cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 1,729 Documents
 139   140   141   142   143 
PERAN STAKEHOLDERS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN DADAPSARI KOTA SEMARANG Hawa Sahara; Ari Subowo; Augustin Rina Herawati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40604

Abstract

Slums are a problem that is often found in urban areas. The government has made efforts to prevent and improve the quality of slums, one of which is through the Cities Without Slums (KOTAKU) Program. The KOTAKU program is implemented in 34 provinces and 271 districts/cities, including Semarang City. As of the end of 2022, the slum area in Dadapsari Village, Semarang City has not managed to reach the 0% target despite being made a priority for program handling. The slow implementation of construction and the remains of building materials that are left unattended are complaints from the local community. This research aims to analyze the role of KOTAKU Program stakeholders and the obstacles faced in handling slum areas in Dadapsari Village, Semarang City. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, and Tim Koordinator Kota KOTAKU play the role of key players. Meanwhile kecamatan, kelurahan, and BKM play the role of subjects. Obstacles faced include overlapping slum proposals and rejection of development proposals by the community to BKM in planning, ineffective coordination by the Tim Koordinator Kota KOTAKU due to job transfers, community resentment and unacceptance of the kelurahan, as well as difficulties in coordinating Bappeda with outside parties in implementation, kecamatan difficulties in overseeing undisciplined work and BKM in controlling the utilization of development results by the community.
DIMENSI-DIMENSI DALAM KETIDAKOPTIMALAN PENERAPAN APLIKASI ALPUKAT BETAWI DI KOTA JAKARTA TIMUR Nicodemus Dimetrio; Endang Larasati Setianingsih; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41116

Abstract

Kemajuan teknologi informasi selaras dengan perkembangan zaman. Dengan munculnya berbagai macam web dan aplikasi, aktivitas manusia sehari-hari dipermudah dengan kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, ke seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, menggunakan Aplikasi Alpukat Betawi untuk menyediakan layanan kependudukan secara online. Penulis melakukan penelitian tentang Dimensi-Dimensi dalam Ketidakoptimalan Penerapan Aplikasi Alpukat Betawi di Jakarta Timur. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek-aspek yang tidak optimal pada penerapan Aplikasi Alpukat Betawi diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa empat masalah utama terkait implementasi kebijakan Aplikasi Alpukat Betawi telah diperhatikan. Namun, ada beberapa masalah yang belum terselesaikan, seperti kekurangan sumber daya manusia dan masalah implementasi seperti kendala teknis yang menghalangi pengguna dan pengelola. Menurut Teori Edward III, dalam hal faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan aplikasi alpukat betawi, bahwa faktor pendukungnya meliputi transparansi layanan kependudukan online, keamanan data pribadi, sosialisasi yang masif, dan kecepatan layanan kependudukan dengan hasil akhir PDF. Di sisi lain, faktor penghambatnya meliputi smartphone pengguna yang tidak kompetitif, masalah keterjangkauan jaringan, dan kurangnya penggunaan teknologi oleh pengguna layanan. Kata Kunci : Ketidakoptimalan, Penerapan, Aplikasi Alpukat Implementasi
KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU UNTUK PENANGANAN MENANGANI KUMUH DI KELURAHAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO Azkya Falabiba; Budi Puspo Priyadi; Hartuti Purnaweni
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41354

Abstract

Tingginya kepadatan penduduk di Indonesia berakibat munculnya permasalahan pada beberapa aspek, salah satunya masalah permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah suatu wilayah dengan beberapa permasalahan seperti kualitas permukiman tidak sesuai dengan standar minimal serta minimnya ketersediaan sarana prasarana pada suatu daerah sehingga perlu penanganan serius melalui strategi dan program penanganan yang tepat. Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah kumuh yang berhasil mengurangi luasan wilayah kumuhnya sebesar 12% dalam kurun waktu 6 (enam) tahun melalui Program Kotaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo dapat berhasil. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Kotaku diawali dengan puncak kesuksesan pada kegiatan sosialisasi karena masyarakat sangat aktif dan mendukung adanya Program Kotaku. Adanya masalah yang terjadi pada tahap pelaksanaan dapat diselesaikan dengan baik oleh warga yang peduli terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini mempengaruhi proses implementasi pada tahap-tahap selanjutnya karena sebagian besar pelaksana Program Kotaku adalah masyarakat sendiri. Masyarakat Kelurahan Kutoarjo diharapkan dapat lebih mengetahui mengenai Program Kotaku sehingga ketika mendapatkan kembali program dapat mendukung kegiatan serta memiliki rasa peduli terhadap lingkungannya.
ANALISIS KINERJA DPMPTSP KABUPATEN BLORA DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Fernando Ghana Dearvigo; Dewi Rostyaningsih; Hesti Lestari
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41468

Abstract

This research is motivated by the large number of MSME actors in Blora who do not have business licenses. The purpose of this study was to analyze the performance of the DPMPTSP of Blora Regency in providing licensing services for micro, small and medium enterprises in Blora Regency along with their inhibiting factors. The theory used is the theory of organizational performance by Agus Dwiyanto and the theory of organizational performance by Selim and Woodward. This study uses a qualitative descriptive research method. The results of the study show that the performance of the DPMPTSP of Blora Regency in providing business license services has not gone well. There are performance criteria whose application has not improved, namely service quality criteria, responsiveness criteria, accountability criteria. The criteria that have been implemented quite well are productivity criteria, responsibility criteria, and equity criteria. Then the factors that become obstacles are in the form of a network system, the limited authority of the DPMPTSP relating to other authorities that are outside the authority of the DPMPTSP, human resources employees who have not been able to provide good service to the community. The advice that can be given by researchers is that DPMPTSP must improve the quality of services by various outreach through the media or in person and ball pick-up services so that service procedures become clear, carry out service monitoring and carry out routine evaluations, conduct training for officers on a regular basis, and coordinate with all stakeholders involved so that there is no miscommun
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA GOA PINDUL DESA BEJIHARJO, KECAMATAN KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL Kanita Kanita; Nina Widowati; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41274

Abstract

Pengembangan pariwisata merupakan strategi untuk memajukan, memperbaiki, dan menumbuhkan daya tarik wisata agar meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga semua pihak merasakan dampak positifnya. Konsep kerjasama yang digunakan mengacu pada collaborative governance. Dalam pengembangan wisata Goa Pindul, masih terdapat permasalahan yang mengindikasi belum maksimalnya kolaborasi dalam pengembangan wisata Goa Pindul. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul beserta faktor yang mendukung dan menghambat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, collaborative governance dalam pengembangan wisata Goa Pindul belum berjalan secara maksimal karena komponen kepemimpinan fasilitatif belum terpenuhi dan proses kolaboratif masih menimbulkan permasalahan, seperti pada proses membangun kepercayaan dan proses membangun komitmen terhadap proses kolaborasi. Faktor pendukung yang ditemui yaitu faktor kultural, sedangkan penghambatnya faktor struktur sosial dan kepentingan pemerintah. Saran yang diberikan adalah penguatan peran Dinpar Kab. Gunungkidul dan BUMDes Maju Mandiri, perlu kebijakan tegas dengan memberikan sanksi sesuai aturan, dan Pemda Kab. Gunungkidul perlu mempertimbangkan alokasi anggaran perbaikan jalan wisata Goa Pindul.
KINERJA PEGAWAI DPMPTSP KABUPATEN KLATEN DALAM UPAYA PENINGKATAN JUMLAH PENERBITAN IZIN USAHA Ningsih Widi Astuti; Amni Zarkasyi Rahman; Retno Sunu Astuti
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41446

Abstract

Klaten Regency was recorded as having 54,956 business actors in 2020, however, 5 (five) years since the innovation in issuing business permits which was carried out in 2017, the Klaten Regency DPMPTSP only issued 16,208 IUMK. The aim of this research is to determine the performance of Klaten Regency DPMPTSP employees and the factors that influence efforts to increase the number of business permit issuances. This type of research uses a quantitative approach with descriptive research type. The population of this research is the apparatus at DPMPTSP Klaten Regency, where the sample was determined using a saturated sampling technique. The measuring instrument used is the Likert scale. The results show that quantity gets a score of 67% with a medium score rating, quality gets a score of 53% with a low score rank, time gets a score of 67% with a medium score rank, skills gets a score of 67% with a medium score rank, leadership gets a score of 63% with a score rank low, and organizational culture scored 70% with a medium rating. Some things that need to be improved are monitoring the implementation of SOPs, evaluating the results of the work in question, increasing leader commitment, and facilitating the delivery of aspirations
ANALISIS PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK PADA APLIKASI PORJO (PENGADUAN ONLINE RAKYAT PURWOREJO) DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PURWOREJO Alya Farah Fadhilah; Endang Larasati Setianingsih; Ida Hayu Dwimawanti
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40948

Abstract

The Office of Communication, Informatics, Statistics, and Information Technology of Purworejo Regency has provided a special complaint service for the people of Purworejo through the Porjo Application (People's Online Complaints of Purworejo). However, its implementation has not yet been optimal. This research aims to analyze the complaint service on the Porjo application and the supporting and inhibiting factors in Porjo's service. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The theory used in this research is the 5 dimensions theory according to Zeithaml, which includes tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results of this study indicate that the complaint service on the Porjo application in the Office of Communication, Informatics, Statistics, and Information Technology of Purworejo Regency has implemented these five dimensions. However, in the dimensions of tangible, reliability, and responsiveness, the results have not been optimal due to inadequate facilities, lack of clarity in the implemented standard operating procedures (SOP), and unresponsive personnel in responding to users. Supporting factors in the complaint service of the Porjo application include the community's understanding and the capabilities of the personnel in providing services. Inhibiting factors in the complaint service of the Porjo application include limited human resources, the suboptimal introduction of the service to the public, and unclear SOP of the Porjo application.
KOMPONEN PRODUK WISATA DALAM MANAJEMEN PARIWISATA KEBUN RAYA BOGOR Josiah Horas Pamintori; Hartuti Purnaweni; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41234

Abstract

Manajemen pariwisata di Kebun Raya Bogor mengalami permasalahan terkait jumlah kunjungan wisatawan yang stagnan. Padahal, objek wisata tersebut merupakan kebun raya terbesar di Asia Tenggara dan termasuk dalam “Pesona Wisata Kota Bogor”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam manajemen pariwisata Kebun Raya Bogor sebagai objek wisata berbasis konservasi tumbuhan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kebun Raya Bogor. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling melalui wawancara kepada ahli lingkungan, sedangkan pengunjung Kebun Raya Bogor selaku informan tambahan dipilih secara accidental sampling. Pengumpulan data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang sudah baik, yaitu atraksi dan harga tiket, sedangkan fasilitas masih belum baik. Atraksi wisata sudah dibuat secara tematik dan memuat informasi yang berguna bagi pengunjung. Harga tiket sudah masuk akal dan terjangkau bagi pengunjung. Fasilitas di Kebun Raya Bogor masih perlu beberapa perbaikan, seperti jalan yang berbatu dan papan lokasi yang luntur.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH NGUDI LESTARI DI KELURAHAN TINJOMOYO KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG Vierona Situmeang; R. Slamet Santoso; Hardi Warsono
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41393

Abstract

Permasalahan sampah yang semakin kompleks membutuhkan tindak lanjut yang harus melibatkan berbagai aktor dengan segala kebijakannya. Kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah menjadi salah satu kebijakan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan sampah. Bank Sampah Ngudi Lestari merupakan bank sampah yang dikelola secara mandiri dan sudah mendapatkan bantuan CSR dari Pegadaian. Dalam pelaksanaannya bank sampah ini masih mengalami beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan mendeskripsikan faktor yang menjadi kendala di dalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sudah terlaksana dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan anggaran, kegiatan pelatihan serta pendampingan yang dilakukan dan difasilitasi baik dari Pegadaian maupun Dinas Lingkungan, namun demikian sumber daya manusia dan sarana prasarana masih memiliki keterbatasan dalam mencapai tujuan secara optimal. Pelaksanaannya sendiri sudah mengacu pada aspek tata kelola sampah dan bank sampah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah yaitu yang berfokus pada pengurangan dan penanganan sampah. Kendala dalam evaluasi ini adalah kepengurusan yang sudah mulai redup, kesadaran masyarakat yang mulai naik turun, serta kendala lain berupa aksesibilitas yang sulit dijangkau. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlunya koordinasi dan sosialisasi secara aktif serta perhatian intens dari berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah ini.
PENERAPAN PROSEDUR PEMBUATAN E-KTP BERDASAR PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2019 (Studi Laman Gratis Kabeh di Kecamatan Cilongok, Banyumas) Ismailia Sisca Widowati; Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40616

Abstract

Number of residents who haven’t recorded E-KTP in Cilongok shows the highest in Banyumas being the research background. Making E-KTP online is regulated in Permendagri No. 7 of 2019 realized through Gratis Kabeh website. This study analyzes application of procedure for making an E-KTP based on Permendagri Number 7 of 2019 (Gratis Kabeh Websites in Cilongok, Banyumas) and the support or obstacle factors. This research method is descriptive qualitative through interviews and documentation. The theory used was put forward by George C. Edward III. The procedures for making E-KTP through the Gratis Kabeh website in Cilongok are mostly in accordance with Permendagri No. 7 of 2019, but it hasn’t yet been completed with the stages of registering account and affixing e-signature. The supporting variable is active communication through outreach and dissemination of information; availability of complete facilities; and there was no objection from any group; there’s good distribution of responsibilities and coordination between policy implementers. Low quality of village administrator and unavailability of SOP’s are the obstacle factors. The preparation of guidebooks, videos, special programs that substitutes for SOP’s and the provision of periodic training for village admins are the suggestions that the researchers put forward in this study.

Page 141 of 173 | Total Record : 1729

 139   140   141   142   143 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2: April 2026 Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue