cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023" : 34 Documents clear
EVALUASI PROGRAM E-RETRIBUSI PASAR DI PASAR KOTA REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 Afif - Fadhilah; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia membuat daerah memiliki kewenangan untuk mengelola rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri dan mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki untuk kebutuhan perkembangan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu dari sektor retribusi. Pengelolaan keuangan daerah kini telah semakin maju dengan perkembangan teknologi salah satunya yaitu adanya transaksi non tunai. Sebagai salah satu wujud penerapan transaksi non tunai yaitu penerapan program e-retribusi pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang. Program e-retribusi pasar bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar dan kebersihan. Namun dengan adanya program e-retribusi pasar justru membuat tunggakan retribusi pasar meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program E-Retribusi Pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang yang ditinjau dari pedagang Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang terhadap diberlakukannya Program E-Retribusi Pasar yang diukur dengan 6 kategori yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode penggabungan dua pendekatan yakni penelitian mixed methods dengan jenis analisis data statistik dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner. Sampel dari penelitian ini adalah pedagang pasar yang berjumlah 271 pedagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program e-retribusi pasar telah sesuai dengan rencana awal yaitu perubahan metode penarikan dari manual menjadi berbasis elektronik. Namun tujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan masih belum tercapai. Program ini masih memiliki kekurangan yaitu kurang efisien dalam pengisian ulang saldo kartu e-retribusi pasar serta kekurangan dalam sistem pembayaran bulanan yang dikeluhkan oleh pedagang karena merasa keberatan dalam membayar. Akibatnya pedagang menjadi enggan untuk membayar retribusi dan menyebabkan tunggakan retribusi menjadi semakin meningkat
Involuntary Resettlement dan Strategi Bertahan Perkumpulan Warga Kampung Bayam: Studi Kasus Pembangunan Jakarta International Stadium Alvin Trisiena Putra; Wijayanto - -; bangkit Aditya Wiryawan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu perihal dampak pembangunan terhadap suatu komunitas warga di Kampung Bayam, suatu kampung di Jakarta Utara yang terpaksa dibongkar menjadi tempat pembangunan Jakarta International Stadium, melalui konsep involuntary resettlement dari United Nations. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk meneliti strategi bertahan dari Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB), sebuah perkumpulan yang dibuat oleh warga untuk menyatukan pendapat dan kekuatan komunitas, melalui perspektif Identity-oriented theory. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menangkap kompleksitas yang terjadi pada subjek penelitian. Pada tahap pengumpulan data primer, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara dan juga menggunakan jurnal ilmiah, buku, dan artikel internet sebagai sumber dari data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola pembangunan, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak mengimplementasikan konsep involuntary resettlement yang baik kepada warga eks-Kampung Bayam, utamanya karena tidak adanya pemberian kompensasi yang berkelanjutan untuk membantu pemulihan kualitas hidup warga. Terdapat juga pengabaian tanggung jawab hukum dari pengelola karena belum bisa dihuninya Kampung Susun Bayam oleh warga eks-Kampung Bayam, kendati terdapat kekuatan hukum yang telah dipegang warga. Selain itu, PWKB memberlakukan tiga faktor penting dalam perspektif identity-oriented theory, yakni identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen, sebagai strategi bertahan dan juga cara untuk mencapai tujuan kolektif mereka, walau terdapat perpecahan di dalam komunitas warga yang menjadi suatu kompleksitas tersendiri
POLITIK INOVASI DAERAH: PENDEKATAN TOP DOWN DAN KETIDAKBERLANJUTAN PROGRAM Fairuz Thifal Nabila; Dzunuwanus Ghulam Manar; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi merupakan gagasan yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Program terkait inovasi dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran pada kebijakan tertentu. Program Wakuncar merupakan terobosan inovasi berbasis teknologi informasi yang digagas oleh Ketua TP PKK Kota Metro dan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro untuk bermitra dalam mewujudkan program kepada masyarakat. Program Wakuncar merupakan pendataan yang diinput pada google form oleh Kader Dasawisma, pendataan meliputi identitas kepemilikan rumah, kepala keluarga, lansia, ekonomi keluarga, UP2K (Usaha Peningkatan Pendatapan Keluarga), pola perilaku keluarga, sanitasi rumah tangga, kesehatan keluarga, pengelolaan sampah, dan keanggotaan dasawisma. Pendataan berbasis digital selain untuk mencerdaskan masyarakat akan teknolgi informasi, juga untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran dalam kebijakan-kebijakan yang berlangsung (validitas data masyarakat). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi teknologi informasi berupa Program Wakuncar di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro dengan melihat aspek politik inovasi dan ketidakberlanjutan program. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memiliki temuan bahwa permasalahan yang muncul dari program Wakuncar yaitu substansi regulasi, tupoksi OPD, dan keterbatasan anggaran. Tidak ada upaya dan tindak lanjut pemerintah dalam membenahi permasalahan yang terjadi. Komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan tidak diimbangi dengan pembenahan permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketidaksiapan sistem inovasi secara administatif menjadikan program tidak optimal dalam pelaksanaannya. Kemudian kurang optimalnya insentif berupa keterbatasan anggaran yang diberikan kepada enumerator pada program Wakuncar. Karena sumber anggaran hanya terbatas pada APBD. Pada temuan yang diperoleh pada penelitian dapat disimpulkan bahwasannya program tidak siap secara administratif dan membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada keberjalanan program Wakuncar.
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN (STUDI KASUS PEKERJA PEREMPUAN PT X DI KABUPATEN JEPARA) Shinta Milania Rohmany; Laila Kholid Alfirdaus; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memiliki hak untuk bekerja tidak membuat perempuan terbebas dari belenggu patriarki dan merasakan keadilan. Pekerja perempuan masih harus menghadapi diskriminasi baik dari pemberi kerja maupun pekerja laki-laki. Untuk itu, penulis meneliti terkait Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan dari Perspektif Gender dan Hak-Hak Pekerja Perempuan dengan studi kasus pekerja perempuan PT X di Kabupaten Jepara. PT X dipilih karena mayoritas pekerja adalah perempuan dengan hubungan patron-klien antara perusahaan dan pekerja perempuan yang masih gagal mencegah adanya diskriminasi gender. Menggunakan teori gender, diskriminasi gender, keadilan gender, hak-hak pekerja perempuan, dan kebijakan perlindungan pekerja perempuan, penulis menyelisik terkait permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan serta bagaimana kebijakan perlindungan pekerja perempuan dari perusahaan dan pemerintah dapat melindungi hak-hak pekerja perempuan. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, penulis mencoba menggali informasi dengan melakukan wawancara mendalam kepada pekerja perempuan, pihak perusahaan, dan satuan pengawas ketenagakerjaan. Hasilnya, masih didapati praktik-praktik diskriminasi, seperti pelecehan seksual berupa siulan; beban kerja yang tidak setara; pemberian upah pekerja borongan yang tidak adil; dan tidak adanya perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di atas pukul sebelas malam. Adapun kebijakan perusahaan untuk melindungi pekerja perempuan berupa: teguran untuk pelaku pelecehan seksual; upah yang dibayarkan dua kali dalam sebulan; cuti haid, hamil, dan melahirkan; serta fasilitas dan jaminan kecelakaan kerja. Sementara itu, langkah yang diambil pengawas ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja perempuan adalah dengan: memberikan pengarahan; membuka akses pengaduan dan melakukan pemeriksaan; pemberian nota represif non-yudisial; dan pemberian nota represif yudisial kepada perusahaan. Diskriminasi gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban ganda yang diperparah dengan anggapan perempuan sebagai the second sex atau makhluk kedua, kanca wingking atau teman di belakang dalam budaya Jawa, serta relasi kuasa dan patron-klien antara pekerja dan pemberi kerja menjadi alasan utama diskriminasi gender di pabrik masih terjadi. Namun, status quo menunjukkan perkembangan melalui perlindungan baik dari perusahaan maupun pengawas ketenagakerjaan. Untuk itu, demi mencegah terjadinya diskriminasi gender kepada pekerja perempuan di masa depan, diperlukan kesadaran terkait keadilan gender di mana kesetaraan tidak hanya dicapai dari aspek regulasi, tetapi juga pada aspek sosial budaya di masyarakat.
Relasi Tokoh Politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Tahun 2018-2021 Arinta - Nuriyah; Muhammad - Adnan; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan Pesantren dalam dunia politik di Indonesia yang kini menjadi hal yang biasa terjadi. Eksistensi pesantren tidak sebatas berkutat sebagai lembaga pendidikan saja tetapi juga memiliki basis penting dalam dunia perpolitikan ini. Sehingga pesantren mengalami pergeseran orientasi menjadi kombinasi politik dan agama yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejarah terjadinya relasi, bentuk-bentuk relasi yang dihasilkan, dan motif dari relasi antara tokoh politik dengan pondok pesantren. Maka dalam penelitian ini berusaha menganalisis fenomena relasi antara tokoh politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung. Penelitian ini teori vested interest yang merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam suatu forum. Selain itu teori pilihan rasional oleh James S. Coleman yang mengemukakan bahwa tindakan individu dalam memenfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang berusaha mengeksprolarsi lebih luas melalui observasi, wawancara, ketepatan data dan realisasi masalah yang terjadi di lapangan. Didukung dengan pengaplikasian tipe penelitian fenomenologi berusaha menganalisis suatu fenomena dengan sudut pandang tertentu untuk mendapatkan kejelasan suatu fenomena yang dialami seseorang secara langsung. Ponpes Segoro Agung yang berprinsip “Pancasila Rumah Kita Bersama” tidak menjadikan lingkungan tersebut bebas dalam muatan politis. Kehidupan ini berdampingan dengan dunia politik, terutama agama dan politik yang merupakan 2 entitas tidak terpisahkan. Kemudian bentuk dari relasi sangat beragam yaitu secara ekonomi, sosial dan agama, dan pendidikan. Kerjasama tersebut melahirkan menfaat yang berpengaruh bagi masyarakat kaitannya pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Adanya relasi tidak terlepas dari 3 motif yang menjadikan pesantren juga terlibat dalam politik langsung maupun tidak langsung. Pertama, motif teologis Kedua, motif perubahan struktural dan konstektual pesantren. Ketiga, motif ekonomi pragmatis. Upaya Pondok Pesantren Segoro Agung dalam menerapkan prinsip Pancasila justru semakin mendapat atensi dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan Sikap netral yang telah ditunjukkan tidak menjadikan sebuah pondok pesantren akan mendapatkan pengecualian dari tokoh politik dan pemerintah. Justru banyaknya tokoh politik yang datang akan semakin mendatangkan banyak manfaat baik secara politik dan agama
MENGHADIRKAN PELAYANAN KESEHATAN DI GENGGAMAN TANGAN WARGA (Studi Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Saat Pandemi Covid-19 di Jakarta) Geraldo Tritama Hadikusumo; Wijayanto - -; bangkit Aditya Wiryawan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan dan percepatan teknologi akibat pandemi Covid-19 dirasakan seluruh manusia di bumi, terutama dalam sektor kesehatan. Krisis kesehatan menyebabkan lumpuhnya sektor lain seperti ekonomi, sosial budaya, politik, hingga layanan pemerintahan. Pandemi Covid-19 menghambat mobilisasi masyarakat, sehingga demi mencegah penyebaran Covid-19 pemerintah wajib berinovasi dalam menghadirkan program digitalisasi tata kelola pemerintah di bidang pelayanan kesehatan yang lebih modern. Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir sebagai solusi untuk menghadirkan pelayanan kesehatan secara digital, terutama lewat fitur Jakarta Tanggap Covid-19 yang berfungsi untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif eksploratif dengan studi kasus. Hasil penelitian dapat dijawab dengan mempertanyakan implementasi, efektivitas, dan tantangan aplikasi JAKI dalam penanganan pandemi Covid-19. Ditemukan bahwa implementasi aplikasi JAKI sudah inovatif dan unggul, efektivitas aplikasi JAKI dapat dikatakan efektif dalam menurunkan angka kasus hariam Covid-19 di Jakarta, dan aplikasi JAKI masih dihadapkan oleh banyak tantangan dari internal maupun eksternal program. Kesimpulan yang didapati adalah terkait optimalisasi dan penetrasi penggunaan aplikasi JAKI sebagai aplikasi digital pelayanan pemerintah kepada warga. Aplikasi JAKI harus hadir sebagai aplikasi super terintegrasi yang memberikan pelayanan secara modern dan digital, terutama dalam pelayanan kesehatan
PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2022 (SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2017) Sabila Fitra Pertiwi; Nunik Retno Herawati; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the most important elements in a democratic country is the realization of the freedom to associate and assemble, as demonstrated through civil society representation in organizations outside the government, namely civil society organizations. The freedom for people to be part of an organization and carry out its activities freely becomes a fundamental right that must be protected by the state. However, since the enactment of Regulation of the Ministry of Home Affairs Number 56 of 2017, the National Unity and Politics Agency as a part of the government is obligated to provide guidance and supervision of civil society organizations at the regional level. This policy has sparked both pros and cons as it is seen as a setback for democracy. The purpose of this research is to understand the phenomenon of the presence of civil society organizations (CSOs) in Semarang City, why these CSOs need to be monitored, and how the supervision of CSOs by the National Unity and Politics Agency of Semarang City is conducted, examined through five types of supervision methods: direct supervision, indirect supervision, formal supervision, informal supervision, and administrative supervision. The research method used in this study is qualitative descriptive method with data collection techniques through indepth interviews and literature review. The research results show that the CSOs in Semarang City have been carrying out their work and activities well and in accordance with the applicable regulations. However, supervision must still be conducted as a preventive and punitive measure to maintain the peace and order of Semarang City from issues or deviations that CSOs may engage in. The supervision of CSOs by the National Unity and Politics Agency of Semarang City, based on Regulation of the Ministry of Home Affairs Number 56 of 2017, has been technically well-executed and does not restrict the existence of CSOs as long as their institutions and activities do not violate the laws and regulations. Nevertheless, there are still challenges related to a lack of human resources in implementing this supervision. Therefore, improvements in the operational supervision are needed to make the supervision of CSOs in Semarang City more effective and efficient
Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang Rahma Putri Pringgodani; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan salah satu peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatur penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Hal ini bertujuan supaya Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan manfaat yang cukup luas bagi pedagang kaki lima, tidak hanya memberikan lokasi berjualan yang nyaman dan rapi tanpa mengurangi estetika kota, namun juga memberikan pembinaan bagi pedagang kaki lima untuk dapat mengembangkan usahanya. Banyaknya pedagang kaki lima di Kota Semarang yang beraneka ragam mulai dari jenis usaha, bidang usaha, serta lokasi usaha terkadang menyebabkan kesan berantakan pada daerah-daerah yang ditempatinya. Pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang merupakan salah satu pedagang kaki lima insidentil yang berjualan satu minggu sekali dan memiliki jumlah pedagang yang cukup banyak di lokasinya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan data berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang sebanyak 3 orang dan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang sebanyak 6 orang, observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Meskipun dalam keberjalanannya sudah mendapatkan respon positif dari masyarakat ataupun pedagang kaki lima itu sendiri, namun masih terlihat beberapa kendala yang membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan sumberdaya dari para pelaksana yang tidak memadai, baik Sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, ataupun anggaran. Penelitian ini merekomendasikan supaya para pelaksana dapat melakukan upaya pembenahan serta melakukan evaluasi pada sumberdaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini. Selain itu para pelaksana juga harus melakukan pengawasan secara menyeluruh di lapangan supaya masukan dari pedagang kaki lima ataupun masyarakat dapat langsung diterima dan dijadikan bahan untuk evaluasi. Keterbatasan penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan peraturan daerah dan memiliki data yang terbatas yaitu data pada tahun 2022. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan temuan baru dengan membahas evaluasi dari peraturan daerah dan memberikan data-data terbaru di lapangan
E-Government Kabupaten Bogor Tahun 2021 (Penerapan Konsep Good Governance Pada Aplikasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Mobile) Bijak - Punaka; Muhammad - Adnan; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadirnya aplikasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Mobile sebagai aplikasi berbasis daring yang bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan administrasi di bidang perpajakan muncul ketika terjadi pandemi Covid-19. Didalam praktik penggunaannya sebagai aplikasi pemerintahan yang melakukan pelayanan administrasi perpajakan, sudah seharusnya mewujudkan prinsip-prinsip didalam konsep good governance. Perwujudan prinsip-prinsip didalam konsep good governance merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberjalanan aplikasi PBB Mobile sebagai perwujudan penerapan prinsip good governance di Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip didalam konsep good governance pada aplikasi PBB Mobile menggunakan teori good governance yang dikemukakan oleh UNDP (United Nations Development Programme) dengan variabel prinsip transparansi, supremasi hukum, daya tanggap, partisipasi, dan akuntabilitas, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi untuk mengkaji tentang pelaksanaan prinsip-prinsip didalam konsep good governance pada aplikasi PBB Mobile Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi PBB Mobile belum mewujudkan penerapan prinsip-prinsip konsep good governance. Hal ini dibuktikan dengan buruknya keberjalanan aplikasi ketika masyarakat menggunakannya. Pemerintah sudah berinovasi dengan mengembangkan aplikasi yang akan menjadi terobosan di bidang pelayanan administrasi perpajakan dengan transisi pelayanan dari offline beralih kepada pelayanan online, akan tetapi jika dikaitkan dengan temuan di lapangan dan ulasan masyarakat pada Google Play Store tempat dimana masyarakat dapat mengunduh aplikasi PBB Mobile, terdapat banyak keluhan permasalahan yang dialami masyarakat, buruknya penggunaan aplikasi ini menandakan bahwa hukum yang menyebutkan jika terpenuhinya berbagai kebutuhan pelayanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, masyarakat juga sulit memperoleh informasi pengajuan pelayanan yang mereka ajukan. Sehingga berdasarkan permasalahan diatas membuktikan bahwa aplikasi PBB Mobile belum mewujudkan prinsip-prinsip dari konsep good governance dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar dapat lebih meningkatkan komunikasi berupa sosialisasi terkait aplikasi ini, serta perlu lebih transparan dan luasnya data yang ditampilkan terkait informasi data pajak pada aplikasi ini
THE POWER OF GRASSROOTS BROKERAGE: ANALISIS JARINGAN PEMENANGAN KANDIDAT PEREMPUAN PADA PILKADES PAMUTIH 2018 Rofi - Lutfiani; Fitriyah - -; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang jaringan pemenangan dan strategi membangun jaringan yang solid sebagai kunci keterpilihan kandidat perempuan pada Pilkades Pamutih 2018. Jaringan pemenangan memainkan fungsi yang penting bagi keterpilihan Purwati, karena sebelumnya ia tidak lagi tinggal di Pamutih setelah menikah. Bekerjanya jaringan sebagai mesin politik dengan strategi yang matang terbukti mampu menambal modal sosial Purwati. Ia berhasil mengalahkan dua kandidat lainnya, yakni Abdurokhim selaku incumbent dan Subadi selaku penantang baru. Penelitian ini menggunakan Teori Klasifikasi Jaringan dari Edward Aspinall & Ward Berenschot (2019) serta Teori Strategi Membangun Jaringan dari Lingo & O’Mahony (2010). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaringan Pemenangan Purwati terdiri atas jejaring pengaruh dan jejaring manfaat, di mana jejaring manfaat memainkan peran yang lebih signifikan karena faktor ekonomi. Tim Sukses Purwati lebih banyak diisi oleh tipe activist brokers sebagai loyalis yang setia mendukungnya. Sedangkan tim sukses rival mengalami masalah loyalitas dan pengkhianatan yang lebih kompleks. Penelitian ini juga menemukan bahwa kemenangan Purwati tidak dapat dilepaskan dari peran penting Purwanto, suami Purwati, bersama dengan dua tokoh laki-laki lainnya, yakni Herman Kustino dan Y sebagai aktor kunci. Purwati menggunakan strategi kolaborasi untuk membangun jaringan. Ia memadukan model tertius gaudens (memanfaatkan konflik dari pihak lain) dan tertius iungens (menjalin koneksi dengan kerjasama tanpa menunggu momentum konflik).

Page 1 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue