Garuda - Garba Rujukan Digital

Survei Kepuasan dan Manajemen Keluhan Pasien Diabetes Melitus terhadap Pelayanan Kesehatan Prolanis Askes di Rumah Sakit Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Rizanda Machmud; Maryeti Maryeti; Isnati Isnati; Abdiana Abdiana
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 3 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background. Indonesia is one of the countries which have increasing of prevalence of diabetes mellitus rapidly. The number of people with diabetes is increasing every 150-200 person everyday. High health care cost and low of productivity is the impact if controlling the Diabetes Mellitus is neglected. ASKES as provider of health insurance in Indonesia has a program called disease management program for diabetes mellitus (Prolanis). The program has not been evaluated since 2010. Analysis both of patient satisfaction and management complaint are needed as an indicator for high quality of health care. The aim of the study is to analyze patient satisfaction and management of complaint for diabetes mellitus patient who has ASKES insurance in Dr.M Jamil hospital West Sumatera Methods. A survey conducted in Dr. M Jamil Hospital. Total of respondent are 100 ambulatory patients of Diabetes Melitus. The technique of sampling is consecutive sampling. The analysis of patient satisfaction uses servqual analysis with 10 dimentions of quality care and Kartesius’s diagram. The complaint management analysis uses 6 dimentions of Commonwealth Ombudsman’s Office, and gap analysis. Result. The score of patient satisfactions as ambulatory patient in diabetes melitus health care in Dr. M Jamil Hospital is 44%. It is lower than the government quality standart for health care. The result of the the study, Kartesius’s diagram shows that there are 4 atributs need to be improved such as capacity of the nurse in promoting and preventing of diabetes mellitus; the pharmacist should give more information of medicine’s schedule and taking care of medicine; schedule meeting the doctor is not on time; the doctors are coming late; and they do not to see the same doctor every meeting. The score of perception in complaint handling is 79.8%. There is unequity distribution of score in 4 dimentions which are Fairness, Responsiveness, Effectiveness, Access (such as improper manner from the nurse when patient complains, the socialisation of complaint handling was unclear (e.g. if something happen, they regarded it as an accident cases or unpredictable factor). The complaint is not solved soon thus the same problem and complaints reoccured all the time. Conclusion. The problems of quality health care for ambulatory patient of diabetes mellitus that has ASKES incurance affect the core business of Dr. M Jamil Hospital management. All these problems are having impact in decreasing patient satisfaction, even when all the rest of performance satisfaction dimention score are high. There is unequity score in complaints handling of the ambulatory diabetes Mellitus patient. It means the patient perceived that the management gives different respond in customer’s complaint handling. Latar Belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi penyakit diabetes yang meningkat paling cepat. Jumlah penderita diabetes di Indonesia bertambah 150- 200 orang setiap hari. Kelalaian mengendalikan penyakit sejak awal akan dibayar dengan tingginya biaya kesehatan serta rendahnya produktivitas masyarakat. Untuk itu PT ASKES melalui Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) melakukan upaya promotif dan preventif yang terintegrasi dan model pengelolaan penyakit kronis bagi peserta penderita penyakit kronis, seperti Diabetes Melitus. Evaluasi pelaksanaan Prolanis PT ASKES belum pernah dilakukan sejak diberlakukan tahun 2010. Dibutuhkan indikator dari kualitas pelayanan berupa kepuasan pasien, disamping itu, diperlukan arahan dalam perbaikan proses pelayanan yaitu melalui manajemen keluhan. Kedua hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan, untuk mencapai pelayanan kesehatan yang paripurna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepuasan pasien dan menganalisis penanganan keluhan pasien Diabetes Melitus Peserta ASKES yang berkunjung ke Poli Rawat Jalan RS M Jamil di Sumatera Barat. Metode. Disain penelitian adalah cross sectional dilakukan pada tahun 2013 dengan sampel 100 pasien DM yang memiliki kartu ASKES dan menjalani rawat jalan di Poli Penyakit Dalam RS M Jamil di Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel penelitian concecutive sampling. Kepuasan pasien dijabarkan dalam 10 dimensi mutu dan diolah menggunakan analisis servqual dan Diagram Kartesius. Manajemen keluhan dinilai melalui persepsi pasien terdiri dari 6 dimensi Commonwealth Ombudsman’s Office dan dilakukan gap analisis. Hasil. Didapatkan hasil 44% merasa Puas terhadap pelayanan yang diterima mereka di poliklinik Diabetes Mellitus Prolanis ASKES, namun masih dibawah target standar pelayanan minimal dari pemerintah. Berdasarkan diagram Kartesius yang harus dibenahi ada empat permasalahan: Atribut yang belum memuaskan dan merupakan permasalahan utama adalah : Perawat RS belum mampu memberikan penyuluhan keperawatan yang berhubungan dengan penyakit DM, Petugas apotik memberi informasi cara minum dan menyimpan obat bagi penderita DM, Ketepatan Pelaksanaan pelayanan terhadap jadwal waktu pelayanan yang belum memenuhi harapan pasien, keinginan untuk bertemu dokter yang sama tiap kali kunjungan, dan dokter datang tidak tepat waktu. Persepsi pasien peserta Askes program Prolanis menyatakan kepuasan dalam komitmen dari rumah sakit dalam manajemen atau penanganan keluhan sudah baik sebesar 79.8%. Akan tetapi terdapat perbedaan persepsi yang tidak merata pada pasien Diabetes Mellitus terhadap 4 dimensi dari 6 dimensi yang dinilai yaitu Fairness, Responsiveness, Effectiveness, Access (menyampaikan keluhan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari para petugas Rumah Sakit, keberadaan sistem keluhan pelanggan disosialisasikan belum jelas kepada seluruh pengguna Rumah Sakit dan jawaban Rumah Sakit yang diterima pasien masih belum cukup pantas, Rumah Sakit berusaha membuat sesuatu yang terjadi pada pasien tampak sebagai suatu accident yang merupakan bukan kesalahan Rumah Sakit, keluhan yang disampaikan terulang lagi saat kunjungan berikutnya/keluhan tidak ditanggapi). Kesimpulan. Permasalahan utama utuk kepuasan bagi peserta Prolanis ASKES untuk pasien DM di RSUP Dr.M.Djamil menyangkut aspek core business rumah sakit. Keempat hal tersebut memiliki daya ungkit yang besar dalam kepuasan pasien DM. Hal ini menyebabkan hasil pencapaian kepuasan pasien DM di Rumah sakit menjadi rendah, walaupun kinerja lainnya dalam analisis dimensi mutu sudah sangat memenuhi harapan pasien. Analisis dalam manajemen keluhan sudah baik, namun masih adanya perbedaan yang tidak merata dalam menangani keluhan, komplain, pasien Diabetes Melitus Peserta ASKES yang berkunjung ke Poli Rawat Jalan RSM Jamil.

Faktor yang Berhubungan dengan Implementasi Keselamatan Pasien Di RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2015 Fridawaty Rivai; A.Indahwaty Sidin; Ita Kartika
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 4 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackgroud: The incidence of nosocomical in Ajjappannge Soppeng hospital still high ie 2.4 %. Mortality rate of patient still high (1.2%), caused by 0.6% of drug administration error and the lack of use of protecequipment ADP. This indicates that the implementation of patient safety in RSUD Ajjappannge Soppeng.Objective: This study aims to determine factors related to the implementation of patients safety at RSUD Ajjappannge in 2015.Methods: This research is an observational with cross- sectional approach and using univariate and bivariate analysis with chi-square test ±=0.05. The population of the study was all inpatient nurses in Ajjappannge Soppeng Hospital. Sampling technique using exhaustive sampling where all the population being sampled by 137 nurses.Result: The result indicate that the implementation of patient safety include in good category (54,7%). The result also indicate that there is a relationship between leadership (p=0.015), communication (p=0.004) and supervision (p=0,000) with the implementation of patient safety by nurses. Meanwhile teamwork ( p=1) and safety culture variables have not significant relationship with the implementation of patient safety by nurses.Conclusions: The recommendations are hospital management should disseminate patient safety programs and hold a patient safety training to all hospital staffs. Keywords: Implementation of Patient Safety, Leadership, and Supervision ABSTRAKLatar belakang: Angka kejadian infeksi nosokomial di RSUD Ajjappannge Soppeng, masih tinggi yaitu sebesar 2,4%. Begitupula angka kematian pasien yaitu sebesar 1,2% yang disebabkan oleh 0,6% adanya kesalahan pemberian obat dan kurangnya penggunaan alat pelindung diri APD). Hal ini menunjukkan masih rendahnya implementasi keselamatan pasien di RSUD Ajjappannge Soppeng.Tujuan: Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan implementasi keselamatan pasien di instalasi rawat inap RSUD Ajjapangge Soppeng tahun 2015.Metode: Jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional study. Populasi yaitu seluruh perawat pelaksana di unit rawat inap RSUD Ajjappannge Soppeng berjumlah 137 perawat. Pengambilan sampel dengan teknik exhaustive sampling dengan besar sampel 137 perawat. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan bivariat, dengan uji chi square dengan ±=0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keselamatan pasien termasuk dalam kategori baik (54,7%).Hasil: Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan kepemimpinan (p=0,015), komunikasi (p=0,004) dan supervisi (p=0,000) dengan implementasi keselamatan pasien oleh perawat pelaksana. Untuk variabel kerjasama tim (p=1) dan budaya keselamatan (p=0,905) tidak memiliki hubungan dengan implementasi keselamatan pasien oleh perawat pelaksana. Kesimpulan: Peneliti menyarankan kepada pihak manajemen rumah sakit untuk mensosialisasikan program keselamatan pasien dan mengadakan pelatihan patient safety kepada seluruh staf rumah sakit.Kata kunci: Implementasi keselamatan pasien, Kepemimpinan, dan Supervisi

Audit Mutu Layanan Rujukan Primer Guna Mengurangi Jumlah Rujukan ke Layanan Sekunder. Studi Kasus pada Provinsi DKI Jakarta Muhammad Hardhantyo; Armiatin Armiatin; Adi Utarini; Hanevi Djasri
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 4 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: Cost control care was sensitive issue in Universal Health Coverage (UHC) era. Some assume it could be achieved by reduce the quality given or service fee for functional staff. However, optimizing primary care services to avoid hospitalization could be another form of cost controlled careMethod: Retrospective audit was performed to 1025 medical record from 15 primary health office in DKI Jakarta Province. Sample was patient referred to hospital from Januari 1st until June 30th 2015. W e monitored percentage of complete documentation, accuracy and quality of referred patient specifically for four diagnosis which Diabetes Melitus, Severe Pre Eclamcia, Hypertension and Dengue Fever. Selection of those diagnose was made based on high patient referred with low quality (60,2%). Result of audit was use to made effective refferal system guidance that contained referral manual for four case and revision of referral form.Result: Patient referred were 0-87 year old. Majorly range from 60-70 year old (25,9%), 43,2% were men and 56,8% were woman, and most of them 54,5% used universal health coverage BPJS PBI. Medical record audit showed there is only 69,5% (SD ± 13.26) patient deserved to be referred to hospital from primary health office. After implementation the re-audit result showed significant improvement of referral quality, from 69,5% become 83,4% (SD ± 13.67, P<0.05), including its complete documentation, accuracy, and quality of the referral system.Conclutsion: The innovation for improving quality of referral system need support from various stakeholder. Referral form changes need approval from BPJS because its function not merely for administation, it is a way to communicate between primary doctors and specialist in hospital. Some component was missing in referral form today. Referral guidance revision from Ikatan Dokter Indonesia also needed for 155 cases in primary health office. Cost controlled care in universal health coverage could be achieved by optimizing the function of doctor in primary health office. Keyword: Referral and conultation, gate keeper, quality assurance ABSTRAKLatar Belakang: Kendali biaya merupakan suatu hal yang sensitif di era Jaminan Kesehatan Nasional saat ini, banyak yang beranggapan bahwa kendali biaya berarti menurunkan mutu pelayanan atau jasa medis untuk staf fungsional. Padahal salah satu bentuk dari kendali biaya adalah optimalisasi peran dokter primer dengan menurunkan angka rujukan yang tidak perlu dari puskesmas.Metode: Audit dilakukan secara restrospektif, kami mengambil sampel sebanyak 1025 rekam medis pasien yang di rujuk dari 15 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta selama periode Januari hingga Juni 2014. Audit rekam medis dilakukan untuk melihat aspek kelengkapan, ketepatan, serta mutu rujukan terutama pada empat kasus khusus yakni Diabetes Melitus, Pre Eklamsia, Hipertensi dan Demam Dengue. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada tingginya angka rujukan disertai dengan rendahnya kualitas rujukan pada empat kasus tersebut (60,2%). Hasil audit kemudian dijadikan acuan guna penyusunan sistem rujukan efektif yang terdiri dari manual rujukan, perbaikan form rujukan serta pedoman rujukan primer pada empat kasus.Hasil: Pasien yang dirujuk berusia antara 0 hingga 87 tahun (mean ± SD, 46.78 ± 19.15) dengan rentang usia terbesar adalah 60 hingga 70 tahun sebanyak 25,9%, laki-laki 43,2% dan perempuan 56,8%, dengan jaminan kesehatan terbanyak merupakan pengguna kartu BPJS PBI sebanyak 54,5%. Hasil audit menunjukkan bahwa hanya terdapat 69.5% (SD ± 13.26) kasus rujukan yang berkualitas dari 15 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Pasca adanya implementasi, hasil re-audit menunjukkan peningkatan signifikan kualitas rujukan menjadi 83.4% (SD ± 13.67, P<0.05), baik dari segi kelengkapan, ketepatannya maupun mutunya.Kesimpulan: Inovasi untuk meningkatkan kualitas sistem rujukan memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder. Penggantian form rujukan memerlukan persetujuan dari BPJS karena fungsinya tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara dokter umum dengan spesialis di rumah sakit. Saat ini beberapa komponen dalam form masih kurang lengkap. Perbaikan pedoman rujukan bagi 155 kasus yang dapat ditangani di puskesmas perlu disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dengan berbagai perbaikan tersebut, kendali biaya di era jaminan kesehatan saat ini dapat tercapai dengan mengoptimalkan fungsi dokter di layanan primer. Kata Kunci: Rujukan dan Konsultasi, Gate keeper, Jaminan Kualitas

Edisi Khusus Seri 4 Kesehatan Ibu dan Anak Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Selamat berjumpa kembaliMembicarakan mengenai kesehatan ibu dan anak memang tidak pernah tuntas. Selalu ada saja masalah klasik dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama bila bercermin pada kinerja kese- hatan ibu dan anak di Indonesia terkait pencapaian target MDGs.Berbagai masalah yang umumnya disoroti ada- lah terbatasnya fasilitas kesehatan dan/atau terbatas- nya ketersediaan dan kemampuan tenaga kesehatan di daerah khususnya daerah terpencil, terbatasnya kesadaran dan pengetahuan para ibu mengenai pe- meriksaan kesehatan sebelum dan sesudah melahir- kan, dan berbagai permasalahan dalam pemelihara- an kesehatan anak usia balita. Masalah-masalah ini menjadi klasik karena memiliki kecenderungan berulang dari waktu ke waktu dan kelihatannya tidak bergeming walau telah ada investasi yang besar dari pemerintah dan pihak-pihak lain untuk mengatasi- nya.Artikel-artikel penelitian yang diangkat kali ini mencoba melihat berbagai penyebab mengapa masalah-masalah ini menjadi masalah klasik. Salah satu yang menjadi kendala awal adalah pembiayaan yang tidak memadai untuk kesehatan ibu dan anak. Hal ini ternyata terjadi tidak hanya di daerah-daerah yang memiliki PAD rendah tetapi juga daerah dengan PAD tinggi. Ini mengindikasikan dua hal: pembiayaan kesehatan ibu dan anak tidak cukup hanya dengan mengandalkan PAD daerah namun harustetap ditun- jang oleh pembiayaan pusat yang cukup. Namun, sebaliknya, pemerintah daerah juga tidak cukup hanya mengandalkan pembiayaan pusat, melainkan harus terus mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk kesehatan ibu dan anak melalui advo- kasi dan pembiayaan lintas sector. Ini berarti bahwa perencanaan untuk kesehatan ibu dan anak harus ditangani secara lintas sector pula, sebuah bahasan dari artikel lain. Artikel ini menyoroti pentingnya peran BAPPEDA untuk mengkordinasi perencanaan lintas sector ini, sehingga Dinas Kesehatan harus lebih aktif melibatkan BAPPEDA dalam proses peren- canaan mereka. Artikel lain menyoroti peran JKN melalui BPJS sebagai salah satu sumber dana yang potensial, namun harus dioptimalkan dengan komu- nikasi yang lebih baik antara penyedia dana dengan pelaksana dan penerima manfaat. Artikel lainnya menyoroti tentang peran penting dukungan kader dan kelompok masyarakat, selain tenaga kesehatan, un- tuk memberi pengetahuan kepada para ibu yang me- miliki balita untuk meningkatkan pemahaman mere- ka mengenai pentingnya berbagai upaya pemeliha- raan kesehatan untuk bayi hingga balita, misalnya dalam hal ASI eksklusif dan kegiatan Posyandu.Ada sebuah pepatah Afrika mengatakan, “It takes a whole village to raise a child” dan ini ternyata berlaku secara harfiah. Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak adalah upaya dan tanggungjawab bersama sehingga semua pihak harus merasa bertanggung- jawab untuk berkontribusi. Selamat membaca. Shita Dewi

Pembiayaan Kesehatan Operasional Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat Andri Satriadi Firmana; Mubasysyir Hasanbasri; Susi Irawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: 2015 is known as the last year from the worldwide agenda called Millennium Development Goals (MDGs). One of amongst MDGs pledge is to ensure environmental sustainability, which aimed to reduce the proportion of the population without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation to halves (Goal 7, Target 7C). The condition in West Sumbawa Regency shows that the implementation of Community-Based Total Sanitation had not fulfilled its five pillars due to limited funding resources.Goals: To understand the funding mechanism of Community- Based Total Sanitation program under the Health Department of West Sumbawa RegencyResearch Method: This research classified as descriptive research with qualitative method and the case study design to describe the program financing of the Community-Based Total Sanitation Program under the Health Department of West Sumbawa Regency. The sampling is purposive sampling method and; in depth interview and document review are used to collect the data.Result: The STBM program under the Health Department are successfully conducted, as shown by the 100% realization of the funds utilization in which most of the fund allocated to the triggering workshop. The establishment of program priority based on the health department’s strategic plan, minimum service standard (IPM), and MDGs whereas the program related to people’s life expectancies to increase the regency’s Human Development Index. The commitment of the regency’s health department was well realized, however the commitments of regency’s inter-related department to CBTS are lacking. The program coverage until this research published, is dwelling on first pillar with ownership of toilet beyond 70% and access to toilet reached 90%.Conclusion: Coordination between related departments needed further enhancement despite the different nature of task, function and program given; in which designed to resolve sanitation and environmental problem in West Sumbawa Regency. Keywords: Health Financing, Community Based Total Sanitation (STBM) ABSTRAKLatar Belakang: Tahun 2015 adalah akhir dari agenda program Millenium Development Goal (MDGs). Salah satu tujuan dari kesepakatan MDGs adalah menjamin keberlanjutan lingkungan, dimana salah satu sasaran utamanya megurangi separuh dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar (tujuan 7 target 10). Pelaksanaan STBM di Kabupaten Sumbawa Barat belum tercapai sampai lima pilar, disebabkan oleh keterbatasan dana pembiayaan program.Tujuan: Untuk mengetahui pembiayaan program sanitasi total berbasis masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan rancangan studi kasus untuk menggambarkan Pembiayaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Metode pengumpulan data diperoleh dengan wawancara mendalam (in depth interview), dan Telaah Dokumen.Hasil: Program STBM di Dinas Kesehatan sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari pemanfaatan pembiayaan yang terealisasi 100% dan sebagian besar digunakan untuk pelatihan pemicuan. Penetapan prioritas program mengacu kepada renstra dinas kesehatan dinas kesehatan, juga SPM dan MDGs yang dimana programnya berkaitan dengan Umur Harapan Hidup untuk meningkat IPM Kabupaten. Komitmen di dinas kesehatan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi komitmen dengan dinas yang terkait STBM masih kurang baik. Cakupan program STBM sampai dengan saat ini masih di Pilar I dengan kepemilikan melebihi 70% dan akses terhadap penggunaan jamban mencapi 90%.Kesimpulan: Koordinasi yang ada antara dinas terkait harus ditingkatkan dan dibangun lebih baik lagi meskipun tugas dan fungsi dan program yang dilaksanakan berbeda, tetpai mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperbaiki sanitasi dan lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat. Kata Kunci: Pembiayaan Kesehatan, Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap Kebijakan Pelayanan Rawat Inap Gratis di Puskesmas Kamarul Huda; Lutfan Lazuardi; Tjahjono Kuntjoro
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 4 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Social security as a form of social protection to ensure that all people can meet the basic needs of living a decent minimum. Positive role of government in running the desired service function. East Lombok District government issued a policy of health development through inpatient service is free for everyone, it is expected that additional ultilisasi service programs provided by the government can improve public health degrees East Lombok better. Objective: To find the East Lombok District government commitment to free inpatient services at health centers and utilization of services by the community. Method: Exploratory case study research through in-depth interviews. Result: The policy of free services in Primary Health Care in general have applied the concept of egalitarian equity but not yet fully capable of providing optimal, resulting from terutaman logistics system is still lacking in terms of provision of medicines needed by patients. The availability of supporting facilities and infrastructure such as inspection tools are still lacking and provide free services to give the effect of increased utilization by the public. Increased utilization is also influenced by the pressure of public opinion that all types of diseases that require hospitalization affect the officers inability to perform the criteria patients should be inpatient in Primary Health Care. Conclusion: System of free services in Primary Health Care has not been supported by the availability of emergency drugs, low support facilities and infrastructure and the ability of the investigation officer in conducting the selection of patients who require hospitalization selectively according to the criteria of patients who are hospitalized because of public pressure.Latar belakang: Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak. Peran pemerintah yang positif sangat diharapkan dalam menjalankan fungsi pelayanannya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan kebijakan pembangunan kesehatan melalui pelayanan rawat inap gratis untuk semua masyarakat, diharapkan ultilisasi layanan program tambahan yang dibuat pemerintah dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lombok Timur menjadi lebih baik. Tujuan: Untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap pelayanan rawat inap gratis di puskesmas dan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Metode: Penelitian studi kasus eksploratif, melalui wawacara mendalam pada 9 orang. Hasil: Kebijakan pelayanan gratis di puskesmas pada umumnya sudah menerapkan konsep equity egaliterian akan tetapi belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan secara optimal diakibatkan karena sistem logistik yang masih kurang terutaman dalam hal penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien, adanya ketersedian sarana dan prasarana pendukung seperti alat-alat pemeriksaan yang masih kurang dan pemberian pelayanan gratis memberikan dampak terhadap peningkatan utilisasi oleh masyarakat. Peningkatan utilisasi tersebut juga dipengaruhi oleh adanya tekanan dari masyarakat yang berpendapat bahwa semua jenis penyakit harus dirawat inap berpengaruh terhadap ketidak mampuan petugas untuk melakukan kriteria pasien yang seharusnya dirawat inap di puskesmas. Kesimpulan: Sistem pelayanan gratis dipuskesmas belum didukung dengan ketersediaan obat-obatan emergensi, masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana pemeriksaan penunjang serta adanya kemampuan petugas dalam melakukan pemilihan pasien yang harus dirawat inap secara selektif sesuai dengan kriteria pasien yang dirawat inap akibat tekanan masyarakat.

SINERGI KEBIJAKAN UPAYA PENGHEMATAN ANGGARAN BELANJA JAMINAN KESEHATAN DI PERANCIS Shita Listya Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 2, No 4 (2013)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Menjelang diberlakukannya Jaminan KesehatanSemesta 2014, Indonesia menghadapi berbagai tantanganterkait kesiapannya. Walaupun prioritas pemerintahsaat ini adalah pada perluasan cakupan/kepesertaan, berbagai isu terkait selayaknya tetapmenjadi perhatian kita. Isu seperti 1) seberapa dalammanfaat pelayanan kesehatan yang akan dijamin,2) seberapa besar proporsi urun biaya yang masihharus dikeluarkan oleh peserta jaminan kesehatanketika mendapatkan manfaat, 3) bagaimana kesiapankuantitas dan kualitas sistem pelayanan kesehatan,fasilitas dan SDM kesehatan serta pemerataandistribusinya di berbagai daerah, 4) bagaimanakebijakan dan regulasi diperkuat untuk mendukungsistem jaminan kesehatan semesta, 5) bagaimanaevaluasi dan monitoring dilakukan, 6) bagaimanamengajak sektor swasta untuk berperan serta, danbanyak hal lain masih tetap perlu dikaji dan dicermati.Bahkan di negara lain dimana sistem jaminankesehatan semesta telah dijalankan, isu-isu sepertidi atas tetap menjadi perhatian dan terus menerusdiawasi. Pada beberapa editorial yang lalu telah dibahasbagaimana sistem jaminan kesehatan semestadijalankan di Perancis. Menjelang akhir tahun, pemerintahmengevaluasi berbagai dimensi pelaksanaanjaminan kesehatan semestanya misalnya kualitaspelayanan, distribusi SDM, besarnya anggaran, dllserta proposal yang diajukan untuk upaya perbaikannya.Bulan September lalu, pengelola jaminan kesehatansemesta di Perancis mengajukan laporan tahunantermasuk proposal upaya penghematan senilai2,48 milyar euro untuk menekan pertumbuhan anggaranbelanja jaminan kesehatan dikisaran 2,4%(pertumbuhan anggaran pada tahun 2012 adalah2,5% sementara pada tahun 2013 adalah 2,7%). Situasiperekonomian Eropa telah menekan berbagainegara termasuk Perancis untuk melakukan penghematananggaran belanja, sehingga wacana penghematananggaran belanja kesehatan merupakan isuyang cukup disorot.Anggaran belanja kesehatan di Perancis adalahsekitar 12% dari GDP, dan beberapa tahun terakhirmengalami defisit lebih besar dari yang diproyeksikan.Pada awal tahun 2013, misalnya, defisit diperkirakansebesar 11,4 juta euro, tetapi laporan tahunan2013 menyatakan bahwa riil defisitnya adalah 14,7juta euro. Hal ini juga disebabkan oleh tekanan situasiekonomi yang membuat sekelompok peserta jaminanyang tadinya termasuk di dalam peserta denganurun biaya berubah menjadi peserta tanpa urun biaya(ditanggung penuh pemerintah) karena kehilanganpekerjaan. Diperkirakan jumlah peserta tanpa urunbiaya ini akan lebih besar pada tahun-tahun mendatangselama krisis ekonomi di Eropa belum berakhir.Oleh karena itu, pemerintah sangat berkepentinganuntuk memastikan kecukupan anggaran untuk menyediakanpelayanan bagi mereka.Proposal penghematan yang diajukan mencakupkebijakan harga untuk berbagai obat (diharapkanakan menghasilkan penghematan senilai 750jutaeuro), serta kebijakan yang membatasi dokter dalammeresepkan obat mahal/branded dan menggantinyadengan obat generik (diharapkan akan menghasilkanpenghematan senilai 600juta euro), dan kebijakanyang membatasi transportasi untuk rujukan yangtidak perlu, dan kebijakan yang mendorong perluasanone-day surgery untuk menghindari biaya rawatinap. Salah satu target dari kebijakan one-day surgeryini adalah operasi katarak yang merupakan salahsatu operasi yang paling sering dilakukan diPerancis (sekitar 700,000 di tahun 2012) yang sebelumnyatidak dilakukan sebagai one-day surgery.Penghematan juga akan dilakukan dalam bentukstrategic purchasing untuk peralatan kesehatanmisalnya insulin pumps, prostheses, respirators, dll.Diharapkan dengan kebijakan strategic purchasingini penghematan yang dihasilkan adalah senilai 220juta euro (untuk level rumah sakit) dan 150juta euro(untuk level klinik/fasilitas kesehatan primer). Yangmenarik adalah bagaimana proposal ini didukungoleh berbagai kebijakan yang mengikutinya. Dokter,misalnya, diharuskan untuk menulis setidaknya 25%bagian dari resepnya berupa formula kimia dari molekulaktif obat, dan bukan brand name-nya. Hal inidilakukan untuk mendongkrak penjualan obat generikdi Perancis yang saat ini masih berkisar 14%(dalam nilai uang) atau 26% (dalam kuantitas) padatahun 2012 lalu. Sebagai perbandingan, share penjualanobat generik di Jerman atau Inggris adalahsekitar 50%.Kebijakan lain yang juga terkait adalahkebijakan redistribusi ketersediaan tenaga medis,seperti yang telah dibahas pula pada editorial lalu.Hasilnya ternyata cukup menggembirakan. Secarakeseluruhan, jumlah dokter bertambah 0.9 % namunsecara riil jumlah dokter di beberapa tempat yangtelah padat berkurang (misalnya di region Centerberkurang 2.3 %, dan di region Ile- de- France berkurang4.2%) dan sebaliknya meningkat di daerah yangsebelumnya kekurangan (misalnya di region Paysde-Loire meningkat 4.7% dan di region Rhône –Alpes meningkat 4.5%). Ketersediaan tenaga medisdi daerah-daerah yang kekurangan diharapkan dapatmengurangi unnecessary referral antar-region danmengurangi biaya transpor rujukan.Selain kebijakan yang mendukung, prosesevaluasi yang dilakukan terhadap fasilitas kesehatan(klinik dan rumah sakit) di Perancis baik fasilitaspemerintah maupun swasta juga mencerminkandukungan terhadap upaya penghematan anggarankesehatan seperti yang diusulkan. Dari beragamkomponen penilaian dan evaluasi tersebut misalnyajuga dimasukkan variabel rendahnya LOS di rumahsakit dan seberapa banyak ambulatory care dilakukan.Hasil dan ranking penilaian untuk seluruh rumahsakit ini, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta,diumumkan setiap tahun sehingga masyarakatdapat secara terbuka melihat ranking dari rumahsakit di daerahnya. Dengan demikian rumah sakitdan klinik dipacu untuk mengembangkan layananone-day surgery yang lebih cost-effective danmengurangi LOS.Dari cerita singkat di atas dapat ditarik pelajaranbahwa pemerintah Indonesia pun perlu melihatsistem kesehatannya secara utuh dan mencarisinergi antar kebijakan agar saling mendukung. Halini khususnya menjadi semakin penting di erajaminan kesehatan semesta. Apabila sinergi antarkebijakan ini belum terjadi maka perlu dicari solusiatau alternatif kebijakannya. Apabila telah adakebijakan yang digulirkan, maka perlu pula dikajisejauh mana efektifitas pelaksanaannya di lapangan.Di sinilah letak pentingnya kajian kebijakan danevaluasi kebijakan dalam memainkan peran sebagai‘feeder’ terhadap komunitas kebijakan khususnyapengambil kebijakan. Selaras dengan itu, berbagaiartikel dalam JKKI kali ini akan berupaya menyorotiberbagai implementasi kebijakan dan memberikanrekomendasi perbaikan. Selamat membaca.

Evaluasi Program Terpadu Pengendalian Malaria, Pelayanan Ibu Hamil dan Imunisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Rogayah; Yodi Mahendradhata; Retna Siwi Padmawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: To reduce child and maternal mortality, as well as mortality and morbidity of malaria, an integrated malaria control program along with antenatal care and immunization has been implemented through malaria screening and provision of LLIN to pregnant women and the provision of LLIN to children under five who received full immunization. Objective: The objective of this study is to evaluate integrated malaria control program in Hulu Sungai Selatan District and Banjarbaru City, South of Kalimantan Province by exploring input, process and output of the program. Method: The study uses evaluation formative approach using qualitative method with exploratory qualitative design. Data is collected through in-depth interviews, focus group discussion, checklist of observation and documents related to the integrated program. Data analysis was performed with the reduction and presentation of the data, visualization, conclusions, and verification that describe the input, process and output variabels relevant to integrated malaria control program. Result: The dominant challenges in the input are commodity, funds, as well as the organization of integrated programs. Implementation of the integrated program is not optimal in the form of policies, capacity building, QA, supervision, and recording and reporting. The integrated program did not achieve the intended output in terms of LLIN coverage for children under f ive as well as pregnant women ANC coverage (Trimester I and IV). Conclusion: The implementation of integrated malaria control program in general was relatively weak in terms of input, process and output. Adequate inputs and processes to strengthen the implementation of the integrated program are necessary, so it can be one of the exit strategies for malaria control in pregnant women and children under five. Latar Belakang: Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak serta angka kesakitan dan kematian akibat malaria, telah dilaksanakan program terpadu pengendalian malaria, pelayanan ibu hamil dan imunisasi melalui skrining malaria dan pemberian kelambu berinsektisida pada ibu hamil serta pemberian kelambu pada balita yang mendapat imunisasi lengkap.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengeksplorasi input, proses dan output program. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi formatif, dengan metode kualitatif dan desain penelitian kualitatif eksploratif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah serta observasi dan checklist dokumentasi. Hasil: Tantangan yang paling besar dan dominan pada input adalah komoditi, dana, serta organisasi program terpadu. Belum optimalnya pelaksanaan proses program terpadu berupa kebijakan, capacity building, QA , supervisi, serta pencatatan dan pelaporan. Tidak tercapainya output program terpadu yaitu cakupan kelambu pada balita dan cakupan kunjungan ANC ibu hamil (K1 atau K4). Kesimpulan: Program terpadu pengendalian malaria, pelayanan kesehatan ibu hamil dan imunisasi belum optimal pada komponen input, proses dan output. Adekuatnya input dan proses dapat memperkuat pelaksanaan program terpadu, sehingga dapat menjadi salah satu exit strategi pengendalian malaria pada ibu hamil dan balita.

Gambaran Kepuasan Petugas Kesehatan dan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Tahun 2014 Rini Anggraeni; Alimin Maidin; Nur Hanifah
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Introduction: The objectives of National Health Insurance scheme (JKN) are to improve the access of community to health services and to improve the quality of health services. In order to achieve those objectives, the JKN implementation needs to be monitored regularly to gain the minimum level of patient satisfaction (80%). Method: The research goal was to identify the obstacles of JKN implementation related to satisfaction of health care workers and patient with JKN programs. The research informants were the hospital, health center, Health District office, BPJS Office and family physicians and patients. The research used a qualitative approach and using purposive sampling method. The triangulation methods used through observation ang collected primary and secondary data. Results and Discussions: The research found several constraints in the implementation of JKN related to satisfaction of health care workers and patients. Some patients in health centers were unsatisfied with the services (timely and care classes and administrative services). The patients also feel disappointed with the limitation of drugs that given only for a week consumption. The respondents also unsatisfied with the membership system for newborn babies. The number of patient satisfaction with the referral system was also low because the cost for referral transport was not covered by the JKN. The health workers also feel unsatisfied in regards of payment system they received because it was not equal with their workload. The numbers of human resources also are still lacking. Conclusions: There are patients who were unsatisfied with the services they received. The health workers were also unsatisfied with the financial payment systems. It was recommended that the BPJS needs to conduct patient satisfaction surveys regularly to improve the JKN program quality as well as providers and patients’ satisfaction. Latar Belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional secara umum dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk itu, pelaksanaan JKN perlu dipantau agar dapat tercapai tingkat kepuasan 80% terhadap BPJS dari fasilitas kesehatan. Metode: Mengidentifikasi kebijakan dan hambatan pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dalam aspek kepuasan petugas kesehatan dan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh RS, BPJS, puskesmas, dinas kesehatan, Bappeda, dokter keluarga, dan pasien. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pemilihan responden dilakukan dengan teknik Purposive Sampling Rasional dan sasaran penggunaan dan pengumpulan data menggunakan triangulasi data primer, data sekunder, dan observasi. Hasil dan Diskusi: Ditemukan kendala dalam pelaksanaan JKN yang terkait dengan aspek kepuasan petugas kesehatan dan pasien peserta JKN. Masih ada pasien rawat inap di puskesmas yang kurang puas terhadap pelayanan yang mereka terima dalam hal ketepatan waktu pelayanan, hak kelas perawatan dan pelayanan administrasi di puskesmas. Selain itu, masih ada pasien yang merasa kecewa dengan batasan pemberian obat yang diberikan hanya untuk satu minggu, dan pasien merasa kurang puas dengan sistem kepesertaan bagi bayi baru lahir. Kepuasan terhadap system rujukan juga masih kurang karena pertanggungan masih belum menutupi biaya rujukan dan distribusi penempatan rumah sakit rujukan yang jauh dari tempat tinggal peserta.Bagi petugas kesehatan, masih ada petugas yang menyatakan kurang puas dengan pembagian jasa yang tidak sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat dan SDM yang jumlahnya sedikit. Kesimpulan: Masih ada peserta yang menyatakan tidak puas dengan pelayanan yang didapatkannya. Selain itu masih ada petugas kesehatan yang menyatakan belum puas dari segi finansial. Oleh karena itu, pihak BPJS bekerjasama dengan institusi pendidikan atau pengkajian yang bersifat independen perlu melakukan survei kepuasan pasien peserta JKN dan survei kepuasan petugas kesehatan secara rutin dan berkesinambungan.

Learning Disabilities dalam Layanan Kesehatan Ibu dan Anak: Studi Kasus di Dinas Kesehatan dengan Sumber Daya Terbatas di Indonesia Nana Diana; Mubasysyir Hasanbasri; Mohammad Hakimi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: The growing number of infant mortality is one of the challenging problems in distric health offi ce. One of the causes of this problem is the recurring mistakes in the system. Learning organization is a strategic step to continuously learn and determine proper solution. However, there are learning disabilities in the organization that interfere with the learning organizationin maternal and infant mortality.Objective: This study was aimed to explore learning organizationin emergency care unit by midwifes in the perspective of organizational learning in three organization level: distric health office, community health center, and midwifes.Method: This was a case study with multi cases design in the working area of Distric Health Offi ce of Kepahiang Region from September to October 2015. Study subjects were secretary of distric health offi ce, director of Planning division, director and officers of maternal and infant health division, coordinator of midwifes, and midwifes. Three strategic steps of conducting qualitative studies were preparing and organizing data, reducing data into themes, and presenting data.Result: There were four learning disabilities that often occurred in organization, which were: I am my position, the enemy is out there, the illusion of taking charge and the myth of team management.Conclusion: Learning disabilities interfered with implementation of learning organization. Improving the role of maternal and perinatal audit were strategic opportunities to optimize learning organization process.Keywords: Learning organization, organizational learning,midwives, emergency care unit.ABSTRAKLatar Belakang: Kasus kematian bayi yang terus meningkat setiap tahun merupakan permasalahan yang belum mampu tertangani oleh dinas kesehatan. Ada kesalahan berulang yang terjadi, namun dinas kesehatan belum mampu mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Learning organization merupakan langkah yang strategis untuk senantiasa belajar dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Tetapi ada learning disabilities yang terjadi dalam organisasi sehingga proses learning organization dalam kasus kematian ibu dan bayi tidak mampu berjalan sebagaimana yang diharapkan.Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana learning organization dalam layanan kegawat daruratan oleh Bidan Desa ditinjau dari Perspektif organizational learning pada tiga level organisasi yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Bidan Desa.Metode: Penelitian ini adalah studi kasus dengan desain multi kasus di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang mulai bulan September sampai dengan Oktober 2015, subjek penelitian adalah sekretaris dinas kesehatan, kepala seksi perencanaan, kepala seksi KIA, staff KIA, bidan koordinator dan bidan desa. Ada tiga langkah strategis dalam melakukan analisis data kualitatif: menyiapkan dan mengorganisasikan data, untuk analisis mereduksi data menjadi tema, dan menyajikan data.Hasil: Ada empat learning disabilities yang sering terjadi dalam organisasi meliputi I am my position, the enemy is out there, the illusion of taking charge dan the mytm of team management.Kesimpulan: Learning disabilities merupakan hambatan dalam menerapkan learning organization. Penguatan peran audit maternal dan perinatal merupakan peluang strategis untuk mengoptimalkan proses learning organization.Kata Kunci: Learning organization, organizational learning, Bidan desa, Layanan kegawatdaruratan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Shita Dewi

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA