cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 3, No 4 (2015)" : 10 Documents clear
ASPEK HUKUM PERJANJIAN BERLANGGANAN TELKOM Flexi DI KOTA PALU BAWA MANDA, I KADEK MAPRA
Legal Opinion Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Calon pelanggan sebelum mengikatkan diri dalam kontrak berlangganan dengan PT. Telkom, masih merupakan pihak yang bebas, artinya sebelum adanya kesepakatan berlangganan dengan PT. Telkom maka kedudukannya belum berubah menjadi pelanggan sehingga masih tetap mempunyai pilihan untuk menerima tawaran dari PT. Telkom untuk berlangganan atau tidak. Apabila calon pelanggan menolak tawaran yang diberikan PT. Telkom karena merasa keberatan dengan isi perjanjian atau kontrak yang ditawarkan, calon pelanggan tidak dapat melakukan tawar menawar untuk merubah isi kontrak yang berakibat perjanjian tidak jadi dibuat karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Penerapan perjanjian baku semacam ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa telepon, karena pihaknya sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan keinginan dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Pihak yang membuat isi perjanjian bebas dalam membuat dan menentukan isi perjanjian sehingga dapat sedemikian rupa menempatkan pihak lain di bawah kekuasaannya, sehingga kedudukan pihak lain tersebut menjadi lemah. Adapun di dalam perjanjian antara kedua belah pihak yaitu PT. Telkom dengan Pelanggan, harus memperhatikan kepentingan Pelanggan di dalam perjanjian tersebut karena di dalam penerapan perjanjian tersebut antara PT. Telkom dengan Pelanggan harus bisa lebih menjamin kepentingan Pelanggan, sehingga di dalam perjanjian antara PT. Telkom dengan Pelanggan harus memperhatikan juga upaya perlindungan konsumen yang didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkat praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memilki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Kata Kunci : kontrak, hak-hak dan pertanggungjawaban
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEMBAGIAN WARISAN ADIARTA, I WAYAN
Legal Opinion Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengangkat 3 masalah utama, yaitu (a) Bagaimanakah Status Hukum dan Hak Mewaris Anak Luar kawin? Dan (b) Bagaimana Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris? Serta (c) Bagaimana Solusi Pembagian Warisan Anak Luar Kawin? Tujuan Penelitian yaitu Untuk mengetahui Status Hukum dan Hak Mewaris Anak Luar kawin dan Untuk mengetahui Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris serta Untuk mengetahui Solusi Pembagian Warisan Anak Luar Kawin. Kegunaan Penulisan yaitu Segi Praktis : Dengan demikian penulisan ini dapat diketahui masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin dalam hal pewarisan dan dengan penulisan hubungan anak luar kawin dengan keluarga asalnya dalam hal pewarisan. Segi Teoritis yaitu hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai anak luar kawin serta referensi tambahan mata kuliah hukum waris. Metode Penulisan yaitu, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis digunakan untuk yang terjadi dengan adanya anak luar kawin menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan anak luar kawin. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis. Kata Kunci : Anak Luar Kawin dan Warisan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUATU PENDEKATAN VIKTIMOLOGI) POMOUNDA, IKA
Legal Opinion Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan penipuan yang dilakukan manusia melalui media Elektronik merupakan kejahatan yang sering terjadi masa sekarang, sehingga kejahatan yang diterjadi tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang menguasai dan memahami teknnologi canggih, dan teknologi canggih tersebut yang mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan, hal ini akan membuat banyak korban penipuan yang dimana korbanya kurang memahami dan menguasai teknologi atau media elektronik itu sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban pelaku penipuan. Tindak pidana yang dilakukan memalui media elektronik tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut 1). Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan melalui media elektronik? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan media elektronik?. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penipuan media elektronik. Hasil dari analisis penulisan ini penulis berkesimpulan pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah di-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP dan Perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui media elektronik adalah dapat dilihat kebijakan hukum terkait dengan tindak pidana penipuan melaui media elektronik Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik
PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UU No.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MARWAH, MARWAH
Legal Opinion Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan istri pertama berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan identifikasi masalah istri pertama dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua dan akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembatalan perkawinan oleh istri pertama dapat dilakukan terhadap perkawinan suami dengan istri kedua dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan. Lokasi penelitian ini bertempat di pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Palu dengan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Istri pertama tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya atas perkawinan dengan istri kedua karena suaminya tidak dapat bersikap adil dalam menjalankan rumah tangga sebagaimana pernyataan dihadapan pengadilan pada saat memohon ijin melakukan poligami.Kecuali istri hanya dapat mencari keadilan dalam hal pelaksanaan pernyataannya sebagaiman dibuat pada saat bermohon beristri lebih dari satu. Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang dimohon pembatalan, tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya seperti halnya sebelum perkawinannya dibatalkan. Tanggung jawab tersebut akan berlangsung sampai anak tersebut dewasa. Tanggung jawab meliputi biaya hidup sehari-hari dan pendidikan Kata Kunci : pembatalan perkawinan oleh istri pertama dan hukum pembatalan perkawinan terhadap anak yang dilahirkan.
PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AYAT 4 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 HANDRI, MELDY
Legal Opinion Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penerapan pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 ayat 4 dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional di Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui anggaran pembiayaan pendidikan di Sulawesi Tengah berdasarkan APBD tahun 2012 Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam bidang Pendidikan tentunya tidak lepas dari dukungan alokasi APBD maupun APBN Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu dari subsistem cukup fundamental dari system pendidikan. Distribusi kesempatan mengenyam pendidikan terhadap berbagai grup populasi memiliki konsekuensi sosial, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi pembiayaan pendidikan bertujuan memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi Kata Kunci : Pembiayaan, Pendidikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PENGGUNAAN ASET NEGARA/DAERAH SECARA PRIBADI DI LUAR FUNGSI JABATAN DAN KEDINASAN SALUNGA, MISI S.
Legal Opinion Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah bentuk sanksi yang diterapkan bagi pejabat yang menggunakan aset negara di luar fungsi jabatan dan kedinasan. Penulisan ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji baik ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis hubungan antar ketentuan hukum, hukum dalam hal ini bukan sekedar peraturan perundang-undangan, melainkan juga yurisprudence (case law), nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam hidup bermasyarakat, asas-asas hukum, dan juga literature hukum yang berisi pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi yang tinggi (the most highty qualified scholar’s opinion). Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Pengelolaan barang milik daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan dan penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindatanganan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Bentuk sanksi yang diberikan bagi pejabat atas kelalaian, penyalagunaan atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Penggunaan Aset Negara/Daerah, Larangan dan Sanksi.
PELANGGARAN DAN SANKSI ADAT DELIK ASUSILA DI MASYARAKAT SUKU BUNGGU (TO PAKAVA) ROMANA, NENENG
Legal Opinion Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunitas adat suku bunggu (To Pakava) sampai saat ini masih memberlakukan aturan-aturan adat yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan dan proses pelaksanaan penyelesaiannya dilaksanakan melalui proses penyelesaian peradilan adat yang mana diselesaikan di Bantaya, pelaksanaan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai akan dinamaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah, apabila musyawarah yang dilakukan antar pihak tidak mencapai kata sepakat maka si pelaku dapat diberikan sanksi berupa teguran, denda adat atau pemenuhan kewajiban adat. Alasan mengapa komunitas adat suku bunggu (To Pakava) menyelesaikan perkara-perkara yang tergolong dalam tindak pidana kesusilaan karena masih ada sebagian pelanggaran yang termasuk delik kesusilaan tidak diatur di dalam KUHP, misalanya dalam delik perzinaan yang mana telah di atur dalam pasal 284 yang manaKUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanyamerupakan suatu kejahatan ( delik perzinaan ) apabila para pelaku atau salah satupelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebutdilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHPmereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidan perzinahan. Sebagai sub-cultural dan cara berhukum komunitas adat Suku Bunggu (To Pakava) perbuatan kesusilaan dan proses penyelesaiannya, baik diselesaikan dengan bertindak sendiri, ataupun melalui proses pengadilan negara, menunjukkan terjadinya ketidak cocokan antara nilai-nilai hukum yang termuat dalam aturan hukum negara dengan nilai-nilai hukum yang senyatanya termuat dalam kehidupan hukum masyarakat. Kata Kunci : Kesusilaan, Komunitas adat, peradilan adat, KUHP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA WEBSITE PORNO DURI, RAFIKA
Legal Opinion Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pengguna website porno. Berdasarkan dasar-dasar hukum pidana, penggunaan website porno merupakan suatu kejahatan yang perlu untuk dipertanggungjawabkan jika terbukti melanggar aturan yang berlaku. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk penggunaan website porno dan mengetahui pertanggungjawaban pidana pengguna website porno. Metode penelitian ini bersifat normatif, mengkaji segala sumber data sekunder yang berasal dari berbagai peraturan hukum atau perundang-undangan dan ditunjang pendapat ahli hukum atau dokrine berkaitan dengan masalah yang hendak dikaji. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari KUHP, UU ITE, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008, yurisprudensi, dan lain-lain. Data sekunder yang berupa bahan hukum seperti rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang selaras, dan literatur-literatur lainnya, dan data tersier seperti kamus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengturan penggunaan pornografi di website diatur dalam undang-undang pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku. Kata Kunci : Pertanggunjawaban Pidana, Pengguna, Website Porno.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS HARTA PERKAWINAN DALAM PERKARA PERCERAIAN KOJUNGAN, VERAWATY
Legal Opinion Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perkawinan timbul hak dan kewajiban antara suami dan isteri, orang tua dan anak secara timbal balik yang sudah diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak setiap manusia dapat memperoleh apa yang diinginkan, begitu juga dalam perkawinan, banyak sebab dan kendala sehingga perkawinan tersebut tidak dipertahankan kelangsungannya dan perceraian adalah salah satu cara berakhirnya sebuah perkawinan (selain kematian). Tata cara gugatan perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Akibat perceraian akan menimbulkan masalah bagi suami atau isteri yaitu berupa nafkah iddah dan pembayaran nafkah yang lalu (nafkah terhutang) juga hak suami atau isteri akan harta gono gini, dan pemeliharan anak yang belum mumayyiz (Pasal 105 KHI). Bagi para pihak dalam perceraian dapat mengajukan sita jaminan sebagaimana disyaratkan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yuncto pasal 78 Sub c Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Kepentingan sita jaminan adalah terjaminnya hak atau penyerahan benda yang di dalam amar putusan, juga tidak luput dan ada atau tidaknya benda itu. Karenanya untuk terjaminnya pelaksanaan (eksekusi) sudah biasa penggugat mengajukan permohonan sita, umumnya sita jaminan (conservatoir berslag) bersamaan dengan gugatannya. Untuk mengajukan sita jaminan haruslah ada dugaan yang beralasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975 tersebut “selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Kata Kunci : Sita Jaminan Harta Perkawinan, Perkara Perceraian
TINJAUAN HUKUM KONTRAK BAKU JUAL-BELI PERUMAHAN YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI ISHAK, WIDHARTO
Legal Opinion Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembang wajib melaksanakan pendirian bangunan sesuai waktu yang telah diperjanjikan menurut gambar arsitektur, denah, dan spesifikasi teknik bangunan yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjanjian pengikatan jual-beli rumah tersebut. Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam perjanjian standar jual beli rumah dibuat oleh pebisnis real estate sah ataukah tidak sah ditinjau dari hukum perjanjian. Mengetahui bahwa klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian standar melanggar ataukah tidak ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan didukung data primer dari lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian jual beli perumahan dalam perspektif kebebasan membuat perjanjian (freedom of contract) tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian secara yuridis materiil perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pengembang dalam perjanjian jual beli rumah yang berisi ketentuan pengalihan tanggung jawab, tindakan berupa pembatalan sepihak dan pengembang tidak mengembalikan uang yang dibayarkan oleh pembeli adalah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf, a, c dan d Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini. Terhadap pengetahuan konsumen tentang Undang-undang perlindungan konsumen yang melindungi hak-hak mereka. Kata Kunci : Jual Beli Perumahan

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue