cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fadhlur Rahman
Contact Email
fadhlur.rahman@uinsuna.ac.id
Phone
+6285314740511
Journal Mail Official
jurnalsaree@uinsuna.ac.id
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IAIN Lhokseumawe Jl. Medan-B.Aceh, Km. 275, No.1 Alue Awe, Kota Lhokseumawe, Aceh. 24352
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Saree: Research in Gender Studies
Published by Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
ISSN : -     EISSN : 27464466     DOI : https://doi.org/10.47766/saree
Core Subject :
Saree dalam bahasa Aceh artinya rata, sejajar, dan setingkat. Kata Saree secara filosofis menggambarkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan mengacu kepada kolaborasi peran antara laki-laki dan perempuan yang menekankan pada konsep keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, tanpa perbedaan kedudukan, kekayaan, keturunan, suku, ras dan golongan. Ruang lingkup kajian fokus kepada gender dan anak berbasis keIslaman. Jurnal ini menerima tulisan tentang isu-isu gender dan anak dari berbagai perspektif, termasuk agama, ekonomi, budaya, sejarah, pendidikan, hukum, seni, komunikasi, dan politik. Jurnal Saree berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe dan terbit dua kali dalam setahun di bulan Juni dan Desember. e-ISSN: 2746-4466 Saree in Acehnese means even, equal, and level. The word Saree philosophically describes the balance between men and women. Balance refers to the collaboration of roles between men and women that emphasizes the concept of harmony in the relationship between men and women, without differences in position, wealth, descent, ethnicity, race and class. The scope of the study focuses on Islamic-based gender and children. It welcomes submissions on gender and child issues from any perspective, including religion, economics, culture, history, education, law, art, communication, and politics. Saree : Research in Gender Studies with e-ISSN: 2746-4466 is under the Institute for Community Service and Research (LP2M) UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe and published twice a year in June and December. e-ISSN: 2746-4466
Arjuna Subject : -
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
Women’s Struggle in Brian Khrisna’s Sisi Tergelap Surga: A Feminist Perspective on Indonesian Urban Patriarchy Aditya Reza Malvino; Aditya Putra; Abiri Sabil Khaira; Firman Pangeran Lubis; Purwarno Purwarno
Saree: Research in Gender Studies Vol. 8 No. 2 (2026): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v8i2.7071

Abstract

This study examines the representation of women and the dynamics of patriarchal oppression in Sisi Tergelap Surga by Brian Khrisna through the lens of feminist literary criticism. It seeks to uncover how female characters experience, negotiate, and resist oppressive structures, while also exploring how the narrative constructs forms of feminist agency. Employing a qualitative textual analysis, the study identifies three dominant manifestations of oppression: patriarchal control embedded in family institutions, emotional and psychological violence, and structural marginalization shaped by the intersection of gender and socio-economic disadvantage. The findings reveal that patriarchy operates not merely as an individual attitude but as a systemic force reproduced across domestic and social domains, limiting women’s autonomy, silencing their voices, and eroding their sense of self-worth. Nevertheless, the novel does not position women solely as passive victims. Instead, it foregrounds their inner struggles, critical awareness, and gradual processes of resistance and identity reconstruction. Through narrative strategies that center women’s voices and lived experiences, the text opens a space for reclaiming agency. Ultimately, Sisi Tergelap Surga functions both as a documentation of gendered suffering and as a subtle yet powerful feminist intervention that challenges patriarchal norms and reimagines women’s positions within society. ABSTRACT INDONESIANPenelitian ini mengkaji representasi perempuan serta dinamika penindasan patriarkal dalam novel Sisi Tergelap Surga karya Brian Khrisna dengan menggunakan pendekatan kritik sastra feminis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana tokoh-tokoh perempuan mengalami, menegosiasikan, dan melawan struktur-struktur represif, sekaligus menelaah bagaimana narasi membangun bentuk-bentuk agensi feminis. Dengan menggunakan analisis tekstual kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tiga bentuk utama penindasan, yaitu dominasi patriarki dalam institusi keluarga, kekerasan emosional dan psikologis, serta marginalisasi struktural yang dibentuk oleh persilangan antara gender dan kondisi sosial-ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patriarki tidak hanya beroperasi sebagai sikap individual, melainkan sebagai sistem yang terlembagakan dalam ranah domestik maupun sosial, yang membatasi otonomi perempuan, membungkam suara mereka, serta mereduksi nilai diri. Namun demikian, novel ini tidak semata-mata merepresentasikan perempuan sebagai korban pasif. Sebaliknya, narasi menyoroti pergulatan batin, kesadaran kritis, serta proses bertahap dalam membangun resistensi dan rekonstruksi identitas. Dengan strategi naratif yang memusatkan pengalaman dan suara perempuan, teks ini membuka ruang bagi pemulihan agensi. Pada akhirnya, Sisi Tergelap Surga tidak hanya mendokumentasikan penderitaan perempuan, tetapi juga menghadirkan kritik feminis yang kuat sekaligus menawarkan imajinasi baru tentang posisi perempuan dalam masyarakat patriarkal.
Black Feminist Resistance in Hidden Figures (2016) Film: Applying Patricia Hill Collins’ Theory Gilang Hardian
Saree: Research in Gender Studies Vol. 8 No. 1 (2026): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v8i1.7227

Abstract

This research analyzes feminist values in Hidden Figures (2016), a film portraying the experiences of three African American women—Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan, and Mary Jackson—who contributed significantly to NASA (National Aeronautics and Space Administration) during the 1960s. Despite their achievements, these women faced systematic discrimination based on both race and gender. This research aims to identify feminist values within the film through the lens of Patricia Hill Collins’ Black Feminist Theory, supplemented by a post-nationalist theory. Post-nationalist theory helps reinterpret American identity by centering the voices of marginalized groups, particularly Black women, whose contributions are frequently overlooked in mainstream narratives. A qualitative method is used, the research focuses on key scenes, dialogues, and character development. The analysis reveals core feminist values such as self-definition, independence, solidarity, and resistance to oppression. These values reflect how Black women in the movie challenge racial and gender-based inequalities while asserting their identity and agency. The findings show that Hidden Figures not only celebrates individual empowerment but also promotes a broader understanding of equality and social justice. This research contributes to feminist and cultural studies by showing how movies can be a powerful tool for representing underrepresented voices and reshaping national identity through inclusive narratives.   Abstrak Penelitian ini menganalisis nilai-nilai feminis dalam film Hidden Figures (2016), yang menggambarkan pengalaman tiga perempuan Afrika-Amerika, yaitu Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan, dan Mary Jackson, yang memberikan kontribusi signifikan bagi NASA (National Aeronautics and Space Administration) pada tahun 1960-an. Meskipun telah meraih berbagai prestasi, mereka tetap menghadapi diskriminasi berdasarkan ras dan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai feminis dalam film tersebut menggunakan Teori Feminis Hitam karya Patricia Hill Collins, yang didukung oleh teori pasca-nasionalis. Teori pasca-nasionalis membantu menafsirkan kembali identitas Amerika dengan memusatkan suara kelompok-kelompok yang terpinggirkan, terutama wanita kulit hitam, yang kontribusinya sering diabaikan dalam narasi arus utama. Metode kualitatif digunakan, dengan fokus pada adegan, dialog, dan pengembangan karakter. Analisis mengungkapkan nilai-nilai feminis inti seperti penentuan diri, kemandirian, solidaritas, dan perlawanan terhadap penindasan. Nilai-nilai ini mencerminkan bagaimana perempuan kulit hitam dalam film tersebut menantang ketidaksetaraan rasial dan gender sambil menegaskan identitas dan otonomi mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa Hidden Figures tidak hanya merayakan pemberdayaan individu, tetapi juga mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang kesetaraan dan keadilan sosial. Penelitian ini berkontribusi pada studi feminis dan budaya dengan menunjukkan bagaimana film dapat menjadi alat yang ampuh untuk mewakili suara-suara yang kurang terwakili dan membentuk kembali identitas nasional melalui narasi yang inklusif.
Biopolitics of Gender: Judith Butler's Discourse on Sexuality and State Intervention in the Politics of Life Tedy Aprilianto; Muhammad Rafi Putra Pratama
Saree: Research in Gender Studies Vol. 8 No. 2 (2026): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v8i2.7237

Abstract

This article explores the political issue of intervention in life within the paradigm of contemporary political philosophy. This exploration specifically highlights ideas regarding biopolitics and gender, which will be compared in an analysis of the dimensions of sexuality within the state. This discourse presents a comparison of Judith Butler gender theory with Michel Foucault’s biopolitics theory. These comparisons offer philosophical reflection and argumentation by dissecting how power intervenes in gender as a form of political control. The research method employed in this article utilizes a model of philosophical and conceptual analysis. Meanwhile, the methodological used include: 1) conceptual decomposition, 2) identification of necessary and sufficient conditions, 3) adaptation of methods to contextual cases, 4) disambiguation, and 5) testing of logical coherence. This article presents findings from an exploratory argumentation, including a genealogy of Butler’s thought within the biopolitical dimension of gender, an understanding of sexuality as a contemporary political discourse, and examination of the political implications of gender-intervening policies. These research findings reveal a philosophical insight that gender and sexuality are components of commodities power control. Based on this control, power inserts a political agenda as an alternative way for power to operate. As such, this article offers a contemporary discourse regarding biopolitical discourse within the gender dimension. ABSTRACT INDONESIANArtikel ini mengeksplorasi isu politik intervensi kehidupan dalam paradigma filsafat politik kontemporer. Eksplorasi ini secara spesifik menyoroti pemikiran tentang biopolitik dan gender yang akan dikomparasikan dalam membedah dimensi seksualitas pada negara. Diskrusus ini menghadirkan komparasi pemikiran gender Judith Butler yang akan dikomparasikan dengan pemikiran biopolitik Michel Foucault. Komparasi ini memberikan refleksi dan argumentasi filosofis dengan membedah cara kerja kekuasaan mengintervensi gender sebagai kontrol politik. Metode penelitian pada penyunan artikel ini mengunakan model philosophical and conceptual analisis. Adapun unsur metodis yang digunakan antara lain, 1) dekomposisi konsep, 2) identifikasi kondisi/syarat dan kecukupan, 3) penyesuaian metode terhadap kasus-kasus kontekstual, 4) disambiguasi, dan 5) pengujian koherensi logis. Artikel ini memberikan temuan argumentasi eksplorasi berupa genealogis pemikiran Butler dalam dimensi biopolitik gender, pemahaman seksualitas sebagai diskurus politik kontemporer, dan telaah implikasi politik pada kebijakan politik yang intervensi gender. Hasil penelitian ini menyajikan temuan filosofis bahwasanya, gender dan seksualitas merupakan bagian dari komoditas kontrol kekuasaan. Berdasarkan kontrol ini kekuatan menyelipkan agenda politik sebagai alternatif cara kekuasaan bekerja. Dengan demikian, artikel ini memberikan wacana kontemporer terkait diskursus biopolitik dalam dimensi gender.
Marriage for Gen-Z Hindu-Balinese Women: A Stage or a Life Choice? Nyoman Ayu Sukma Pramestisari; Cokorda Istri Dianda Jayanti
Saree: Research in Gender Studies Vol. 8 No. 1 (2026): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v8i1.7238

Abstract

The strong patriarchal norms in Hindu-Balinese society are reflected in the belief that marriage is a stage of life and a moral responsibility to maintain the continuity of the family line, especially sons. For Hindu-Balinese women, this is a reproductive obligation in addition to domestic, public and customary burdens. Ironically, they often lack control over decision-making or ownership of resources, so the post-marriage crisis pushes Gen-Z women to redefine the meaning of marriage and family. This study aims to reveal the views of Gen-Z Hindu-Balinese women in interpreting marriage as a life choice. Through qualitative methods with a life history approach and Stuart Hall's identity perspective, this study shows that Gen-Z negotiates their identity as “Balinese women.” This negotiation process emerges from critical reflections on their experiences of growing up as Hindu-Balinese women, as well as from their observations of post-marital realities. For them, marriage is not simply a moral obligation or a stage in life, but rather a logical choice that aligns with their mental, economic, and personal autonomy. In other words, the uniqueness of this research lies in the efforts of Gen-Z Hindu-Balinese women to negotiate a space of independence without completely abandoning their cultural roots.   Abstrak Norma patriarki yang kuat dalam masyarakat Hindu-Bali memposisikan perkawinan sebagai tahapan penting dalam kehidupan sekaligus tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan garis keturunan keluarga, khususnya melalui anak laki-laki. Bagi perempuan Hindu-Bali, tuntutan ini menjelma menjadi kewajiban reproduktif yang berlapis dengan beban domestik, publik, dan adat. Ironisnya, di tengah berbagai beban tersebut, perempuan sering kali memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan maupun kepemilikan sumber daya. Kondisi ini menyebabkan pengalaman pasca-perkawinan kerap memicu krisis yang mendorong perempuan Gen-Z untuk meninjau ulang dan mendefinisikan kembali makna perkawinan dan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan perempuan Hindu-Bali Generasi Z dalam memaknai perkawinan sebagai sebuah pilihan hidup. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan life history serta perspektif identitas Stuart Hall, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Gen-Z secara aktif melakukan negosiasi identitas sebagai “perempuan Bali.” Proses negosiasi ini berangkat dari refleksi kritis atas pengalaman mereka tumbuh sebagai perempuan Hindu-Bali serta melihat realitas kehidupan pasca-perkawinan. Bagi mereka, perkawinan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban moral atau tahapan hidup yang harus dilalui, melainkan sebagai pilihan rasional yang mempertimbangkan kesehatan mental, kemandirian ekonomi, dan otonomi personal. Keunikan penelitian ini terletak pada upaya perempuan Hindu-Bali Generasi Z dalam membangun ruang kemandirian tanpa sepenuhnya meninggalkan akar budaya mereka.
Child Marriage Challenges and Institutional Countermeasures: Exploring Factors, Impacts, and Government Strategies in Islamic Context Nabila Khoirunnisa Harliani; Elmahda Nabiilah
Saree: Research in Gender Studies Vol. 8 No. 1 (2026): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v8i1.7426

Abstract

Child marriage has shifted from a social phenomenon into a normalized community practice, creating a stark distinction and paradox with Islamic values that emphasize human welfare (maslahat al-ummah) and the protection of future generations (hifzh al-nasl). This practice also directly hinders the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Gender Equality and No Poverty. This study aims to identify the driving factors of early marriage and analyze the strategic role of the regional government as the authorized guardian (ulil amri) in mitigating its negative impacts to build a resilient society. Using a descriptive qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews with key stakeholders (Population control and family planning Office, public health Office, and the Office of Religious Affairs in Empat Lawang Regency), participatory observation, and focus group discussions. The findings indicate that the normalization of child marriage is driven by social constructs that view early marriage as an instant remedy for low educational attainment, poverty, lack of parental supervision, and out-of-wedlock pregnancies. There is a stark distinction between the community's cultural justification and true Islamic principles; public misinterprets early marriage as a moral shield, whereas Islam substantively warns against creating a "weak generation" (dzurriyyatan dhi'afan). The regional government’s role as the authorized guardian (ulil amri) in mitigating these impacts through reproductive health education and family assistance programs remains fragmented. The integration of religious institutions like the KUA in deconstructing this flawed understanding is not yet optimal. These findings imply that future policies must shift toward bottom-up community engagement and aggressive pre-marital counselling at the village level.   Abstract Indonesian Pernikahan anak telah bergeser dari sekadar fenomena sosial menjadi praktik masyarakat yang ternormalisasi, sehingga menciptakan distingsi dan paradoks yang tajam dengan nilai-nilai keislaman yang menekankan kemaslahatan umat (maslahat al-ummah) dan perlindungan generasi masa depan (hifzh al-nasl). Praktik ini juga secara langsung menghambat pencapaian SDGs, khususnya Gender Equality dan No Poverty. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan menganalisis peran strategis pemerintah daerah sebagai pemimpin otoritatif (ulil amri) dalam memitigasi dampak negatifnya demi membangun masyarakat yang tangguh. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama (DPPKB, Dinas Kesehatan, dan KUA di di Kabupaten Empat Lawang), observasi partisipatif, serta diskusi kelompok terpumpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normalisasi pernikahan anak didorong oleh konstruksi sosial yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi instan atas rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, kurangnya pengawasan orang tua, dan kehamilan di luar nikah. Terdapat distingsi antara justifikasi kultural masyarakat dengan prinsip Islam yang sejati; masyarakat sering kali menyalahartikan pernikahan dini sebagai pelindung moral, padahal Islam memperingatkan agar kita tidak melahirkan "generasi yang lemah" (dzurriyyatan dhi'afan). Peran pemerintah daerah sebagai ulil amri dalam memitigasi dampak-dampak tersebut melalui edukasi kesehatan reproduksi dan program pendampingan keluarga masih terfragmentasi. Integrasi lembaga keagamaan seperti KUA dalam mendekonstruksi pemahaman keliru ini juga belum optimal. Temuan ini mengimplikasikan bahwa kebijakan di masa depan harus bergeser ke arah pelibatan masyarakat berbasis bottom-up (dari bawah ke atas) dan konseling pranikah yang agresif di tingkat desa.
Discourse(s) of Masculinity: (Re)contested, (Re)produced, and (Re)imagined Fadhlur Rahman; Mohammad Kholid
Saree: Research in Gender Studies Vol. 8 No. 2 (2026): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v8i2.7521

Abstract

What does it mean to be a man today, and who decides? These questions are not only philosophical but cultural, worked out daily in the films we watch, the music we stream, the advertisements we scroll past, and the social media we consume. This paper takes popular culture seriously as a site where ideas about masculinity are not simply reflected but simultaneously contested, reproduced, and reimagined. Rather than treating masculinity as natural or fixed, the study approaches it as discourse i.e. a shifting set of meanings, practices, and representations perpetually open to challenge and re-visited. Six complementary theoretical lenses inform the analysis: Connell's hegemonic masculinity, Butler's performativity, Crenshaw's intersectionality, Anderson's inclusive masculinity theory, and the more recent frameworks of caring masculinity and hybrid masculinity. Together they permit a layered reading of how masculinity operates across film, television, advertising, music, and digital platforms. The paper argues that masculinity is never a uniform experience: it is deeply shaped by race, class, sexuality, nationality, and region. Popular culture both reflects and reinforces these intersections, yet also creates space for more fluid, caring, and egalitarian expressions of manhood. The field's predominantly Anglo-American empirical base limits its explanatory reach, thus, this paper draws on wider Southeast Asian scholarship to illustrate why regionally grounded accounts of masculinity matter.   ABSTRACT INDONESIAN Apa artinya menjadi seorang laki-laki saat ini, dan siapa yang berhak menentukannya? Ini bukan sekadar pertanyaan filosofis, melainkan pertanyaan budaya yang terwujud setiap hari dalam film yang kita tonton, musik yang kita dengarkan, iklan yang kita lihat, dan konten media sosial yang kita konsumsi. Makalah ini menempatkan budaya populer sebagai ruang di mana gagasan tentang maskulinitas tidak hanya tercermin, tetapi juga secara bersamaan diperdebatkan, direproduksi, dan dibayangkan kembali. Alih-alih memperlakukan maskulinitas sebagai sesuatu yang alamiah atau tetap, studi ini mendekatinya sebagai wacana serangkaian makna, praktik, dan representasi yang selalu terbuka terhadap kontestasi dan perubahan. Untuk memahami dinamika tersebut, makalah ini menggunakan 6 (enam) lensa teoretis yang saling melengkapi: maskulinitas hegemonik Connell; performativitas gender Butler; interseksionalitas Crenshaw; teori maskulinitas inklusif Anderson; serta kerangka maskulinitas hibrida atau maskulinitas peduli. Secara bersama-sama, kerangka kerja ini menawarkan pembacaan berlapis tentang bagaimana maskulinitas beroperasi di ranah film, televisi, periklanan, musik, dan platform digital. Argumen utama penelitian ini adalah untuk mempertegas maskulinitas bukanlah pengalaman yang seragam: ia sangat dipengaruhi oleh ras, kelas, seksualitas, kebangsaan, dan kultur. Budaya populer mencerminkan sekaligus memperkuat persimpangan tersebut, namun juga menciptakan ruang bagi ekspresi maskulinitas yang lebih cair, penuh kepedulian, dan egaliter. Karena kajian maskulinitas selama ini didominasi konteks Anglo-Amerika, maka kami juga menawarkan konteks Asia Tenggara untuk menunjukkan pentingnya penjelasan maskulinitas yang berakar pada kawasan.
Large Language Models Limitations in Representing Filipino Transgender and Non-Binary Identities and the Use of Swardspeak: A Meta-Synthesis Framework Nafiseh Zarei; Ramon Oliver Garcia
Saree: Research in Gender Studies Vol. 8 No. 1 (2026): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v8i1.7553

Abstract

Large Language Models (LLMs) are rapidly being integrated into society. However, questions remain about their safety and appropriateness for minorities like the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ), especially for non-Western Transgender and Non-Binary (TGNB) individuals. Therefore, this study reviews research on the interaction of LLMs with LGBTQ and TGNB people, LGBTQ linguistic phenomena, and the linguistic phenomena of Filipino LGBTQ people. A qualitative systematic review was conducted on 36 studies published from 2019 to 2026. Using thematic analysis, harmful patterns of LLMs were discovered, such as the propagation of LGBTQ stereotypes, misgendering, and a lack of context and sensitivity to the TGNB experience. In the Filipino context, there are also problems due to the lack of TGNB terminology and local stereotypes. The study, therefore, proposes a conceptual framework based on Intersectionality to examine the overlapping biases that affect TGNB Filipinos LLM users. Using critical analysis, the study contributes to discussions for equitable and culturally sensitive LLMs, as well as research on minority language communities and non-Western contexts. Abstract TagalogAng mga Large Language Models (LLM) ay mabilis na ininintegra sa lipunan, pero may nanatiling kweston tungkol kung ligtas at angkop ito para sa mga minoridad na Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, at Queer (LGBTQ), espesyal ang mga hindi-Kanluranin na Transgender at Non-binary (TGNB). Kaya ang pag-aaral na ito ay sinisuri ang mga pananaliksik tungkol sa interaksyon ng mga LLM sa mga LGBTQ at TGNB, mga penomenong lingguwistika ng LGBTQ, at ang penomenong lingwistika ng Pilipino LGBTQ. Kwalitatibong sistematikong pagsusuri ang isinagawa sa 36 na pag-aaral na inilathala noong 2019 hanggat 2026. Gamit ang tematikong pagsusuri, na diskubre ang mga mapaminsalang pattern ng LLM tulad ng pagparami ng mga LGBTQ stereotype, at pag-misgender, at kakulangan ng kontekso at sensitibo sa karanasang TGNB. Sa Pilipinong konteksto, may mga problema din dahil sa kakulangan ng terminong pang TGNB at mga lokal na stereotype. Kaya nagmumungkahi ang pagaaral ng konseptwal na balangkas batay sa Interseksyonalidad, para suriin ang magkasanib na bias na umaapekto sa mga TGNB Pilipinong gumagamit ng mga LLM. Gamit ang pagsusuring kritikal, umaambag ang pag-aaral sa mga talakayan para sa patas at sensitibo-sa-kultura ng mga LLM, an mga subjke sa pananaliksik tungkol sa minoryang komunidad ng wika at mga hindi-Kanluranin kontekstong.
Weaving as a Practice of Care for Land and Identity through the Lens of Mama Aleta Baun’s Struggle Putri Khispa Yadia; Ika Arinia Indriyany
Saree: Research in Gender Studies Vol. 8 No. 2 (2026): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v8i2.7612

Abstract

The resistance of indigenous women plays a crucial role in maintaining a spiritual-ecological relationship with the surrounding environment. In Mollo, located in East Nusa Tenggara, Indonesia, Mama Aleta Baun have led the indigenous community's struggle against the expansion of a marble mine that has destroyed the indigenous forest ecosystem and the community's territory. This resistance is carried out in a unique way, not using violence or formal channels such as law, but through cultural practices, namely weaving. This study aims to understand how indigenous Mollo women interpret weaving activities as a form of cultural and political resistance against the threat posed by mining companies. In order to explore the narrative, symbolism, and meaning of the Mollo indigenous women’s movement against marble mining, this research employs a qualitative approach using thematic content analysis. The analysis was conducted using an ecofeminist approach to delve deeper into the symbolic meaning of weaving practices and the role of women in maintaining the natural ecology in Mollo region. The results indicate that weaving is a passive resistance strategy that carries a range of highly spiritual symbolic meanings. The weaving demonstrated by indigenous women expresses ecological knowledge, traditional values, and the sovereignty of their ancestral lands. The woven threads serve as a critique of exploratory development models and as a means to strengthen the cultural and spiritual identity of the Mollo indigenous community. Mama Aleta Baun's struggle serves as concrete evidence that local culture and spiritual beliefs can be a powerful force in ecofeminist-based environmental movements. ABSTRACT INSONESIANPerlawanan perempuan dalam masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga hubungan spiritual-ekologis dengan alam sekitar. Di daerah Mollo, tepatnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), perempuan seperti Mama Aleta Baun memimpin perjuangan masyarakat adat melawan ekspansi tambang marmer yang merusak ekosistem hutan adat dan kehidupan masyarakat adat. Perlawanan ini dilakukan dengan cara yang terbilang unik, bukan melalui kekerasan atau jalur formal seperti hukum, melainkan melalui praktik budaya, yaitu menenun. Untuk mengeksplorasi narasi, simbolisme, dan makna gerakan perempuan adat Mollo dalam menentang penambangan marmer, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten tematik. Analisis tersebut dilakukan menggunakan pendekatan ekofeminisme guna mendalami makna simbolis praktik menenun serta peran perempuan dalam menjaga ekologi alam di wilayah Mollo. Analisis dilakukan dengan pendekatan ekofeminisme untuk menggali lebih dalam makna simbolik dari praktik menenun serta peran perempuan dalam menjaga ekologis alam di wilayah Mollo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menenun merupakan langkah strategi perlawanan pasif yang dilakukan dengan berbagai makna simbolik yang sangat spiritual. Menenun yang di perlihatkan oleh perempuan adat Mollo dimunculkan dengan mengekspresikan pengetahuan ekologis, nilai adat, dan kedaulatan adat tanah leluhur mereka. Benang tenun menjadi bentuk kritik terhadap model pembangunan yang eksploratif serta cara untuk menguatkan identitas budaya dan spiritual komunitas adat Mollo. Sehingga pada akhirnya, perjuangan Mama Aleta Baun menjadi bukti nyata bahwa budaya dan spiritualisme kepercayaan lokal dapat menjadi kekuatan besar dalam gerakan lingkungan berbasis ekofeminisme.  
Whose Kartini? Historiographical Shift and Ideological Contestation in Post-Independence Indonesia Baiquni Hasbi
Saree: Research in Gender Studies Vol. 8 No. 1 (2026): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v8i1.7661

Abstract

This article argues that the intellectual legacy and historiography of Raden Ajeng Kartini have never been neutral. Her figure functions as a key site of ideological contestation, originating in the Dutch colonial era and continuing, particularly since Indonesia’s post-independence period, up to the present day. During the New Order period (1966–1998), for instance, the state ideology of Ibuisme Negara (State Ibuism) portrayed Kartini with maternal characteristics, reducing her to a symbol of obedient domestic womanhood to reinforce the patriarchal state’s authority. However, Kartini’s image shifted dramatically post-reformasi (Reform Era). She has since been reconstructed as an anti-colonial icon and a rebellious intellectual, a shift which culminated in the contemporary era with her reimagining as a cosmopolitan Islamic intellectual. This transformation of her image demonstrates the highly dynamic interplay between gender, nationalism, and religious discourse in shaping post-independence Indonesian identity. Methodologically, this study employs a qualitative systematic literature review of 50 interdisciplinary sources spanning history, feminist theory, postcolonial studies, and media analysis. Through multi-tiered screening and citation chaining, the selection bridges foundational nationalist texts with contemporary critiques. The compiled data are analysed both thematically and chronologically to enable a comparison of her representation across different political eras and cultural media. This critical review concludes that Kartini’s legacy and image continue to undergo significant historiographical contestation and shifts, moving from a maternal narrative toward contemporary interpretations that emphasize Kartini’s intellectual autonomy.   Abstrak Artikel mengkaji narasi sejarah dan warisan pemikiran Raden Ajeng Kartini sebagai arena utama kontestasi ideologi, yang akarnya bisa dilacak sejak era kolonial Belanda dan masih terus berlanjut, khususnya sejak periode pasca-kemerdekaan Indonesia hingga hari ini. Selama periode Orde Baru (1966–1998), misalnya, ideologi negara tentang Ibuisme Negara menggambarkan Kartini dengan karakteristik keibuan. Ibuisme mereduksi Kartini sebagai simbol kepatuhan domestik perempuan demi memperkuat otoritas negara yang patriarkal. Namun secara perlahan, citra Kartini bergeser secara dramatis pasca-Reformasi (Era Reformasi). Sejak saat itu, imej Kartini direkonstruksi sebagai ikon antikolonial dan intelektual subversif, yang berpuncak pada era kontemporer dengan interpretasi dirinya sebagai intelektual Islam yang kosmopolitan. Transformasi citra ini menunjukkan interaksi yang sangat dinamis antara wacana gender, nasionalisme, dan agama dalam membentuk identitas Indonesia pasca-kemerdekaan. Secara metodologis, studi ini menerapkan tinjauan pustaka sistematis kualitatif Systematic Literature Review terhadap 50 sumber interdisipliner yang mencakup bidang sejarah, teori feminis, studi pascakolonial, dan analisis media. Melalui penyaringan bertingkat (multi-tiered screening) dan penelusuran sitasi (citation chaining), seleksi sumber ini menjembatani teks-teks nasionalis mendasar dengan kritik kontemporer. Data yang dihimpun kemudian dianalisis baik secara tematik maupun kronologis untuk memungkinkan perbandingan representasi dirinya di berbagai era politik dan media budaya yang berbeda. Tinjauan kritis ini menyimpulkan bahwa warisan dan citra Kartini terus mengalami kontestasi serta pergeseran historiografis yang signifikan, bergerak dari narasi keibuan menuju interpretasi kontemporer yang menekankan otonomi intelektual Kartini.
Barriers to Career Development for Early-Career Women: Evidence from Indonesia’s Service Industry Adenia Nadira Tuzenitha; Irsalina Nur Hanifah; Wina Apriliansa; Lianna Wijaya
Saree: Research in Gender Studies Vol. 8 No. 2 (2026): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v8i2.7668

Abstract

Despite gender equality being a global goal (SDG 5), women continue to face systemic barriers in the workplace, particularly the "broken rung" phenomenon at the early career stage which limits their vertical mobility. This study aims to identify, rank, and analyse the career progression barriers perceived by entry-level female employees in the Indonesian service sector. This study employs a quantitative approach using a survey method. Data were collected from 382 female respondents aged 21-29 years working in the service sector via an online questionnaire. Data analysis was conducted using One-Sample T-test to test barrier significance, Kendall’s Coefficient of Concordance for ranking, and Exploratory Factor Analysis (EFA) to group barrier dimensions. The results indicate that 14 out of the 20 tested factors are significant career barriers. The top three perceived barriers are a normalized culture of sexism, a mismatch between individual needs and organizational offers (needs-supply fit), and the demand for a proactive personality. Factor analysis grouped these barriers into two main dimensions: Organizational and Structural Barriers, and Individual and Dual Role Barriers. These findings indicate that cultural and structural barriers are more dominant than relational ones. Consequently, organizations are advised to implement zero-tolerance policies regarding sexism and provide flexible work arrangements to support the retention and career advancement of women in Indonesia.   ABSTRACT INDONESIAN Kesetaraan gender merupakan tujuan global (SDG 5), namun perempuan masih menghadapi hambatan sistemik di tempat kerja, khususnya fenomena "broken rung" (anak tangga yang patah) pada tahap awal karier yang membatasi mobilitas vertikal mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memeringkat, dan menganalisis hambatan kemajuan karier yang dirasakan oleh karyawan perempuan tingkat awal di sektor jasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan dari 382 responden perempuan berusia 21–29 tahun yang bekerja di sektor jasa melalui kuesioner daring. Analisis data dilakukan menggunakan uji-t satu sampel (One-Sample T-test) untuk menguji signifikansi hambatan, Koefisien Konkordansi Kendall untuk pemeringkatan, dan Analisis Faktor Eksploratori (EFA) untuk mengelompokkan dimensi hambatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 14 dari 20 faktor yang diuji merupakan hambatan karier yang signifikan. Tiga hambatan utama yang dirasakan adalah budaya seksisme yang dinormalisasi, ketidaksesuaian antara kebutuhan individu dan penawaran organisasi (needs-supply fit), serta tuntutan akan kepribadian proaktif. Analisis faktor mengelompokkan hambatan-hambatan ini ke dalam dua dimensi utama: Hambatan Organisasional dan Struktural, serta Hambatan Individu dan Peran Ganda. Temuan ini mengindikasikan bahwa hambatan budaya dan struktural lebih dominan dibandingkan hambatan relasional. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk menerapkan kebijakan toleransi nol terhadap seksisme dan menyediakan pengaturan kerja yang fleksibel guna mendukung retensi serta kemajuan karier perempuan di Indonesia.

Page 8 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Saree: Research in Gender Studies Vol. 8 No. 1 (2026): Saree: Research in Gender Studies Vol. 7 No. 2 (2025): Saree: Research in Gender Studies Vol. 7 No. 1 (2025): Saree: Research in Gender Studies Vol. 6 No. 2 (2024): Saree: Research in Gender Studies Vol. 6 No. 1 (2024): Saree: Research in Gender Studies Vol. 5 No. 2 (2023): Saree: Research in Gender Studies Vol. 5 No. 1 (2023): Saree: Research in Gender Studies Vol. 4 No. 2 (2022): Saree: Research in Gender Studies Vol. 4 No. 1 (2022): Saree: Research in Gender Studies Vol. 3 No. 2 (2021): Saree : Research in Gender Studies Vol. 3 No. 1 (2021): Saree : Research in Gender Studies Vol. 2 No. 2 (2020): Saree : Research in Gender Studies More Issue