cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 436 Documents
 26   27   28   29   30 
Pengaruh Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Pendidikan terhadap Tingkat Kehamilan Remaja di Indonesia Teza Thalita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.626 KB) | DOI: 10.22146/jkki.53336

Abstract

Kehamilan remaja merupakan masalah global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia dan Indonesia juga tidak luput dari permasalahan ini. Besarnya resiko membuat pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam menghadapi masalah kehamilan remaja ini. Hingga saat ini, pemerintah masih terfokus pada program pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Untuk mengetahui efektivitas program-program ini, penelitian ini mengukur pengaruh Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi berbasis pendidikan terhadap tingkat kehamilan remaja di Indonesia. Dari hasil estimasi, setidaknya ada satu program yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kehamilan remaja yaitu, Keterpanjangan Informasi Tentang Program Keluarga Berencana melalui Media Massa, sedangkan dua variable lain yang diamati yakni Indeks Jangkauan Program Keluarga Berencana dan Prevalensi Wanita Indonesia Menggunakan Alat Kontrasepsi memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini ditentukan oleh inklusivitas dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh pelaksana program. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan peninjuan kembali terhadap program-program yang ada saat ini dan mempertimbangkan tipe program lain yang terbukti secara empiris berhasil mengurangi tingkat kehamilan remaja di negara lain.
Kolaborasi Pada Program Kursus Calon Pengantin di Kabupaten Grobogan Rafika Farianita; Sri Achadi Nugraheni; Apoina Kartini
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.54 KB) | DOI: 10.22146/jkki.53664

Abstract

ABSTRAKJumlah pernikahan di Kabupaten Grobogan tahun 2018 sebanyak 13.915 pasang, tetapi yang mengikuti kursus calon pengantin hanya sekitar 12% (1680 pasang), maka 88% (12.235 pasang) tidak mendapatkan kursus calon pengantin.Tujuan penelitian menganalisis kolaborasi pada program kursus calon pengantin di Kabupaten Grobogan. Penelitian menggunakan kualitatif observasional dengan wawancara mendalam dan observasi secara purposive sampling yaitu Puskesmas yang sudah memiliki MOU dengan KUA. Informan utama 5 orang Bidan Koordinator Puskesmas dan informan triangulasi 4 orang Kepala KUA, 1 orang Kepala Seksi Bidang Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan, dan 1 orang Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama, dan dianalisis dengan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan mandiri dilakukan sesuai jadwal Puskesmas dan bimbingan tatap muka dilakukan satu angkatan saja setiap tahunnya, karena keterbatasan anggaran dan jumlah calon pengantin yang ikut bimbingan sudah ditentukan oleh pusat, sehingga tidak semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan tatap muka, hal tersebut kurang didukung juga, banyak calon pengantin tidak bisa hadir, karena kegiatan bersamaan dengan jam kerja ataupun salah satu pasangannya tinggal didaerah berbeda, sedangkan kendala bimbingan mandiri yaitu tidak semua calon pengantin ke Puskesmas akan mendapatkan KIE kesehatan reproduksi, KIE kesehatan reproduksi hanya diberikan kepada calon pengantin yang memiliki risiko atau dibawah umur saja, karena kekurangan tenaga kesehatan disebabkan oleh banyaknya tugas selain pelayanan kesehatan calon pengantin. Kolaborasi ini memiliki MOU, dan kurangnya koordinasi pembagian tanggung jawab pelaporan. Rekomendasi penelitian yaitu menambahkan tenaga kesehatan dan anggaran, pelaporan saling berkoordinasi, dan menambahkan jadwal pelaksanaan bimbingan, sehingga semua calon pengantin mendapatkan KIE kesehatan reproduksi.Kata kunci: Kolaborasi, Kesehatan reproduksi, Calon Pengantin.ABSTRACTThe number of marriages in the Grobogan Regency in 2018 was 13,915 pairs, but only 12% (1680 pairs) attended the bride and groom courses, so 88% (12,235 pairs) did not get a bride-to-be course. The purpose of the study was to analyze collaboration in the bride-to-be course in the Regency Grobogan The study uses qualitative observational in-depth interviews and observations by purposive sampling, namely Puskesmas that already have an MOU with KUA. Main informants were 5 Puskesmas Coordinating Midwives and triangulation informants 4 KUA Heads, 1 Head of the Health and Mother Section of the Health Office, and 1 Head of the Islamic Community Guidance Section of the Ministry of Religion Office, and analyzed with content analysis. The results showed that the implementation of independent guidance was carried out according to the Puskesmas schedule and face-to-face guidance was carried out by one batch each year, due to budget constraints and the number of prospective brides participating in the guidance had been determined by the center so that not all prospective brides could follow face-to-face guidance, this matter less supported too, many brides cannot attend, because the activities coincide with working hours or one of their partners lives in a different area, while the obstacle of independent guidance is that not all brides to the Puskesmas will get reproductive health IEC, IEC of reproductive health is only given to the bride and groom who have risks or are underage only, due to lack of health workers caused by many tasks other than the bride and groom’s health services. This collaboration has an MOU and a lack of coordination of the division of reporting responsibilities. Research recommendations are adding health workers and budget, coordinating reporting, and adding guidance on implementing the schedule so that all brides-to-be receive reproductive health IEC.Keywords: Collaboration, Reproduction health, Prospective bride.
Peranan Pemangku Kepentingan dalam Pengendalian Rabies dengan Pendekatan One Health Terintegrasi di Bali Made Subrata; Sang Gede Purnama; Arya Wahyu Utami; Kadek Karang Agustina; IBN. Wahyu Swacita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.54246

Abstract

Bali sejak 2008 mengalami kasus rabies dan saat ini menjadi daerah endemis rabies. Berbagai cara telah dilakukan untuk pengendaliannya namun kasusnya masih tetap ada. Diperlukan pendekatan one health yang berkolaborasi antara kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tantangan program, peranan pemangku kepentingan dalam pengendalian rabies dan upaya pendekatan one health yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui tantangan program, peranan pemangku kepentingan dan pendekatan one health terintegrasi. Informan dipilih sesuai dengan kebutuhan peneliti. Hasil penelitian menunjukan tantangan dalam pelaksanaan program pada sistem pendataan masih kurang, vaksinasi anjing belum optimal, cara memelihara anjing yang masih diliarkan, program kontrol populasi, manajemen kasus gigitan anjing belum terpadu, edukasi masih rendah, partisipasi masyarakat yang rendah. Perlu peranan dari semua pemangku kepentingan untuk pengendalian rabies. Program pengendalian rabies dapat terlaksana dengan baik apabila mampu mengurangi kesenjangan yang terjadi. Masing-masing kelompok pemangku kepentingan berperan dalam program pengendalian rabies. Melalui pendekatan one health yang terintegrasi dilaksanakan kegiatan yang berkolaborasi dalam surveilan epidemiologi, manajemen kasus gigitan terpadu, manajemen hewan penular rabies dan faktor sosial-budaya-ekologi lingkungan.
Implementasi Kebijakan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan untuk Memenuhi Target Angka Kontak di Puskesmas Kabupaten Banyumas Ridwan Listyawan; Laksono Trisnantoro; Dwi Handono Sulistyo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.48139

Abstract

Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen merupakan bentuk apresiasi dalam kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Puskesmas yaitu membayarkan besaran kapitasi pada Puskesmas yang terdaftar sebagai mitra. Besaran penerimaan dana kapitasi di Puskesmas dipengaruhi oleh capaian indikator angka kontak. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang capaian angka kontak di Puskesmas sebagian tidak aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan dalam memenuhi target angka kontak di Puskesmas kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan strategi riset implementasi. Penentuan subyek penelitian dengan purposive sampling. Pengumpulan data sekunder melalui data capaian angka kontak di puskesmas dan data primer melalui wawancara mendalam. Hasil : (1) Kepatuhan dalam implementasi KBK belum terpenuhi secara optimal baik cakupan, jumlah, maupun durasi sesuai dengan SOP yang ada. (2) Puskesmas telah menjalankan strateginya untuk mencapai angka kontak melalui kegiatan sesuai dengan Perber Sekjen Kemenkes RI dan Dirut BPJS No. Hk.01.08/III/980/2017 dan No. 2 Tahun 2017 (3) Kualitas pelayanan di Puskesmas belum sepenuhnya dikatakan baik, meskipun komitmen petugas baik dan sesuai dengan aturan tetapi masih ada Puskesmas yang tidak menganggap penting akan turunnya dana kapitasi apabila indikator angka kontak tidak tercapai. Fasilitas dapat dikatakan baik dan sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan di puskesmas. (4) Hambatan yang ada di Puskesmas antara lain; beban kerja petugas yang tinggi, petugas entri data yang kurang terampil, jaringan internet yang lambat, adanya peserta yang tidak terdaftar atau kartu BPJS tidak aktif, adanya selisih antara data yang di entri oleh petugas Puskesmas dengan data hasil validasi oleh BPJS. Kesimpulan: belum semua komponen dalam implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan untuk memenuhi target angka kontak di kabupaten Banyumas dipatuhi dengan baik oleh tenaga kesehatan. Perlu perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan BPJS setempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya petugas yang berkaitan dengan indikator angka kontak di puskesmas dan penguatan sistem dan jaringan internet di puskesmas.Background : Capitation Based on Fulfillment of Commitment is a form of appreciation in collaboration between BPJS Kesehatan and Puskesmas as a first-rate health facility. BPJS Kesehatan pays the amount of capitation per month at the Puskesmas registered as partners, so that each FKTP will receive a different number of capitation will be used for payment of health services and support for operational costs in meeting the needs of participants and supporting the implementation of the JKN program. Puspose : identify compliance with the implementation of capitation-based policy fulfillment of service commitments to meet the target number of contacts in the Banyumas district health center. Method : Qualitative research uses a case study approach, with an implementation research strategy. Determination of research subjects using purposive sampling technique. Data collection was done by collecting secondary data including data on the achievement of contact numbers in the health center and primary data through in-depth interviews. Result: (1) Fidelity in implementation of capitation-based policies to fulfill service commitments to meet the target number of contacts in Banyumas has not been fulfilled optimally in terms of coverage, frequency and time in accordance with existing SOP. (2) The strategy for implementing policies through meetings, the implementation of prolanis every month through cadres, visits by midwives to patients of pregnant women or patients of postpartum who have BPJS. (3) The service quality of officers from each puskesmas is not fully said to be good. (4) Obstacles experienced in the form of complaints about HR who lack skilled procedures in mengentri with a slow online system. Conclusion:The implementation of capitation policies based on fulfillment of service commitments to meet the target number of contacts in Banyumas Regency was adhered to and implemented by health workers, especially officers related to the achievement of contact numbers in puskesmas and improving the quality of internet networks in health centers related to online systems in puskesmas
Implementasi Kebijakan Eliminasi Filariasis di Kabupaten Kotawaringin Barat Dian Eka Setyaningtyas; Juhairiyah Juhairiyah; Muhammad Rasyid Ridha; Liestiana Indriyati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.074 KB) | DOI: 10.22146/jkki.55082

Abstract

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil mendapatkan Piagam Eliminasi Filariasis atau penyakit kaki gajah oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kebijakan eliminasi filariasis di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian eliminasi tersebut. Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Analisa data dilakukan dengan, peningkatan validitas data dilakukan dengan triangulasi pada sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi pelaksanaan pengobatan massal pencegahan filariasis kurang berjalan dengan baik, ditemukan beberapa kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada petugas kesehatan dan kepada masyarakat, kerjasama lintas sektor belum terbina, biaya operasional pelaksanaan pengobatan massal sangat terbatas, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, fasilitas pendukung pelaksanaan pengobatan massal kurang lengkap, struktur organisasi yang belum terbentuk dan petunjuk pelaksanaan tugas yang tidak jelas. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada petugas kesehatan dan masyarakat, membina kerjasama lintas sektor, meningkatkan advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran bagi program eliminasi filariasis, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, melengkapi fasilitas pendukung pelaksanaan pengobatan massal, membentuk struktur organisasi dan membuat petunjuk pelaksanaan tugas yang jelas.
Mencari Kelompok Berisiko Tinggi Terinfeksi Virus Corona dengan Discourse Network Analysis Tiodora Hadumaon Siagian
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.29 KB) | DOI: 10.22146/jkki.55475

Abstract

Wabah Virus Corona penyebab penyakit COVID-19 yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, China terus menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif COVID-19  terus meningkat secara signifikan dan menyebar secara cepat di seluruh provinsi di Indonesia. Virus Corona memang dapat menginfeksi siapa saja namun beberapa kelompok orang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi untuk terkena Virus Corona hingga bisa membawa kepada kematian. Untuk itu studi ini berupaya mencari kelompok rentan terinfeksi Virus Corona dengan metode Discourse Network Analysis dengan data berbagai artikel kesehatan di media online. Hasil studi menunjukkan kelompok lansia, penderita penyakit kronis, perokok, penghisap vape, kaum pria dan orang bergolongan darah A termasuk kelompok rentan terinfeksi Virus Corona. Temuan ini diharapkan dapat menjadi catatan ilmiah bagi pemerintah, tenaga medis dan masyarakat untuk mempertimbangkan perbedaan kerentanan kelompok ini dalam upaya mitigasi dan perawatan pasien terinfeksi Virus Corona ataupun wabah virus lainnya yang sekerabat dengan Virus Corona.
Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia Anung Ahadi Pradana; Casman Casman; Nur'aini Nur'aini
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.629 KB) | DOI: 10.22146/jkki.55575

Abstract

Indonesia sedang mengalami pandemik COVID-19 dan menerapkan prinsip social distancing melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran efek social distancing pada kelompok rentan. Metode penulisan menggunakan studi literatur sederhana, dimana 15 artikel  dari CINAHL, ScienceDirect, ProQuest dan PubMed telah terpilih. Hasilnya memperlihatkan bahwa peran orang tua selama masa isolasi adalah hal terpenting bagi anak. Ibu hamil sendiri memiliki perubahan fisiologis dan psikologis yang tidak menentu, sehingga diperlukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan unik yang dimiliki oleh ibu hamil. Kelompok lansia menjadi kelompok paling berisiko menularkan dan tertular virus, isolasi dianggap tepat, namun harus tetap memperhatikan kebutuhan lansia sesuai tingkat kemandiriannya. Social distancing berdampak signifikan pada kelompok rentan, untuk itu diperlukan keseriusan dan kerjasama setiap lini.
Dampak Kebiasaan Merokok pada Pengeluaran Rumah Tangga Ika Rahma Ginting; Rizky Maulana
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.402 KB) | DOI: 10.22146/jkki.55879

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara konsumen dan produsen rokok terbesar di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara pengeluaran rokok terhadap pengeluaran untuk kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah kepala rumah tangga yang merokok. Data penelitian diambil dari Indonesian Family Life Survey gelombang ke-5 tahun 2014. Pembelian rokok yang dilakukan oleh kepala rumah tangga berdampak pada berkurangnya pengeluaran rumah tangga dalam hal pemenuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Merokok bukan hanya merugikan diri sendiri karena berdampak buruk terhadap kesehatan, tetapi juga berimbas pada pemenuhan kebutuhan pokok anggota keluarga lainnya.
Determinants of Reproductive Health Services Needs for Brides and Grooms in Brebes District Silfia Addina; Sri Achadi Nugraheni; Sutopo Patria Jati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.048 KB) | DOI: 10.22146/jkki.55887

Abstract

 The utilization of reproductive health services for brides and grooms is still far from the national target (80%), that is 15.8%. This service is deemed lacking in meeting the needs of the bride and groom with various factors. This study aims to analyze the factors that influence the need for reproductive health services for the brides in Brebes District. This research method is quantitative observational research with cross-sectional approach. The population of this research is all brides who have registered in all Religious Affairs Office in Brebes District are 528 people. Primary data were collected through interviews using a structured questionnaire with 165 respondents selected through cluster sampling techniques. Bivariate data analysis was performed by Chi-Square test and multivariate data analysis was performed by logistic regression test. The results of this study indicate that there is a relationship between sex, knowledge, norms and culture of the community, and service technology (p-value <0.05) with the reproductive health service needs for brides and grooms. Meanwhile, the level of education, attitudes, and risk factors are not related to the reproductive health service needs for brides and grooms (p-value> 0.05). The strongest factor affecting the reproductive health service needs for brides and grooms is knowledge (OR = 2.736, 95% CI = 1,383-5,414). The recommendations of this study are service providers conducting surveys and needs for reproductive health services for brides and grooms continuously, branding by involving community leaders and health cadres, and the use of service technology that is practical, interesting and not boring, and can be accessed wherever and whenever they are.
Implementasi Kebijakan Pemerintah PERMENKES NO 67 Tahun 2016 Dalam Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Maisarah Mitra Adrian; Eko Priyo Purnomo; Agustiyara Agustiyara
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.459 KB) | DOI: 10.22146/jkki.55965

Abstract

Penyebaran Tuberkulosis di Indonesia bisa dianggap sebagai permasalahan serius, dimana Indonesia menempati posisi ke tiga di dunia dengan jumlah penderita TB terbanyak yang mencapai 388.627 jiwa. Kota Yogyakarta memiliki tingkat penemuan kasus TB tergolong tinggi mencapai 1.048 jiwa dan tingkat kesembuhan pasien TB masih dibawah target nasional. Penelitian ini akan membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah yaitu PERMENKES No 67 Tahun 2016 dalam penanggulangan Tuberkulosis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur terdahulu sebagai bahan perbandingan atau penguji, hasil kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi. Secara keseluruhan pengimplementasian kebijakan penanggulangan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta berjalan dengan baik, akan tetapi angka kesembuhan pasien TB di Kota Yogyakarta masih rendah dibawah target nasional. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dan koordinasi pemerintah dan masyrakat dalam penanggulangan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta.  

Page 28 of 44 | Total Record : 436

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 4 (2025): December Vol 14, No 3 (2025): September Vol 14, No 2 (2025): June Vol 14, No 1 (2025): March Vol 13, No 4 (2024): December Vol 13, No 3 (2024): September Vol 13, No 2 (2024): June Vol 13, No 1 (2024): March Vol 12, No 4 (2023): December Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023): June Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022): September Vol 11, No 2 (2022): June Vol 11, No 1 (2022): March Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013): December Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue