Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 5 (2013)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI ]]>
<![CDATA[ANUGRAH, MEIDYA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam melaksanakan kegiatannya Koperasi berdasarkan prinsip Koperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan cirri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya,sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong royong. Kata Kunci : Badan Hukum Koperasi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LABEAN KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH ]]>
<![CDATA[FAISAL, MOH.]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan khususnya pelayanan publik di Indonesia pada umumnya menilai kinerja pelayanan masih belum seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat pada pemerintahan pusat seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan Maladministrasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang menitik beratkan pada teknik pengumpulan data di lapangan. Dari hasil analisis diketahui bahwa persepsi masyarakat pengguna pelayanan publik di Desa Labean menyatakan penyelenggaraan pelayanan publik sudah cukup memuaskan. hasil penelitian dilapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang di lakukan pemerintah Desa Labean dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur pelayanan publik yang di landasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No. 51/Pid.B/2009 /PN.PL) ]]>
<![CDATA[HARYONO, MOH.]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang atau penyertaan, sering menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktiannya, karena banyak peserta yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Dalam praktiknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu kemudian melahirkan suatu tindak pidana. Para pelaku (Pasal 55 Ayat (1) yang terlibat dalam penyertaan tindak pidana penganiayaan dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang secara yuridis ancaman atau pertanggungjawabannya adalah sama tapi secara keadilan seorang hakim harus menentukan para pelaku tersebut sesuai dengan apa yang dilakukannya atau kapasitas dari masing-masing pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindak pidana tersebut. Pada kenyataannya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka yang perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu. Â Kata Kunci : Tindak pidana pembunuhan]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG LARANGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[FADIL, MOHAMMAD]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perdagangan manusia umumnya terjadi pada kelompok rentan, diantaranya adalah perempuan dan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum intrnasional. Dengan demkian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum internasional tentang larangan perdagangan perempuan serta implementasi hukum inernasional tentang larangan perdagangan perempuan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep (approach). Pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian perundang-undangan beraitan dengan perdagangan manusia, pendekatan konsep yaitu dengan mencari dan memilih konsep, prinsip yang berhubungan dengan hukum internasional dalam penanganan perdagangan manusia. Kemudian dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum internasional tentang larangan perdagangan perempuan sesungguhnyan telah di atur di dalam CEDAW(convention on Elimination of All Form of Discrimination Againts Women), Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention againt transnational organied crime. Indonesia juga telah membuat suatu undang-undang untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, yaitu pada undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun dari semua peraturan internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia terkait dengan perdaganag manusia khususnya pemberantasan perdagangan perempuan merupakan suatu wujud implementasi negara Indonesia dalam memerangi perdagngan perempuan. Namun kurangnya sosialisasi di masyarakat merupakan masalah implementasi dalam melawan praktek perdagangan manusia, sehingga peraturan-peraturan yang telah dibuat pemerintah dirasakan kurang berjalan efektif Kata Kunci : Perdagangan Perempuan]]>
<![CDATA[SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA DENGAN PENCALONAN SECARA INDEPENDEN (PERSEORANGAN) ]]>
<![CDATA[BASO, MUH. IKHSAN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada UUD 1945. Data diperoleh dengan studi pustaka di toko buku, organisasi kemasyarakatan, suratkabar, ketentuan perundang-undangan, serta dari internet terkaitapa yang akan dibahas. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan pengkajian studi kepustakaan, maka Pencalonan presiden independen merupakan wacana solusi dalam pemilihanumum yang perlu dipertimbangkan lagi karena dinilai kekurang efektifan wacana tersebut apabila diterpakan di Indonesia.Wacana pencalonan presiden Independen dinilai memiliki lebih banyak kekurangan daripada keunggulan yang diperoleh dalam pemilihan umum apabila diterapakan. Sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia belum mengakomodasi prinsip demokrasi secara penuh, masih dimonopoli oleh partai politik, untuk menjamin hak asasi politik warga negara dan sistem pembangunan hukum ortodoks mendominasi negara Indonesia. Kata Kunci : Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, Independen.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN FUNGSIONIL ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM DELIK ADUAN ]]>
<![CDATA[SAPUTRA, RICK SYEKH ALIF]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum pidana sebagai salah satu perangkat kaedah hukum yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang hukum pidana positif di Indonesia yang mongatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, serta hubungan masyarakat dengan negara. oleh karena itu sifat hukum pidana adalah hukum publik. Pada kondisi masyarakat seperti itu akan ditemui semakin banyak penyimpangan-penyimpangan hukum jika tidak dibarengi dengan perubahan undang-undnag yang selaras dengan perubahan sosial maka upaya penegak hukum dapat kehilangan fungsi. Oleh karena itu khususnya menyangkut delik aduan juga harus mendapat kajian dari segi sosiologis relevansinya dengan dinamika sosial yang berlangsung pada masyarakat dewasa ini. Hal ini penting karena hukum pidana harus mampu mengikuti perkembangan sosial. Dari kontek ini, maka merupakan hal yang penting adalah mencari dan menemukan kebijakan yang lebih memadai dalam hal pengaturan delik aduan pada era pembharuan sistim hukum pidana nasional yang akan datang, yang kiranya akan lebih mampu mencerminkan identitas bangsa indonesia tanpa penyampinhkan ide hukum modern. Sebab keberadaan hukum pidana, khususnya delik aduan pada masa-masa yang akan datang akan menghadapi masalaah-masalah sosial yang lebih pelik termasuk di dlamnya pola-pola perilaku individu dalam masyarakat. Dalam tulisan nantinya akan dibahas permasalahan seperti sejauh mana hak untuk tidak menuntut pada delik aduan memberikan perlindungan kepada kepentingan perseorangan dibandingkan kepentingan umum dan bagaimana hubungan fungsionil antara penyidik dan penuntut umum dalam delik aduan. Kata Kunci : Hubungan Fungsionil Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN DI KAWASAN PERTAMBANGAN MOROWALI DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[RIKI, RIKI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kabupaten Morowali adalah kabupaten yang memiliki sumberdaya alam yang amat kaya, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Sejak berdirinya Kabupaten tersebut, tidak sedikit perusahaan pertambangan yang masuk dan melakukan ekplorasi serta eksploitasi terhadap kekayaan alam khususnya di bidang pertambangan. Hal ini mendatangkan suatu fenomena dimana sampai saat ini pemerintah daerah belum memfasilitasi pengelolaan sumberdaya alam dengan sebuah aturan khusus yaitu perda sehingga perlindungan hukum terhadap lingkungan terkesan terabaikan padahal dinamika hukum di era ke kinian menyatakan bahwa subjek hukum bukan hanya terfokus pada manusia dan badan hukum namun Lingkungan juga merupakan Subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup manusia saat ini dan masa yang akan datang. Kata Kunci: Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus No. 55/Pid.B/2010/PN. Palu) ]]>
<![CDATA[YANTI, RISKA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.B/2010/PN.Palu), dengan identifikasi masalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai yang dijatuhkan Majelis hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Penggelapan secara berlanjut sebenarnya bukan suatu hal yang baru dalam masyarakat. Modus operandi seperti ini umumnya terjadi dalam ruang lingkup keluarga, perusahaan, ataupun instansi-instansi pada umumnya. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara]]>
<![CDATA[PERANAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[RUSLAN, RUSLAN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berati dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, karena meskipun pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku.Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Kata Kunci : Notaris dan Pengawasan Notaris, Jabatan Notaris.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[OLII, YUNITAWATI T.]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 1, No 5 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Judul dari skripsi ini adalah â Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraa republik Indonesia adalah bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta prilaku hakim. Bahwa Fungsi Komisi Yudisial adalah mengawasi dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dengan ketentuan tidak memasuki wilayah teknis yudisial. Dalam melakukan pengawasan Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. Kata Kunci : Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakiman, UUD NRI 1945.]]>
