cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023" : 34 Documents clear
DPRD TANPA PEREMPUAN: KEGAGALAN CALEG PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF Anggun Putri Dayanti; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kegagalan total caleg perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 berdampak pada rendahnya keterlibatan perempuan untuk mempengaruhi proses kebijakan di parlemen. Kebijakan yang ada tidak serta merta memudahkan perempuan masuk ke parlemen, yang menentukan lolosnya kandidat dalam kompetisi politik adalah kapasitas untuk memobilisasi pemilih (masyarakat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan adalah partisipasi politik (Huntington dan Nelson), faktor kegagalan modalitas (pierre bordieu) dan sosial budaya. Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara kepada caleg perempuan, Komisioner KPU dan masyarakat Mentawai sebagai pemilih. Adapun pemilihan Informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunujukkan bahwa kegagalan caleg perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kapasitas modal sosial, ekonomi, dan politik yang rendah. Sehingga kepercayaan diri/motivasi perempuan dalam kontestasi politik menjadi lemah, dan faktor terakhir adalah kondisi sosial budaya masyarakat Mentawai yang kurang berpihak pada perempuan. Dapat dikatakan selain dukungan eksternal, seorang kandidat harus memperlengkapi kapasitas internal terlebih dahulu untuk dapat memikat keputusan pemilih (masyarakat).
PENGELOLAAN PELAYANAN SPGDT (SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2023 Alvian Rizal Pratama; Dzunuwanus Ghulam Manar; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Surakarta melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan publiknya, hal ini dilakukan dengan menerapkan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu). Tujuan SPGDT ialah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan, serta mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan di Kota Surakarta. Pelayanan ini hadir dengan call center 119 serta website yang digunakan untuk memberikan informasi pendukung kegawatdaruratan. Penelitian ini fokus pada pengelolaan website SPGDT Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan website pelayanan SPGDT di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara. Adapun situs dalam penelitian ini yakni: Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan subjek dalam penelitian ini yakni: Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Puskesmas wilayah Kota Surakarta, PMI Kota Surakarta, Petugas PSC 119 Kota Surakarta, dan masyarakat. Teori dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori pengelolaan menurut Cutlip, Center, dan Brown yaitu empat tahap pengelolaan: 1) Penemuan fakta, 2) Perencanaan dan Mengambil Keputusan, 3) Komunikasi-Pelaksanaan, 4) Evaluasi, dan teori good governance. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengelolaan website SPGDT Kota Surakarta masih belum dilaksanakan dengan baik, tidak mampu memberikan informasi secara real time, dan upto-date. Hal ini dikarenakan koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan pihak terkait lainnya hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Sosialisasi yang dilakukan terkait SPGDT pun minim hanya 1 kali dalam setahun sehingga masih ada kalangan masyarakat yang belum mengetahui SPGDT serta website SPGDT. Hal tersebutlah yang membuat website SPGDT cukup jarang disinggahi masyarakat Kota Surakarta
KEMENANGAN PETAHANA MELALUI STRATEGI POLITIK PORK BARREL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA AMPELSARI TAHUN 2017 Hasna Nur Rachmawati; Laila Kholid Alfirdaus; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya fenomena petahana kembali bertarung pada ajang kontestasi politik menyebabkan adanya kecenderungan pemanfaatan anggaran negara secara tidak etis. Berangkat dari hal itu penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran politik praktis pork barrel yang dilakukan oleh aktor eksekutif di pemerintahan lokal desa. Kasus penelitian berlatar belakang di pemilihan kepala desa Ampelsari tahun 2017 seorang petahana berhasil memenangkan hasil perolehan suara. Metode yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kombinasi etnografi untuk menghasilkan data yang komprehensif. Hasil penelitian, petahana memanfaatkan program bansos untuk kepentingan elektabilitas dengan memprioritaskan kelompok pendukung sebagai penerima manfaat; adanya diskrimansi sikap dalam pembangunan berbasis kewilayahan; keunggulan petahana atas posisinya yang strategis dimanfaatkan untuk menghimpun modalitas politik; dan politik uang. Hasil temuan lapangan memperlihatkan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan petahana berhasil memperoleh kemenangan kembali untuk periode keduanya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE (SAKPOLE) DI KOTA SEMARANG Arkaan Ariepoetra Nugraha; Dzunuwanus Ghulam Manar; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SAKPOLE merupakan inovasi kebijakan Bapenda Jawa Tengah yang dirilis pada tahun 2017 untuk memudahkan masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak kendaraan. Pada tahun 2021, SAKPOLE menjadi salah satu alternatif kebijakan yang mampu membantu Bapenda Jawa Tengah dalam kondisi pandemi Covid-19. Selaras dengan tersebut maka dalam penelitian ini menganalisa dan mengkaji implementasi SAKPOLE di Kota Semarang pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencakup narasumber utama dari Bapenda Jawa Tengah dan masyarakat. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III yang memiliki indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan strukur birokrasi untuk menganalisa temuan masalah keberlangsungan SAKPOLE. Tidak berjalannya implementasi kebijakan inovasi SAKPOLE di Kota Semarang pada tahun 2021 dipengaruhi ketidakcakapan pelaku dalam melaksanakan SAKPOLE, hal ini ditunjukan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar di SAKPOLE hanya sebesar 0,71% dari seluruh jumlah kendaraan masyarakat Kota Semarang. Hasil penelitian ini juga menunjukan adanya ketidak berjalanan implementasi SAKPOLE sebagai kebijakan pada tahun 2021 di Kota Semarang dan hal tersebut memerlukan kesadaran pihak pelaksana untuk memperbaiki
PERAN SERTA LEMBAGA BUNDO KANDUANG DALAM PEMBANGUNAN NAGARI BARINGIN, SUMATERA BARAT Ghinanti Cahya Munalif; Dzunuwanus Ghulam Manar; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan di Indonesia bergerak dari berbagai sektor yang bergerak dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa. Tidak hanya dijalankan oleh perangkat pemerintah, di dalam menjalankanya, tak jarang dibutuhkan berbagai macam stakeholder lainnya untuk membuat roda pemerintahan berjalan lebih sempurna. Pemerintahan daerah di Sumatera Barat yang dibaluti oleh adat Minangkabau yang bernuansa Islami. Bila dikerucutkan di tingkat desa, yang lebih biasa disebut dengan nagari, pemerintahannya berjalan dengan dibantu oleh lembaga unsur terkait. Di nagari Baringin, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pemerintahannya dibantu oleh lembaga unsur salah satunya adalah bundo kanduang. Bundo kanduang dapat diibaratkan sebagai nomenklatur kepemimpinan perempuan di Minangkabau. Bundo kanduang membawa berbagai macam tujuan dan maksud yang bermanfaat bagi kehidupan kaum dan pemerintahan. Berbagai macam aspek dalam pemerintahan membutuhkan peran bundo kanduang. Salah satunya adalah di dalam pembangunan. Namun, peran serta bundo kanduang dalam pemerintahan nagari Baringin belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan mengapa peran serta lembaga bundo kanduang di nagari Baringin belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan bahwasanya adanya factor terkait kurang optimalnya peran bundo kanduang di pemerintahan nagari Baringin
PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LEREP Abel Roja Mustafa; Wijayanto - -; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa wisata merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa terutama untuk desa-desa tertinggal, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat terutama di pedesaan masih tergolong rendah. Desa wisata yang dikembangkan nantinya akan menggerakan industri-industri masyarakat desa atau UMKM dan kegiatan ekonomi lainnya. Salah satu desa wisata di kabupaten Semarang yang menjadi unggulan adalah Desa Wisata Lerep yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep menggunakan prinsip pemberdayaan dan tahapan dalam permberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan bersama Kepala Desa Lerep, Sekretaris Desa lerep, Direktur BUMdes, Ketua Pokdarwis dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu pembentukan perilaku sadar, transformasi kemampuan dan peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan dan kecakapan. Proses pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat Desa Lerep serta menggunakan beberapa prinsip pemberdayaan seperti kerja sama dan partisipasi, demokratis, keragaman budaya, minat dan kebutuhan, kelompok masyarakat bawah sebagai landasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Beberapa faktor pendukung keberhasilan Desa Wisata Lerep yaitu kerukunan masyarakat desa, tradisi yang kental dengan keguyuban dan dukungan dari pemerintah. Faktor penghambatnya yaitu masalah atau gesekan yang terjadi di tengah masyarakat serta banyak masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan tetap sehingga partisipasi dalam kegiatan wisata kurang maksimal. Saran dari penulis ditujukan kepada pihak terkait yang menjadi bagian dari penelitian Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lerep yaitu Pemerintah Desa Lerep harus selalu menjalin komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat yang terlibat dan juga Pemerintah Desa Lerep dapat terus mengoptimalkan potensi masyarakat, sumber daya alam, kearifan lokal serta memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana terkait dengan kegiatan wisata yang ada di Desa Wisata Lerep
Peran Multi Stakeholder Dalam Pengembangan Kemitraan Desa Wisata di masa pandemi COVID-19 di Desa Benowo, Kabupaten Purworejo Alfina Tri Muslimawati; Budi - Setiyono
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan pengembangan desa diperlukan hubungan kerja pemerintah terkecil dan terdekat yaitu pemerintah desa sebagai penunjang administrasi dan pelaku wisata di dalamnya. Peran setiap aktor yang terlibat sangat diperlukan sesuai dengan tugas dan saling berkoordinasi namun dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata Benowo terhalang oleh masa pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia. Sehingga, pada tahun 2021 rencana tersebut baru mulai digagas kembali. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengembangan kemitraan dengan fokus peran multi stakeholder, pola kerja sama antar stakeholder dan dampak COVID-19 dalam pengelolaan Desa Wisata Benowo. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori pembagian dan peran stakeholder serta pola kemitraan. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat peran yang dimiliki oleh multi stakeholder dalam pengembangan ini yaitu peran policy creator, koordinator, implementer, dan fasilitator. Setiap satu peran tersebut dapat dimiliki oleh beberapa stakeholder sekaligus. Selain itu, pola kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Benowo ditemukan merupakan pola atau model kerja sama mutualistik. Pola kemitraan dengan saling memberikan manfaat dan bersama mencapai tujuan akhir keberhasilan pengembangan wisata bersama. Faktor-faktor sebagai penghambat para stakeholder dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Benowo yaitu terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya semangat masyarakat desa, sarana dan prasarana keamanan akses, hubungan pokdarwis dan BUMDES, dan terbatasnya anggaran. Dalam masa pandemi COVID-19 Desa Wisata Benowo mengalami vakum yang cukup lama. Namun, para stakeholder mengambil keputusan dengan memberikan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan di Desa Benowo
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANS METRO BANDUNG (TMB) DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2022 Novadila Ginastyar Yuniarti; Dewi - Erowati; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan Kota Bandung sebagai metropolitan dimulai dengan pertumbuhan wilayah sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan. Titik kemacetan yang terjadi di Kota Bandung sebagai dampak dari banyaknya kendaraan yang memadati ruas jalan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung menentukan arah kebijakan salah satunya dengan memperhatikan pengembangan transportasi publik melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) pengoperasian Trans Metro Bandung. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan program Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengurai kemacetan di Kota Bandung Tahun 2022. Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan dari Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam disertai dokumentasi dengan Yudi Cahyadi, SP (Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung), Bagus Sugi Arif P. (Staf UPT Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung), Iwan (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Imam (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Bagas Abdurrachman, Maidina Hasna, Anggun Tamy, Sabila selaku masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dan interpretasi data, reduksi data dan penyajian data. Terdapat hasil Implementasi Program Kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) Tahun 2022 tidak berjalan secara optimal karena manfaat kebijakan yang kurang dirasakan, belum menunjukan derajat perubahan yang signifikan, sumber daya yang berperan kurang memadai, kepatuhan dan daya tanggap yang belum dilakukan secara keseluruhan serta strategi sosialisasi kebijakan yang tidak maksimal. Sebaiknya pemerintah dalam implementasi kebijakan program dapat menyeimbangkan dengan regulasi lain, memperbaiki sumber daya dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan
Strategi Pengembangan Potensi Desa dan Dampaknya Bagi Desa dan Masyarakat di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang Teofilus Aglis Mariano; Nunik Retno Herawati; Teguh - Yuwono
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang dijalankan untuk mengembangkan potensi desa yang dimiliki Desa Sidomukti serta melihat dampak yang diberikan dari pelaksanaan strategi tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan Teori Strategi Analisis SWOT yang dikemukakan David F (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan secara garis besar, pengembangan potensi desa di Desa Sidomukti dipelopori oleh pihak swasta yakni PT Panorama Agrosidomukti yang mengelola kawasan wisata Umbul Sidomukti. Keberhasilan kawasan wisata tersebut memicu Pemerintah Desa Sidomukti dan Komunitas SAKPALA mulai bergerak melakukan strategi pengembangan lanjutan. Pemerintah Desa dan Komunitas SAKPALA masing-masing menjalankan sendiri strategi mereka. Strategi-strategi tersebut sebagian besar berhasil memberi manfaat bagi warga setempat, meskipun manfaat yang yang didapat belum dirasakan secara meluas
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMEKARAN WILAYAHKABUPATEN BANYUMAS Evva - Rohhayati; Fitriyah - -; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas telah diamanatkan dalamPeraturanDaerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2009 dan Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Meskipun muncul isu bahwa keinginan untukmemecah Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom adalah keinginanelitelokal di eksekutif dan legislatif, masyarakat Kabupaten Banyumas terlihat cenderungsetuju dengan rencana pemekaran. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya penolakanyang secara signifikan menghambat rencana pemekaran dalam prosesnya. Tujuanpenelitian ini adalah menganlisis persepsi masyarakat Kabupaten Banyumas terhadaprencana pemekaran wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan tipe penelitian deskriptif. Persepsi masyarakat dalam penelitian ini dijelaskan melalui indikator persepsi yaituindikator kognitif, afektif, dan konatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruhmasyarakat di Kabupaten Banyumas per tahun 2021 dengan batasan kriteria pendudukusia 15-59 dan sampel yang digunakan yaitu sejumlah 108 responden. Pengumpulandata dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat Kabupaten Banyumasyang merupakan anggota sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat KabupatenBanyumas masih kurang memiliki pengetahuan yang baik mengenai rencana pemekaranyang ditunjukkan dengan indeks tingkat kognitif dengan interpretasi sedang. Dimanadengan pengetahuan yang kurang baik tersebut mayoritas masyarakat KabupatenBanyumas memiliki persepsi positif terhadap rencana pemekaran yang ditunjukandengan indeks tingkat afektif dengan interpretasi tinggi. Masyarakat juga turut memberikan dukungan meskipun tidak secara aktif melainkan hanya ikut terlibat dalamproses sosialisasi

Page 2 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue