cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 436 Documents
 28   29   30   31   32 
Implementasi Kebijakan Physical Distancing dalam Pelaksanaan UTBK SBMPTN di Perguruan Tinggi Heri Ridwan; Irma Darmawati; Mega Nur Rahmawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.59689

Abstract

Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN). Selama masa pandemi kegiatan ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan physical distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan physical distancing yang tercantum dalam KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan dan merefleksikan hasil pengamatan lapangan penerapan protokol physical distancing selama pelaksanaan UTBK di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukan bahwa protokol kesehatan physical distancing dilaksanakan secara optimal selama pelaksanaan UTBK pada sesi persiapan berbaris sebelum memasuki gedung, pemeriksaan kesehatan, serta penjagaan jarak aman di laboratorium komputer dengan pembatasan kapasitas ruangan sebesar 50%. Penerapan kebijakan physical distancing dinilai berjalan dengan baik sebagai upaya pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan UTBK.The Computer-Based Written Examination (UTBK) is the main requirement to enroll the College Entrance Join Selection (SBMPTN). This activity was implemented with health protocol during pandemic namely physical distancing applied as an effort to prevent Covid-19. This study discuss about implementation of physical distancing policy on KMK Number HK.01.07/Menkes/413/2020 concerning Covid-19 prevention and control. A case study was used in this research to describe and reflect the field observations of physical distancing implementation in UTBK. The results showed that the physical distancing was implemented optimally during UTBK in the preparation of when examinees stand in line before entrance the building, health checks, and computer laboratory rooms were decreased of capacity to 50%. The implementation of physical distancing policy well done as an effort for prevention of Covid-19 during UTBK.
Implementasi PMK No.40 Tahun 2017 tentang Jenjang Karier Profesional Perawat Rumah Sakit Islam Surabaya Muhadi Muhadi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.60220

Abstract

The development of a nurse's career path needs attention for hospital management because it will affect the quality of service. RSI nurses have not been optimal in participating in training related to professional competence. The purpose of this study was to analyze the Implementation of Professional Career Paths for Nurses in RSI Surabaya. This research is qualitative, where this qualitative research is to see and try to understand social problems based on facts obtained in the field (exploration). Determination of the number of informants in 5 structural officials using purposive sampling technique. This study the authors use triagulation of data collection, data validity (trustworthiness) in qualitative research can be done using inspection techniques, which are based on criteria, namely: degree of trust (credibility), uncertainty (confirmability), dependability (dependability) and transferability (transferability). The conclusion of this study is that the implementation of PMK No.40 of 2017 concerning the professional career path of nurses is not optimal. The process of increasing the level of nurse competence is carried out and in accordance with the guidelines by the nursing committee but the guidelines need to be updated. Job promotion is carried out with the peer group assessment approach, personal relationships and emotional closeness with nursing staff who are the suggestions and targets. RSI's attention to the needs and professional career development of nurses is very limited and has not been optimized. Nursing committees create old guidelines that have not been adapted to new policies. PMK No.40 2017 concerning the professional career paths of nurses at RSI is focused on clinical nurses and nurse managers in stages. Keywords: Professional Career Path, Policy Implementation Patterns, Competence, Nurse
Review Kebijakan Penanganan COVID-19 di Kota Surakarta dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT Ayu Khoirotul Umaroh; Candra Kirana Mustahziyin; Paramita Boni Lestari; Zulfa Kevaladandra; Hadi Pratomo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.60496

Abstract

Pendahuluan: COVID-19 merupakan permasalahan serius yang berdampak multi-sektor. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk mengatasi COVID-19 baik di tingkat pusat maupun Kota Surakarta. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan lintas sektor terkait COVID-19 di Kota Surakarta, membandingkan kecepatan respon kebijakan dengan pusat, dan memberikan rekomendasi model strategi. Metode: Penelitian ini merupakan Rapid Analysis dengan Media Content Analysis dengan data sekunder berupa kebijakan COVID-19 Kota Surakarta pada sektor pemerintahan, sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, periode Maret-Mei 2020, dan dapat diakses publik melalui situs dan akun media sosial resmi pemerintah, media lokal dan nasional. Analisis dilakukan dengan model segitiga kebijakan dan SWOT. Hasil: Terdapat 22 kebijakan dengan aktor Walikota Surakarta, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Kota Surakarta serta konteks meliputi keenam sektor tersebut. Dirumuskan 5 model strategi utama: (1) Membentuk kebijakan turunan terkait sanksi pelanggaran; (2) Membentuk dan mensosialisasikan buku pedoman untuk masyarakat meliputi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 beserta edukasi hukum; (3) Memfokuskan strategi pada pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama stakeholder lain; (4) Membentuk situs/aplikasi khusus sebagai sarana informasi dan komunikasi risiko; dan (5) Memformulasikan kebijakan pada sektor ekonomi kreatif. Kesimpulan: Pemkot Surakarta telah responsif menetapkan kebijakan derivatif yang selaras dengan pemerintah pusat. Pemkot Surakarta dapat mengaplikasikan 5 model strategi utama untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.
Evaluasi Pemanfaatan Dana Jampersal pada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia Anissa Rizkianti; Suparmi Suparmi; Iram Barida Maisya; Ika Saptarini; Siti Kulsum
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.60534

Abstract

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan memiliki Program Jampersal untuk menurunkan kematian ibu dan neonatal. Jampersal dinilai mampu meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, namun pelaksanaan Jampersal masih memiliki kendala, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan Jampersal yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia dengan menggunakan data dari Studi Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2018. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa 48,5 persen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 65 persen Puskesmas menyatakan bahwa dana Jampersal dirasa cukup untuk pelayanan kehamilan, persalinan, masa nifas dan bayi baru lahir. Dalam hal perencanaan, misalnya, 94,8 persen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 84,2 persen Puskesmas telah menggunakan data berbasis bukti dari tahun sebelumnya dalam menyusun perencanaan Jampersal. Namun, realisasi anggaran Jampersal pada tahun 2018 hanya sebesar 32,3 persen. Selain itu, masih ditemukan sejumlah hambatan dalam hal pemanfaatan dana Jampersal, antara lain sulitnya proses pencairan klaim serta kurangnya sosialisasi terkait penggunaan dana Jampersal. Pemanfaatan Jampersal dapat terus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa potensi daerah seperti penguatan aturan daerah khusus mengenai Jampersal serta ketersediaan dana desa yang dapat dioptimalkan untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Capaian Sasaran Keadilan Sosial dalam Layanan Jantung Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Padang Shelvy Haria Roza
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.60656

Abstract

Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi dengan angka penyakit jantung yang tinggi. Paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang luas membuat ketimpangan pelayanan penyakit jantung. Tujuan Penelitian ini adalah mengevaluasi capaian ketersediaan dan pemerataan layanan kesehatan jantung  yang berkeadilan di kota Padang.  Jenis Penelitian merupakan studi kasus pada layanan jantung yang dilakukan di kota Padang. Metode penelitian dengan mix methode. Data kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPJS Kesehatan. Data kualitatif diperoleh dari hasil indept interview terhadap delapan informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisa data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian didapatkan bahwa adanya ketersediaan katerisasi jantung di tiga rumah sakit di Kota Padang, namun, hanya satu rumah sakit yang melayani peserta JKN, ketersediaan dokter Spesialis Jantung sudah memadai, kunjungan jantung dan total dana klaim jantung tertinggi pada kelompok PBPU dengan angka kunjungan (30,77%) dan total klaim (31,21%) menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan jantung belum merata dinikmati oleh segmen peserta PBI.  Paket manfaat JKN khususnya pelayanan jantung dapat mudah diakses oleh peserta JKN karena fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan tersedia merata di kota Padang. Peserta JKN mendapatkan pelayanan yang adil kepada semua segmen peserta JKN. Namun, pemerataan pelayanan jantung belum merata dinikmati oleh semua segmen peserta JKN.   
Identifikasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMPN 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Welly Sando; Muhammad Dedi; Dami Yanthi; Nino Reza
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.60942

Abstract

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di SMPN 1 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum ada kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Pendidikan, dan orang tua siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identifikasi hambatan dalam pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah (UKS) di SMPN 1 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan observasional. Waktu penelitian dilakukan pada bulan februari-Agustus di SMPN 1 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Subjek penelitian yaitu Kepala Sekolah, pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sekolah, pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Puskesmas dan kader Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Analisis data yang digunakan dengan cara mengatur secara sistematis pedoman wawancara, selanjutnya memproses data, data dari observasi diidentifikasi untuk menggambarkan masing-masing variabel, ringkasan akan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pendanaan UKS sudah tersedia dari dana sehat, pembina UKS saling bekerjasama dengan kader UKS dalam menjalankan program UKS, untuk sarana prasarana masih kekurangan tempat tidur dan membutuhkan ruangan UKS yang lebih besar sesuai dengan banyaknya murid. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulannya hendaknya lebih meningkatkan jalinan kerjasama dengan puskesmas atau lembaga terkait, dengan orang tua dan masyarakat sekitar agar tujuan untuk meningkatkan masyarakat sekolah yang sehat dapat terwujud. Selain itu sekolah sebaiknya berusaha menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksanakannya program UKS di sekolah, sperti penambahan tempat tidur dan ruangan diperbesar. Serta pembina UKS hendaknya lebih aktif dalam memberikan pemahaman tentang TRIAS UKS pada siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar pelaksanaan UKS dapat berjalan seoptimal mungkin
Pemanfaatan Data HDSS Sleman Untuk Evaluasi Pelayanan Hipertensi dan Diabetes Melitus Di Rumah Sakit Raimond Andromega
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61081

Abstract

Data HDSS Sleman merupakan salah satu data ekternal yang dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan di rumah sakit. Pemanfaatannya dibeberapa negara dapat dikatakan sangat besar pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Kelebihan data HDSS dibandingkan data ekternal lainnya terletak pada data yang bersifat longitudinal dan memberikan data yang valid dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemanfaatan data HDSS Sleman untuk evaluasi pelayanan hipertensi dan diabetes mellitus di rumah sakit. Metode yang dipakai adalah mixed-method dengan desain explanatory. Hasil penelitian menunjukkan wilayah tempat tinggal merupakan faktor yang berhubungan dengan mutu pelayanan di RS pemerintah (p=0,000) dan swasta (p=0,002). Umur responden merupakan faktor yang berhubungan dengan mutu pelayanan di RS swasta (p=0,035) dan frekuensi rawat jalan (p=0,003). Selain itu, kepemilikan asuransi (p=0,020) juga menjadi faktor yang berhubungan dengan frekuensi rawat jalan di RS. Pada lama rawat inap di RS tidak ditemukan faktor demografi yang berhubungan. Lama rawat inap (p=0,000) dan frekuensi rawat jalan (p=0,000) di RS adalah faktor yang berhubungan dengan output perawatan responden. Data HDSS Sleman dapat memberikan informasi perbandingan pelayanan antara RS pemerintah dan swasta, akses pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap dan juga dampak dari pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Upaya memperkenalkan HDSS Sleman dinilai masih kurang dan pengembangan selanjutnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Potensi besar dalam pemanfaatan data HDSS Sleman tidak hanya dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan di RS, namun juga kesempatan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pemerintah dalam kebijakan kesehatan seperti yang dicontohkan beberapa negara. Sleman HDSS data is one of the external data that can be used to evaluate the quality of service in the hospital. Its use in several countries can be said to have a very big influence on health policymaking. The advantages of HDSS data compared to other external data lies in data that is longitudinal and provides valid data from time to time. This study aims to determine the potential use of Sleman HDSS data to evaluate hypertension and diabetes mellitus services in hospitals. The research used a mixed-method with an explanatory design. The results showed that the area of residence is a factor associated with the quality of service in government (p = 0.000) and private (p = 0.002) hospitals. Respondent's age was a factor associated with service quality in private hospitals (p = 0.035) and frequency of outpatient care (p = 0.003). Besides, insurance ownership (p = 0.020) is also a factor associated with the frequency of outpatient care in hospitals. There were no associated demographic factors in the length of stay in the hospital. Length of stay (p = 0,000) and frequency of outpatient care (p = 0,000) at the hospital are factors associated to the respondent's care output. Sleman HDSS data can provide information on the comparison of services between public and private hospitals, access to services both outpatient and inpatient, and also the impact of services provided to patients. Efforts to introduce the Sleman HDSS are considered insufficient and further development is expected following the needs of data users. The great potential in utilizing the Sleman HDSS data can not only be used to evaluate the quality of services in hospitals, but also the opportunity to provide the information needed for the government in health policies, as exemplified by several countries.
Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar di Komunitas terhadap Kunjungan Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Gde Yulian Yogadhita; Bella Donna; Madelina Ariani; Tri Aktariyani; Happy R Pangaribuan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61660

Abstract

Pandemi Covid-19 ini sudah berlangsung lebih dari enam bulan, jumlah pasien terus bertambah, dan belum ada tanda tanda kurva epidemi turun. Sementara sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah penularan. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan harapan bagi rumah sakit untuk mengurangi jumlah kenaikan kasus Covid-19 di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan mendokumentasikan dampak kebijakan terkait PSBB terhadap kunjungan pasien penanganan COVID-19 di wilayah DIY dan DKI Jakarta melalui pendekatan penelitian kuantitatif dengan analisis penelitian deskriptif.  Sejak Januari sampai 7 Agustus 2020, terdapat sekitar 241 regulasi regulasi tingkat nasional dan daerah, di mana 100 mengatur mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sisanya mengatur hal lain. Bersamaan dengan penerbitan kebijakan tersebut, pada 25 Maret – 5 Juli 2020 jumlah angka kunjungan pasien penanganan covid di rumah sakit fluktuatif. Pemerintah dan pemerintah daerah   DIY dan DKI Jakarta sudah mengupayakan berbagai kebijakan pembatasan sosial, sementara disisi lain kunjungan pasien rumah sakit baik itu pasien dalam pengawasan (sekarang dikenal dengan sebutan suspect) dan pasien konfirmasi positif masih belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Selama Maret hingga Juli, terlihat bahwa tidak terjadi lonjakan pasien yang ekstrim yang melampaui kapasitas kesehatan setempat. Artinya kebijakan pembatasan sosial ini mampu menekan tingkat kunjungan pasien. Sehingga selama belum terjadi lonjakan pasien dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, dapat memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan kapasitas lonjakan (surge capacity) dengan memperbaiki maupun meningkatkan kapasitas layanan kesehatan.  
Analisis Kebijakan Kesehatan Berdasarkan Analisis Kelompok Risiko Terhadap Persebaran Kasus Covid-19 di Indonesia Tahun 2020 Erwin Purwaningsih
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61663

Abstract

Virus Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan adanya new emerging infectious disease di China yang disebabkan oleh Coronavirus Disease (Covid-19). Peningkatan kasus yang selalu meningkat di Indonesia bahkan mencapai angka tertinggi se-Asia Tenggara untuk angka kematian pasien covid-19. Kebijakan tertulis dan tidak tertulis diperlukan untuk penanganan kasus ini. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan kesehatan berdasarkan analisis kelompok risiko terhadap persebaran kasus Covid-19 di Indonesia tahun 2020. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain non eksperimental (cross sectional). Sesuai dengan tujuan penelitian, subjek penelitian menggunakan data sekunder berupa data peta sebaran kasus Covid-19 pada laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020. Hasil: Hingga akhir Oktober tahun 2020 kasus korona di Indonesia mencapai 410.088 kasus dan meninggal sebanyak 13.869 kasus. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi se Indonesia dengan 95.253 kasus terkonfirmasi positif, serta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Jenis kelamin laki-laki memiliki angka kasus, isolasi, sembuh dan meninggal lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin perempuan yang masing-masing lebih dari 50% kasus. Usia dewasa produktif yaitu 31-45 tahun memiliki angka kasus tertinggi dibandingkan kelompok umur lain dengan akumulasi 30,9%. Kelompok usia dengan jumlah kasus meninggal tertinggi berada di kelompok umur>60 tahun dengan 42,6%. Kebijakan pemerintah mulai dari perlindungan diri dan lingkungan baik secar tertulis maupun tidak tertulis (himbauan) dibuat untuk menekan angka persebaran kasus covid-19 di Indonesia. Kesimpulan: Kebijakan yang telah dibuat pemerintah membutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk dapat mencegah dan menekan angka penularan covid-19.
PERAN SEKTOR SWASTA DALAM RESPON TERHADAP COVID-19: STUDI KASUS DI YOGYAKARTA Shita Listyadewi; Hermawati Setiyaningsih
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61674

Abstract

Latar Belakang. Kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi bencana Covid-19 ini dilakukan oleh semua pihak mulai dari pemerintah sampai dengan swasta. Kerjasama Pemerintah dengan Sektor Swasta bukanlah hal baru di Indonesia, namun dokumentasi mengenai contoh nyata kerjasama tersebut dalam situasi darurat bencana masih sangat jarang. Padahal koordinasi antar pihak termasuk dengan sektor swasta merupakan salah satu aspek penting untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 ini. Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan desain penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh melalui wawancara mendalam di 3 rumah sakit swasta, dinas kesehatan, BPBD dan unsur masyarakat yang ditentukan secara purposive sampling.Hasil. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menetapkan status tanggap darurat bencana Covid-19 dan membentuk tim gugus tugas penangangan Covid-19. Pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta terkait Covid-19 melalui berbagai aspek. Pemda DIY menunjuk 14 rumah sakit swasta sebagai tambahan RS rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat, lebih dari 50% adalah RS swasta. Pada November 2020 masih terjadi lonjakan pasien yang berdampak pada kapasitas tempat tidur di RS rujukan yang terisi 65% serta bertambahnya beban kerja tenaga kesehatan. Untuk membantu dampak Covid-19, berbagai kelompok masyarakat berinisiatif melakukan gerakan sosial dengan mendistribusikan alat kesehatan, melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi, pemberdayaan UKM, serta memberikan bantuan sembako.Kesimpulan. Dorongan Pemda DIY untuk bekerja sama dengan sektor swasta adalah untuk memperluas layanan di sektor kesehatan dan lainnya. Sektor swasta sangat responsif dan turut berperan aktif dalam penanganan Covid-19. Dengan kasus Covid yang masih terus bertambah di DIY, sangat diperlukan sistem yang terintegrasi terkait pendataan stok dan kebutuhan di masing-masing unit, baik terkait alat juga tenaga kesehatannya. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta memerlukan model yang lebih efektif, termasuk juga perbaikan sistem klaim pembiayaan pasien Covid-19.

Page 30 of 44 | Total Record : 436

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 4 (2025): December Vol 14, No 3 (2025): September Vol 14, No 2 (2025): June Vol 14, No 1 (2025): March Vol 13, No 4 (2024): December Vol 13, No 3 (2024): September Vol 13, No 2 (2024): June Vol 13, No 1 (2024): March Vol 12, No 4 (2023): December Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023): June Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022): September Vol 11, No 2 (2022): June Vol 11, No 1 (2022): March Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013): December Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue