cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 1,722 Documents
 156   157   158   159   160 
PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER V PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN PEMALANG Adelia Nuriawati, Sekar; Hanani, Retna; Zarkasyi Rahman, Amni
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43784

Abstract

The implementation of the KLA policy in Cluster V special protection in Pemalang Regency lacks optimization, necessitating collaborative efforts for maximal effectiveness. This study aims to analyze Collaborative Governance processes and identify success factors in KLA policy implementation. The research employs qualitative methods, utilizing Ansell and Gash's Collaborative Governance theory and DeSeve's theory to indentify the successes factor. Data collection includes observations, interviews, and document analysis. Findings reveal face-toface dialogues by Tim Gugus Tugas KLA, fostering trust, positive policy image construction, and stakeholder engagement. Commitment to children's rights persists despite varying actor roles. While mutual understanding dissemination remains incomplete, it's addressed through socialization endeavors. Preliminary results indicate Pemalang Regency's in a Nindya predicates. The driving factors of Collaborative Governance include collaborative, transparent and participatory discussions, well-defined procedures, clear distribution of responsibility, stakeholder interdependence, and diverse communication channels. Inhibiting factors include resource limitations (human and budget’s resources), stakeholder inconsistency, complexity of stakeholder’s role and indicators, also the evolutionary of policy information. Recommendations include enhancing implementer quality trough involving child psychology experts, optimizing information dissemination, and expanding collaboration networks with private sector can be maximized
ANALISIS KINERJA KANTOR ATR/BPN DALAM PEMBUATAN SERTIFIKASI PERTANAHAN DI KOTA BEKASI Adha, Ferdiansyah; Subowo, Ari; Astuti, Retno Sunu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.46950

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja dalam pembuatan sertifikasi pertanahan di Kantor ATR/BPN Kota Bekasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan pembuatan sertifikasi pertanahan di Kantor ATR / BPN Kota Bekasi. Pembuatan sertifikasi pertanahan masih belum mencapai yang ditentukan, maka hasil penerbitan kepada masyarakat jadi sedikit terhambat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kinerja dalam pembuatan sertifikasi pertanahan dan faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pembuatan sertifikasi pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya penurunan capaian penerbitan sertifikasi pertanahan disebabkan kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang memumpuni, dan waktu penerbitan belum bisa sesuai dengan SOP yang ada dikarenakan harus ada pengecekan keabsahan data yang diperlukan ketelitian dalam mengverifikasi data yang diajukan pemohon, serta masih banyak data-data dari pemohon yang masih belum memenuhi syarat menjadi hambatan dalam penyelesaian pembuatan sertifikasi pertanahan. Penyelesaian kinerja dalam pembuatan sertifikasi pertanahan yang ada di Kantor BPN Kota Bekasi sudah cukup baik. Pelayanan yang diberikan belum baik masih ada hal yang perlu di evaluasi kembali agar lebih baik dengan penambahan pegawai yang memiliki kemampuan yang baik, serta mengevaluasi kembali waktu penerbitan sertifikasi pertanahan untuk meningkatkan produktivitas capaian yang ditentukan
IMPLEMENTASI PROGRAM GASPOL 12 TAHUN (GERAKAN AYO SEKOLAH POL 12 TAHUN) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG Rahmasari, Inka Putri; Santoso, R. Slamet; Kismartini, Kismartini
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah pol 12 Tahun) serta elemen-elemen yang mendukung atau menghambat implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program GASPOL 12 tahun ini masih belum optimal karena masih ada target sasaran yang enggan kembail ke sekolah. Faktor pendorong dari implementasi program GASPOL 12 Tahun ini adalah Komitmen pimpinan politik dan waktu dan perubahan kepentingan. Faktor penghambat dari Impementasi program adalah semakinbanyaknya pemain/aktor semakin kompleks, adanya loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada program yaitu masih kurangya fasilitas pendukung, tidak adanya SOP dalam implementasinya. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program GASPOL 12 Tahun (Gerakan Ayo Sekolah Pol 12 Tahun) di Kabupaten Rembang secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik namun beberapa faktor penghambat menyebabkan pelaksanaan program kurang optimal. Saran dari peneliti membuat SOP khusus, melakukan koordinasi rutin dengan aktor lainnya, pemberian insentif yang sesuai bagi implementator, penambhan sarana prasana penunjang seperti sekolah inklusi, serta pengawasan lebih lanjut terhadap target yang telah diintervensi sesuai dengan identifikasi sasaran.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KALIWLINGI DI KABUPATEN BREBES Imtiyaza, Hana; Sunu Astuti, Retno; Kismartini, Kismartini
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47321

Abstract

Brebes Regency has diverse and good natural tourism potential that needs to be developed to become an economic driver, one of which is through tourist villages. Kaliwlingi Tourism Village is one of the iconic tourism destinations in Brebes Regency with its mangrove forest ecosystem, where this tourism combines natural, social and cultural elements as a distinctive characteristic and local wisdom. The development of the Kaliwlingi Tourism Village already has a clear legal basis, guided by Regional Regulation Number 11 of 2021. In its implementation, the development of the Kaliwlingi Tourism Village applies a collaborative governance strategy involving several stakeholders. The aim of this research is to analyze the Collaborative Governance process in developing the Kaliwlingi Tourism Village in Brebes Regency and analyze the inhibiting factors. The analysis uses the Collaborative Governance theory from Ansell & Gash and the theory of inhibiting factors for Collaborative Governance from Mattessich & Monsey. This research uses a qualitative descriptive method. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation techniques. The research results show that Collaborative Governance in the development of the Kaliwlingi Tourism Village, which includes face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process and mutual understanding, has not been implemented optimally. The inhibiting factors in the collaboration process are membership, structure, communication and resources.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA PEMERINTAH DESA GEGUNUNG WETAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG Nururrohmah, Nururrohmah; Yuniningsih, Tri; Djumiarti, Titik
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44601

Abstract

Public services have always been a benchmark for concrete government performance standards. It is known that the Gegunung Wetan Village Government has limitations in terms of poor service due to inadequate service facilities, unclear information and SOPs, and passive mechanisms for handling aspirations and suggestions due to a lack of use of digitalization. The aim of this research is to describe the quality of public services in the Gegunung Wetan Village Government and identify the driving and inhibiting factors of these services. The type of research used is descriptive qualitative with data collection methods in the form of interviews, observation, documentation and literature study. The research results show that only the empathy dimension has been implemented optimally. Meanwhile, the tangible dimension, reliability dimension, responsiveness dimension and assurance dimension are still not optimal in implementation. So the services from the Gegunung Wetan Village Government still have polemics which have an impact on the lack of satisfaction from residents. The driving factors for the formation of optimal service q”alit’In the Gegunung Wetan Village Government come from organizational factors and income factors, while factors that inhibit this are awareness factors, regulatory factors, ability and skill factors, and service facilities factors.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA LEREP UNGARAN KABUPATEN SEMARANG Hafizha, Bianca Alma; Santoso, R Slamet; Subowo, Ari
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 1: Januari 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i1.42316

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya pengembangan yang baik bagi Desa Wisata Lerep Ungaran tentunya memerlukan partisipasi masyarakat yang mendukung. Desa Wisata Lerep merupakan desa wisata yang lebih dikenal di Kabupaten Semarang dibandingkan desa wisata lainnya, sehingga untuk menjalankan keberlanjutan pengembangan yang baik, dibutuhkan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata lerep dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata lerep. Teknik pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapat tersebut dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata lerep yang dilihat dari tahap pelaksanaan dan pengambilan manfaat sudah telah aktif, namun masih belum efektif secara keseluruhan. Berbeda pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi yang masih pasif. Adapun yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ditinjau dari faktor internal, yaitu pengetahuan dan keahlian, keinginan dalam diri masyarakat, mata pencaharian, dan pendidikan, sementara itu faktor internal yang tidak memengaruhi adalah jenis kelamin. Terdapat faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu stakeholder dan media massa. Diharapkan pihak desa lerep kedepannya dapat melakukan upayaupaya agar lebih meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusinya untuk pengembangan desa wisata lerep agar menciptakan pembangunan dan program-program yang lebih baik.
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMANTAUAN JENTIK NYAMUK (PJN) SECARA MANDIRI DALAM PENANGGULANGAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KELURAHAN KEDUNGMUNDU, KECAMATAN TEMBALANG, KOTA SEMARANG Disayna Azzahra Yuniaz, Arla; Widowati, Nina; Maesaroh, Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47440

Abstract

The Independent Mosquito Larvae Monitoring Program (PJN) is one of the programs implemented by the Semarang City Government to address environmental problems and efforts to prevent and reduce the spread of Dengue Fever (DBD) through independent monitoring and eradication of mosquito nests in each household. Kedungmundu Village is an area that implements the Independent Mosquito Larvae Monitoring Program (PJN). The method used in this study is descriptive qualitative with interview data collection techniques, documentation and literature studies. The indicators used to determine the effectiveness of the program are the accuracy of the program's targets, program socialization, program objectives and program monitoring. In addition, the driving and inhibiting factors of the program are seen from environmental conditions, relationships between organizations, organizational resources for program implementation, and the characteristics and capabilities of implementing agents. The results of the study indicate that the Independent Mosquito Larvae Monitoring Program (PJN) cannot be said to be fully effective because there are still people who do not understand the intent and purpose of the program, improving environmental quality and community participation are not optimal and program monitoring has not provided real changes for the community. The inhibiting factors of the program come from environmental conditions, relationships between organizations, organizational resources, and the capabilities of program implementers. The author's suggestion to optimize the effectiveness of the program is the need to conduct intensive socialization using appropriate media for the community, strengthening cooperation between related parties and the community in developing the Independent Mosquito Larva Monitoring Program (PJN) to protect the environment and reduce the population of mosquitoes that cause high cases of Dengue Fever (DBD). Inhibiting factors of the program can be overcome through coordination and communication between stakeholders.
ANALISIS PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP APLIKASI MAGELANG CERDAS PEMERINTAH KOTA MAGELANG DENGAN MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) Redha Fadhilah, Muthia; Hanani, Retna; Zarkasyi Rahman, Amni
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.45026

Abstract

Magelang Cerdas application is an application owned by the Magelang City government. Even though it has won several awards, only a few people have downloaded the application. This research aims to determine the influence of perceived usefulness, perceived ease of use on user acceptance of the Magelang Cerdas application. The data collection technique was carried out by filling out a questionnaire by 100 respondents, where the respondents were residents of Magelang City who had never used the Magelang Cerdas application. The analysis techniques used are validity tests, reliability tests, and regression tests. Based on the research results, the following conclusions can be drawn: 1) There is an influence between perceived usefulness on user acceptance of the Magelang cerdas application (2) There is an influence between perceived ease of use on user acceptance of the Magelang cerdas application (3) There is an influence between perceived ease and perceived usefulness on acceptance Magelang cerdas application users. Efforts made by the Magelang City Government include increasing responses to reports, completing tourism information, increasing the simplicity of instructions, continuing to make updates so that the public can be more accepting of the Smart Magelang application.
Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi “RAGEM” (Religius, Adaptable, Great, Educate, Modern) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Khoirunnisa, Iin; Yuningsih, Tri; Djumiarti, Titik
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 1: Januari 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i1.42443

Abstract

Inovasi pelayanan publik merupakan suatu terobosan pembaharuan yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Oleh demikian, diciptakannya aplikasi “RAGEM” merupakan aplikasi online yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang yang dibentuk sebagai media untuk kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi publik dan sebagai media dalam menampung laporan pengaduan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi “RAGEM” yang mengacu pada karakteristik inovasi dan mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendorong Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi “RAGEM”. Pelaksanaan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi “RAGEM” dilihat dari fenomena yang mengacu pada karakteristik inovasi pelayanan menurut Everett M. Rogers yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemudahan diamati, dan kemungkinan dicoba. Sedangkan dalam melihat faktor penghambat dan faktor pendorong dilihat dari faktor organisasi, faktor budaya, dan faktor manusia menurut Fontana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahun 2023 terdapat penurunan tingkat penyelesaian pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya semua laporan dapat terselesaikan. Kendala dalam pelaksanaannya yaitu belum terlaksana secara optimal dan memiliki beberapa masalah mulai dari sumber daya manusia, kecepatan, infrastruktur listrik yang kurang memadai, respon aplikasi hingga kualitas dari aplikasinya sendiri. Namun begitu, secara umum aplikasi “RAGEM” memberikan nilai lebih, manfaat, dan kepuasan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Serang. Demi menjaga kinerja “RAGEM” sebagai suatu aplikasi, disarankan pihak pengelola untuk melakukan pemeliharaan rutin pada aplikasi “RAGEM” dan perlunya sosialisasi yang merata ke masayarakat agar “RAGEM” lebih dikenal.
HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR KELURAHAN BABATAN KOTA SURABAYA RUTH BUDI SEKAR WEDA, BENAYA; Santoso, R. Slamet; Subowo, Ari
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.47531

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis hubungan antara kualitas pelayanan dan kinerja pegawai terhadap kepuasan Masyarakat di Kantor Kelurahan Babatan Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pelayanan di Kantor Kelurahan Babatan Kota Surabaya dengan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 100 responden.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat, serta antara kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat. Secara spesifik kepuasan masyarakat akan meningkat apabila kualitas pelayanan dan kinerja pegawai meningkat begitu juga sebaliknya. Namun masih terdapat faktor lain yang diindikasi dapat menjadi pengaruh kepuasan Masyarakat.

Page 158 of 173 | Total Record : 1722

 156   157   158   159   160 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue