Articles
9 Documents
Search results for
, issue
" Vol 4, No 3 (2016)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ]]>
<![CDATA[AFANDI, AHMAD]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia. Hutan merupakan 60% luas daratan Indonesia, sebenarnya merupakan kekayaan alam yang sangat penting dan strategis. Kerusakan hutan yang terus terjadi telah mengakibatkan bencana yang menelan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit, seperti musibah kebakaran,banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan lain sebagainya. Hal ini tentu merupakan tantangan bagi semua pihak untuk mencari akar permasalahan dan solusi pemecahannya. Disamping itu lemahnya penerapan sanksi bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Perusakan Hutan berdasarkan UU No.18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang lolos dari jeratan hukum. Realita inilah yang melatar belakangi mengapa saya melakukan penelitian ini. Penelitian ini termasuk kategori penelitian library research, yaitu pola penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder. Kata Kunci : Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan]]>
<![CDATA[KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[BURHANUDIN, BURHANUDIN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian menunjukkan bahwa anak dibawah umur yang termasuk golongan lemah fisik, mental,dan sosial sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan. Undang-Undang ataupun KUHP belumsepenuhnya melindungin hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, dikarenakan ancamansanksi pidana masih sangat ringan sehingga menyebabkan pelaku kekerasan hanyadihukum ringan bahkan bebas dari hukuman. Lahirnya Undang-undang no. 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadikorban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Undang-Undang ini telah memiliki ancaman sanksipidana yang cukup berat dan menggunakan batas minimal sehingga pelaku tidak dapatbebas darituntutan. Perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan adalah tanggung jawab bersamaantara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak menjadi korban kekerasan perlu mendapatkanperlindungan hukum dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Kata Kunci : Perlindungan Anak di Bawah Umur. Â ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG SYARAT DAN PENERAPAN PENGGUNAAN PERSANGKAAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA ]]>
<![CDATA[PRASETYA, BOBY]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hakim dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara perdata selalu berdasarkan pada pembuktian yang merupakan upaya bagi pihak-pihak dalam mendalilkan peristiwa-peristiwa atau haknya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan di pengadilan. Untuk rnembuktikan hak tersebut, maka para pihak mengajukan alat bukti sebagaimana telah diatur datum ketentuan hukum acara perdata. Yakni pasal 164 HIR pasal 284 RBG dan pasal 1866 KUHPerdata. Salah satu alat bukti tersebut adalah alat bukti persangkaan. Persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah yang tidak terkenah Persangkaan terdiri dari dua macam yakni persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang. Sejauhmana penggunaan persangkaan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata serta syarat- syaratpenggunaan alat bukti tersebut dan sejauh mana kekuatan pembuktian persangkaan diterapkan oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata, diharapkan dapat berguna bagi pihak - pihak yang berperkara agar mengetahui bahwa Hakim wajib menerapkan alat bukti persangkaan sebagai alat bukti tidak langsung untuk melengkapi alat bukti yang diajukan oleh pihak - pihak dan diharapkan pula dapat berguna bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perdata, alat bukti persangkaan dapat diterapkan untuk menambah alat bukti yang diajukan olehpihak-pihakyang berperkara dipengadilan. Kata Kunci : Alat Bukti yang digunakan Dalam Perkara Perdata.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 53/PID.SUS-TIPIKOR/2013/PN.PL) ]]>
<![CDATA[ARDIANSYAH, MUH. FERRY]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana korupsi cenderung dikonotasikan sebagai penyakit birokrasi. Penyakit ini banyak terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. dalam penelitian ini peneliti mengangkat isu bagaimanakah dasar perumusan bagi terjadinya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pada perkara Nomor : 53/Pid.Sus. Tipikor/2013/PN.PL? dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengenai pengembalian kerugian negara dalam hal menetapkan besar uang pengganti atas kerugian negara dalam Perkara Nomor: 53/ Pid.Sus-Tipikor/ 2013/PN.PL? pada akhir penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa yang menjadi dasar perumusan bagi terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu dengan mengadopsi penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara atau perekonomian negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban Badan Usaha Milik Ngara/Badan Usaha MIlik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan merugikan keuangan negara setelah mempelajari dan menganalisa putusan Nomor :53/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PL  .Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan dari sisi objek keuangan Negara; pendekatan subjek keuangan Negara, pendekatan proses dan pendekatan tujuan. Key Words : Pembuktian, korupsi, keuangan negara ]]>
<![CDATA[TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DI MALAYSIA DAN SINGAPURA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[ASDAR, ASDAR]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di indonesia semakin mendapatkan perhatian internasional dan harus segera ditindaklanjuti. Kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara asal tempat terjadinya kebakaran, namun juga perdampak terhadap negara lain berupa pencemaran asap lintas batas Negara terhadap Malaysia dan Singapura. dengan kejadian pencemaran asap lintas batas yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip â prinsip hukum internasional, khususnya yang mengatur tentang hukum lingkungan internasional Dalam pencemaran lintas batas negara akibat dari kebakaran hutan ini dikarenkan Indonesia telah melakukan kelalaian dalam rangka pengelolaan hutan dan ini merupakan kegagalan dalam menerapkan standar langkah â langkah pengelolaan hutan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan hingga menimbulkan pencemaran udara hingga keluar batas yurisdiksinya.  Kata Kunci : Transboundary haze pollution di Malaysia dan Singapura akibat kebakaran hutan di provinsi riau ditinjau dari hukum lingkungan internasional]]>
<![CDATA[PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN OLEH YUDIKATIF (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG NOMOR 23P/HUM/2009) ]]>
<![CDATA[Taufik, Muhamat Irfan]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Suatu produk hukum di Indonesia berupa peraturan (regels) yang bersifat mengatur (regelling) dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, sedangkan beschiking dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian vonis dapat digugat lagi melalui upaya banding, kasasi sampai peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selain dari ketiga produk hukum tersebut dalam lingkup pemrerintahan terdapat suatu produk hukum yaitu peraturan kebijakan (bleidsregel) yang dikeluarkan pejabat pemerintah hasil dari penggunaan diskresi (Ermessen). Kemudian pertanyaanya Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkanya suatu peraturan kebijakan tersebut, bagaimana upaya hukum terhadap peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, atau bisa dikatakan bagaimana upaya perlindungan hukum untuk masyarakat atas tindakan pemerintah tersebut. Disisi lain sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa warga negara ataupun badan hukum tidak dapat mempermasalahkan peraturan kebijakan ke hadapan hakim maupun pengadilan. peraturan kebijakan bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, Mahkamah Agung pernah melakukan pengujian peraturan kebijakan yang berbentuk Surat Edaran, yaitu terhadap Surat Edaran Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Nomor 03/31/DJB/2009, Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia perkara No. 23P/HUM/2009 dan dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menerima dan mengabulkanya. Olehnya tulisan ini akan menganalisis putusan Mahkamah Agun tersebut. Melalui analisis tersebut akan mengetahuai dasar-dasar argumentasi dibalik putusan tersebut yang melatar belakangi Mahkamah Agung melakukan uji materil terhadap peratutam kebijakan. Kata Kunci : Diskresi, Peraturan Kebijakan, dasar pertimbangan hakim, Pengujian.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT WOODWARD KOTA PALU ]]>
<![CDATA[PUTRA, ARDY PRAMANA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan pendidikan ini dilakukan oleh perusahaan di bidang jasa layanan kesehatan mengingat perkembangan persaingan disetiap perusahaan di bidang jasa layanan kesehatan terus meningkat, sehingga dalam menjalankan suatu usaha untuk suatu pencapaian kerja diperlukan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil yang dapat mengatur strategi atau program perusahaannya dalam mencapai tujuannya. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan kesehatan berbentuk Rumah Sakit dewasa ini terus bertambah dan berkembang. Berbagai keunggulan maupun kelebihan yang menyertai keberadaan Rumah Sakit-Rumah Sakit yang ada tersebut.Perusahaan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit tersebut melakukan persaingan pasar. Berbagai upaya strategi dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang dicita-citakan. Salah satu strategi layanan jasa kesehatan dapat dilakukan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Seiring dengan perjalanan waktu terjadi pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan oleh karyawan, dalam hal ini sebelum perjanjian kerja berakhir, ternyata karyawan yang bersangkutan telah mencari pekerjaan lain (selain di Rumah Sakit Woodward Palu) dan dinyatakan lulus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu kepada karyawan-karyawan yang telah diterima sebagai calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, harus bersedia membayar semua biaya kerugian yang telah dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan pendidikan Screnner Sitologi Laboratorium.Di sisi lain, ketentuan mengenai perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh telah diatur dalam ketentuan Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam hal ini perjanjian kerja tidak diperbolehkan melebihi dari 3 (tiga) tahun, tetapi setelah masa perjanjian kerja berakhir, perusahaan tetap melakukan perpanjangan kontrak kerja yang kedua, yaitu penambahan masa kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun lagi. Oleh karena itu pelaku hubungan industrial harus memahami ketentuan-ketentuan tentang peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak mempunyai persamaan persepsi dalam penyusunan atau membuat perjanjian kerja. Termasuk masa perjanjian kerja agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak melebihi dari 3 (tiga) tahun. Kata kunci : Perjanjian Kerja, wanprestasi dan akibat hukum]]>
<![CDATA[FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN SUATU KONTRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Sutrawaty, Laras]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehinnga si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Selanjutnya dalam pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi: âtidak ada penggantian, biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnyaâ. Dengan demikian penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut tentang keadaan seperti apa sehingga suatu keadaan dapat dikatakan keadaan force majeure dan pihak mana yang memikul kerugian akibat keadaan tersebut. Kata Kunci : Force majeure, kontrak, KUH Perdata.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK PERUSAHAAN YANG DI MERGER MENURUT KONSEPSI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK ]]>
<![CDATA[FITRIANINGSI, DEWI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang amat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Kepemilikan merek dapat beralih, salah satunya karena penggabungan atau pengalihan suatu perusahaan yang semula merupakan pemilik merek.Dengan demikian, dengan penggabungan perusahaan tersebut, kepemilikan merek dapat beralih kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki modal pada perusahaan tersebut. Penggabungan perusahaan atau juga di kenal dengan istilah merger merupakan suatu strategi bisnis yang diterapkan dengan menggabungkan antara dua atau lebih perusahaan yang setuju menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang, karena mereka memiliki sumber daya dan kualitas yang secara bersama-sama dapat menciptakan keunggulan yang relatif lebih kuat. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Merger.]]>
