Jurnal Kajian Konstitusi
Jurnal Kajian Konstitusi provides a venue for experts, academicians, practitioners, state officials, non-governmental organizations, and observers of constitutional law to disseminate research results or conceptual studies on constitutional studies from the perspective of legal, social and political sciences.
Articles
57 Documents
<![CDATA[Inkonsistensi Pengaturan Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan atas Tanah ]]>
<![CDATA[Nuzul Putri Ramadhani]]>;
<![CDATA[Antikowati Antikowati]]>;
<![CDATA[Iwan Rachmad Soetijono]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/jkk.v1i2.26056
<![CDATA[Parate eksekusi merupakan sarana eksekusi termudah dan cepat bagi kreditur untuk pelunasan piutang manakala debitur cidera janji. Akan tetapi di dalam prakteknya pelaksanaan parate eksekusi sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau yang biasa disebut UUHT sering terkendala. Hal ini dikarenakan terdapat inkonsistensi mengenai mekanisme atau aturan formal dalam pelaksanaan parate eksekusi. Inkosistensi ini terlihat apabila Pasal 6 UUHT dihubungkan dengan Penjelasan Umum angka 9 jo Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT. Inkonsistensi dalam peraturan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui inkonsistensi pengaturan parate eksekusi hak tanggungan dalam UUHT dan formulasi hukum yang tepat untuk mengatasi inkonsistensi terhadap pelaksanaan parate eksekusi objek hak tanggungan atas tanah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah apabila dikaitkan antara ketentuan pada Pasal 6 dengan Penjelasan Umum angka 9 dalam UUHT bahwa Penjelasan Umum angka 9 jo Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT tidak relevan apabila digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan parate eksekusi, dan formulasi hukum untuk mengatasi inkonsistensi ini yaitu dengan melakukan revisi materi muatan UUHT khususnya pasal-pasal yang bermasalah.Kata Kunci: Inkonsistensi; Parate Eksekusi; Formulasi Hukum.The execution parate is the easiest and speedy means of execution for creditors to repay debts when debtors are promised. In practice, however, execution of the execution as section 6 the land bill and materials related to the ground or commonly called the uuht were often hammed. This is because there are inconsistencies in the formal mechanisms or rules of the execution of the execution. The inconsistency is seen when chapter 6 is linked with the general explanation of Jo chapter 14 verse 2 and verse 3. Inconsistencies in the rules can create legal uncertainties in society. The purpose of this study is to identify inconsistencies in the arrangement of the parate, uuht, and proper legal formulations to overcome the tariff for the execution of the property-rights object. The method used was normatif juridical research, using a regulatory and conceptual approach. The result of this study is when a clause of chapter 6 is incorporated with the general explanation of the number 9 in the uuht that the general explanation of the number 9 is section 14 of verses 2 and 3 of the uuht is irrelevant to use asa basis for the law of executing the parliament of execution, and legal formulation to address this inconsistency by making a revision of the uuht content particularly the troubled chapters.Keywords: Inconsistency; Parate Execution; Legal Formulation.]]>
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Ulayat yang Menjadi Hak Milik Perseorangan pada Suku Batak Toba di Pulau Samosir ]]>
<![CDATA[Khoirur Rahmi Sibarani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/jkk.v1i2.27770
<![CDATA[Pengaturan hak atas tanah ulayat telah diatur dalam Undang-undnag Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masyarakat Hukum adat. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pentingnya pendaftaran tanah ulayat menjadi hak milik pribadi agar idak terjadi konflik dan sengketa dari masyarakat hukum adat khususnya pada suku Batak Toba di pulau Samosir, Sumatera Utara. Kemudian penulis akan menguraikan tata cara pelapasan tanah ulayat secara adat sehingga dapat menjadi hak milik perseorangan atau pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dititik beratkan pada kaidah-kaidah hukum. Dalam proses pendaftaran tanah ulayat menjadi hak milik, peranan Raja Huta atau Kepala Huta sebagai pemilik tanah marga memiliki peranan yang sangat penting, karena baik golongan marga sebagai pemilik tanah marga maupun pendatang yang telah diberikan hak milik atas tanah marga yang hendak mendaftarkan tanahnya harus membuat suatu permohonan kepada Raja Huta/ Kepala Huta dengan menyerahkan sejumlah uang atau yang disebut “Tulak Sakkul†sebagai dasar bahwa hak tanah marga tersebut sudah dilepaskan dan diperbolehkan untuk didaftarkan atau dibuatkan sertifikatnya.Kata Kunci: Tanah Ulayat; Hak Milik Perseorangan; Kepastian Hukum Hak Milik.The regulation of customary land rights has been regulated in the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 and Minister of Agrarian Regulation Number 5 of 1999 concerning Guidelines for the Settlement of Customary Law Communities. In this research, the author will examine the importance of registering customary land as private property so that conflicts and disputes do not occur among traditional law communities, especially among the Toba Batak tribe on Samosir Island, North Sumatra. Then the author will describe the customary procedures for disposing of customary land so that it can become individual or private property. This research uses normative legal research methods, namely research that focuses on legal rules. In the process of registering customary land into ownership rights, the role of the Huta King or Huta Head as the owner of clan land has a very important role, because both clan groups as clan land owners and immigrants who have been given ownership rights to clan land who want to register their land must make a statement. application to the Huta King/Head of the Huta by handing over a sum of money or what is called "Tulak Sakkul" as the basis that the clan's land rights have been released and are allowed to be registered or have a certificate made.Keywords: Customary Land; Individual Property Rights; Legal Certainty of Property Rights.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ]]>
<![CDATA[Sangap Andrian Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Rizal Nugroho]]>;
<![CDATA[Aan Efendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 2 No. 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/jkk.v1i3.27806
<![CDATA[Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, dengan diberikannya sertifikat bukti hak atas bidang-bidang tanah yaitu dengan diterbitkannya sertifikat tanah tersebut. hak atas tanah, termasuk hak milik atas tanah, negara telah memberikan jaminan dan kepastian di bidang pertanahan. Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat berarti mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dibandingkan dengan alat bukti tertulis yang lain, sertifikat merupakan bukti suatu hak yang kuat, artinya pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain. Sebaliknya surat bukti hak atau sertifikat tanah dapat berfungsi untuk menciptakan tertib hukum pertanahan. Meski demikian, keberlakuan dibandingkan sertifikat-sertifikat tersebut sering dipertanyakan efektivitasnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. apakah sertifikat tersebut benar-benar melindungi hak-hak subjek hukum atau melindungi objek yang berada di bawah sertifikat tersebut, atau bahkan hanya sekedar dapat dijadikan sebagai pembuktian sertifikat saja karena sering terjadi bahwa ada sertifikat yang dihadirkan dalam persidangan dapat menjadi tidak sah. diakui secara formal tetapi tidak dapat digunakan untuk melindungi subjek dan objek hukum.Kata Kunci : Sertifikat; Hak Atas Tanah; Hak Milik.According to Article 19 paragraph (2) letter c of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian, with the granting of a certificate of proof of the rights over the fields of the land that is with the issuance of the certificate of land rights for land rights, including property rights to land, the state has provided the guarantee and certainty in the land sector. For holders of the rights to land, have a certificate shall have legal certainty and the protection of the law. Compared with written evidence of the other, a certificate is proof of a strong right, meaning that the holder of land rights that the name listed in the certificate should be regarded as true until proven otherwise in a court with the other evidence. On the other hand a letter of proof of the right or the certificate of land that can serve to create orderly land law. Nevertheless, the applicability than the certificate-the certificate is often questioned its effectiveness in providing certainty and legal protection. if the certificate is really protecting the rights of the subjects of the law or protect the object under such a certificate, or even just can be used as proof certificate course because it often happens that there is a certificate that is presented in the trial can be formally recognized but can't be used to protect the subject and object of the law.Keywords: Certificate; Land Rights; Property Right.]]>
<![CDATA[Pengaturan Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia ]]>
<![CDATA[Artha Munnofa]]>;
<![CDATA[Warah Atikah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 2 No. 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/jkk.v2i2.27913
<![CDATA[Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Indonesia berdampak besar pada aspek kehidupan masyarakat, termasuk perumahan. Pertumbuhan penduduk yang pesat juga harus diikuti dengan pembangunan kawasan pemukiman. Pertumbuhan penduduk yang cepat berbanding lurus dengan kebutuhan lahan untuk perumahan di perkotaan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah khususnya di perkotaan, salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah pembangunan rumah susun. Kemudian kedatangan warga negara asing (WNA) juga menjadi penambah devisa, tidak hanya warga negara Indonesia yang berniat memiliki rumah susun di Indonesia tetapi juga warga negara asing yang juga ingin memiliki rumah susun di Indonesia. Dalam hal ini, peluang kepemilikan rumah susun oleh warga negara asing serta kepastian hukum mengenai kepemilikan rumah susun oleh warga negara asing di Indonesia telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah konseptual dan perundang-undangan. Dari hasil penelitian. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa warga negara asing mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah susun di atas tanah dengan hak tertentu yaitu hak pakai atas tanah tersebut. Kemudian untuk kepastian hukum atas kepemilikan rumah susun, warga negara asing dapat memiliki sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas dasar hak pakai dan berada di atas tanah negara.Kata Kunci: Kepemilikan; Rumah Susun; Warga Negara Asing.The very rapid population growth in Indonesia has a major impact on aspects of people's lives, including housing. Rapid population growth must also be followed by the development of residential areas. Rapid population growth is directly proportional to the need for land for housing in urban areas. In order to fulfill housing needs, especially in urban areas, one of the solutions to the problem is the construction of flats. Then the arrival of foreign nationals (foreigners) is also an addition to foreign exchange, not only Indonesian citizens who intend to own flats in Indonesia but also foreign citizens who also want to own flats in Indonesia. In this case, the opportunity for ownership of flats by foreign citizens (WNA) as well as legal certainty regarding ownership of flats by foreign citizens in Indonesia have been regulated in positive law in Indonesia. The research method used in writing this thesis is normative juridical with a conceptual and statutory problem approach. From the research results. From the results of the study, it can be concluded that foreign nationals have the opportunity to own an apartment on land with certain rights, namely the right to use the land. Then for legal certainty of flat ownership, foreign citizens can have a certificate of ownership of the apartment unit on the basis of the right to use and located on state land.Keywords: Ownership; Flats; Foreign Nationals.]]>
<![CDATA[Pembangunan Rumah Layak Huni dari Perspektif Hukum Perumahan dan Permukiman ]]>
<![CDATA[Ardimas Akbar Dwi Wahyuwono]]>;
<![CDATA[Warah Atikah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 2 No. 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/jkk.v1i3.28446
<![CDATA[Pembangunan rumah di Desa Dawuhan Kabupaten Trenggalek sering kali tidak memperhatikan standar layak huni, dimana masyarakat dalam melakukan pembangunan hanya menggunakan material seadanya saja selama rumah tersebut dapat berdiri dan di gunakan. Untuk itu akan dibahas tentang perpektif Undang-Undang terkait standar rumah layak huni dan kendala program bantuan pembangunan rumah di Desa Dawuhan Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi standart minimal keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas minimum, maka dapat dikatakan rumah yang di bangun oleh masyarakat di Desa Dawuhan tidak memenuhi Standart minimal, sehingga Pemerintah Trenggalek melakukan pemenuhan hak atas rumah layak huni di Desa Dawuhan dengan cara Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni. Mengingat minimnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan rumah layak huni yang membuat pembangunan rumah tidak layak huni tidak berjalan dengan merata, kesalahan pemahaman atas Program Bantuan Pembangunan dan ketidak jelasan penerima Program Bantuan Pembangunan antara MBR dan warga miskin yang mengakibatkan kecemburuan di masyarakat yang menerima dan tidak menerima Program Bantuan Pembangunan.Kata Kunci: Rumah Layak Huni; Perumahan dan Pemukiman; Program Bantuan Pembangunan.The construction of houses in Dawuhan Village, Trenggalek Regency often does not pay attention to livable standards, where people in carrying out construction only use what materials they have as long as the house can stand and be used. For this reason, we will discuss the perspective of the law regarding livable house standards and obstacles to the house construction assistance program in Dawuhan Village, Trenggalek Regency. Based on the Explanation of Law Number 1 of 2011, a habitable house is a house that meets the minimum standards for building safety, health and sufficient minimum area, so it can be said that the houses built by the community in Dawuhan Village do not meet the minimum standards, so the Trenggalek Government fulfills their rights. for livable houses in Dawuhan Village through the Livable House Construction Assistance Program. Considering the lack of public understanding regarding the construction of livable houses which means that the construction of unlivable houses does not proceed evenly, misunderstandings regarding the Development Assistance Program and lack of clarity regarding the recipients of the Development Assistance Program between MBR and the poor have resulted in jealousy among the people who receive and do not receive the Program. Development Assistance.Keywords: Decent Housing; Housing and Settlements; Development Assistance Program.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 ]]>
<![CDATA[Syadila Maulidina Prasetya]]>;
<![CDATA[Iwan Rachmad Soetijono]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 2 No. 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/jkk.v1i3.31761
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (6) UU No.10/2016 harus mengalami penundaan setelah ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam yang berdampak pada berbagai sektor. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberi kewenangan pada KPU untuk menunda Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2020, sehingga dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang mengikat penundaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2020. Permasalahan dalam penulisan ini di antaranya adalah Pertama, Justifikasi Pandemi Covid-19 menjadi Alasan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Kedua, Implikasi Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dibawah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Ketiga, Prospek Politik Hukum Pemilihan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Masa Yang Akan Datang Apabila Terjadi Pandemi Seperti Saat ini.Kata Kunci: Politik Hukum; Pemilihan Kepala Daerah Serentak; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.This study aims to examine the legal politics of delaying the simultaneous 2020 regional head elections. The simultaneous election of governors, regents and mayors is mandated in Article 201 paragraph (6) of Law No. 10/2016 must be postponed after the stipulation of the Covid-19 pandemic as a non-hazardous disaster. nature that has an impact on various sectors. The Law on the Regional Head Elections doesn’t authorized the KPU to postpone of the 2020 Simultaneous Regional Head Elections, so that with the issuance of Perppu Number 2 of 2020, it becomes the legal basis that binds the postponement of the 2020 the 2020 Simultaneous Regional Head Election. The results of This research includes First, the Justification for the Covid-19 Pandemic as the Reason for Delaying the Implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Election. Second, the Implications of Postponing the 2020 Simultaneous Regional Head Election on the Implementation of Regional Head Elections Under the Acting Regional Head. Third, the Prospects of the Political Law of Elections for the Implementation of Simultaneous Regional Head Elections in the Future If a Pandemic Occurs Like Today.Keywords: Politics of Law; the Simultaneous Regional Elections; The Government Regulation in lieu of Law.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Miranda Ayu Sekartaji]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 2 No. 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/jkk.v2i2.33317
<![CDATA[Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan limbah padat medis yang dihasilkan rumah sakit dari penanganan pasien yang terpapar Covid-19. Limbah yang dihasilkan antara lain masker bekas, alat pelindung diri bekas, infus set bekas, dan lainnya. Limbah tersebut termasuk ke dalam limbah B3 yang bersifat menular. Artinya, limbah tersebut termasuk dalam jenis limbah B3. Tidak hanya di rumah sakit, limbah yang dihasilkan di rumah tangga dan tempat karantina juga berbahaya. Jika tidak ditangani dengan baik maka akan menjadi rantai penularan baru mengingat virus ini mudah menular ke manusia. Sehingga diperlukan prosedur pengelolaan limbah medis Covid-19 dan apa tanggung jawab hukumnya jika pengelola tidak mengelola limbah medis Covid-19 dengan baik.Kata Kunci: Covid-19; Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan.The occurrence of the Covid-19 pandemic has led to an increase in solid medical waste generated by hospitals from handling patients exposed to Covid-19. The waste generated includes used masks, used personal protective equipment, used infusion sets, etc. The waste is included in the B3 waste which is infectious. That is, the waste is included in the type of hazardous waste. Not only in hospitals, the waste generated in households and quarantine places is also dangerous. If not handled properly, it will become a new chain of transmission given that this virus is easily transmitted to humans. So that the Covid-19 medical waste management procedure is needed and what are the legal responsibilities if the manager does not manage Covid-19 medical waste properly.Keywords: Covid-19; Hazardous and Toxic Waste; Management Legal Accountability.]]>
<![CDATA[Kekuatan Sertipikat Hak atas Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Antikowati Antikowati]]>;
<![CDATA[Ulfa Rohmati]]>;
<![CDATA[Andika Putra Eskanugraha]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 2 No. 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/jkk.v2i2.33970
<![CDATA[Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan, dan sertipikat tersebut sah sebagai alat pembuktian mutlak serta tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari. Kalimat “tidak dapat diganggu gugat†tersebut yang kemudian berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi pihak ketiga apabila ia merupakan pemilik sah atas bidang tanah yang dijadikan objek pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan akibat hukum jika ada pihak yang berkeberatan terhadap bukti kepemilikan benda pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dengan analisis deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menyebabkan jika ada pihak yang berkeberatan dengan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. objek pengadaan tanah, maka pihak tersebut akan kehilangan hak atas tanah beserta ganti kerugiannya. kerugian atas pelaksanaan pengadaan tanah apabila pihak yang berkeberatan dapat memberikan bukti-bukti lain yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian sertifikat.Kata Kunci: Sertifikat; Pendaftaran Tanah; Pembebasan Tanah.A land title certificate is a strong piece of evidence as stated in statutory regulations, and the certificate is valid as absolute evidence and cannot be contested in the future. The sentence "cannot be contested" then has the potential to give rise to injustice for third parties if they are the legal owners of the plot of land that is the object of land acquisition. This research aims to determine the compatibility of the law regarding land acquisition for development for public purposes with the land registration system in Indonesia and the legal consequences if there are parties who object to proof of ownership of land procurement objects for development for public purposes. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. Method of collecting legal materials through literature study with deductive analysis. From the research results, it can be concluded that the law regarding land acquisition for development for the public interest is not in accordance with the land registration system in Indonesia, which causes parties to object to the certificate as proof of ownership. the object of land acquisition, then the party will lose rights to the land along with compensation. losses due to the implementation of land acquisition if the objecting party can provide other evidence that can weaken the evidentiary strength of the certificate.Keywords: Certificate; Land Registration; Land Acquisition.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Notaris Pengganti dalam Pemeriksaan sebagai Saksi di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Amelia Meynanda Puspitasari]]>;
<![CDATA[Aan Efendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 2 No. 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/jkk.v2i2.33974
<![CDATA[Majelis Kehormatan Notaris berperan dalam memberikan perlindungan profesi Notaris berkaitan dengan kerahasian akta yang dibuat oleh Notaris. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah ketika seorang Notaris akan dipanggil untuk memenuhi panggilan persidangan, diperlukan persetujuan ataupun penolakan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Selain itu Majelis Kehormatan Notaris juga berwenang untuk memberi persetujuan pengambilan salinan akta maupun berkas terkait protokol Notaris ke pengadilan. Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya serta memenuhi panggilan penyidik dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya untuk membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara. Namun, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan bahwa Notaris saja yang diberi persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan tidak menyebutkan demikian bagi Notaris Pengganti. Oleh karena itu, Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam UUJN masih belum diatur dengan jelas. Permasalahan lain yaitu terdapat dalam Pasal 36 tentang honorarium dan Pasal 52 tentang larangan yang hanya diperuntukkan kepada Notaris, sehingga Notaris Pengganti tidak mendapatkan hak yang sama seperti Notaris dalam menjalankan jabatannya.Kata Kunci: Notaris Pengganti; Saksi; Perlindungan Hukum.The Notary Honorary Council plays a role in providing protection for the Notary profession regarding the confidentiality of deeds made by Notaries. The legal protection in question is that when a Notary is summoned to fulfill a court summons, approval or rejection by the Notary Honorary Council is required first. Apart from that, the Notary Honorary Council also has the authority to approve the taking of copies of deeds and files related to Notary protocols to the court. Notaries and Substitute Notaries have the obligation to maintain the confidentiality of the deeds they make and fulfill investigators' summons and provide truthful information to assist investigators in resolving cases. However, Article 66 paragraph (1) UUJN only states that Notaries are given approval by the Notary Honorary Council and does not mention this for Substitute Notaries. Therefore, Article 66 paragraph (1) UUJN does not apply to Substitute Notaries, so that legal protection for Substitute Notaries in the UUJN is still not clearly regulated. Another problem is that Article 36 concerning honorariums and Article 52 concerning prohibitions are only intended for Notaries, so that Substitute Notaries do not get the same rights as Notaries in carrying out their positions.Keywords: Substitute Notary; Witness; Legal Protection.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim atas Kehalalan Produk ]]>
<![CDATA[Pratiwi Pusphito Andini]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 2 No. 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/jkk.v2i2.35416
<![CDATA[Jaminan atas produk halal telah dijamin oleh Undang-Undang, namun faktanya masih terdapat beberapa produk yang lolos uji kehalalan meskipun produk atau komposisinya tidak halal. Hal itu tentu merugikan konsumen muslim, yang seharusnya memberikan jaminan bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsi benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan yaitu Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, pengaturan tentang sertifikasi halal juga terdapat dalam dalam Pasal 23 sampai Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang hak serta kewajiban pihak pelaku usaha dalam menghasilkan produk makanan halal, tidak hanya menyangkut mengenai produk makanan halal saja, tetapi juga terdapat pengecualian kepada pihak pelaku usaha yang memproduksi makanan dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban memberikan label tidak halal pada bagian kemasan makanan yang mudah dilihat dan sulit terhapus. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua jenis sanksi yang diancamkan kepada pelaku usaha yang melanggar. Sanksi-sanksi ini dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana pokok, yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Produk Halal; Perlindungan Konsumen; Sanksi.Guarantees for halal products are guaranteed by law, but in fact there are still some products that pass the halal test even though the product or composition is not halal. This is certainly detrimental to Muslim consumers, who should provide guarantees that the food and beverage products they consume are truly halal as required by Islamic law. There are several articles relating to halal food products, namely Article 97 paragraphs (1), (2) and (3) of Law Number 18 of 2012 concerning Food. In providing protection to consumers, regulations regarding halal certification are also contained in Article 23 to Article 27 of the Halal Product Guarantee Law which regulates the rights and obligations of business actors in producing halal food products, not only regarding halal food products, but There are also exceptions for business actors who produce food from prohibited ingredients with the obligation to provide non-halal labels on parts of food packaging that are easy to see and difficult to erase. In the Consumer Protection Law, there are two types of sanctions that are threatened with business actors who violate them. These sanctions are divided into two categories, namely administrative sanctions regulated in Article 60 of the Consumer Protection Law and basic criminal sanctions, which are regulated in Article 61 of the Consumer Protection Law.Keyword: Halal Product; Consumer Protection; Penalty.]]>
