Articles
31 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023"
:
31 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021 Melalui Perspektif Kebijakan Publik ]]>
<![CDATA[Nadia - Tiarasari]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>;
<![CDATA[Dzunuwanus Ghulam Manar]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat maka sudah sepantasnya rakyat mendapatkan akses informasi dan data untuk mengawasi wakilnya di DPR RI. Melalui keterbukaan informasi publik (KIP), hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan data sudah terjamin undang-undang. Ketika pandemi covid-19 terjadi perubahan dalam tatanan masyarakat, termasuk budaya kerja. Perubahan ini dikhawatirkan membuat pelaksanaan KIP tidak maksimal atau bahkan tidak terwujud. KIP di DPR RI dijalankan oleh PPID Setjen DPR RI maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui implementasi KIP di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjabarkan data data non numerik penelitian seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil observasi. Kesimpulan penelitian menyatakan keterbukaan informasi publik di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021 telah dilaksanakan dengan sangat baik tanpa terganggu perubahan saat pandemi. Dari dimensi komunikasi, sesama pelaksana telah memaksimalkan penggunaan media daring seperti Whatsapp dan Zoom Meeting sehingga tidak ada permasalahan alur komunikasi sesama pelaksana. PPID Setjen DPR RI memiliki sumber daya yang lengkap meskipun PPID perlu melakukan penyesuaian fitur-fitur dalam laman resmi secara keberlanjutan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik. Sifat pelaksana selama pandemi covid-19 tetap terbuka dan tidak berubah. Terakhir, struktur birokasi PPID Setjen DPR RI sangat jelas sehingga mampu membagi kewenangan pelaksana tanpa ada tumpang tindih. Penelitian ini merekomendasikan agar PPID Setjen DPR RI dapat mempertahankan kinerjanya dalam pelaksanaan KIP. Dengan terus memperbarui dan menyesuaikan fitur-fitur dalam laman resmi yang berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi. Bukan hanya menyesuaikan fitur dengan standar-standar dari Komisi Informasi Pusat]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM NJUH SEKOLAH MANING SEBAGAI UPAYA DALAM MENGATASI ANGKA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Indriani - Noviastuti]]>;
<![CDATA[Kushandajani - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 dengan jumlah 34.955 anak putus sekolah. Untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang, pemerintah mengimplementasikan program Njuh Sekolah Maning yang menemukan 278 anak tidak sekolah di 5 desa namun yang berhasil kembali bersekolah hanya 26 anak saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat keberhasilan program Njuh Sekolah Maning sebagai upaya dalam mengatasi angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, program Njuh Sekolah Maning belum memberikan keberhasilan secara maksimal dalam mengatasi permasalahan angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang. Hal ini ditunjukkan melalui kriteria evaluasi William N. Dunn dalam pelaksanaan program ini terutama pada kriteria efektivitas, kriteria efisiensi, dan kriteria perataan pada program Njuh Sekolah Maning di Kabupaten Pemalang]]>
<![CDATA[Relokasi Pasar Tradisional di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ]]>
<![CDATA[Nahda Naila Ranti]]>;
<![CDATA[Turtiantoro - -]]>;
<![CDATA[Dewi - Erowati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keputusan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang pasar kerjasama bertujuan untuk memberikan akses leluasa kepada pemerintah desa dalam mengelola pasar. Ditiadakannya keterikatan pasar kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa menginisiasi kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya peran pasar. Lokasi pasar yang sudah ada saat itu diniliai tidak mendukung sebagai tempat transaksi akhir dari penjual dan pembeli. Selain itu, eksistensi pasar tradisional dinilai redup melihat ekspansi pasar modern yang menjangkau berbagai lokasi. Keadaan tersebut membuat pemerintah desa mencanangkan keputusan untuk melakukan relokasi. Relokasi pasar tradisional mengacu pada proses pemindahan pasar dari lokasi yang ada ke lokasi baru. Tidak adanya keterkaitan pemerintah daerah membuat proses relokasi pasar tradisional dapat menjadi rumit dan melibatkan negosiasi dengan otoritas lokal, vendor, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk mendalami fenomena resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif yang didapatkan melibatkan proses pengumuplan dan pengolahan data dari berbagai sumber empiris (wawancara, data laporan dan observasi). Menggunakan modal sosial selaku teori pendukung untuk menganalisa kehidupan dalam resolusi konflik proses relokasi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Kesimpulan penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan relokasi secara tidak langsung membentuk revitalisasi pasar, dibersamai dengan usaha masyarakat dalam mengembangkan mempertahankan keberlangsungan pasar tradisional yang dibuktikan dengan capaian meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pasar tradisional]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS “LAPOR BUPATI” DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WONOSOBO ]]>
<![CDATA[Helena Harin Nindya Rani]]>;
<![CDATA[Muhammad - Adnan]]>;
<![CDATA[Turtiantoro - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lapor Bupati merupakan layanan aduan masyarakat yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mewujudkan adanya sarana pengaduan yang mudah digunakan, transparan dan terintegrasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas Lapor Bupati dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan tipe analisis deskriptif. Pengukuran efektivitas dalam penelitian ini menggunakan indikator mengenai efektivitas layanan aduan masyarakat yang ditetapkan oleh Ombudsman. Populasi penelitian ini merupakan pengguna layanan aduan Lapor Bupati yang berjumlah sebanyak 82 responden yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan indikator fokus pelanggan memperoleh nilai 4.03 dengan kategori efektif, visibilitas memperoleh nilai 4.00 dengan kategori efektif, aksesibilitas memperoleh nilai sebesar 4.01 dengan kategori efektif, responsivitas memperoleh nilai 3.79 dengan kategori efektif, objektivitas dan keadilan memperoleh nilai 3.93 dengan kategori efektif, kerahasiaan memperoleh nilai 4.14 dengan kategori efektif, perbaikan memperoleh nilai 3.80 dengan kategori efektif, tinjauan memperoleh nilai 3.79 dengan kategori efektif, akuntabilitas memperoleh nilai 3.94 dengan kategori efektif, perbaikan berkelanjutan memperoleh nilai 3.97 dengan kategori efektif. Hasil keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa layanan Lapor Bupati Wonosobo efektif dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BANTUL PADA MASA PEMERINTAHAN MUSLIH-JOKO TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Fina Audya Indah Cahyani]]>;
<![CDATA[Dzunuwanus Ghulam Manar]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming merupakan strategi yang digunakan pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi adanya ketidaksamaan hak yang diperoleh antara laki-laki dengan perempuan. Indikator capaian yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu implementasi kebijakan pengarusutamaan gender pada masa JokoMuslih tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dnegan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dikarenakan belum adanya Standart Operational Procedure (SOP) dan dua program prioritas yang kurang memberikan hasil yang signifikan terhadap pembangunan perempuan di Bantul]]>
<![CDATA[Relasi Patron Klien Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama dalam Kemenangan Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Rt. Ta’sya Ismaya Putri]]>;
<![CDATA[supratiwi - -]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebijakan desentralisasi pasca jatuhnya Orde Baru akhirnya telah memperkuat kekuasaan orang kuat lokal. Hingga seiring dengan adanya upaya demokratisasi,mereka pun turut menggunakan demokrasi yang ada. Salah satunya adalah para Jawara dan Ulama membangun aliansi dengan pejabat publik. Kondisi yang terjadi di Provinsi Banten ini tidak hanya membuat kedua entitas itu menjadi subkultur yang hidup dalam masyarakat setempat, melainkan sebuah kekuatan riil yang berperan dalam politik lokal di Banten. Basis massanya yang besar dijadikan strategi oleh politisi untuk melibatkan mereka melalui relasi patron klien sebagai upaya memenangkan kontestasi Pemilu. Alhasil, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai relasi patron klien yang terjadi antara politisi serta Jawara dan Ulama dalam Pemilu, khususnya pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 dalam upaya memenangkan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori patron-klien menurut Scott (1972). Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan para Jawara, Ulama, dan masyarakat pemilih sebagai pihak yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur Bantentahun 2017. Adapun, para informan tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling serta snowball sampling yang digunakan untuk meraih informan kunci dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa relasi patron klien terjadi di antara pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama. Hubungan yang dirawat melalui relasi patron klien ini telah teridentifikasi melalui adanya hubungan personal, hubungan resiprositas akibat adanya ketimpangan sumber daya, dan hubungan loyalitas di antaranya. Dalam hal ini, terdapat relasi kluster piramida yang terjadi, yakni relasi patron klien antara Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara serta Ulama, juga antara Jawara dan Ulama dengan masyarakat. Pada gilirannya, Jawara dan Ulama ini dapat memobilisasi masyarakat sekitar untuk memilih pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Penelitian ini menyarankan untuk adanya studi lebih lanjut perihal relasi patron klien dalam Pemilu. Kekurangan dalam mendapatkan akses informasi perihal pemberian secara personal yang mungkin terjadi pada tokoh strategis diharapkan menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya untuk melengkapi. Lebih lanjut, studi yang melengkapi diharapkan memperkaya referensi akademis serta referensi dalam memperbaiki keberlangsungan Pemilu di Indonesia]]>
<![CDATA[DISPENSASI KAWIN PADA ANAK DI BAWAH UMUR: TINJAUAN TERHADAP PERSPEKTIF HAM ANAK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN JEPARA) ]]>
<![CDATA[Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas]]>;
<![CDATA[Teguh - Yuwono]]>;
<![CDATA[Laila Kholid Alfirdaus]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menejabarkan tentang Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengambilan Kebijakan Dispensasi Kawin dan Implikasi dari Kebijakan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskripstif. Hasil ditemukan bahwa permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara semakin meningkat sebelum ataupun setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dispensasi kawin yang seharusnya diajukan karena alasan mendesak, tetapi pada masyarakat Kabupaten Jepara masih sangat mudah untuk mendapatkan diluar alasan yang mendesak. Pernikahan memanglah hak manusia, namun ada kewajiban yang harus ditaati karena kita masih berlindung dibawah hukum. Apabila hal tersebut dilakukan sama saja dengan melanggar Hak Asasi Manusia karena telah memperbolehkan pernikahan dibawah usia]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DALAM PPDB TINGKAT SMP DI KOTA SEMARANG TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Laurensia - Cynthia]]>;
<![CDATA[Rina - Martini]]>;
<![CDATA[Neny - Marlina]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Zonasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB. Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan kebijakan baru yakni kebijakan zonasi untuk PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah kebijakan zonasi pada SMP Negeri di Kota Semarang telah diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/ 326 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rumus Perhitungan Nilai Akhir Peringkat Dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kota Semarang Tahun 2022. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Dari hasil wawancara dengan narasumber, ditemukan beberapa masalah dalam implementasi kebijakan zonasi pada SMP Negeri di Kota Semarang, baik dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasinya]]>
<![CDATA[Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020) ]]>
<![CDATA[Irma Aulia Tamara Fransisca]]>;
<![CDATA[Nur Hidayat - Sardini]]>;
<![CDATA[Fitriyah - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang di Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang pada Pilkada Tahun 2020 dengan menggunakan teori Klientelisme Politik dan Bribery Of Officials (Suap) beserta analisis perbandingan yang telah ditemukan dari kedua daerah tersebut. Peran yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai strategi dan komitmen lembaga pemerintah untuk memberantas tindak pidana praktik politik uang baik dalam kebijakan maupun program yang dijalankan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa adanya perbandingan antara peran Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan peran Bawaslu Kota Bontang terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang pada Pilkada tahun 2020, di Kabupaten Pubalingga lebih fokus untuk menggalakkan patroli anti politik uang dan pengembangan desa anti politik uang, sedangkan di Kota Bontang lebih fokus dalam memberikan ruang partisipasi untuk publik, serta dalam penindakan praktik politik uang kinerja Bawaslu terhambat karena regulasi yang tidak mendukung dalam penegakkan hukum tindak pidana politik uang sehingga mempersulit Bawaslu dalam menangani kasus]]>
<![CDATA[MODAL SOSIAL DALAM PEMERINTAHAN DAERAH: ANALISIS PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN SEMARANG NIGHT CARNIVAL ]]>
<![CDATA[Willy - Valentino]]>;
<![CDATA[Kushandajani - -]]>;
<![CDATA[puji - Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Currently, local festivals have become the government programs of many local governments in Indonesia. Several excellent local festivals show that social capital is a fundamental resource in the implementation process of it. Semarang has been presenting Semarang Night Carnival as a government program aimed to appreciate arts and at the same time promote the City of Semarang itself since 2011. However, the recognition that Semarang Night Carnival received is not as good as the leading festivals from other regions. This research aims to identify and analyze the role of social capital in Semarang Night Carnival. This is a descriptive qulitative research, and using interviews and observations as the data collecting techniques. The results showed that the role of social capital in Semarang Night Carnival was not significant. This can be seen from the social capital indicators, bonding and bridging, that are not going well as the supporting source for this festival sustainability. However, other indicator in the form of linking in this festival has the potential to maintain the existence of this festival. Even though the role of social capital in this festival is not optimal yet, this government program shows that social capital has the potential to be a supporting source of good local governance through the efforts of the City of Semarang’s Government to collaborate with community while being supported by the norm of reciprocity]]>
