cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021" : 24 Documents clear
Implementasi Perlindungan dan Upah Minimal Terhadap Tenaga Kerja Paruh Waktu Studi Pada Industri Makanan Cepat Saji Di Kota Semarang Ramadhan, Aditya Rifqi; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada pasar tenaga kerja terdapat dilema dalam kebijakan yang berkaitan dengan fleksibilitas. Kemudian tingkat upah yang rendah dan aturan perlindungan kerja yang minimal mengancam kelayakan hidup para pekerja fleksibel. Sedangkan pada pasar tenaga kerja uang kaku dengan berbagai macam regulasi pemerintah relatif menjamin kepentingan pekerja. Segala rekrutmen, upah minimum, PHK, dan perlindungan kerja telah diatur oleh pemerintah. Akan tetapi hal demikian dinilai memberatkan pengusaha sehingga menggunakan tenaga kerja paruh waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap tenaga kerja paruh waktu berjalan sesuai atau tidak khususnya di Kota Semarang dimana banyak pelajar yang belajar sambil bekerja. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Analisis data dilakukan dengan interactive model analysis. Berdasarkan hasil penelitian, ada perbedaan persepsi dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang untuk memberikan pendampingan, pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha maupun untuk tenaga kerja paruh waktu ternyata tidak cukup merata karena dari gerai makanan cepat saji belum merasakan mendapatkan pendampingan, pengawasan dan pembinaan. Hambatan dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah terhadap tenaga kerja paruh waktu di Kota Semarang adalah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja paruh waktu dalam UUTK tidak mengaturnya secara jelas, mengingat UUTK sendiri tidak membedakan pekerja penuh maupun pekerja waktu, hambatan lain adalah jika terlalu banyak tenaga kerja paruh waktu dalam satu gerai maka pengaturan jadwal akan semakin sulit sehingga tenaga kerja paruh waktu hanya mendapatkan jadwal masuk kerja per minggu yang semakin sedikit yang akhirnya mengurangi upah yang diterimanya.
STRATEGI MARKETING POLITIK ANIES-SANDI DALAM MEMENANGKAN PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017: BENARKAH MENGGUNAKAN POPULISME DAN POLITIK IDENTITAS? Iswaranagari, Shania; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Gubernatorial Election in Jakarta has its own distinction that the election often to be identified as a mini presidential election. Therefore, the election of 2017 gubernatorial in Jakarta draws attention to Indonesian people especially with the presence of the issue of SARA. The victory of Anies-Sandi in the 2017 election comes a contention, is the issue of SARA became part of the strategy for the victory of Anies-Sandi in the 2017 election? This study consists of researching the political marketing strategy Anies-Sandi, whether populism and identity politics are included in the strategy, and the group responses of the voters in DKI Jakarta. This study using a qualitative method with analytic descriptive solving by interviewing deeply to the relevant interviewees and using data from the survey institute. Data analysis processed with marketing politic, populism, and identity politic theories. The result of the study shows the victory of Anies-Sandi in the 2017 Jakarta Gubernatorial Election was inseparable from the advantage of the momentum of the Al-Maidah case from Ahok's side. But we must not close our eyes that the existence of a good, optimal, and appropriate marketing strategy carried out by Anies-Sandi also contributed to Anies-Sandi's victory in the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. Political marketing strategy by presenting leader as a products who have a good and positive image makes the products offered accepted by the voters in DKI Jakarta. Diligent and well-structured digital and non-digital promotions are also able to boost Anies-Sandi's popularity in the eyes of voters. The process of place, community mapping and mature segmentation targeting sociological and psychological groups are good steps in predicting the votes that will be obtained. The results of the prices marketing process or psychological prices, show the good image received by Anies-Sandi is proven by the victory of Anies-Sandi's candidate in the The Gubernatorial Election in Jakarta. The results of this study also show that identity politics has indeed colored the 2017 Gubernatorial Election in Jakarta. However, the accusation that Anies-Sandi formed the identity politics of DKI Jakarta is not proven. Meanwhile, the populist strategy by getting closer to the Muslim community, clerics, and the use of religious and political narratives has in fact become part of the strategy carried out by Anies-Sandi. Sentiment and psychological emotions regarding Ahok's blasphemy case certainly influenced their choice. This shows the majority behavior voters in DKI Jakarta are sociological voters.
FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERKAIT PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 49 TAHUN 2018 Handayani, Fitria -; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, isu strategis yang berkaitan dengan kesehatan meliputi adanya keterbatasan sumberdaya kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan, dan masih terdapat ancaman penyakit menular. Berdasarakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan kepala daerah Kabupaten Wonogiri Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan kepala daerah oleh DPRD Kabupaten Wonogiri serta kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan kepala daerah oleh DPRD Kabupaten Wonogiri. . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus deskriptif, dan mengambil kasus tunggal. Metode kualitatif digunakan, karena bertujuan dan berusaha untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 di Kabupaten Wonogiri dan kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menemukan bahwa fungsi pengawasan di DPRD Kabupaten Wonogiri saling berkaitan dengan fungsi lainnya. Kaitannya fungsi pengawasan dengan fungsi legislasi adalah pada dasarnya objek dari ii pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah. Dalam membuat kebijakannya pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dan DPRD Kabupaten Wonogiri banyak melibatkan stakeholder lainnya seperti PKFI dan pihak ketiga lainnya. Dari hasil pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa keluhan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah di Kabupaten Wonogiri. Maka dari itu peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten harus terus dilakukan mengingat pembangunan kesehatan merupakan hal yang penting karena melalui pembangunan kesehatan diharapkan daerah akan mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan maksimal.
ANALISIS INOVASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DALAM PERIJINAN INVESTASI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BATANG Tangguh Hakam Digdayana; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya peningkatan pelayanan perijinan investasi dalam menghadapi banyaknya peluang investor yang masuk ke Kabupaten Batang, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Analisis Inovasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Perijinan Investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang. Untuk menganalisnya, penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik menurut Lovelock dengan variable tangibel (terjamah), realiable (handal), responsiveness, assurance (jaminan), dan empaty. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukakan melalui wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk inovasi di MPP yaitu melakukan integrasi layanan, promosi investasi serta pendampingan penyusunan LKPM bagi perusahaan. Pelayanan di MPP Batang sudah cukup efektif dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana, ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, keterbukaan informasi kepada masyarakat ataupun investor, jaminan kemudahan administrasi dalam perijinan investasi, kualitas dan kemampuan petugas yang selalu melayani pemohon dengan penuh perhatian. Selain itu di dalamnya juga diketahui adanya beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat inovasi MPP. Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sudah tercapai dalam memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses perijinan investasi di Kabupaten Batang.
EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN IV DALAM MENENTUKAN INOVASI DI PROVINSI JAWA TENGAH Pangestika, Reza -; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam meningkatkan kinerja ASN maka mereka diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Sementara itu, pemerintah gencar melakukan inovasi terhadap sistem birokrasi. Sehingga, upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kinerja ASN yang inovatif melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dengan output produk yang inovatif. Namun tidak semua output berupa inovasi tersebut berlanjut pasca pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selesai. Dari 10 inovasi/proyek perubahan, 4 diantaranya tidak berlanjut karena alumni dimutasi. Bagi yang berlanjut juga terdapat hambatan dalam berbagai faktor. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat efektivitas pembuatan proyek perubahan/inovasi pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV dalam menentukan inovasi khususnya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan 1 Tahun 2019 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Dengan metode kualitatif dan melakukan wawancara terhadap 20 informan pada 6 inovasi yang berlanjut dan pra penelitian kepada 10 alumni/inovator. Hasilnya menunjukkan 4 inovasi/proyek perubahan tidak berjalan karena alumni/inovator dimutasi. Enam inovasi/proyek perubahan yang berlanjut memiliki faktor pendukung berupa inovasi yang bebas dan sesuai dengan tupoksi, tidak membutuhkan banyak ketrampilan khusus, dukungan pimpinan, dukungan stakholder, sarana dan prasana, adanya gagasan untuk memperbaiki dan mengembangankan inovasi. Meskipun memiliki hambatan seperti kurangnya sosialisasi, anggaran, tidak adanya insentif, kurangnya partisipasi, faktor kondisi, regulasi dan persetujuan, dan pengguna belum terbiasa dengan perubahan para implementator memiliki solusi untuk mengatasi dan memiliki keinginan untuk mempertahankan inovasi tersebut. Sementara bagi birokrasi inovasi/proyek perubahan tersebut memiliki dampak dan bagi pengguna inovasi banyak yang merasakan dampak positifnya. Sehingga pembuatan inovasi/proyek perubahan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV efektif dalam menentukan inovasi.
PERAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENGATUR PASOKAN DAGING SAPI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DAGING SAPI MASYARAKAT KOTA SEMARANG Mochamad Agung Albachri; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, untuk menyediakan pangan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah melakukan alokasi, distibusi dan stabilisasi, serta mengambil alih sektor – sektor barang maupun jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak lain (swasta). Daging sapi merupakan produk subsektor peternakan yang menjadi obyek untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketersediaan daging sapi baik lokal maupun impor, sangat berkaitan dengan ketahanan pangan nasional karena peran penting daging sapi di kehidupan masyarakat Indonesia. Kota Semarang bukan merupakan kota pengembangan untuk sektor perternakan khususnya sapi potong, sehingga dalam pemenuhan daging sapi masyarakatnya, Pemerintah Kota Semarang belum mampu memenuhi secara mandiri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan daging sapi di Kota Semarang dengan melihat alokasi, distribusi dan stabilisasi sebagai peran pemerintah dalam perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perburuan rente (rent seeking) dengan melihat hambatan tarif serta peran pemerintah dalam perekonomian bernegara. Hasil penelitian menunjukan peran Pemerintah Kota Semarang dalam tata niaga daging sapi sudah baik dalam aspek alokasi dan distribusi daging, tetapi dalam peran stabilisasi Pemerintah Kota Semarang sangat tidak berdaya dalam menghadapi pasar.
IMPLEMENTASI INOVASI SISTEM PENGADUAN DALAM JARINGAN APLIKASI BEKASI ICONIC Hakim, Moch Alif Taufiqul; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explain the results of the implementation of the innovation of the Department of Communication and Informatics, Statistics and Encoding, Bekasi City, especially in online complaint services on the Bekasi Iconic application. To analyze it, this study uses the theory of policy implementation from George C. Edwards III with the variables of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. In addition to policy implementation theory, this study also uses the theory of public service innovation. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques carried out through interviews. The results showed that, the implementation of services through the Bekasi Iconic application did not work based on the lack of good communication between regional apparatus, the absence of experts in the field of human resources at the Department of Communication, Informatics, Statistics, and Coded so that implementation was constrained, or lack of awareness. implementers in the implementation, and there is a change in the bureaucratic structure in the Office of Communication, Informatics, Statistics, and Encoding. In the online complaint service, there was a transfer of access channels through SP4N Report so that POT in 2020 is no longer used. In terms of bureaucratic behavior, the existence of budget cuts at each OPD has made the implementation of the Bekasi Iconic application in 2019 not running until now
AGREEING TO DISAGREE DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KOTA SEMARANG 2020 Velya Dwi Nanda; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perumusan Kebijakan Upah Minimum Kota Semarang 2020 dengan melibatkan Unsur Dewan Pengupahan sebagai aktor utama dalam proses perumusan yang terdiri dari Perwakilan Pengusaha, Perwakilan Serikat Pekerja, Perwakilan Pemerintah dan Akademisi. Para aktor memiliki peran yang mewakili kepentingan dalam proses Interaksi, negosiasi, dan akomodasi kepentingan dalam Upah Minimum Kota (UMK). Pada penerapannya, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 memperkecil pertimbangan dari tawar menawar pada Dewan Pengupahan Kota Semarang. Lemahnya Peran Dewan Pengupahan menjadikan posisi unsur Pemerintah lebih stabil. Pelaksanaan UMK Kota Semarang sudah berlaku pada perusahaan besar maupun kecil, namun UMKM yang tanpa pengawasan membayar sesuai kesepakatan dan kemampuan pengusaha. Perbedaan tingkat upah yang lebih tinggi adalah berdasarkan bonus lembur dan pencapaian target pada setiap pekerja
ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DOMESTIK DI JAWA TENGAH : PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER Pamela Setya Milasari; Kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanganan kekerasan domestik di Jawa Tengah dalam perspektif kesetaraan gender karena sudah adanya kebijakan dan upaya penanganan kasus kekerasan domestik tetapi kasus korban kekerasan juga semakin meningkat di Jawa Tengah. Untuk menganilisisnya, penelitian ini menggunakan teori Perspektif Gender dalam Penanganan Kekerasan Domestik dengan tiga poin yaitu penguatan kesadaran gender, aktor-aktor yang terlibat, dan perlindungan keamanan. Peneltian ini juga menggunakan teori Kekerasan Domestik dan Perspektif Gender dalam Kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Wawancara, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan kekerasan domestik dalam perspektif gender di Jawa Tengah dengan menggunakan tiga poin yaitu penguatan kesadaran gender masih harus dikuatkan lagi untuk korban dan pelaksana kebijakan. Untuk aktor-aktor yang terlibat perlu adanya penambahan peran keluarga karena faktor pertama dalam kejadian terjadinya KDRT dan sejauh ini sudah ada keterlibatan laki-laki sebagai bentuk pencegahan KDRT di dalam dinas, lembaga, masyarakat, dan kepolisian. Untuk poin perlindungan keamanan perlu adanya penambahan pada sistem regulasi terutama bagi pelaku KDRT untuk mendapatkan tindakan pidana tambahan berupa konseling dan batas minimal-maksimal penjara atau denda. Untuk undang-undang tentang penanganan KDRT di Jawa Tengah secara stuktural sudah berjalan dengan semestinya oleh pelaksana undang-undang, seperti sudah banyak korban yang melaporkan hanya saja secara fungsinya dirasa oleh korban belum mampu dalam menyelesaikan kasus dengan baik. Para korban hanya bertahan untuk melapor kepada pihak berwenang, mendapatkan pendampingan serta lembaga bantuan hukum, tetapi prosesnya terkadang banyak sekali kendala yang terjadi.
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGAM INOVASI DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2019 Vicky Aprilia Dwi Saputri; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Progam inovasi desa dilaksanakan di Kabupaten Kudus mulai tahun 2018 dan berakhir di tahun 2019. Progam ini merupakan integrasi antara pemerintah pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kabupaten/ kota di Indonesia. Tujuan dilaksanakan progam inovasi desa di Kabupaten Kudus adalah untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta meningkat efektivitas penggunaan dana desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementas Kebijakan Publik dari Van Meter Horn, dimana terdapat enam dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) standart dan sasaran/ ukuran dan tujuan kebijakan (2) sumber daya (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) sikap para pelaksana (5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, TPID, PD, PLD, Pemerintah desa dan Masyarakat. Hasil penelitian implementasi progam inovasi desa di Kabupaten Kudus tahun 2018-2019 belum dilaksanakan secara maksimal dimana hanya terdapat 10 desa dari 123 desa di Kabupaten Kudus yang menganggarkan PID di APBDes yang mana hal tersebut adalah sebagai tolok ukur keberhasilan progam inovasi desa, sasaran dari implementasi PID di Kabupaten Kudus seluruh masyarakat dan pemerintah desa kabupaten kudus, selain itu sumber daya waktu dalam pelaksaan PID tahun 2018- 2019 di Kabupaten Kudus masih belum cukup, petunjuk pelaksanaan progam inovasi 2 desa di Kabupaten Kudus tahun 2018-2019 adalah Kepmen PDTT No.48 tahun 2018 dan Kepmen PDTT No. 4 tahun 2019 serta SK Bupati Nomor 412.2/156/2018 dan SK Bupati Nomor 412.2/77/2019 tentang pembentukan Tim Inovasi Kabupaten. Dalam pelaksanaan progam inovasi desa di Kabupaten Kudus tidak ada sanksi bagi desa yang tidak melaksanakan PID tetapi terdapat sanksi bagi desa yang menyelenggarakan PID tetapi tidak sesuai dengan aturan/ pedoman progam inovasi desa yaitu pemberhentian bantuan dana dan sanksi hukum. Koordinasi yang dilakukan antar pelaksana dan fasilitator dalam bentuk rapat maupun pelatihan terhadap pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus. Lingkungan sosial masyarakat kabupaten kudus dalam pelaksanaan progam inovasi desa tahun 2018-2019 di kabupaten kudus sangat mendukung dan antusias, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan masih terdapat warga yang kurang diperhatikan dalam pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus. Selama pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus selama 2 tahun tidak mempengaruuhi ekonomi secara signifikan selain itu lingkungan politik juga turut mendukung terlaksananya PID di Kabupaten Kudus tahun 2018- 2019. Untuk itu perbaikan kualitas SDM pelaksana dan fasilitator perlu diperhatikan, TIK (Tim Inovasi Kabupaten) harus sering melakukan pengawasan dan evaluasi ditingkat kecamatan maupun desa. TPID (Tim Pelaksana Inovasi Desa) dan PD (Pendamping Desa) agar lebih memberikan sosialisasi mendalam dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa mulai dari menggali potensi inovasi desa, pelaksanaan Bursa Inovasi Desa, hingga realisasi PID di APBDes dan pelaksanaannya dan Pemerintah desa diharapkan dapat lebih menggali potensipotensi inovasi yang ada didesa. Selain itu Pengadaan evaluasi dan monitoring terkait implementasi progam inovasi desa di kabupaten kudus harus sering dilakukan agar kualitas pelaksanaan progam inovasi desa dapat terkontrol dengan baik.

Page 2 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue