cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 1,729 Documents
 137   138   139   140   141 
ANALISIS KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI OEMAH PINTAR PETANI DI KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Muhammad Dian Rifqi; Nina Widowati; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41429

Abstract

Oemah Pintar Petani is a non-governmental organisation (NGO) in Kandri Village, Gunungpati Subdistrict, Semarang City that oversees the field of agricultural education. Oemah Pintar Petani functions as an empowerment platform for farmer groups, an agricultural education tourism destination for the community, and an independent economic area for Kandri Tourism Village. The purpose of this study is to determine the Empowerment of Oemah Pintar Petani and analyse the achievements that have been achieved by Oemah Pintar Petani in increasing community empowerment in Kandri Village, Gunungpati District, Semarang City. The research method used by researchers is a mix method (mixed method) used is embedded design. This research focuses on descriptive qualitative data as primary data and quantitative as secondary data by collecting data using interviews with farmers, administrators, and programme members. The analysis technique used is data reduction carried out on qualitative data, data presentation and coding used on quantitative data, and conclusion drawing. The results show that Oemah Pintar Petani has succeeded in bringing about positive changes in accordance with the principles of empowerment. In overcoming the decline in the number of active farmers, the programme empowers farmers through increasing knowledge and skills, which is a central aspect of empowerment theory, seen from the survey that reached 92% success rate, confirming that the provision of knowledge and skills has turned farmers into agents of change in agriculture.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WISATA CIKAKAK KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS Ayu Vela Handayani; Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40665

Abstract

Banyumas Regency is one of the active districts in accelerating the tourism industry. Cikakak Tourism Village is the only tourism village with an advanced category in Banyumas Regency. This is proven through the Decree of the Banyumas Regent Number /556/166/Year 2020. Management in the development of the Cikakak Tourism Village involves direct community participation to empower the community which aims to realize community independence. The purpose of this research is to find out the stages of community empowerment in the management of Cikakak Tourism Village and the inhibiting factors for the implementation of community empowerment in the management of Cikakak Tourism Village. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The research site is Cikakak Tourism Village. Data collection techniques in this study through in-depth interviews, observation, and documentation. After the data is collected, the writer will then carry out an analysis using Miles Huberman's analysis technique which includes three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the research data was carried out by source triangulation. The results of the study were seen from the three stages in community empowerment, namely the stages of awareness, capacity building, and empowering in the Cikakak Tourism Village that had not gone as expected, as evidenced by the obstacles encountered at each stage of community empowerment. The inhibiting factors for community empowerment in the Cikakak Tourism Village are organization, human resources, and business capital.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) STUDI KASUS KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL Rizqiya Anindia; Hardi Warsono; R. Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41163

Abstract

Pertumbuhan penduduk meningkat setiap tahun menjadikan pemerintah harus melakukan penertiban dokumen kependudukan sebagai proses manajemen masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, disebutkan pasal 1 ayat (7) bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi sebagai bukti diri anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kecamatan Boja memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dan faktor apa yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapat dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sudah cukup baik namun belum optimal. Adapun faktor yang memiliki pengaruh: pendidikan, usia, pekerjaan, dukungan pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, sarana prasarana, SDM pengelola pelayanan KIA, dan geografis. Sedangkan faktor yang tidak memiliki pengaruh: jenis kelamin, pendidikan, dan ekonomi. Diharapkan Dispendukcapil Kabupaten Kendal kedepannya melakukan upaya-upaya agar meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat, serta masyarakat dapat taat pada kebijakan khusunya dokumen kependudukan kartu identitas anak (KIA).
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Unit Pengelola PTSP Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur David Dwi Prasetyo; Hardi Warsono; R. Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41362

Abstract

Kebutuhan serta tuntutan dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di setiap daerah. Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah di DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP dengan membentuk unitunit pengelola PTSP tingkat kecamatan. Unit Pengelola PTSP Kecamatan Cakung merupakan unit dengan jumlah permohonan masuk terbanyak di Jakarta Timur namun dalam implementasinya masih terdapat permsalahan seperti tidak adanya standar kepastian waktu penyelesaian pelayanan, jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah permohonan masuk, kurangnya kesiapan pelaksana dalam keterbukaan informasi, kejelasan prosedur persyaratan yang berbeda-beda, serta kurangnya koordinasi dan pengawasan dengan SKPD teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan PTSP di Unit Pengelola PTSP Kecamatan Cakung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori lima ketepatan implementasi Riant Nugroho serta teori dua faktor utama implementasi Zainal Abidin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PTSP di Unit Pengelola PTSP Kecamatan Cakung belum tepat. Hal ini dikarenakan masih terdapat permasalahan seperti kebijakan yang mengatur belum memuat standar kepastian waktu penyelesaian pelayanan non-perzinan dan belum mengatur posisi atau wewenang Unit Pengelola PTSP Kecamatan Cakung dalam pelayanan online, jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah permohonan masuk, dan tidak adanya pelimpahan tenaga ahli dari SKPD teknis sehingga menyebabkan kesalahan penerbitan. Masyarakat juga masih merasakan persyaratan yang berbeda-beda pelayanan registrasi umum non perizinan dikarenakan media infromasi yang belum sesuai regulasi.
ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN BOYOLALI Aisyah Annis Rahmawati; Augustin Rina Herawati; Teuku Afrizal
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41352

Abstract

Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Boyolali belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam upayanya memenuhi dan melindungi hak anak di Kabupaten Boyolali. Belum optimalnya pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima disebabkan oleh stakeholder yang terlibat di dalamnya belum menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi peran stakeholder serta faktor yang menghambat peran stakeholder pada Program KLA di Kabupaten Boyolali klaster kelima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi, beserta dokumentasi. Pemilihan informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh stakeholder telah memenuhi semua klasifikasi peran stakeholder. Namun demikian, masih terdapat stakeholder pelaksana yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang belum menjalankan perannya sebagai implementor dengan optimal. Faktor yang menjadi penghambat peran stakeholder pada Program KLA di Kabupaten Boyolali klaster kelima antara lain faktor faktor informasi dan faktor pembagian potensi. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan komunikasi secara intensif antara leading sector dengan stakeholder pelaksana, memberikan koordinasi kepada stakeholder pelaksana mengenai tugas dan wewenangnya, serta stakeholder diharapkan dapat mengetahui proses pertanggungjawaban anggaran pada pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Boyolali agar proses pertanggungjawaban program dalam RPJMD daerah dapat tercapai dengan baik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BUKIT TANGKEBAN KABUPATEN PEMALANG Shafa Tasya Kamila; Endang Larasati; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41465

Abstract

The Pemalang Regency Government issued Pemalang Regency Regional Regulation Number 19 of 2016 concerning the Pemalang Regency Tourism Development Master Plan for 2017-2025. This regional regulation is a policy that serves as a guideline in carrying out tourism development and development on Tangkeban Hill, but the implementation of this policy is not yet optimal. This research aims to analyze the implementation of tourism development policies on Tangkeban Hill and identify supporting and inhibiting factors. The method used is descriptive qualitative with data collection through observation, interviews and documentation. The results of the research show that in general the construction and development of Tangkeban Hill is in accordance with the contents of the policy even though there are aspects that are not yet optimal, namely aspects of target accuracy and environmental accuracy. Supporting factors consist of communication flexibility, a positive degree of disposition and an appropriate bureaucratic structure, while factors inhibiting implementation are resources. Recommendations that can be given are more intensive and massive tourism human resource training, direct and regular socialization regarding tourism development policies (Ripparkab) and Sapta Pesona, and the need to reconstruct tourism revenue sharing, so that the budget posture for operational needs is more sufficient to improve quality. and quantity of tourist destinations.
MISMANAGEMENT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG Vidyadhari Prastita Larasati; Dyah Lituhayu; Endang Larasati Setianingsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41067

Abstract

Abstract. Cases of violence experienced by women and children are increasing every year. Protection of women and children is an agenda that must be implemented, one of which is through preventing violence. This study aims to analyze the management and inhibiting factors for preventing violence against women and children conducted by DP3A Semarang City. This research uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews and documentation. The research results show that mismanagement still occurs because the implementation of management functions is not optimal. The planning stages set objectives based on the Semarang City RPJMD. The formulation of violence prevention plans is carried out using open management principles involving JPPA, PPTK, and the Children's Forum. The implementation of violence prevention activities is prioritized in areas with high levels of violence according to the mapping results. DP3A has not yet formed an SOP for preventing violence. At the organizing stage there is a Women and Children Protection Division which is tasked with preventing and handling violence. Coordination was carried out involving LPMK, PKK, Health Service, Education Service, Babinsa, Babinkamtibmas, and Psychologists. At the briefing stage, coaching is carried out for PPTK and JPPA. Democratic leadership is implemented by the Head of DP3A in an effort to direct its members. Communication is carried out both directly and indirectly through social media. The stages of supervision are carried out in a top down manner by reviewing written reports and providing corrective actions. Inhibiting factors consist of the quantity and quality of human resources, limited budget, absence of SOPs, lack of public awareness, and underutilization of IT in violence prevention methods. Recommendations that can be given are adding employees, reviewing the budget, forming SOPs, and utilizing IT
Efektivitas Pelayanan Jemput Bola Tim Gerak Kerja Cepat Dan Responsif (Jempol Tiger Japri) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Achmad Safna Al Azra; Ari Subowo; Augustin Rina Herawati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41271

Abstract

An Electronic Resident Identity Card or KTP-el is a population document that must be owned by every Indonesian citizen or Indonesian citizen aged 17 years or over. However, not all Indonesian citizens are required to have an e-KTP, especially the elderly. One of the reasons why elderly people do not have an e-KTP is limited ability or illness so they cannot record their e-KTP at the District Office or Disdukcapil. To overcome this, the Semarang City Disdukcapil provides an eKTP recording service for the elderly through the Jemput Bola Tim Gerak Kerja Cepat dan Responsif or JEMPOL TIGER JAPRI. This research aims to analyze the effectiveness of JEMPOL TIGER JAPRI services as a step to fulfill the ownership rights of e-KTP for the elderly in Semarang City. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, documentation and observation. The research was carried out at the Semarang City Population and Civil Registration Service and North Semarang District with informants who were involved in the JEMPOL TIGER JAPRI Service. Research informants were selected using purposive sampling technique. The theory used in this research is the theory of program effectiveness according to Sutrisno, which takes into account the phenomena of program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement and real change. The results of the research show that JAPRI JEMPOL TIGER services have not been running effectively because the results achieved and timeliness have not been optimal. Apart from that, the program monitoring factor which has not been implemented optimally is an obstacle to the effectiveness of JEMPOL TIGER JAPRI services
KOMUNIKASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA PRIA DI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG Maulida Syifaurrochmah; Kismartini Kismartini; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41436

Abstract

The percentage of men's family planning (KB) policy achievements in Tugu District shows that the number of men with family planning is only 3.71%, consisting of 0.24% (MOP) and 3.47% (Condoms), as well as the lack of promotion through various communication media resulting in There is a myth about male birth control that is developing in society. This research analyzes the communication of men's family planning policies in Tugu District, Semarang City and analyzes the inhibiting factors in this policy communication. A policy implementation model approach that focuses on policy communication to analyze aspects of transmission, clarity and consistency. Research looking at communication transmission shows that it is not optimal, because coordination is rarely carried out, there is a lack of promotional media for men's family planning, and there is no distribution of duties and functions of the Priyo Utomo Association as a men's family planning group. Then, clarity of communication is still lacking, because there is no special content that explains male family planning comprehensively to the target group. In addition, communication is not carried out consistently to policy implementers. Factors inhibiting policy communication include the level of knowledge/education of family planning officers; limited manpower/human resources for family planning officers; as well as a limited budget for socialization and promotion of male family planning activities as well as activating the Priyo Utomo association. It is necessary to develop a broader communication strategy to reach information, involve the role of stakeholders and communication media, make special discussions on male family planning, and optimize the priyo utomo community
ANALISIS PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN WISATA NEPAL VAN JAVA Yurika Santi; Hartuti Purnaweni; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40946

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia yang menjadi penunjang perekonomian terbesar bagi masyarakat. Pembangunan pariwisata saat ini gencar dilakukan sebagai bentuk kebangkitan setelah adanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas wisata. Peran swasta sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam bentuk modal guna pembangunan pariwisata yang direalisasikan melalui skema public-private partnership. Desa Wisata Nepal Van Java yang menawarkan keindahan alam sebagai produk utama telah menggunakan skema public-private partnership sebagai upaya pengembangannya melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Temanggung dengan Bank Rakyat Indonesia. Pemerintah Desa Temanggung ini mewakili Dusun Butuh yang merupakan lokasi spesifik wisata Nepal Van Java. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan public-private partnership serta mengidentifikasi faktor pendukung pelaksanaan public-private partnership dalam pengembangan wisata Nepal Van Java. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan public-private partnership berdasarkan prinsip keberhasilan kemitraan terdiri dari transparansi dan komitmen, negosiasi dengan pembahasan mengenai konsep pengembangan wisata dan profit oriented yang menghasilkan kesepakatan mengenai keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua pihak, pengawasan yang dilakukan BRI kepada Pemerintah Desa Temanggung terkait progres pengembangan; komitmen pihak desa; penggunaan dana pembangunan wisata; pemeliharaan dan perawatan hasil pembangunan, serta kesetaraan peran antar kedua belah pihak. Faktor pendukung terdiri dari kemudahan dan fleksibilitas komunikasi antara Pemerintah Desa dengan BRI serta tingginya rasa kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak terhadap partnernya

Page 139 of 173 | Total Record : 1729

 137   138   139   140   141 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2: April 2026 Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue