Garuda - Garba Rujukan Digital

KOMPARASI ELASTISITAS PEMBIAYAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DIREGIONAL JAWA BALI DAN PAPUA Nuzulul Kusuma Putri; Herti Maryani; Thinni Nurul Rochmah; Ernawaty Ernawaty
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 2 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

The rapid growth and the various communicable diseases should be compensated with qualifi ed health programs. The programs’ budget should be able to meet the need of communicable disease intervention. In the era of decentralization, differences in the ability of each district in handling health problems could triger the disparity between districts. This research analyzes the difference of budget elasticity that existed in the communicable disease intervention between districts in Java Bali and Papua region. This is an analytical study which analyze the difference of communicable disease budget elasticity based on the geographic characteristics, fi scal capacity, and health status in each districts. The data is collected cross sectional in all districts that exist in Java Bali and Papua as the population. The difference of elasticity based on each indicator used in this study was analysed using independent t-test. The elasticity of communicable disease prevention fi nancing is different among districts with different public health index inJava Bali and Papua regional. Themajority of communicable disease budget in districts are inelastic, in both regions. It is different with the assumption that budget elasticity of communicable disease should be responsive. The budget elasticity of communicable disease in Indonesia is infl uenced by its health condition of each district. This condition is contrast to the ideal budget elasticity that should be elastic in accordance to the communicable disease problems. The use of economic assumption for further research should be concerns to the uncertainty of health characteristic. Abstrak Tingginya laju pertumbuhan dan bervariasinya jenis penyakit menular harus diimbangi dengan upaya penanggulangan yang responsif. Pembiayaan penanggulangan penyakit menular harus menyesuaikan dengan perkembangan penyakit menular. Di era desentralisasi, terdapat perbedaan kemampuan tiap daerah dalam pembiayaan kesehatan sehingga menyebabkan adanya disparitas penyakit antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan komparasi elastisitas pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan penyakit menular di regional Jawa Bali dan Papua. Komparasi ini dilakukan sebagai analisis lanjut Riset Pembiayaan Kesehatan tahun 2015 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Penelitian analitik ini melakukan komparasi elastisitas pembiayaan penanggulangan penyakit menular berdasarkan perbedaan karakteristik geografi , kemampuanfiskal, dan status kesehatan pada setiap kabupaten/kota yang ada di regional Jawa Bali dan Papua. Data dikumpulkan secara cross sectional pada Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang ada di regional Jawa Bali dan Papua. Komparasi elastisitas terhadap setiap indikator yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan independent t-test. Elastisitas pembiayaan penanggulangan penyakit menular antar Kabupaten/Kota berbeda pada regional Jawa Bali dan Papua dengan IPKM berbeda. Kondisi pembiayaan penanggulangan penyakit menular yang seharusnya elastis, tidak terjadi pada kedua regional. Mayoritas Kabupaten/Kota cenderung inelastis dalam membiayai penanggulangan penyakit menular di masing-masing daerah. Elasitisitas pembiayaan penanggulangan penyakit menular pada Kabupaten/Kota di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi kesehatan masing-masing daerah. Kondisi ini bertolak belakang dengan asumsipembiayaan penanggulangan penyakit menular yang harusnya responsif sesuai dengan masalah penyakit menular yang muncul. Penggunaan asumsi yang juga memperhatikan beberapa masalah kesehatan lain merupakan hal yang perlu digunakan pada penelitian selanjutnya.

PENCAPAIAN INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN INDEKS KELUARGA SEHAT Dwi Hapsari Tjandra; Rofingatul Mubasyiroh; Ika Dharmayanti
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 2 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

The success of Healthy Indonesia Program with Family Approach is well measured by Healthy Family Index (HFI). The numbers of twelve indicators of HFI were decided as the marker of family health status. National Institute of Health Research and Development Ministry of Health has created Public Health Development Index (PHDI) which purpose to measure individual health status in certain area before the HFI is formed. To resolve health problems in both indices should be through joining program interventions. This analysis aims to determine what indicators are expected to provide leverage on both indices, thus more targeted indicators can be obtained as a program priority. Basic Health Research 2013 data is used as the compilers of PHDI and HFI in 497 districts/cities. The data has been processed to be an indicator per district/city and then analyzed using linear regression test. There are fi ve priority indicators that have a leverage on both indices that is access to clean water, access to sanitation, health care insurance ownership, family planning program, and birth delivery by health worker in health facility. The model for adjusting HFI has a correlation value of 0.932, while the correlation for PHDI is 0.796. It is expected that intervention on these fi ve indicators will increase the HFI and PHDI, therefore the goal for becoming a healthy Indonesia can be achieved. It needs a cross-sector collaboration to build health care facilities that support health of the community. Abstrak Keberhasilan Program Indonesia Sehat (PIS) dengan Pendekatan Keluarga (PK) diukur dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS). Jumlah IKS yang telah disepakati terdiri dari 12 indikator sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes) telah menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang berfungsi mengukur status kesehatan individu pada suatu wilayah sebelum IKS terbentuk. Penyelesaian masalah kesehatan pada kedua indeks tersebut harus dilakukan intervensi program yang sejalan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui indikator apa saja yang dapat memberikan daya ungkit pada kedua indeks, sehingga dapat diperoleh indikator yang lebih mengerucut untuk dijadikan prioritas program. Data yang digunakan adalah data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 sebagai penyusun IPKM dan IKS pada 497 kabupaten/kota. Uji statistik menggunakan data yang sudah dianalisis menjadi indikator per kabupaten/kota. Berdasarkan uji regresi linier, terdapat lima indikator yang dapat menjadi prioritas untuk memberikan daya ungkit pada kedua indeks yaitu akses air,akses sanitasi, kepemilikan jaminan kesehatan, program keluarga berencana, dan persalinan oleh nakes di faskes. Model untuk perubahan IKS mempunyai nilai korelasi sebesar 0,932, sedangkan nilai korelasi perubahan IPKM sebesar 0,796. Diharapkan jika dilakukan intervensi pada lima indikator tersebut akan meningkatkan IKS dan IPKM, sehingga tujuan menjadi Indonesia sehat dapat tercapai. Kerja sama lintas sektor untuk penyediaan pembangunan fasilitas kesehatan yang mendukung kesehatan masyarakat.

ANALISIS PAKET MANFAAT PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) PADA PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2013 PASAL 22 (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI KOTA SURABAYA) Hidayad Heny Sholikhah; Wahyu Dwi Astuti
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 2 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Background: The need for blood services in Indonesia are still high. These were related to the high number of maternal deaths from hemorrhage during and after childbirth. The National Health Insurance (JKN) provide great opportunities for ensuring the needs of the community blood transfusion services. Presidential Decree No. 12 of 2013 article 22 paragraph 1a.6 mentioned that blood transfusions became one of the health care benefi ts package in the fi rst degree. The purpose of this study to analyze the benefi ts package in the regulation of blood transfusion services, especially in health centers. Methods: This study was conducted in Surabaya. The analysis was performed on the results of Focus Group Discussion with actor implementing policies (health center, Indonesian Cross Red/PMI, Hospitals, and BPJS), by content analysis. Results: The blood transfusion services benefi t package had not been able to do in Health Center (Puskesmas/FKTP), especially Puskesmas in Surabaya. Package benefi ts of blood transfusion services confl ict with other policies. Theauthority to give a blood transfusion was not a health center (puskesmas) but the hospital. The technical requirements of medical support blood transfusion services in health centers did not according to the standard. Referral service was the most likely carried out by the health center when encountered cases of maternal urgency requiring blood transfusions. Conclusion: Package benefi ts of blood transfusion services in Presidential Decree No. 12 of 2013 article 22 contradicted by other policies already set. Availability of medical requirements that support these services had not been fulfilled. Blood transfusion services could not currently be implemented in Puskesmas Surabaya. Recommendation: The content of Presidential Decree no. 12 of 2013 article 22 requires the revision, that the blood transfusion service could only be carried out in health facilities provided medical technical requirements, both human resources and supporting infrastructure. Abstrak Latar Belakang: Kebutuhan pelayanan darah di Indonesia masih tinggi. Ini terkait masih tingginya jumlah kematian ibu akibat perdarahan saat dan pascamelahirkan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan peluang terjaminnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transfusi darah. Peraturan Presiden (Perpres) no. 12 tahun 2013 pasal 22 ayat 1a.6 menyebutkan bahwa transfusi darah menjadi salah satu paket manfaat di pelayanan kesehatan tingkat pertama. Tujuan kajian untuk menganalisis paket manfaat pelayanan transfusi darah di puskesmas dalam Perpres tersebut. Metode: Kajian ini merupakan studi implementasi kebijakan Perpres no. 12 tahun 2013 yang dilakukan di Surabaya. Analisis dilakukan terhadap hasil FGD dengan aktor pelaksana kebijakan (Puskesmas, PMI, Rumah sakit, dan BPJS), secara content analysis. Hasil: Paket manfaat pelayanan transfusi darah belum dapat dilakukan di FKTP, khususnya Puskesmas di Surabaya, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebelumnya. Pemberian transfusi merupakan kewenangan rumah sakit. Persyaratan teknis medis penunjang pelayanan transfusi darah di puskesmas belum memenuhi standar. Puskesmas hanya berwenang merujuk ketika menjumpai kasus kegawatan maternal yang memerlukan transfusi darah. Kesimpulan: Pelayanan transfusi darah dalam Perpres no. 12 tahun 2013 pasal 22 kontradiktif dengan kebijakan lain. Pelayanan transfusi darah belum dapat dilaksanakan di Puskesmas Kota Surabaya, karena belum memenuhi persyaratan tranfusi darah yang aman. Rekomendasi: Isi Perpres no. 12 tahun 2013 pasal 22 perlu direvisi, bahwa pelayanan transfusi darah hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan teknis medisnya, SDM dan sarana prasarana penunjangnya.

ANALISIS SITUASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA Selma Siahaan; Basundari Sri Utami; Retno Gitawati; Rini Sasanti Handayani; Mukhlisul Faatih; Siti Isfandari
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 2 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

The information about intellectual property rights (IPR) related to health products in Indonesia is limited. This manuscript aims to describes the situation of health innovative researches including their products (patented and copyrights) in the last 5 years (2009-2013). This is a cross-sectional exploratory qualitative research, followed by the identifi cation of data and information related to health IPR documents retrospectively from 2009 till 2013. In-depth interviews conducted on IPR managers in 5 (fi ve) government research institutions, Indonesia Institute of Science, Agency for the Assessment and Application of Technology and 7 (seven) universities in Java island. The results showed that the IPR policy is strong, because it is written in the Act, majority of institutions state that IPR is their main indicators, however, the priority of health innovative researches is low. Generally, patented products were not planned to be patented from the beginning. Not all institutions have IPR management structured and incubation unit for development and “scaling up” of researches results, so that, patented health products were potentially not to be commercialised. This shows that there is still a gap between policy and its implementation in terms of research innovation. Governments should actively promote and utilize the patented health products of Indonesia. Abstrak Informasi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia yang terkait dengan produk kesehatan masih sangat kurang. Tulisan ini bertujuan memaparkan situasi penelitian inovatif dan produk hasil penelitian kesehatan terkait HKI (paten dan hak cipta) dalam 5 tahun terakhir (2009-2013). Studi ini merupakan penelitian kualitatif eksplorasi potong lintang disertai identifi kasi data dan informasi pada dokumen HKI bidang kesehatan secara retrospektif dari tahun 2009 sd 2013. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pengelola HKI di 5 (lima) lembaga litbang kementerian, Lembaga Ilmiah Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan 7 (tujuh) universitas di pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kebijakan HKI Indonesia telah kuat karena sudah dituangkan kedalam Undangundang, hampir semua institusi yang disurvei menjadikan HKI sebagai indikator utama, hanya penelitian yang berorientasi HKI kesehatan masih kurang diprioritaskan. Pada umumnya hasil penelitian yang dipatenkan tidak direncanakan sejakawal. Belum semua institusi memiliki unit pengelola HKI secara terstruktur dan unit inkubasi untuk pengembangan dan scaling up hasil penelitian agar dimanfaatkan masyarakat luas sehingga produk paten kesehatan berpotensi menjadi yang tidak bisa dikomersialisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gap antara kebijakan dan implementasinya dalam hal penelitian inovasi. Pemerintah perlu secara aktif membantu mempromosikan dan memanfaatkan hasil produk kesehatan yang telah memperoleh HKI.

INTERAKSI IBU HAMIL DENGAN TENAGA KESEHATAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN IBU HAMIL MENGONSUMSI TABLET BESI (Fe) DAN ANEMIA DI PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN KOTA KEDIRI Dina Dewi Anggraini; Windhu Purnomo; Bambang Trijanto
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 2 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Anemia is a major cause of bleeding. And iron defi ciency is a major cause of anemia. Pregnant women have a high risk of iron defi ciency anemia. The prevention of iron defi ciency anemia is done through an iron supplementation program with a daily dosing of 1 consecutive tablet for at least 90 days during pregnancy. Fe1 and Fe3 coverage at Primary Health Care of Kediri City South Region is 69.81% and 66.29%. This coverage is still below the target program 95% of 2014. This study to analyze the infl uence of interaction of pregnant mother with health worker on compliance to consume iron tablet (Fe) and anemia in pregnant mother at Primary health Care of Kediri City South Region. Analytical observation with cross sectional design. The population consists of 63 trimester pregnant women III. With a simple random sampling technique, a sample of 34 trimester pregnant women III who have received 90 iron tablets (Fe). Data were obtained from questionnaires, Maternal and Child Health books, and in-depth interviews. Data analysis using ordinal regression and binarylogistic regression. Hypothesis of research that there is infl uence of interaction of pregnant woman with health worker to compliance consume iron tablet (Fe) at pregnant mother at Primary Health Care of Kediri City South Region. There was an effect of interaction of pregnant women with health workers with good category and suffi cient compared to the less category of compliance of pregnant women consuming iron tablet (Fe) (p = 0.000 < 0.05), and there was considerable compliance effect compared with non compliance iron tablet (Fe) to anemia in pregnant mother (p = 0.012 < 0.05). The better the interaction of pregnant women with health workers, the more likely the pregnant women to obediently consume iron tablets (Fe) to prevent anemia during pregnancy. Abstrak Anemia merupakan penyebab utama terjadinya perdarahan. Dan kekurangan zat besi merupakan penyebab utama terjadinya anemia. Ibu hamil mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami anemia defi siensi besi. Penanggulangan anemia defi siensi besi dilakukan melalui program pemberian suplemen zat besi dengan dosis pemberian sehari sebanyak 1 tablet berturut-turut minimal selama 90 hari selama kehamilan. Cakupan Fe1 dan Fe3 di Puskesmas Kota Wilayah Selatan Kota Kediri yaitu sebesar 69,81% dan 66,29%. Cakupan ini masih berada di bawah target program tahun 2014 yaitu sebesar 95%. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh interaksi ibu hamil dengan tenaga kesehatan terhadap kepatuhan mengonsumsi tablet besi (Fe) dananemia pada ibu hamil di Puskesmas Kota Wilayah Selatan Kota Kediri. Observasi analitik dengan rancang bangun cross sectional. Populasi terdiri dari 63 ibu hamil trimester III. Dengan teknik simpel random sampling, sampel sebanyak 34 ibu hamil trimester III yang telah mendapatkan 90 tablet besi (Fe). Data diperoleh dari kuesioner, buku Kesehatan Ibu dan Anak, dan wawancara yang mendalam. Analisis data dengan menggunakan regresi ordinal dan regresi logistik biner. Hipotesis penelitian yaitu ada pengaruh interaksi ibu hamil dengantenaga kesehatan terhadap kepatuhan mengonsumsi tablet besi (Fe) pada ibu hamil di Puskesmas Kota Wilayah Selatan Kota Kediri. Hasil penelitian ini ada pengaruh interaksi ibu hamil dengan tenaga kesehatan dengan kategori baik dan cukup dibandingkan dengan kategori kurang terhadap kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet besi (Fe) (p = 0,000 < 0,05),dan ada pengaruh kepatuhan yang cukup dibandingkan dengan tidak patuh mengonsumsi tablet besi (Fe) terhadap anemia pada ibu hamil (p = 0,012 < 0,05). Semakin baik interaksi ibu hamil dengan tenaga kesehatan, maka semakin cenderung ibu hamil untuk patuh mengonsumsi tablet besi (Fe) untuk mencegah anemia pada masa kehamilan.

ANALISIS BIAYA KESEHATAN KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TINGKAT PUSKESMAS DALAM MENYUKSESKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT Astridya paramita; Lusi Kristiana; A Yudi Kristanto
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 3 (2018): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Primary health care (Puskesmas) are the pioneer of GERMAS movement by health promotion and community empowerment activities (Promkes and PM). Financial support is one of the most important resources to managing activities. The object of this research is to provide information of costs and financial sources of Promkes and PM activities in Puskesmas. This research is a secondary data analysis of Health Cost Research for First Level Health Facility (RPK FKTP) 2015. The unit of analysis is puskesmas which organize Promkes and PM activities. There were 299 puskesmas in 2013 and 302 puskesmas in 2014. The data was analyze descriptively and comparing the amount and percentage of cost Promkes and PM activities in 2013/2014 along with financial resources by characteristics of Puskesmas. The results showed the average cost of organizing the Promkes and PM activities in 2014 is increasing, but the average percentage has decreased. In the period of 2013–2014, the average percentage to managing activities is 7,8%. The main financial source of the program is BOK. This condition occurs throughout the region. The cost of organizing the activities is directly proportional to the FCI category, but is inversely proportional to the IPKM category. Furthermore, in 2014 there is also an increased cost to organize activities in inpatient primary health care (Puskesmas rawat inap) and non-inpatient primary health care (Puskesmas non rawat inap). There is no minimum standard to regulate costing for program. It recommends to set up a minimum budget standard to takes account the categories of FCI and IPKM, arrange indicators to evaluate Promkes and PM activities to generate an ideal budget for Promkes and PM activities at puskesmas for succeeding the Germas movement. Abstrak Puskesmas menjadi ujung tombak keberhasilan GERMAS melalui kegiatan wajib promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (Promkes dan PM). Dukungan anggaran menjadi salah satu sumber daya penting penyelenggaraan kegiatan. Penelitian ini bertujuan memberi informasi besaran biaya dan sumber dana penyelenggaraan kegiatan Promkes dan PM di Puskesmas. Penelitian ini merupakan analisis lanjut data sekunder Riset Pembiayaan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (RPK FKTP) 2015. Unit analisis adalah puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan Promkes dan PM yaitu 299 puskesmas di tahun 2013 dan 302 puskesmas di tahun 2014. Analisa data secara deskriptif dan komparasi terhadap besaran dan rerata persentase biaya tahun 2013/2014, sumber dana, dengan memperhatikan karakteristik Puskesmas. Hasil menginformasikan rerata biaya penyelenggaraan kegiatan Promkes dan PM tahun 2014 mengalami pertambahan, namun penurunan dalam rerata persentase biaya. Pada periode tahun 2013–2014, rerata persentase biaya penyelenggaraan adalah 7,8%. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan sumber dana utama. Tahun 2014 seluruh regional mengalami pertambahan biaya penyelenggaraan, namun penurunan dalam rata-rata persentase biaya. Besar anggaran penyelenggaraan kegiatan berbanding lurus dengan kategori FCI, namun berbanding terbalik dengan kategori IPKM. Tahun 2014, biaya penyelenggaraan kegiatan pada puskesmas non rawat inap dan puskesmas perairan atau di daerah terpencil bertambah. Belum ada peraturan standar minimal anggaran kegiatan Promkes dan PM. Disarankan perlu ditetapkan standar anggaran yang memperhatikan kategori IPKM dan FCI, penyusunan indikator keberhasilan kegiatan promkes dan PM untuk memperoleh besaran ideal anggaran kegiatan Promkes dan PM di Puskesmas demi keberhasilan GERMAS.

PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH DI KOTA BLITAR DAN KOTA MALANG Rukmini Rukmini; Oktarina Oktarina
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 3 (2018): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

BPJS is legal body of National Health Insurance providers to achieve Indonesia universal coverage. This study aims at identifying BPJS role to increase the number Recipient of Contribution Subsidy membership. This was observational study with cross sectional design. This study conducted in Blitar and Malang city. The data were collected by in-depth interview to some stakeholders such as: the chief of BPJS, the head of membership division, district health ofice. Meanwhile, focused group discussion were conducted to gathered the opinions of some stakeholders such as: district health ofice, BPJS, local government, district inancial management and asset agency, district planning and development agency, and social ofice. Result was BPJS had issued regulation to support the increased number of National Health Insurance as beneiciaries. Moreover, they implemented advocacy to deal with local government. District health ofice and other sectors in both Blitar and Malang had played role to integrate Local Health Insurance and SPM users to become district beneiciaries in BPJS. The member of beneiciaries in Blitar and Malang was the highest coverage. Nevertheless, the coverage centre beneiciaries were higher than the local one. Actually, there were many obstacles on local beneiciaries’ management but those could be overcome by coordination among BPJS, district health ofice as well as other sectors. BPJS had optimally played role to increase number of National Health Insurance memberships especially for the poor as local beneiciaries by supporting the integration of local health insurance and SPM users. Local beneiciaries membership was supposed to use close membership with one year payment. It means purchasing premium for one year based on the number of members registered in Memorandum of Understanding. Abstrak BPJS merupakan badan hukum penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal coverage Indonesia. Penelitian bertujuan mengetahui peran BPJS dalam peningkatan kepesertaan PBI daerah. Studi kasus dilakukan secara kualitatif, di Kota Blitar dan Kota Malang pada tahun 2015. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam Kepala BPJS, Kepala Bidang kepesertaan BPJS, Dinas Kesehatan dan focus group discussion (FGD) dengan Dinas Kesehatan, BPJS, Pemda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, dan Dinas Sosial. Analisis data secara deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa BPJS telah menerbitkan peraturan untuk mendukung peningkatan kepesertaan JKN sebagai PBI Daerah dan melakukan berbagai proses mulai dari advokasi sampai perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait di Kota Blitar dan Kota Malang telah berperan dalam integrasi Jamkesda dan pengguna SPM menjadi PBI Daerah di BPJS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Peserta PBI di Kota Blitar dan Kota Malang merupakan jenis peserta dengan cakupan tertinggi di BPJS, tetapi cakupan PBI Pusat (APBN) lebih tinggi dari PBI Daerah (APBD). Berbagai kendala ditemui dalam pengelolaan PBI Daerah tetapi dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara BPJS, Dinas Kesehatan dan Lintas Sektor yang terlibat. BPJS telah berperan penuh dalam meningkatkan kepesertaan JKN khususnya bagi masyarakat miskin sebagai PBI di Daerah, dengan membantu melaksanakan integrasi kepesertaan Jamkesda dan pengguna SPM yang dilaksanakan Dinas Kesehatan. Kepesertaan PBID sebaiknya menggunakan close member ship yang berlaku satu tahun yaitu pembayaran premi selama 1 tahun sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar di perjanjian kerjasama.

MENGUNGKAP KEJADIAN INFEKSI KECACINGAN PADA ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI ETNOGRAFI DI DESA TARAMANU KABUPATEN SUMBA BARAT) Suharmiati Suharmiati; Rochmansyah Rochmansyah
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 3 (2018): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Helminthic disease including one of the most neglected tropical diseases present in Indonesia, can attack all ages but are more common in school aged children and primary school age. In 2014 the Central Bureau of Statistics data in West Sumba regency recorded 932 cases of worms, and the case is one of infectious diseases caused by parasites. This paper aims to reveal the incidence of worms infection in children of primary school in Taramanu Village, West Sumba regency. Collecting data in the form of participant observation and direct communication in addition to the faeces collection and examination. The result showed that the belief not to bury the faeces obtained since of the ancestors caused the people of West Sumba, especially Taramanu Village less attention to environmental conditions and personal hygiene. This has an impact on the behavior of taramanu community, especially children defecate in any place (shrubs, forests or behind the house) and the habit of not using footwear for daily activities causes the worm life cycle perfectly, and reinforced with the results of laboratory tests, positive infected earthworms, there are even 3 types of worms in 1 child. The real action that can be taken by the community, the government and health workers in reducing the disease of the worm is to break the parasite life cycle that can be done from the individual level is the use of latrine for bowel (jamban) movement and the use of footwear/sandalisasi. In addition, it should be given understanding through the traditional leaders and religious leaders about the use of latrines that the stool is not buried but directly mixed with water. Abstrak Kecacingan termasuk salah satu penyakit tropis yang terabaikan di Indonesia, dapat menyerang semua usia namun lebih sering terjadi pada anak-anak usia belum sekolah dan usia sekolah dasar. Pada tahun 2014 data Badan Pusat Statistik di Kabupaten Sumba Barat tercatat 932 kasus kecacingan, dan kasus tersebut termasuk salah satu penyakit infeksi akibat parasit. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap kejadian infeksi kecacingan pada anak Sekolah dasar di Desa Taramanu Kabupaten Sumba Barat. Pengumpulan data berupa observasi partisipasi serta komunikasi langsung, di samping itu juga dilakukan pengambilan dan pemeriksaan tinja. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Sumba Barat khususnya Desa Taramanu mempunyai kepercayaan yang diperoleh sejak zaman nenek moyang yaitu tidak mengubur tinja manusia sehingga menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan kebersihan perorangan. Hal tersebut berdampak pada perilaku masyarakat Desa Taramanu khususnya anak-anak untuk buang air besar (BAB) di sembarang tempat (semak-semak, hutan atau di belakang rumah). Kebiasaan tidak menggunakan alas kaki untuk kegiatan sehari-hari menyebabkan siklus hidup cacing berlangsung sempurna. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan laboratorium, positif terinfeksi cacing tanah, bahkan terdapat 3 jenis cacing dalam 1 orang anak. Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun tenaga kesehatan dalam mengurangi penyakit kecacingan adalah memutus lingkaran hidup parasit yang dapat dilakukan mulai dari tingkat individu adalah penggunaan jamban untuk BAB dan penggunaan alas kaki/sandalisasi. Di samping itu perlu diberikan pemahaman melalui pemuka adat dan pemuka agama tentang penggunaan jamban bahwa tinja tersebut tidak dikubur tetapi langsung bercampur dengan air.

ANALISIS NEED DAN DEMAND PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS SIWALANKERTO KOTA SURABAYA DI ERA JKN Eriska Haning; Thinni Nurul Rochmah; Ira Ummu Aimanah
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 3 (2018): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

GHealth is an important thing needed by man to sustain all activities of his life. The phenomenon of people who prefer to seek treatment abroad than using domestic health services becomes a big challenge. This challenge can be answered with the improvement of quality in all areas, especially in health field. Thus, this will help healthcare providers define strategies to meet community health needs. The aim of this research was to determine the need, demand and value of public health services in Puskesmas Siwalankerto, Surabaya. This was observational research using cross sectional approach. Data collection technics using questionnaires and data processed using descriptive statistical tests. The population was the communities located in the region of Siwalankerto health centers, Surabaya. With a sample size of 50 people. This research was conducted on May 2016. Results of this research that need indicate that the main needs of respondents related to public service is quality and access. Community Demand is a service of dental care and general medical treatment which is provided by Puskesmas Siwalankerto. Abstrak Kesehatan merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh manusia untuk menopang semua aktivitas hidupnya. Fenomena masyarakat yang lebih memilih untuk berobat keluar negeri dibandingkan menggunakan layanan kesehatan dalam negeri menjadi sebuah tantangan besar. Tantangan ini dapat dijawab dengan peningkatan mutu dalam segala bidang khususnya bidang kesehatan. Maka, hal inilah yang akan membantu penyedia jasa layanan kesehatan dalam menetapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui need, demand dan utility pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Siwalankerto, Surabaya. Jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan diolah menggunakan uji statistik. Populasi adalah masyarakat yang tinggal di wilayah kerja puskesmas Siwalankerto, Surabaya. Dengan jumlah sampel 50 orang. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2016. Hasil penelitian terkait need menunjukkan bahwa kebutuhan utama responden terkait fasilitas pelayanan kesehatan adalah kualitas dan jarak ≤ 3 km. Demand masyarakat adalah pelayanan poli gigi dan poli umum yang disediakan oleh Puskesmas Siwalankerto

Gambaran Akses Pelayanan Kesehatan pada Balita di Indonesia Zainul Khaqiqi Nantabah; zulfa Auliyati A; Agung Dwi Laksono
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 22 No 1 (2019): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

ABSTRAK Anak balita merupakan periode masa yang disebut golden age. Akses pelayanan kesehatan untuk kelompok ini menjadi perhatian karena kesinambungan hidup pada kelompok tersebut menjadi salah satu tolok ukur pembangunan kesehatan. Penelitian ini merupakan analisis lanjut data Riskesdas 2013, yang disajikan secara deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan pada variabel-variabel cakupan kunjungan balita ke pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dimaksud adalah Rumah Sakit, Puskesmas/Pustu, Praktik Dokter/Klinik, dan Polindes/Praktik Bidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita yang tinggal di perkotaan dan pada kelompok kaya dan sangat kaya memiliki akses yang lebih baik di Rumah Sakit dan praktik dokter/klinik pada akses rawat jalan dan rawat inap. Sementara mereka yang tinggal di perdesaan dan pada kelompok miskin memiliki akses yang lebih baik ke Puskesmas/Pustu dan Polindes/praktik bidan baik di rawat jalan maupun rawat inap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa balita yang tinggal di perkotaan dan pada kelompok kaya memiliki akses yang lebih baik pada pelayanan kesehatan rujukan, sementara mereka yang tinggal di perdesaan dan pada kelompok miskin memiliki akses yang lebih baik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Kata kunci: akses, pelayanan kesehatan, balita ABSTRACT Toddler is a period of time called golden age. Access to health services for this group is a concern because the continuity of life in the group is one of the benchmarks for health development. This research is an advance analysis of the Riskesdas 2013, which is presented in quantitative descriptive manner. Analysis was carried out on the variables of coverage of toddler visits to health services. The intended health services are hospitals, health center/Pustu, doctor/clinic, and Polindes/midwife, both on outpatient visits and inpatients. The results showed that toddlers who lived in urban areas and in the rich and very rich groups had better access in hospitals and doctor/clinic practices on access to outpatient and inpatient care. While those who live in rural areas and the poor have better access to health center/Pustu and Polindes/ midwives both in outpatient and inpatient care. Based on the results of the study it can be concluded that toddlers who live in urban areas and in rich groups have better access to referral health services, while those who live in rural areas and in poor groups have better access to basic health care facilities. Keyword: access, health services, toddler

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pusbullhsr@yahoo.com

Editorial Address
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official pusbullhsr@yahoo.com

Editorial Address Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pusbullhsr@yahoo.com

Editorial Address
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA