Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 3, No 5 (2015)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJAAN KONEKTOR JUAL BELI REMPAH-REMPAH PASAR SENTRAL KOTA BUNGKU KABUPATEN MOROWALI ]]>
<![CDATA[RISNAWATI, RISNAWATI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul âTinjauan hukum Islam terhadap pekerjaan konektor jual beli rempah-rempah pasar Sentral Kota Bungkuâ. Masalah utama yang ingin dibahas dalam skripsi ini adalah âBagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pekerjaan konektor jual beli rempah-rempah Pasar Sentral kota Bungku Kabupaten Morowali? âdengan tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pekerjaan konektor jual beli rempah-rempah Pasar Sentral Kota Bungku. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian Kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun pola pikir menggunakan logika induktif yaitu dengan melihat fakta-fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan. Dari data penelitian ini diketahui bahwa Praktek pekerjaan konektor jual beli rempah-rempah Pasar Sentral Kota Bungku Kabupaten Morowali meliputi tiga hal yaitu; a) Nilai keuntungan konektor diambil dari selisih harga jual kepada pengecer dengan harga yang diberikan pemilik barang dan resiko kerugian sangat mustahil terjadi, sebab resiko kerusakan barangpun ditanggung pemilik barang, b) Pihak-pihak yang terlibat adalah pemilik barang, konektor dan pengecer, dan c) aturan pembelian adalah dengan menggunakan sistem tempo. Menurut hukum Islam praktek pekerjaan konektor jual beli rempah-rempah Pasar Sentral Kota Bungku Kabupaten Morowali termaksud dalam riba fadli, karena dibangun atas dasar ketidak jujuran serta memperoleh keuntungan bukan dari upah melainkan dari harga barang. Selain itu, langkah pembelajaran yang dapat dilakukan adalah konektor jual beli mengambil keuntungan dari harga barang harus dilakukan dengan jujur agar kesepakatan berlandaskan atas kejelasan. Kata Kunci : Hukum Islam, Pekerjaan Konektor.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA SULAWESI TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[ROSMAWATI, ROSMAWATI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Judul dari skripsi ini adalah âTinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polri Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikaâ. Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : apakah yang menjadi faktor penyabab polisi melakukan penyalahgunaan narkotika dan apakah proses peradilan terhadap anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika sudah sesuai yang diharapakan oleh KUHAP. Lokasi penelitian ini bertempat di Polda Sulawesi Tengah Dan Pengadilan Negeri Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yang bersifat normatife. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan anggota polisi melakukan penyalahgunaan narkotika adalah (1) karena adanya peluang,(2),karena sebelumnya anggota polisi tersebut sudah seorang pencandu, dan (3), karena pengaruh lingkungan. Dalam proses peradilan terhadap anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika, sebagaimana warga sipil lainnya yaitu menggunakan aturan hukum Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan proses yang baku yakni proses penyidikannya dilakukan oleh penyidik kepolisian, penuntutnya dilakukan jaksa Penuntut umum dan diadili lembaga Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Polisi dan Undang-undang Narkotika]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ]]>
<![CDATA[RUSDI, RUSDI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul : Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan, mempunyai tujuan untuk mengetahui dan meninjau hubungan hukum para pihak dalam perjanjian leasing terkait dengan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara leasing dan untuk mengetahui upaya hukum yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menangkal resiko apabila lesse wanprestasi. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Untuk hasil menunjukkan bahwa Para pihak dalam perjanjian leasing antara lain lessor, supplier, dan lessee. Dimana Hubungan hukum para pihak tersebut terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan menggunakan leasing dalam rangka pemasaran kendaraan bermotor yaitu Lessor memberikan biaya pembelian motor secara tunai kepada supplier. Supplier memberikan motor kepada lessee. Setelah lessee memperoleh motor, maka ia melakukan pembayaran lease kepada lessor. Upaya hukum yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menangkal resiko apabila lessee wanprestasi adalah sebelum meng-ACC permohonan leasing, perusahaan pembiayaan menetapkan persyaratan jaminan yang harus dipenuhi lessee. Jaminan itu meliputi jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Kata Kunci : perjanjian leasing, lesse, lessor, supplier.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI ]]>
<![CDATA[INDRAWATI THE, SHERLIN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam penulisannya skripsi ini berjudul Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi dengan perumusan masalah: pertama, bagaimana akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuaransi yang dinyatakan pailit dan kedua, Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada pemegang polis jika perusahaan asuransi di pailitkan. Tujuan penulisan skripsi ini: Pertama, Untuk mengetahui akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuaransi yang dinyatakan pailit; kedua, Untuk mengetahui Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis jika perusahaan asuransi di pailitkan. Hasil penelitian menunjukkan Akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi sebagai debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga adalah: a) Mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; b) Seluruh perikatan debitur yang timbul setelah adanya putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit; c) Terhadap perjanjian asuransi yang bersifat timbal balik, pemegang polis dapat meminta kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan dan kurator tidak memberi jawaban atau tidak bersedia melanjutkan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berakhir dan pemegang polis dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren; d) Seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang dianggap merugikan kepentingan kreditur dapat dimintai pembatalannya; e) Kepailitan perusahaan atau perseroan seringkali diiringi dengan dengan pembubaran perusahaan atau perseroan, dikarenakan kondisi perusahaan yang sudah dalam keadaan tidak solven lagi. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang nomor 2 tahun 1992 yang menempatkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 yang tidak mengatur secara tegas apakah kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen atau kreditur konkuren, untuk itu, diterapkan asas hukum dalam menengahi perbedaan pengaturan ini. Maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut berlaku sesuai asas hukum lex specialis derogate lex generalis dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 sehingga Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 mengesampingkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004. Kata Kunci : kepailitan, perusahaan asuransi, perlindungan hukum pemegang polis]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS DI KOTA PALU) ]]>
<![CDATA[NINGSIH, SRI SETYA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di Nâclub dan Mall tatura Palu. Tipe penelitian deskriptif. Untuk mendukung penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. dengan identifikasi masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di nâclub dan mall tatura Palu. Lokasi penelitian ini bertempat di kota palu dengan sampel penelitian di nâclub dan mall tatura palu dengan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang berada di nâclub dan mall tatura palu, bahwa nâclub tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dari dipekerjakannya anak hingga tengah malam dan tidak dipisahkannya pekerja anak dengan pekerja dewasa, namun di sisi lain hak-hak pekerja anak yang di berikan Nâclub dan mall tatura yaitu pengusaha melindungi anak untuk tidak di pekerjakan atau dimanfaatkan untuk perdagangan minuman keras atau pornografi. Kata Kunci : perlindungan hukum, pekerja anak, dan ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMER DAYA HUTAN DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU ]]>
<![CDATA[ABDULLAH, VAYKA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini mengangkat masalah yaitu, apakah kearifan lokal masyarakat adat mendapat pengakuan dalam mengelolah sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu, dan apakah hak-hak masyarakat adat mendapat perlindungan hukum dalam mengelolah sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari apakah kearifan lokal masyarakat adat mendapat pengakuan dalam mengelolah sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu dan untuk mengetahui dan mempelajari apakah hak-hak masyarakat adat mendapat perlindungan hukum dalam mengelolah sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu. Metode penulisan yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penulisan demikian adalah dengan melakukan penelitian hukum yang tertuju pada nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat, yaitu nilai-nilai hidup, nilai-nilai keseharian yang berkembang dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hasil dari pembahasan masalah ini yaitu keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mewujudkan pengakuan hukum adat, berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional dalam praktek, jauh dari kenyataan. TAP MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka hak pemajuan dan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya tanah ulayat telah diakomodir dan dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik atas wilayah masyarakat hukum adat di kawasan hutan agar kelestarian hutan dapat tercapai. Pemanfaatan kulit kayu pohon beringin sebagai bahan baju adat (kain fuya). Untuk mendapatkan kulit kayu masyarakat tidak diperbolehkan menebang pohon beringin. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal menimbulkan respon dari masyarakat yang berimplikasi terhadap kestabilan sumber daya alam. Pada contoh kasus masyarakat Toro, faktor-faktor tersebut adalah intervensi ekonomi pasar dan dinamika politik menyangkut ketidakseimbangan hak penguasaan lahan. Keanekaragaman etnis yang ada di Toro menimbulkan persoalan-persoalan politik, yaitu persoalan yang terkait dengan sistem tenurial di Toro, yang meliputi distribusi hak pemilikan dan penguasaan lahan yang tidak berimbang antara etnis asli dan etnis pendatang, perbedaan inilah yang selalu menjadi pemicu terjadinya konflik internal di Toro, utama terkait dengan aktifitas pemanfaatan sumber daya hutan. Kata Kunci : Hak Masyarakat dan Pengelolaan Hutan di TNLL]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDANGANGAN DI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[WIJAYA, WIJAYA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Topik ini menjadi menarik dilakukan pengkajian setidak-tidaknya karena Beberapa perkembangan hukum sistem penerbitan surat izin usaha pedangangan di Indonesia mengikuti pasang surut perkembangan kebijakan pemerintah pusat mengenai pemerintahan di daerah. Dalam dua dekade pemerintah yaitu pada masa pemerintah orde lama dan orde baru penyelenggaraan pemerintahan bersifat sentralistik. Satuan-satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah sama sekali tidak mandiri dan tidak memiliki keleluasaan mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan demikian, instrumen izin usaha perdagangan sebagai rugulasi pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah diatur sedemikian rupa, sehingga dimonopoli oleh pemerintah pusat. Hampir semua perizinan sektor perdagangan dikuasai oleh pemerintah pusat. Instrumen perizinan usaha perdagangan mestinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi karena dikelolah secara sentralistik akibatnya sektor izin usaha perdagangan kurang memberi konstribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Â Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan SIUP]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENGGUNAAN METER LISTRIK DIGITAL DI RUMAH MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN ]]>
<![CDATA[FIRMAN, YULIA UTAMI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mengantisipasi kebutuhan listrik PT.PLN (Persero) meluncurkan Produk baru yaitu, alat meter digital, melalui Voucer, Sistem prabayar yang memudahkan para pelanggan untuk mengakses pelayanan penggunaan listrik. Maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari Hak dan kewajiban PT.PLN(Persero) dengan masyarakat sebagai Konsumen, dalam Penggunaan Meter Listrik Digital, serta menganalisi berbagai kendala hukum didalam penggunaan Meter Listrik melalui pembelian Voucer Listrik terhadap masyarakat pengguna listrik. Hak Konsumen dalam penggunaan Tenaga Listrik di rumah masyarakat, di dasarkan pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, dan Kewajiban Konsumen dalam pemanfaatan Tenaga Listrik sesuai pada Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan Hak Pelaku Usaha PT PLN (Persero) dilindungi, isi Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen dan Kewajiban pelaku usaha yang dalam hal ini Pihak PT PLN (Persero) di atur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen). Kendala hukum didalam penggunaan Meter Listrik melalui pembelian Voucer Listrik terhadap masyarakat pengguna listrik yaitu, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat; Pembelian dan ketersediaan Voucer. Keterbatasan Stock Meter Voucer Listrik; Pengurusan administrasi, Lamanya permohonan dan pemasangan, biaya yang mahal. Kata Kunci : PT. PLN (Persero), Listrik Digital]]>
<![CDATA[REVIEW OF THE LAW AGAINST DEBT ABSORPTION BANKING CREDIT AGREEMENT ]]>
<![CDATA[HERLINA, YUYUK]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dengan adanya perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan baik oleh si penanggung maupun oleh si kreditur. Apabila debitur wan prestasi maka pertanggung jawaban atas hutang-hutang dari debitur dapat dimintakan pembayaran secara langsung kepada penanggung. Atau dengan kata lain kreditur dapat menyita dan melelang harta benda penanggung secara langsung untuk melunasi hutang-hutang dari si debitur.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu memberikan gambaran tentang hubungan dan akibat-akibat hukum antara penanggung dan kreditur dan penanggung dengan debitur, serta untuk mengetahui tanggung jawab penanggung apabila debitur wan prestasi dan memberikan gambaran tentang hak-hak penanggung terhadap debitur setelah dilakukan pembayaran atas hutang-hutangnya]]>
<![CDATA[FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA DI BIDANG PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[ZAINAB, ZAINAB]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perluasan Otonomi Daerah sebagaimana tercermin dalam kebajikan pemerintah melalui undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan suatu peluang untuk memberdayakan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah. Pemerintah daerah melaksanakan berbagai urusan pemerintahan berdasarkan pembagian urusan yang telah ditetapkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan tersebut dibagi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib berupa pemberian pelayanan dasar dan urusan pilihan berupa pengembangan sektor unggulan. Diantara urusan wajib tersebut, pendidikan merupakan sektor pelayanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah selain kesehatan, lingkungan, pekerjaan umum dan perhubungan. Beberapa urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dinas pendidikan berperan sebagai lembaga yang mewakili pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan. Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan tersebut telah di terangkan dengan jelas dalam Peraturan Pemeritah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Kewenangan tersebut harus di patuhi dan taati oleh setiap daerah, guna menghasilkan mutu sekolah yang baik. Kata Kunci : Fungsi, Visi Dan Misi Pemerintah Daerah Dan Dinas Pendidikan]]>
