cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Darania Anisa, S.H.I„M.H.
Contact Email
jurnalrisetanakbangsa@gmail.com
Phone
+6285725021408
Journal Mail Official
jurnalrisetanakbangsa@gmail.com
Editorial Address
PP Nurul Huda, Jalinan, RT/RW 002/001, Payudan daleman, Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Law and Justice
Published by PT. Riset Anak Bangsa Cendekia
ISSN : -     EISSN : 31637183     DOI : https://doi.org/10.66618/
Core Subject :
Journal of Law and Justice (E-ISSN : 3163-7183) adalah jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian, kajian konseptual, serta pemikiran kritis di bidang hukum. Jurnal ini menjadi wadah bagi akademisi, praktisi hukum, peneliti, dan mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional. Journal of Law and Justice berkomitmen untuk menyajikan artikel berkualitas tinggi yang berfokus pada berbagai isu hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, serta perkembangan hukum kontemporer. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang kredibel serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan, pembaruan hukum, dan praktik penegakan keadilan di masyarakat. Journal of Law and Justice (E-ISSN : 3163-7183) diterbitkan secara berkala 4 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Dinamika Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Konstitusi Indonesia Ican Pulu; Muhamad Fahri B. Katili; Adriyanto Laba; Nurwita Ismail
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.813

Abstract

Perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa implikasi signifikan terhadap dinamika hubungan antar lembaga negara. Relasi antar lembaga seperti Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta lembaga negara independen mengalami transformasi yang ditandai oleh penguatan prinsip konstitusional, pemisahan kekuasaan, dan mekanisme checks and balances. Penelitian ini membahas bagaimana hubungan antar lembaga negara terbentuk, berlangsung, dan berkembang dalam perspektif konstitusi Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi maupun potensi konflik antar lembaga negara dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan fungsi lembaga negara pasca amandemen telah menghasilkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, namun tetap menyisakan persoalan tumpang tindih kewenangan, fragmentasi institusional, serta perbedaan penafsiran konstitusional yang berpotensi menimbulkan gesekan antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi konstitusional serta interpretasi hukum yang konsisten untuk memperkuat prinsip negara hukum dan memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka konstitusi Indonesia.
Penguatan DPD RI sebagai Representasi Daerah: Telaah Kritis Keterbatasan Kewenangan dalam UUD 1945 Riyanto Moonti; Rizkiyanto Saliko; Muh Syamsurya Menu; Nurwita Ismail
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.832

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk untuk merepresentasikan kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pengaturan kewenangannya dalam UUD 1945 masih terbatas, terutama dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga belum mencerminkan sistem bikameralisme yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis keterbatasan kewenangan DPD RI serta urgensi penguatannya sebagai representasi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya peran DPD RI bersumber dari desain konstitusional UUD 1945 yang menempatkannya dalam posisi subordinatif terhadap DPR. Oleh karena itu, diperlukan revisi UUD 1945 guna memperkuat peran DPD RI dan mewujudkan representasi daerah yang lebih efektif dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.
Penerapan Asas Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif Nur Indah; Masrullah
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.836

Abstract

Penelitian ini membahas tentang asas-asas hukum yang harus diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penerapan asas-asas hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dan partisipatif. Dengan metode pendekatan yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan seringkali mengabaikan asas-asas hukum, karena asas hanya merupakan sebuah ide yang abstrak dan bersifat umum dan tidak memuat tentang sanksi. Implementasi asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan belum optimal, sehingga masih sering terjadi sebuah peraturan perundang-undangan ketika diimplementasikan mendapatkan penolakan atau resistensi dari masyarakat.
Model Med-Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dan Perusahaan Nur Indah; Nurul Angraeni
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.837

Abstract

Perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan perusahaan merupakan bagian dari dinamika hubungan kerja yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif, adil, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, perselisihan dapat berkaitan dengan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antarserikat dalam satu perusahaan. Artikel ini membahas model med-arbitrase (med-arb) sebagai combined process dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan kajian normatif dan literatur hukum ketenagakerjaan. Med-arb menggabungkan dua tahapan, yakni mediasi untuk mendorong tercapainya kesepakatan secara musyawarah, dan arbitrase sebagai tahap lanjutan apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Pembahasan menunjukkan bahwa med-arbitrase menawarkan efisiensi waktu dan biaya dibandingkan proses litigasi di pengadilan, serta memberikan kepastian hukum melalui putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, model ini berpotensi menjaga hubungan baik para pihak karena tetap mengedepankan dialog pada tahap awal. Namun, penerapannya masih menghadapi keterbatasan berupa kebutuhan persetujuan para pihak, potensi konflik peran mediator-arbiter, serta belum adanya pengaturan teknis yang rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman implementatif agar med-arb dapat dioptimalkan dalam praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Negara dalam Pengawasan Emiten di Pasar Modal Indonesia Desna Rahmatika
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.844

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Dalam pasar modal, emiten memiliki peran strategis karena menghimpun dana masyarakat melalui penawaran umum efek. Kondisi tersebut menuntut adanya pengawasan yang efektif guna melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran OJK dalam pengawasan emiten di pasar modal Indonesia serta mengkaji bentuk pengawasan yang dilakukan OJK terhadap emiten. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan yang kuat secara normatif dalam melakukan pengawasan emiten melalui mekanisme pengawasan preventif dan represif. Pengawasan tersebut merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.
Tanggung Jawab Perdata Pelaku Video Call Sexsual (VCS) Berdasarkan KUHPerdata Darma Putra Nasution
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.854

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab perdata terhadap pelaku Video Call Seksual yang menimbulkan kerugian bagi korban dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Fenomena Video Call Seksual berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi pola interaksi masyarakat di era digital. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan berbagai kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun immateriil seperti tekanan psikologis, rusaknya reputasi sosial, serta gangguan kehidupan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Video Call Seksual yang merugikan korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, timbulnya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban perdata untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital serta memperkuat kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi.
Kajian Normatif tentang Struktur Peradilan dan Kewenangan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia Naufal Rahmadika Putra; M. Farrel Al Ghifari; Olyvia Ramadhani Putri; Moulyta Elgi Trinanda
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.858

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara normatif struktur peradilan dan kewenangan hakim dalam hukum acara perdata di Indonesia. Sistem peradilan perdata Indonesia dibangun di atas empat tingkatan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing memiliki kompetensi absolut dan relatif yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Hakim sebagai organ utama peradilan diberikan kewenangan luas yang bersumber dari Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), dan peraturan perundang-undangan derivatif lainnya. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan konseptual conceptual approach, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan hakim perdata tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh asas ultra petita, asas audi alteram partem, serta prinsip-prinsip kemandirian yudisial yang dijamin Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini juga mengidentifikasi problematika struktural, khususnya tumpang-tindih kompetensi antar lembaga peradilan dan lemahnya implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik. Rekomendasi yang diajukan mencakup harmonisasi regulasi hukum acara dan penguatan mekanisme pengawasan yudisial.
Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia terhadap Keabsahan Perkawinan Faisal Afda'u; Husnia Hilmi Wahyuni; Ridho Sa'dillah Ahmad
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.872

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis fenomena kohabitasi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia terhadap keabsahan perkawinan. Fenomena hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah telah menjadi perhatian serius dalam perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap norma hukum pidana baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412 KUHPidana Nasional bertujuan melindungi institusi perkawinan namun menimbulkan tantangan terhadap ruang privasi warga negara. Keabsahan perkawinan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sementara hukum pidana baru berfungsi sebagai sarana preventif sosial. Simpulan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi antara nilai moralitas publik dan perlindungan hak asasi manusia dalam implementasi hukum. Kebijakan kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas hukum keluarga yang sudah mapan.
Gagal Bayar Paylater Sebagai Bentuk Wanprestasi Modern Ditinjau dari KUHPerdata dan Peraturan OJK Fhlorida Agustina Simanjuntak
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.874

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena gagal bayar pada layanan paylater sebagai manifestasi wanprestasi dalam konteks hukum modern, dengan menelaah perspektif hukum perdata Indonesia serta pengaturan oleh otoritas jasa keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui analisis terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berbagai regulasi terkait sektor keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penyedia layanan paylater dan pengguna memenuhi unsur perikatan yang sah, sehingga ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Di sisi lain, meskipun regulasi otoritas jasa keuangan telah mengatur prinsip perlindungan konsumen dan pengelolaan risiko, masih ditemukan kekosongan norma dalam aspek penegakan hukum terhadap debitur yang mengalami gagal bayar. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya integrasi dan harmonisasi antara ketentuan hukum perdata dengan regulasi keuangan digital guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan perlindungan bagi para pihak.
Melampaui Stigma “Oknum”: Dekonstruksi Relasi Kuasa dan Amplifikasi Media menuju Pesantren Ramah Anak dalam Bingkai Undang-undang TPKS Moch Syaiful Ridwan; Holifaturrohmah
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.880

Abstract

Kekerasan seksual di lingkumgam pesantren seringkali tereduksi oleh penggunaan label “oknum” yang berfungsi untuk melokalisir kesalahan individu dan melindungi reputasi institusi. Fenomena ini mengakibatkan mayoritas kasus tetap tersembunyi akibat ketimpangan relasi kuasa yang ekstren antara pendidik dan santri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dekonstruksi stigma “oknum” melalui transparansi manajemen dan penegakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang membedah kasus kekerasan seksual berskala besar di Agam, Bangkalan, dan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penanganan  kasus di Pesantren cenderung bersifat reaktif terhadap tekanan media, sehingga melahirkan fenomena “No Viral No Justice”. Hal ini membeuktikan kegagalan system pengawasan internal dalam mendeteksi kekerasan oleh pemegang otoritas spiritual. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa mewujudkan Pesantren Ramah Anak memerlukan transformasi radikal dari budaya organisasi yang tertutup menjadi institusi yang transparan. Penegakan hak korban sesuai UU TPKS harus siintegrasikan ke dalam system operasional pesantren agar keadilan tidak labi bergantung para viralitas media massa,

Page 1 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2026) Vol. 1 No. 2 (2026) Vol. 1 No. 1 (2026)