Garuda - Garba Rujukan Digital

Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan dan Penguatan Sistem Presidensial Dairani; Ach. Fadlail
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53693

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kembali mencuat, terutama dalam konteks pembatasan masa jabatan presiden dan penguatan sistem presidensial. Isu ini menjadi perdebatan publik karena menyentuh aspek fundamental demokrasi dan struktur kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan desain ideal amandemen UUD 1945 yang dapat menghindari konsentrasi kekuasaan sekaligus memperkuat sistem presidensial. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan konstitusi negara lain, tulisan ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan mekanisme utama untuk menjaga demokrasi. Sementara itu, penguatan sistem presidensial perlu diwujudkan melalui reformasi institusional yang menjamin pemisahan kekuasaan dan check and balance yang efektif.

Politik Hukum Desentralisasi Aceh: Kritik atas Peran Instrumen Perencanaan dalam Reharmonisasi Nilai Islam di Daerah Mohamad Rifan; Sayyidatun Nashuha Basyar; Nurul Islami
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53695

Politik Hukum Desentralisasi Aceh tidak lepas dari “Historical View” atas hubungan antara Pusat-Daerah dan dinamika politik untuk mencapai titik tengah "Konsolidasi Demokrasi", yang bermuara pada sensitif politik yang belum tuntas penyelesaiannya. Tulisan ini merupakan sebuah catatan atas konsekuensi dari karakteristik perencanaan (het plan/plannen) di Provinsi Aceh dalam kacamata desentralisasi. Melalui metode penelitian yuridis normatif, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan, Pertama, dalam sistem desentralisasi di Indonesia mengenalkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana pendekatan dalam menyusun perencanaan tidak memungkinkan adanya bentuk “diskoneksi” melalui jalur “pengkhususan.” Kedua, Desentralisasi membuka daerah untuk menetapkan “nilai” khusus sebagaimana Aceh menerapkan syariat Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh sepanjang sejarah mereka. Ketiga, berdasarkan pada kondisi tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 mengalami “diskoneksi” dan butuh upaya reharmonisasi sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045. The Legal Politics of Decentralization in Aceh is inseparable from the historical view of the relationship between the central and regional governments, as well as the political dynamics aimed at reaching a middle ground of democratic consolidation, which ultimately centers around unresolved political sensitivities. This paper serves as a note on the consequences of the characteristics of planning (het plan/plannen) in Aceh Province from the perspective of decentralization. Using a normative juridical research method, several conclusions can be drawn.First, Indonesia’s decentralization system introduces the National Development Planning System (SPPN) as regulated in Law Number 25 of 2004, where the planning approach does not allow for a “disconnection” through “specialization.”Second, decentralization allows regions to adopt specific “values,” as in the case of Aceh, which implements Islamic law as a living legal system within its society throughout its history.Third, based on these conditions, the Long-Term Development Plan (RPJP) of the province, as regulated in Qanun Aceh Number 9 of 2012 concerning the 2012–2032 Aceh Long-Term Development Plan, experiences a “disconnection” and requires reharmonization efforts as reflected in the Qanun Aceh on the Aceh Long-Term Development Plan for 2025–2045.

Garis Besar Ideal Demokrasi dalam Islam Ahmad Nabil Amir; Tasnim Abdul Rahman
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53696

Artikel ini menyoroti tanggapan intelektual para pemikir Islam kontemporer terhadap paham demokrasi dan syura. Artikel ini menelusuri beberapa karya dan tulisan terpilih yang mengungkap latar belakang filosofis dan perkembangan demokrasi di negara-negara muslim dan hubungannya dengan aspirasi politik Islam serta doktrin-doktrin dan tradisi-tradisi historisnya yang fundamental. Perdebatan intelektual yang muncul mengenai bentuk dan praktik demokrasi serta keselarasannya dengan prinsip-prinsip Islam telah banyak diungkapkan oleh para aktivis dan pemikir demokrasi seperti Rachid Ghannouchi, Ahmad Raysuni, Nurcholish Madjid, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Temuan penelitian menunjukkan kekuatan gagasan yang dirumuskan tentang prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi serta manifestasi moralnya yang didukung oleh teks-teks hukum yang sarih dan sejalan dengan dasar dan kebijakan politik Islam (siyasah syar'iyyah) dan cita-cita ummatnya yang universal (pax-Islamica). Struktur ini dibangun oleh nilai-nilai etika praktis dan doktrin-doktrin yang membentuk pondasi ideologis sebagian besar negara Islam. Ini mewujudkan sikap positif terhadap konstruksi dan nilai-nilai ideal yang dibangun dalam konteks negara bangsa, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang efektif dalam membangun tatanan negara yang adil, berkelanjutan, dan seimbang. Pendekatannya sejalan dengan teori dan prinsip-prinsip musyawarah serta gagasan konstitusional yang ditegakkan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat yang sah serta aspirasi dan suara-suara kolektif. The article highlights intellectual response of contemporary Muslims on the philosophical construct and relational concept of democracy and shura. This was traced from selected writings of its advocates that discussed philosophical and epistemological background and current democratic situation in the Muslim countries and its fundamental relations with Islamic political aspiration and its historical manifestation and scientific backdrop. The intellectual debate pertinent to the idea of democracy and its compatibility with Islamic principles were rigorously developed by Muslim activists and democrats represented by Rachid Ghannouchi, Ahmad Raysuni, Nurcholish Madjid, and etc. The study is based on qualitative approaches using descriptive and analytical technique. The finding shows the dynamic force of ideas formulated on the theoretical framework of democracy reinforced with textual evidence and in line with Islamic political principles (siyasah syariyyah) and its universal ummatic ideal (pax-Islamica). Its underlying structure was built upon universal ethical values that formed the basis of state ideology. It positively embraces its values and ideals projected in the context of nation-state, which uphold sublime vision toward shaping a sustainable, just and liberal order. Its approaches were in line with the principle of shura and constitutional ideas aiming to safeguard fundamental aspiration of the people and their legitimate right and interest and their collective voice.

Green Constitution dalam Konstitusi Indonesia dan Pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi Dina Silvia Puteri
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53697

Krisis iklim global mengakibatkan negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menciptakan dorongan terhadap penerapan green constitution sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi memaknai prinsip keberlanjutan, serta bagaimana peraturan turunannya mencerminkan prinsip tersebut. Menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun prinsip keberlanjutan tercermin dalam beberapa pasal konstitusi seperti Pasal 28H(1), 33(3), dan 33(4) UUD NRI 1945, serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaannya dalam peraturan turunan seperti UU Cipta Kerja masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip tersebut. Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan komitmen keberlanjutan melalui sejumlah putusan strategis, namun pembentukan peraturan perundang-undangan masih kerap mengesampingkan aspek keberlanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip keberlanjutan dalam konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan turunannya. The global climate crisis has forced countries, including Indonesia, to strengthen their commitment to the principle of sustainability. In the context of constitutional law, this has created an urge for the implementation of a green constitution as a manifestation of protection for constitutional rights to a healthy environment. This study aims to explore the extent to which the Indonesian constitution and the Constitutional Court as the interpreter of the constitution interpret the principle of sustainability, and how its derivative regulations reflect this principle. Using a normative approach with the method of analyzing laws and regulations and a conceptual approach, this study found that although the principle of sustainability is reflected in several articles of the constitution such as Articles 28H(1), 33(3), and 33(4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as a number of decisions of the Constitutional Court, its implementation in derivative regulations such as the Job Creation Law is still not fully in line with this principle. This study recommends the application of the principle of sustainability in the constitution in the decisions of the Constitutional Court and its derivative laws and regulations.

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang Junesvan Purba; Afnila; Eka N.A.M Sihombing
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53698

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non-self implementing kerap memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap ketentuan undang-undang yang dinyatakan bertentangan. Persoalan yang muncul adalah manakala pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti sesuai dengan perintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi, justru menafsirkan berbeda. Dalam menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metodelogi yuridis normatif, dengan mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun sumber bahan lainnya, serta studi perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi Jerman dan Korea Selatan terhadap putusan non-selft implementing. Hasil kajian kemudian disusun secara sistematis dan dilakukan analisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan pembentuk undang-undang sebagai adressat putusan seharusnya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan ketentuan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang tertuang dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya. Sebagai petunjuk pelaksanaan, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan batasan waktu atau penundaan pemberlakuan dengan memuat tanggal, bulan, dan tahun dalam amar putusannya secara tegas dan lengkap. Constitutional Court decisions that are non-self-implementing often order legislators to make improvements to the provisions of laws that are declared contradictory. The problem that arises is when legislators do not follow up according to the orders in the Constitutional Court decisions, but instead interpret them differently. In answering this problem, this study uses a normative legal methodology, using a statutory regulatory approach, Constitutional Court decisions, and using library materials such as books, journals, and other sources, as well as a comparative study of the decisions of the German and South Korean Constitutional Courts on non-self-implementing decisions. The results of the study are then compiled systematically and analyzed qualitatively. This study concludes that legislators as the addressees of the decision should follow up on the Constitutional Court's decision by paying attention to the legal provisions conveyed by the Constitutional Court, which are stated in the legal considerations and in the decision. As a guideline for implementation, the Constitutional Court needs to provide a time limit or postponement of implementation by including the date, month, and year in the decision in its decision explicitly and completely.

Dinamika Regulasi Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Agung Tahun 2024 Naura Arsya Azlia; Rohmatul Hidayah; Achmad Rizal Romdloni
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v4i2.53699

Proses Pemilihan Kepala Daerah merupakan momen krusial yang menentukan legitimasi pemerintahan daerah. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tentunya mengalami dinamika peraturan, salah satunya mengenai batas calon kepala daerah dan wakilnya. Artikel ini membahas dinamika regulasi Pemilihan Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 yang memperbaharui ketentuan mengenai syarat usia calon. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang merujuk pada analisis kasus yang dipandang dari sudut pandang hukum dan aspek-aspek yang melatarbelakanginya. Analisis dalam artikel ini juga ditinjau dari konteks politik, perspektif demografi, pengaruh hukum, dan konstitusi, serta kualitas pemimpin dan implikasi jangka panjang. Putusan Mahkamah Agung yang menjadi bahan kajian dalam artikel ini memicu kontroversi dan kritikan dari berbagai pihak yang menganggap bahwa putusan ini cacat hukum dan hanyalah modus operandi, serta nalar Mahkamah Agung yang tidak wajar. Untuk itu, penulisan artikel ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih mengenai dinamika perubahan peraturan pilkada di Indonesia serta implikasinya terhadap praktek demokrasi. The Regional Head Election process is a crucial moment that determines the legitimacy of regional government. The Regional Head Election in Indonesia certainly experiences regulatory dynamics, one of which is regarding the limits of regional head and deputy regional head candidates. This article discusses the dynamics of Regional Head Election regulations after the Supreme Court Decision Number 23/P/HUM/2024 which updates the provisions regarding the age requirements of candidates. This article uses a normative legal method with a conceptual approach that refers to case analysis viewed from a legal perspective and the aspects that underlie it. The analysis in this article is also reviewed from a political context, demographic perspective, legal and constitutional influences, as well as the quality of leaders and long-term implications. The Supreme Court decision that is the subject of study in this article has sparked controversy and criticism from various parties who consider this decision to be legally flawed and merely a modus operandi, as well as the Supreme Court's unreasonable reasoning. For this reason, the writing of this article is expected to provide a better understanding of the dynamics of changes in regional head election regulations in Indonesia and their implications for democratic practices.

Legal Certainty of the Position of a Notary Appointed as a Member of the Legislative Assembly Deliatmaja Rizkie Muliawan; David Hardjo
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v4i2.53700

The implementation of the notary position by a Substitute Notary on the basis of a Notary's leave due to serving as a member of the legislature in the future is prone to causing legal problems in office. Actions of dual office, interference, and conflicts of interest will be very prone to occur. This legal problem is caused by the conflict of norms within the Notary Position Law. The type of research used in this study is normative juridical legal research. The results obtained show that the regulation of notaries who concurrently serve as members of the legislature does not provide legal certainty for notaries. The regulation is contradictory because even though the notary who is appointed as a member of the legislature has been on leave, his notary office continues to operate and provide services to the community, so technically, there is a dual position for the notary. The concept of future regulations regarding the provisions for notaries who hold dual positions as members of the legislature is to dismiss or dismiss a notary from his position honorably. This regulation is intended to provide certainty and legal protection for the Notary's Position, as well as maintain the moral integrity, intelligence, independence, and professionalism of a Notary. Pelaksanaan jabatan notaris oleh Notaris Pengganti atas dasar cuti Notaris dikarenakan menjabat sebagai anggota legislatif di kemudian hari rawan menimbulkan permasalahan hukum dalam jabatannya. Tindakan rangkap jabatan, campur tangan, dan benturan kepentingan akan sangat rawan terjadi. Permasalahan hukum ini disebabkan oleh adanya pertentangan norma dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengaturan notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota legislatif kurang memberikan kepastian hukum bagi notaris. Pengaturan tersebut bersifat kontradiktif karena meskipun notaris yang diangkat sebagai anggota legislatif tersebut telah menjalani cuti, jabatan notarisnya tetap menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga secara teknis terjadi rangkap jabatan bagi notaris tersebut. Konsep pengaturan ke depan mengenai ketentuan bagi notaris yang memangku jabatan rangkap sebagai anggota legislatif adalah memberhentikan atau memberhentikan notaris dari jabatannya dengan hormat. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris, serta menjaga integritas moral, kecerdasan, kemandirian, dan profesionalisme Notaris.

Tantangan Positivisasi Passing Off di Indonesia Fatihani Baso; Iswandi; La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke; Redita Septia Sari. H Sari. H
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53701

Hingga saat ini, Indonesia belum mengatur mengenai passing off. Padahal jika melihat fakta di lapangan, banyak sekali produk atau jasa yang dipasarkan meniru produk atau jasa lain yang telah terdaftar. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana urgensi pengaturan khusus passing off dalam sistem hukum Merek di Indonesia serta bagaimana dampak ketidakhadiran aturan Passing Off dalam sistem hukum Indonesia dibandingkan dengan sistem Common Law. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Secara regulasi, Indonesia yang menganut Civil law system belum mengatur mengenai passing off, melainkan hanya mengatur perlindungan terhadap merek yang telah didaftar. Sedangkan pengaturan passing off tidak hanya melindungi merek yang telah terdaftar, akan tetapi juga melindungi merek yang belum terdaftar. Mengenai apakah passing off dapat diberlakukan di Indonesia, hal itu akan sulit karena perbedaan sistem hukum. Passing off merupakan common law sedangkan Indonesia menganut civil law. Sehingga, passing off tidak tepat jika diadopsi dalam Undang-Undang Merek di Indonesia. Until now, Indonesia has not regulated passing off. In fact, if we look at the facts on the ground, there are many products or services that are marketed that imitate other products or services that have been registered. The problem that will be discussed is how urgent the special regulation of passing off is in the Trademark legal system in Indonesia and how the impact of the absence of Passing Off rules in the Indonesian legal system is compared to the Common Law system. The research was conducted using a legislative approach combined with a conceptual approach. In terms of regulation, Indonesia, which adheres to the Civil law system, has not regulated passing off, but only regulates protection for registered brands. Meanwhile, the regulation of passing off not only protects registered brands, but also protects brands that have not been registered. Regarding whether passing off can be implemented in Indonesia, it will be difficult because of the differences in the legal system. Passing off is common law while Indonesia adheres to civil law. Thus, passing off is not appropriate if adopted in the Trademark Law in Indonesia.

Analisis Yuridis dan Sanksi dalam Penyediaan Rumah Ibadah Perumahan di Indonesia Zidney Ilma Fazaada Emha; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Sekar Anggun Gading Pinilih
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53702

Studi ini mengkaji masalah terkait penyediaan rumah ibadah perumahan di Indonesia. Urgensi penelitian ini lahir dari adanya jurang hukum (legal gaps) antara adanya keharusan rumah ibadah direncanakan dan dibangun di perumahan dengan kenyataan hukum bahwa banyak perumahan yang tidak menyediakan rumah ibadah tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif yang berkenaan dengan tulisan ini utamanya yakni UU No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa ketentuannya dalam Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2023. Analisis yuridis terhadap hukum positif tersebut pada intinya menegaskan rumah ibadah di perumahan merupakan bagian dari prasarana, sarana, dan utilitias umum perumahan, khususnya sarana. Penyediaan rumah ibadah perumahan di Indonesia idealnya tersedia sebagai salah satu sarana yang harus dilengkapi di perumahan. Dilengkapinya prasarana, sarana, dan utilitias umum perumahan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kemudian, sanksi yang dimuat dalam regulasi dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Namun, dikarenakan hukum pidana pada asasnya adalah ultimum remedium, maka harus dijadikan obat terakhir. Selaras dengan regulasi yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. This study examines issues related to the provision of houses of worship in housing in Indonesia. The urgency of this study is born from the legal gaps between the necessity of houses of worship planned and built in housing with the legal reality that many housing does not provide houses of worship. The method used in this writing is normative juridical with secondary data. The results show that the positive law relating to this paper is mainly Law No. 1 Year 2011 which has been amended in several provisions in Article 50 of Law No. 6 Year 2023. The juridical analysis of the positive law essentially emphasizes that houses of worship in housing are part of the infrastructure, facilities, and public utilities (PSU) of housing, especially facilities. The provision of houses of worship in housing in Indonesia is ideally available as one of the facilities that must be equipped in housing. The completion of housing PSUs can basically be said to be an effort to fulfill livable homes. Then, the sanctions contained in the regulations can be in the form of administrative sanctions or criminal sanctions. However, because criminal law is basically an ultimum remedium, it must be used as a last resort. In line with regulations that stipulate that dispute resolution in the housing sector must first be attempted based on deliberation to reach consensus.

Pengenaan Pajak Daerah terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Bahrul Ulum Annafi; Resa Yuniarsa Hasan; Luna Dezeana Ticoalu
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53703

Otonomi Daerah di Indonesia memberikan konsekuensi bahwa pemerintah harus memberikan sumber-sumber pendapatan kepada daerah. Salah satu sumber pendapatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk memungut Pajak Daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di daerah. Perubahan status Perguruan Tinggi Negeri dari Badan Layanan Umum menuju PTN-BH ternyata juga memunculkan implikasi dalam sektor perpajakan yang juga turut berubah. Penelitian ini mencoba melihat efek dari penerapan PTN-BH terhadap perpajakan daerah PTN-BH. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan philoshopychal approach. Diketahui bahwa, pada dasarnya PTN-BH juga dapat menjadi Wajib Pajak untuk beberapa jenis pajak tertentu, karena tidak termasuk dalam yang dikecualikan sebagai Wajib Pajak. Karena itu, koordinasi dengan instansi terkait dan pemenuhan ketentuan perpajakan penting dilakukan. Regional Autonomy in Indonesia has the consequence that the government must provide sources of income to the regions. One source of income given by the Central Government to Regional Governments is the authority to collect Regional Taxes, this provision is regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. One of the potentials for increasing Regional Tax Revenue is the Legal Entity State Universities (PTN-BH) in the regions. The change in the status of State Universities from Public Service Agency to PTN-BH apparently also gave rise to implications in the taxation sector which also changed. This research tries to see the effect of implementing PTN-BH on PTN-BH regional taxation. The method used is normative juridical with a statute approach and a philosophical approach. It is known that, basically PTN-BH can also become a Taxpayer for certain types of taxes, because it is not included in those excluded as Taxpayers. Therefore, coordination with relevant agencies and compliance with tax provisions is important.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email
christosagala@unej.ac.id

Phone
+6281264816037

Journal Mail Official
christosagala@unej.ac.id

Editorial Address
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, Jember

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email christosagala@unej.ac.id

Phone +6281264816037

Journal Mail Official christosagala@unej.ac.id

Editorial Address Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, Jember

Location Kab. jember, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email
christosagala@unej.ac.id

Phone
+6281264816037

Journal Mail Official
christosagala@unej.ac.id

Editorial Address
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, Jember

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA