: (1) provision of facilities and supplies, (2) law enforcement and (3) monitoring of drug abuses.Keywords: Transnational Organized Crime; Government Role; Drug Abuse.

Reformasi Regulasi Indonesia terhadap Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan: Perspektif Politik Hukum Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari A.P; Suhadi Suhadi
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v4i1.48691

Kebijakan pemerintah dalam menanganai penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yaitu reforma agraria. Reforma agraria terdiri atas asset reform dan access reform, dan dalam proses pelaksanaannya mengalami perkembangan kebijakan yang meliputi 3 (tiga) periode, yaitu periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi. Reforma Agraria diharapkan bisa mencakup tujuan sebagai berikut: (a) Menyediakan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, (b) mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, (c) mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan meredistribusikan; dan (d) melegalisasikan TORA secara kelompok maupun perorangan menjadi milik rakyat, (e) mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan tata guna tanah dan membentuk kekuatan-kekuatan produktif baru, (f) memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, dan memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desanya. Penelitian ini tujukan untuk pertama, menganalisis apa yang menjadi landasan yuridis penguasaan tanah dalam kawasan hutan. dan kedua, mendeskripsikan bagaimana kebijakan Pemerintah sebagai upaya reformasi regulasi terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan hukum. Hasil penelitian terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasan Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Kebijakan Pemerintah sebagai upaya reformasi regulasi terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan terdiri atas 3 (tiga) periode yaitu, periode orde baru melalui distribusi tanah, periode orde lama melalui metode transmigrasi, dan periode reformasi melalui pembaharuan regulasi hukum terkait reforma agraria.Kata Kunci: Kawasan Hutan; Penguasaan Tanah; Reforma Agraria.

Membangun Otonomi Daerah yang Efektif: Meninjau Kembali Kerangka Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Khasail Khosaiful; Muhammad Ilham Rahmatulloh; Naufal Taufiqurrahman; Muhammad Syahrur Romadhon
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v4i1.48737

Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pilar penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Diharapkan dengan otonomi daerah, setiap daerah dapat mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya sendiri, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat yang merata. Otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, dalam praktiknya, otonomi daerah masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kapasitas aparatur daerah, dan masih kuatnya intervensi pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan otonomi daerah belum berjalan secara efektif dan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Artikel ini bertujuan untuk meninjau kembali kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas otonomi daerah. Artikel ini akan menganalisis berbagai aspek hukum pemerintahan daerah, termasuk struktur kelembagaan, pembagian kewenangan, pendanaan daerah, dan mekanisme pengawasan.Kata Kunci: Otonomi Daerah; Kerangka Hukum Pemerintahan Daerah; Efektivitas Decentralization and regional autonomy are important pillars in developing democracy in Indonesia. It is hoped that with regional autonomy, each region can manage its own resources and determine its own development direction, thereby creating equal welfare for the people. Regional autonomy in Indonesia has been regulated in various statutory regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, and various other statutory regulations. However, in practice, regional autonomy is still faced with various challenges, such as weak law enforcement, lack of capacity of regional officials, and strong central government intervention. This causes regional autonomy to not run effectively and not achieve the expected goals. This article aims to review the legal framework for regional government in Indonesia, with a focus on the effectiveness of regional autonomy. This article will analyze various legal aspects of regional government, including institutional structure, division of authority, regional funding, and monitoring mechanisms.

Defining the Boundaries of Morality, Rationality, and Justice in Constitutional Court Review of Open Legal Policy: Menentukan Batasan Moralitas, Rasionalitas, dan Keadilan dalam Tinjauan Mahkamah Konstitusional terhadap Kebijakan Hukum Terbuka Alendra Nauval Mufti Rayhan; Muchammad Ali Safaat; Ria Casmi Arssa
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 2 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i2.53687

The Constitutional Court serves as the final interpreter of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through its authority in judicial review. This authority has evolved to encompass the legislative domain, specifically regarding "open legal policy." In reviewing such policies, fundamental limits exist: morality, rationality, and intolerable injustice—standards that continue to undergo development. This study employs a normative-juridical research method with a case approach to analyze these limits within Constitutional Court decisions, and a conceptual approach to examine their underlying concepts. The findings reveal that morality, rationality, and intolerable injustice are not always applied collectively; they also function independently as limits, principles, and values. Furthermore, these standards are not only applied to open legal policy review but also serve as a mechanism of checks and balances and an instrument to control the distribution of power among state branches. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga terakhir penafsir UUD NRI 1945 dalam kewenangannya menguji undang-undang. Dalam perkembangannya, pengujian ini tidak terbatas pada ranah yudikatif melainkan hingga legislatif, khususnya dalam bentuk open legal policy. Mengkaji tentang open legal policy, terdapat batasan fundamental yaitu moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable yang terus berkembang. Untuk menganalisis perkembangan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kasus guna menganalisis batasan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable pada putusan Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan konseptual guna menganalisis konsep batasan tersebut. Peneliti menemukan bahwa moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable tidak selalu digunakan secara senafas, tetapi dapat pula digunakan secara terpisah, tidak hanya sebagai batasan tetapi juga sebagai prinsip dan nilai. Kegunaan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable tidak hanya digunakan dalam praktik pengujian terhadap kebijakan hukum terbuka, melainkan juga dapat digunakan sebagai mekanisme check and balances antar cabang kekuasaan negara sebagai instrument yang mengontrol antar cabang kekuasaan.

Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam Pencegahan Money Politic Susi Indriani; Affila; Eka NAM Sihombing
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v4i2.53688

Penelitian ini berfokus pada pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan money politic. Terdapat dua isu pembahasan yaitu bagaimana regulasi mengatur peran Bawaslu dalam mencegah praktik money politic dan bagaimana tanggung jawab Bawaslu dalam mencegah money politic dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Bawaslu dalam mencegah praktik money politic pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan keadilan proses demokratisasi sesuai Undang-Undang. Tanggung jawab Bawaslu dalam mencegah money politic pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal belum maksimal, money politic masih terjadi namun selalu berhenti pada pembahsan sentra Gakkumdu. Tanggung jawab Bawaslu tidak cukup hanya dengan upaya pencegahan dan penanganan saja, akan tetapi Bawaslu harus mempunyai strategi kusus untuk penanganan dan pencegahan praktik money politic, terkhusus untuk daerah-daerah terpencil yang jauh dari pengawasan. Kendala Bawaslu kabupaten mandailing natal dalam mencegah money politic adalah keterbatasan ruang gerak yang diberikan regulasi, ketentuan penindakan money politic tidak akan efektif jika regulasi tidak sejalan dengan keadaan di lapangan. This study focuses on the supervision of the implementation of regional head elections by Bawaslu Mandailing Natal Regency in preventing money politics. There are two issues of discussion, namely how regulations regulate the role of Bawaslu in preventing money politics practices and how Bawaslu's responsibility is in preventing money politics in the implementation of regional head elections in Mandailing Natal Regency. The methodology used in this study is empirical research. This study concludes that the role of Bawaslu in preventing money politics practices in regional head elections in Mandailing Natal Regency has a significant impact on the integrity and fairness of the democratization process according to the Law. Bawaslu's responsibility in preventing money politics in the implementation of regional head elections in Mandailing Natal Regency has not been maximized, money politics still occurs but always stops at the discussion of the Gakkumdu center. Bawaslu's responsibility is not enough with prevention and handling efforts alone, but Bawaslu must have a special strategy for handling and preventing money politics practices, especially for remote areas that are far from supervision. The obstacle faced by the Bawaslu of Mandailing Natal Regency in preventing money politics is the limited space for maneuver provided by regulations. Provisions for taking action against money politics will not be effective if the regulations are not in line with the conditions on the ground.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Mewujudkan Pembangunan Kebun Masyarakat Ika Oktaviani; Agusmidah; Affila
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v4i2.53689

Pembangunan kebun masyarakat (plasma) merupakan salah kewajiban bagi perusahaan perkebunan bilamana sedang melakukan pengurusan maupun perpanjangan Hak Guna Usaha. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi administratif terhadap perusahan perkebunan tersebut. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku pemberi izin usaha kepada perusahaan perkebunan, tentu bertanggungjawab atas perwujudan plasma terhadap masyarakat di Merbau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas persengketaan lahan dengan PTPN IV Regional 1. Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pemerintah Labuhanbatu Utara dalam pemenuhan hak plasma bagi masyarakat dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan problematika terkait pemenuhan hak plasma bagi masyarakat di Merbau Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan bahan hukum utama menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemerintah Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pertanian tidak memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan perkebunan yang tidak membangun plasma bagi masyarakat Merbau Selatan. Pemerintah Labuhanbatu Utara seakan dianggap gagal dalam menjalankan kewenangannya mensejahterakan masyarakat. Seharusnya, Pemerintah membuat Peraturan Daerah yang memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum. The development of community gardens (plasma) is one of the obligations for plantation companies when they are processing or extending the Right to Cultivate. If this obligation is not carried out, administrative sanctions can be imposed on the plantation company. In this regard, the North Labuhanbatu Regency Government as the grantor of business permits to plantation companies is certainly responsible for the realization of plasma for the community in South Merbau, North Labuhanbatu Regency, over land disputes with PTPN IV Regional 1. This study discusses the authority of the North Labuhanbatu Government in fulfilling plasma rights for the community and the efforts made to resolve problems related to the fulfillment of plasma rights for the community in South Merbau. This study uses a normative juridical research type with a primary legal material approach examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations. The results of the study explain that the North Labuhanbatu Government through the Agriculture Service does not impose administrative sanctions on plantation companies that do not build plasma for the South Merbau community. The North Labuhanbatu Government seems to have failed in carrying out its authority to improve the welfare of the community. The government should have made regional regulations that would facilitate the development of community gardens in order to realize legal certainty.

Tinjauan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Pasca Pemekaran Wilayah Achmad Aldy Hifdillah; Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri Nasilah; Riana Susmayanti
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v4i2.53691

Penelitian ini mengkaji pemilihan gubernur pertama di Provinsi Kalimantan Utara, hasil pemekaran wilayah, dalam konteks Pilkada Serentak 2015. Objek riset berfokus pada dinamika politik, sosial, dan administratif selama persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Tujuannya adalah menganalisis tantangan dan peluang dalam menyelenggarakan pemilihan di wilayah baru, serta mengevaluasi efektivitas Pilkada serentak di daerah tersebut. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan kasus. Hasil menunjukkan adanya tantangan unik terkait infrastruktur pemilihan, sosialisasi, dan koordinasi antar lembaga. Namun, proses ini juga membuka peluang membangun sistem demokrasi yang lebih partisipatif. Kesimpulannya, keberhasilan pemilihan gubernur di wilayah pemekaran memerlukan perhatian khusus terhadap kondisi geografis, demografis, dan sosiokultural setempat. This study examines the first gubernatorial election in North Kalimantan Province, the result of regional expansion, in the context of the 2015 Simultaneous Regional Elections. The research focuses on the political, social, and administrative dynamics during the preparation and implementation of the election. The aim is to analyze the challenges and opportunities in organizing elections in new regions, as well as to evaluate the effectiveness of simultaneous regional elections in the area. Using a normative legal research method with a regulatory and case-based approach, the results indicate unique challenges related to election infrastructure, public awareness, and inter-institutional coordination. However, this process also presents opportunities to build a more participatory democratic system. In conclusion, the success of the governor election in the newly established region requires special attention to local geographical, demographic, and socio-cultural conditions.

Reorientation of Policy and Governance for Civil Society Organizations to Facilitate People's Political Participation: Reorientasi Kebijakan dan Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan sebagai Wadah Partisipasi Politik Rakyat Muhaimin; Novi Enjelina Putri
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 2 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i2.53692

This article examines the legal policy governing civil society organizations (CSOs) in Indonesia, which has shifted from a repressive instrument to a facilitative model. Previously, laws and regulations governing CSOs served as a tool of state control, limiting civil society freedoms and undermining freedom of association, often justified by political stability and security. Recent developments point to a restructuring that positions CSOs as strategic development partners and avenues for public political participation. Applying a legal-normative approach and legal-political analysis, this study highlights regulatory disharmony, conflicts of interest, and problematic ongoing policy implications that create tensions between democratic imperatives and state interests. The study's findings underscore that transforming the role of CSOs requires a redesigned legal system focused on protecting constitutional rights, social justice, and strengthening civil society—the foundation of democracy. Therefore, future legal policy for CSOs must balance legal certainty, freedom of association, and the public interest. Artikel ini mengkaji dinamika kebijakan hukum bagi organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yang telah mengalami pergeseran paradigma dari instrumen represif menjadi model fasilitatif. Peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur organisasi kemasyarakatan cenderung berfungsi sebagai alat kontrol negara untuk membatasi kebebasan masyarakat sipil dan melemahkan kebebasan berserikat, seringkali dengan alasan stabilitas politik dan keamanan. Perkembangan terkini menunjukkan adanya penataan ulang yang menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pembangunan strategis dan saluran partisipasi politik rakyat. Melalui pendekatan hukum-normatif dan analisis hukum-politik, studi ini menyoroti ketidakharmonisan regulasi, konflik kepentingan, dan implikasi kebijakan bermasalah yang berkelanjutan yang mengarah pada ketegangan antara keharusan demokrasi dan kepentingan negara. Temuan studi ini menggarisbawahi bahwa transformasi peran organisasi kemasyarakatan memerlukan perancangan ulang tatanan hukum yang berfokus pada perlindungan hak konstitusional, keadilan sosial, dan penguatan masyarakat sipil sebagai fondasi demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan hukum organisasi kemasyarakatan ke depan harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, kebebasan berserikat, dan kepentingan publik.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email
christosagala@unej.ac.id

Phone
+6281264816037

Journal Mail Official
christosagala@unej.ac.id

Editorial Address
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, Jember

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email christosagala@unej.ac.id

Phone +6281264816037

Journal Mail Official christosagala@unej.ac.id

Editorial Address Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, Jember

Location Kab. jember, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email
christosagala@unej.ac.id

Phone
+6281264816037

Journal Mail Official
christosagala@unej.ac.id

Editorial Address
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, Jember

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA