cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Darania Anisa, S.H.I„M.H.
Contact Email
jurnalrisetanakbangsa@gmail.com
Phone
+6285725021408
Journal Mail Official
jurnalrisetanakbangsa@gmail.com
Editorial Address
PP Nurul Huda, Jalinan, RT/RW 002/001, Payudan daleman, Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Law and Justice
Published by PT. Riset Anak Bangsa Cendekia
ISSN : -     EISSN : 31637183     DOI : https://doi.org/10.66618/
Core Subject :
Journal of Law and Justice (E-ISSN : 3163-7183) adalah jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian, kajian konseptual, serta pemikiran kritis di bidang hukum. Jurnal ini menjadi wadah bagi akademisi, praktisi hukum, peneliti, dan mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional. Journal of Law and Justice berkomitmen untuk menyajikan artikel berkualitas tinggi yang berfokus pada berbagai isu hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, serta perkembangan hukum kontemporer. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang kredibel serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan, pembaruan hukum, dan praktik penegakan keadilan di masyarakat. Journal of Law and Justice (E-ISSN : 3163-7183) diterbitkan secara berkala 4 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Risiko Ketidaksesuaian Jaminan Produk Halal dalam Skema Self-Declare Yuliatun Najwa; Hilman Nur
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis skema self-declare terhadap hak konsumen serta merumuskan model pertanggungjawaban ideal guna menjamin integritas produk halal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme self-declare menciptakan asimetri informasi yang menempatkan konsumen pada posisi rentan. Kerentanan ini terlihat dari adanya celah kontaminasi bahan non-halal yang mencederai hak atas informasi dan keamanan spiritual konsumen.  Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan penguatan implementasi pertanggungjawaban pelaku usaha melalui doktrin strict liability (tanggung jawab mutlak). Penerapan strict liability berfungsi sebagai instrumen penyeimbang atas kemudahan administratif yang diterima pelaku usaha, sehingga setiap klaim halal mandiri wajib dibarengi dengan akuntabilitas penuh tanpa pembuktian unsur kesalahan penguatan ini harus disinergikan dengan pengawasan pasca-pasar (post-market surveillance) yang agresif untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
Analisis Yuridis Sinkronisasi Norma Kekerasan Seksual Sesama Jenis antara UU TPKS dan KUHP Baru: Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Korban Destiana Aymei Kwok; Hilman Nur
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1085

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai pergeseran paradigma dari delik kesusilaan menjadi perlindungan integritas pribadi yang netral gender, termasuk bagi korban sesama jenis. Namun, implementasinya menghadapi tantangan sinkronisasi horizontal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelarasan norma antara UU TPKS dan KUHP Baru guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual sesama jenis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif melalui studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan adanya ambiguitas pembeda dan tumpang tindih norma antara frasa "Pelecehan Seksual Fisik" dalam UU TPKS dan "Perbuatan Cabul" dalam KUHP Baru. Ketidakpastian ini memicu dualisme tafsir oleh aparat penegak hukum yang berisiko menjebak korban pada penghakiman moral (victim blaming) serta merampas hak prosedural korban, seperti hak restitusi wajib dan pendekatan Trauma-Informed Care. Guna mengaktualisasikan asas lex specialis derogat legi generali, diperlukan intervensi kebijakan berupa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk unifikasi pandangan hakim dan Pedoman Penuntutan Kejaksaan Agung guna mewajibkan penggunaan UU TPKS sebagai dakwaan primer.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap Legalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia Atasa Tarisah; Dedi Mulyadi; Sevila Azka Monica; Wanda Huzaipah; Nabil Musyafa; Pusfa Januwati
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1106

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu hukum yang menimbulkan perdebatan, khususnya terkait aspek keabsahan dan pencatatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap status hukum perkawinan beda agama serta kepastian hukum dalam proses pencatatannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan kembali bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, negara hanya memiliki peran administratif, yaitu melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut hukum agama. Secara prinsipil perkawinan beda agama tidak dapat diakui maupun dicatatkan secara hukum di Indonesia. Dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan penafsiran, yang kemudian diperjelas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum secara normatif, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat yang bersifat pluralistic.
Korupsi BTS 4G: Terputusnya Harapan Konektivitas Digital di Daerah 3T Niken Tri Alawiyah; Emi Purnamasari; Razza Aldiansyah; Sri Isnani Setiyaningsih
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1107

Abstract

Korupsi dalam konteks pembangunan infrastruktur bukan sekadar penyalahgunaan dana, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang mengakibatkan kesenjangan digital di wilayah 3T. Kasus korupsi pada proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G menjadi persoalan yang berdampak besar terhadap upaya pemerataan akses internet di Indonesia, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Program yang awalnya ditujukan untuk membuka akses komunikasi digital justru tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya penyalahgunaan anggaran. Akibatnya, sejumlah infrastruktur tidak selesai dibangun atau tidak dapat digunakan secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik korupsi tersebut memengaruhi perkembangan jaringan BTS 4G serta dampaknya bagi masyarakat di daerah 3T. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dampak korupsi tidak hanya sebatas kerugian negara, tetapi juga memperlambat akses masyarakat terhadap pendidikan, kegiatan ekonomi digital, dan layanan publik berbasis teknologi. Kondisi ini memperlebar kesenjangan digital antara wilayah maju dan daerah terpencil, sehingga masyarakat di daerah 3T semakin tertinggal dalam berbagai aspek.
Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi Farrel Prastiyanto Syahputra; Refli Gideon Hutabalian; Abu Dzar Rizki Akbari
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1131

Abstract

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi ancaman serius bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Dalam upaya pemberantasan korupsi, keberadaan whistleblower memiliki peran penting sebagai pihak yang memberikan informasi mengenai terjadinya tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, whistleblower sering menghadapi berbagai ancaman, tekanan, intimidasi, hingga kriminalisasi akibat laporan yang disampaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana korupsi di Indonesia serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap whistleblower telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Akan tetapi, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan dalam koordinasi antar lembaga, minimnya jaminan keamanan, serta kurangnya kepastian hukum bagi pelapor. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta kesadaran masyarakat agar perlindungan terhadap whistleblower dapat terlaksana secara efektif.
Sanksi Hukum Karya Ilmiah yang Dihasilkan melalui Artificial Intelligence (AI) dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Hak Cipta Darma Putra Nasution
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya AI generatif bekerja dengan mengumpulkan dan mempelajari jutaan data dari internet sebagai dataset yang sering kali berasal dari karya ilmiah, artikel, gambar, maupun karya digital lain yang telah dilindungi hak cipta. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta, plagiarisme, serta perbuatan melawan hukum apabila hasil karya tersebut mengambil atau menggunakan karya pihak lain tanpa izin yang sah. Dalam perspektif KUHPerdata, pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi administratif, gugatan ganti rugi, serta sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Pasal 113 UU Hak Cipta. Sehingga, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penggunaan AI dalam dunia akademik.
Personal Data Protection in the Artificial Intelligence Era: Evaluating the Implementation of Indonesia’s Law No. 27 of 2022 Siti Aisah Ajahra; Hilman Nur
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i3.1213

Abstract

This study evaluated the implementation of Indonesia’s Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection in the context of rapid digitalization and artificial intelligence. A socio-legal empirical design was employed by combining statutory and conceptual analysis with questionnaire data from 49 respondents and qualitative stakeholder material. The findings showed that the Law established a substantially stronger rights-based framework, including rights of access, correction, erasure, withdrawal of consent, data portability, and objection to solely automated decisions. Nevertheless, implementation remained uneven. Respondents demonstrated moderate awareness of data-subject rights, while perceived protection, government socialization, complaint accessibility, deterrent effect, and overall effectiveness remained limited. Artificial intelligence intensified these implementation challenges because profiling, biometric processing, model training, and automated decision-making increased the scale and opacity of personal-data processing. The study concluded that effective protection required stronger supervision, clearer implementing rules, enforceable accountability, privacy-by-design practices, improved cyber security, and sustained public digital-literacy programs.
Law Enforcement and Religious Freedom: A Case Study of the Dissolution of Worship Activities in Sukabumi Azya Qalby Zahira; Hilman Nur; Asep Rudiyana
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i3.1215

Abstract

Religious freedom in Indonesia is a fundamental right protected by the Constitution, human rights legislation, and international legal instruments. This study examined the enforcement of law in the dissolution of worship activities in Sukabumi and assessed the tension between constitutional protection of religious freedom and claims of public order. A normative juridical method was employed through statutory and conceptual approaches, supported by secondary legal materials and factual information concerning the Sukabumi case. The analysis showed that the legal framework formally protects freedom of religion and belief, but its implementation remains vulnerable to inconsistent legal interpretation, majority pressure, weak preventive protection against intolerance, and administrative requirements that may create disproportionate barriers for minority groups. The Sukabumi case also demonstrated the importance of separating criminal liability for property damage from social narratives concerning religion. The study concluded that regulatory harmonization, rights-oriented law enforcement, stronger judicial consistency, inclusive administrative reform, and sustained human rights education are necessary to protect religious freedom while maintaining public order.
HIV/AIDS as a National Security Threat: Narrative Construction and the Limited Empirical Basis of Global Security Policy Shakina Aisya Rahma Ismail
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i3.1304

Abstract

This study examined how HIV/AIDS was constructed as a national and international security threat and assessed whether the resulting security claims were proportionate to the available empirical evidence. A qualitative document-review design was used, combining purposive literature selection with critical content analysis of policy documents, United Nations materials, global health reports, and peer-reviewed research. The analysis operationalized securitization through the identification of securitizing actors, referent objects, audiences, threat claims, and policy consequences. The findings showed that the security framing of HIV/AIDS was driven particularly by concerns about state stability, military readiness, and peacekeeping operations. However, the empirical relationship between HIV/AIDS and state failure or international insecurity was indirect, context-dependent, and frequently mediated by poverty, conflict, governance capacity, and health-system resilience. Securitization increased political attention and resources, but it also risked threat inflation, stigma, and policy displacement. The study concluded that security considerations should remain subordinate to evidence-based, rights-sensitive, and public-health-oriented HIV policy.
Effectiveness of Protocol and Leadership Communication in Local Government Governance: A Study in Southeast Aceh Regency Radisyah Putra; Nur Hafni; Muhammad Fazil
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i3.1417

Abstract

This study examined the effectiveness of protocol and leadership communication in supporting the performance of the regional head in Southeast Aceh Regency and identified the factors that facilitated or constrained that effectiveness. A qualitative descriptive-analytical approach was employed. Informants were selected purposively on the basis of their involvement, knowledge, and experience, while data were obtained through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The evidence was analyzed interactively through data condensation, data display, and conclusion drawing, with source and technique triangulation used to strengthen credibility. The findings showed that the Protocol and Leadership Communication Section had performed its basic functions but had not yet achieved fully institutionalized effectiveness. Of 144 regional-head activities in 2025, 109 met protocol standards, 21 experienced delays of 15-25 minutes, eight underwent sudden agenda changes, and six encountered documentation problems. Effectiveness was further constrained by limited resources, manually managed cross-agency coordination, fragmented information flows, and informal post-event evaluation. The study concluded that stronger standardization, workload and competency mapping, resource reinforcement, integrated information management, and systematic evaluation were required to make organizational support more anticipatory, consistent, and less dependent on individual improvisation

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2026) Vol. 1 No. 2 (2026) Vol. 1 No. 1 (2026)