cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 1,729 Documents
 118   119   120   121   122 
ANALISIS PROSES INOVASI PEMBAYARAN NON TUNAI DI BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS SEMARANG (STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG Lilis Suminar; Dyah Hariani; Herbasuki Nurcahyanto
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34450

Abstract

Inovasi pembayaran non tunai di Bus Rapid Tranit (BRT) Trans Semarang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi serta sarana meminimalisasi kecurangan oleh petugas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses inovasi pembayaran non tunai di Bus Rapid Tranit (BRT) Trans Semarang dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya proses inovasi pembayaran non tunai di Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang mengalami keberhasilan sehingga dapat mengalami perkembangan dengan baik. Perkembangan tersebut ditunjukan dengan bertambahnya media atau alat transaksi untuk pembayaran non tunai di Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang diawali dengan kartu e-card BRT dan dilanjutkan dengan Tap-Cash, BRIZZI, Link Aja, Ovo, Gopay. Dalam penerapannya pembayaran non tunai di Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang memberikan dampak dimana pengguna semakin banyak memiliki pilihan metode pembayaran. Faktor Pendukung adalah faktor organisasi dan faktor manusia. Faktor penghambat adalah Keputusan pimpinan dan masyarakat. Peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu mengawasi dan mendisiplinkan administrasi pihak penyelenggara, melakukan evaluasi dengan pembuatan laporan akhir bulan, diskusi anggota setiap bulan, dan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak bisa mengunakan pembayaran non tunai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENERBITAN/PERUBAHAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA Fadiya Aisa Puspita Seyasty; Herbasuki Nurcahyanto; Aufarul Marom
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34793

Abstract

Implementation of policy on issuance/change procedures of KK in Bangsri Subdistrict is guided by Jepara Regent Regulation Number 27 of 2017 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. Based on this regulation, the implementation of the issuance/change of KK in Bangsri Subdistrict cannot be separated from the cooperation between the Villages in Bangsri Subdistrict and the Disdukcapil of Jepara Regency, but in its implementation there are several processes that are not in accordance with these regulations, namely making KK application forms and recording important events and population events. in the village; entry of population data, signing of the KK application form by the Camat and submission of KK in the District; and receipt of population data recording at the Disdukcapil, besides that there are problems that occur in every process of issuance/change of KK. This study aims to analyze the implementation of the policy on the issuance/change of KK in Bangsri District, Jepara Regency and the inhibiting and supporting factors in the implementation of the policy. This type of research is descriptive qualitative with informant selection techniques, namely purposive and accidental sampling. The results of this study indicate that the discrepancy in the process of issuing/changing KK in Bangsri District is due to adjustments to technological advances, the delegation of some of the authority of the Regent to the Camat, and the existence of Permendagri Number 108 of 2019 and the problems that occur in each process are due to the inhibiting factors, namely communication, sources power, and bureaucratic structure, in addition, there is a driving factor, namely disposition. Researchers provide suggestions, namely improving the quality and quantity of human resources, adding facilities, conducting socialization, updating the SOP for KK Services, the need for a regulation to change the Perbup Jepara Number 27 of 2017.
EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA SEMARANG Erna Puji Lestari; Ida Hayu Dwimawanti; Dyah Lituhayu; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34288

Abstract

Kota Semarang selalu menduduki posisi tertinggi angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 sebagai bentuk perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis keberhasilan Kebijakan Perlindungan Anak korban kekerasan di Kota Semarang dan menganalisis faktor-faktor penghambat keberhasilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pencegahan kekerasan belum maksimal ditandai dengan masyarakat belum teredukasi terkait sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, layanan perlindungan hukum sudah ada pendampingan namun proses hukum yang lambat dan belum semua anak korban kekerasan mendapatkan keadilan hukum, pemulihan fisik di lembaga kesehatan sudah memiliki layanan khusus namun terkendala proses reintegrasi, kemudian untuk koordinasi terjalin dengan baik antar lembaga. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya manusia, lemahnya kultur penegakan hukum, dan stigma buruk masyarakat terhadap korban kekerasan. Untuk mengatasi permasalah tersebut, Pemerintah meningkatkan kerjasama dengan LSM dan media, melakukan edukasi ke masyarakat luas terkait kekerasan anak
MANAJEMEN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN DI ERA COVID-19 Yunus Rasyid Sulthoni; Endang Larasati Setianingsih; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34722

Abstract

Kabupaten Kebumen mempunyai potensi-potensi pariwisata yang harus terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang besar kepada Daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang baik. Pada realitasnya, objek wisata milik Pemkab. Kebumen terus mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada kunjungan wisatawan Kabupaten Kebumen mengalami penurunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses manajemen pariwisata serta faktor sumber daya yang mempengaruhi proses manajemen pariwisata. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen pariwisata Disparbud Kabupaten Kebumen di era Covid-19 belum berjalan dengan baik dari segi perencanaan dan pengawasan. Pada perencanaan, adanya refocusing anggaran mengakibatkan belanja modal untuk sektor pariwisata tidak dapat dilaksanakan dari pembangunan untuk pengembangan dan kegiatan event promosi yang telah direncanakan ditiadakan serta keterbatasan lahan. Pada pengawasan, ditemukan kotornya area pantai yang dikelola Disparbud Kabupaten Kebumen sehingga pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh masih kurang baik. Faktor sumber daya yang mendukung yakni kualitas SDM yang memadai, tersedianya SOP dan kajian perencanaan pengembangan objek wisata, perubahan pola promosi menjadi reminding. Faktor penghambat yakni kuantitas pegawai belum mencukupi, minimnya anggaran, belum adanya kajian pengukuran hasil kegiatan event pariwisata, kotornya objek wisata khususnya area pantai yang dikelola, minimnya sarpras dalam promosi pariwisata serta kurang terawatnya permainan anak pada pantai yang dikelola, dan target sasaran promosi pariwisata masih bersifat regional dan belum mampu meluas hingga nasional.
EFEKTIVITAS PROGRAM SAMSAT KELILING DI UPPD (UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH) SAMSAT KABUPATEN TEMANGGUNG Siti Najibatul Muniroh; Dyah Lituhayu; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34906

Abstract

Mobile Samsat is a program in the UPPD Samsat of Temanggung Regenc y. Samsat aims to bring Motor Vehicle Tax payment services closer so as to increase local tax revenues. This study aims to analyze the effectiveness of the Mobile Samsat Program in UPPD Samsat, Temanggung Regenc y. The research method used is descriptive qualitative method with data collection techniques of obsewation, intewiews and documentation. Determination of subjects using purposive techniques and data validity using data source triangulation techniques. The effectiveness criteria used are adaptation, integration, member motivation, and production. In addition, it is seen from the factors that affect the effectiveness of the program, namely program characteristics, environmental characteristics, worker characteristics, and management policies and practices. The results of the srxdy show that the criteria for adaptation, integration, member motivation, and production have been running well but are still not effective because there are still several obstacles in one of the indicators in each of its characteristics. The inhibiting factor for the effectiveness of the Mobile Samsat is the program characteristics. As for the characteristics of workers, environmental characteristics as well as management policies and practices did not encounter any obstacles and have been implemented well. Suggestions that can be given by the author based on the obstacles that cause the ineffectiveness of the Mobile Samsat Program in the UPPD Samsat of Temanggung Regency are that officers are expected to be more friendly in providing sewices to the community, adding units of Mobile Samsat cars, and making payments for Mobile Samsat directly at the sub-district office.
IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN GEDANGANAK Fajar Madjid Ramadhan; Endang Larasati Setianingsih; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34552

Abstract

Slum settlements are a common problem that occurs in urban areas, these problems are closely related to population growth and population density, both aspects cause an increase in the number of residents which has an impact on the increasing need for housing. The imbalance of land with the needs of the population causes the emergence of dense and uninhabitable settlements. To that end, the Ministry of Public Works and Housing has implemented a policy for alleviating slums through the City Without Slums Program (KOTAKU), the program on a national scale, one of which is the City Without Slums Program in Gedanganak Village. This study aims to describe and analyze the implementation of the program as well as the driving factors and inhibiting factors for the implementation of the KOTAKU Program in Gedanganak Village. The research method used in this research is descriptive through a qualitative approach using primary and secondary data sources. In conducting research, researchers describe and describe more deeply the stages of program implementation which include the preparation stage, planning stage, implementation stage, and sustainability stage. The research was then analyzed using the Atlas.ti software tool, the results showed that the implementation of the KOTAKU Program in Gedanganak Village had been going quite well, but there were still some things that could be maximized, especially at the preparation stage, and the sustainability stage. The factors that support and hinder the implementation of the program are resources, community participation, and the attitude of the implementor.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKURAN PROFESIONALITAS ASN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Muhammad Fakhri Rizqyanto; Slamet Santoso; Retna Hanani; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34693

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pengukuran profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang dan menganalisisnya berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengukuran profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Adapun implementasi pengukuran indeks profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Teori Grindle diketemukan bahwa keberhasilan implementasi yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy dalam tiaptiap indikatornya berpengaruh positif
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI TEMPAT PEREKAMAN DATA KEPENDUDUKAN (TPDK) DISDUKCAPIL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG Lutfia Vega Desianti; Nina Widowati; Aufarul Marom
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34855

Abstract

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan serta dapat memenuhi segala kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan dokumen penting yang dibutuhkan oleh setiap warga Negara, sehingga dalam pemberian pelayanan harus maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Publik di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Disdukcapil Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menggunakan teori Zeithaml yaitu Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance dan Empathy serta teori faktor pendukung oleh H.A.S Moenir dan teori penghambat oleh Taufiq Effendi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sudah baik dilihat dari keseluruhan dimensi, namun masih ada yang perlu di optimalkan di salah satu kriteria pada dimensi Tangible dan dimensi Assurance. Faktor pendukungnya berasal dari faktor organisasi, faktor kemampuan dan keterampilan, faktor sarana prasarana dan juga terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia. Saran yang dapat diberikan yaitu membuka peluang untuk kegiatan magang bagi mahasiswa, memberikan teguran lisan maupun tertulis bagi pegawai yang terlambat, koordinasi lebih ke Pemerintah Pusat dalam pendistrisbusian blangko E-KTP serta mempertahankan dan selalu meningkatkan kembali kualitas pelayanan publik.
ANALISIS KETEPATAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS REDUCE REUSE RECYCLE (3R) DI DESA ADIKARTO KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Muhammad Rafli Anggara1; Retno Sunu Astuti; R Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34451

Abstract

Garbage is a public problem in Indonesia, including in Magelang Regency by becoming one of the waste emergency areas. Adikarto Village, Muntilan District, is one of the areas that is less than optimal in terms of the quantity of waste produced and goes to the Pasuruan TPA. This study aims to analyze the determination of the use of mixed policy instruments in the reduce, reuse, and recycle (3R)-based waste management policy in Adikarto Village, Muntilan District, Magelang Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. This research uses Howlett & Ramesh's theory of policy instruments and Van Metter & Van Horn's theory of policy implementation. The results of this study indicate that the use of mixed policy instruments is appropriate because to implement waste management policies it is necessary to intervene by local governments so that policy implementation is truly optimal. Factors driving the accuracy of this instrument include subsidies, user fees, policy standards and targets, and adequate resources. While the inhibiting factors can be identified from the dissemination of information, auction of rights, communication, organizational characteristics, attitudes of the implementers, as well as environmental conditions.
Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Pengelolaan Potensi Desa(Studi Kasus Bumdes Margo Sejahtera Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati) Alya Fajriyati; Augustin Rina Herawati; Dyah Hariani
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34802

Abstract

The Village Owned Enterprise Program (BUMDes) is one of the government programs that aims to improve the village economy and the welfare of rural communities by utilizing village assets and potential. This study discusses the implementation of Village Owned Enterprises (BUMDes) in an effort to manage village potential in Margomulyo Village, Juwana District, Pati Regency. This study aims (a) to analyze the implementation of the Village Owned Enterprise (BUMDes) program in Margomulyo Village, Juwana District, Pati Regency in an effort to manage village potential; (b) to analyze the obstacles in implementing the Village Owned Enterprise (BUMDes) program in an effort to manage village potential in Margomulyo Village, Juwana District, Pati Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques from interviews, observations and documentation. In addition, researchers try to describe the phenomenon of research in depth using primary and secondary data. The theory used is the implementation theory of Van Horn and Van Meter. The results of this study are the implementation of the BUMDes program in the village of Margomulyo in an effort to manage village potential has not been implemented properly. This is evidenced by the fact that the BUMDes business unit has not been able to have an impact in increasing Village Original Income (PAD). The inhibiting factor for the implementation of the BUMDes program in Margomulyo village is the lack of readiness of the village government and BUMDes managers because the formation of BUMDes Margomulyo is not based on the needs of the village community, but there is a little coercion from the district government. With all the limitations, BUMDes Margomulyo has not been able to establish a business unit by exploiting the potential of the village and is only able to establish one business unit, namely the sale of bottled drinking water. The quality of human resources that are still standard plus the minimal amount of capital has not been able to develop the BUMDes business unit. In addition, the lack of socialization to the community has resulted in the BUMDes program in Margomulyo village not getting support from the community. So that the implementation of the BUMDes program in Margomulyo village was not carried out properly.

Page 120 of 173 | Total Record : 1729

 118   119   120   121   122 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2: April 2026 Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue