Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 4, No 6 (2016)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[MUDRIKA, MUDRIKA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat dipertangungjawabkan menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1999tentang larangan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan kelemahan peraturan sanksi terhadap korporasi dalam undang-undang tindak pidana persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini dilaksanakan di Palu Sulawesi Tengah dengan memilih instansi yang relevan dengan masalah dlam skripsi iniyakni bahan kepustakaan sebagai bahan utama. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa : (1). Bentuk pertangungjawaban korporasi dalam bentuk tindak pidana persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan administrative hanya dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertangungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. (2). Kelemahan kebijakan sanksi terhadap korporasi dalam undang-undang tindak pidana persaingan usaha tidak sehat yaitu pertangungjawaban korporasi dalam tindak pidana persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan administratif hanya dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sehingga tidak ada ketentuan pertangungjawaban pidana erhadap korporasi dalam undang-undang tersebut sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan apabila korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN DAN KEJAHATAN ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH) ]]>
<![CDATA[MARALA, SYAHIRUDDIN DAENG]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul âTinjauan Hukum Terhadap Prosedur Dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Dan Kejahatan Anggota Polri (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)â. dengan identifikasi masalah, bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri serta bagaimana prosedur dan mekanisme jika seorang anggota polri melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan serta prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dan perbuatan tindak pidana oleh anggota Polri dengan melihat studi kasus diwilayah kepolisian daerah Sulawesi Tengah.Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polri adalah melalui proses persidangan disiplin yang dimulai dari tahapan penerimaan laporan, pemerisaan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi / hukuman, dengan mengacu pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia, disamping itu mekanisme dan prosedur perbuatan tindak pidana oleh anggota Polri adalah berdasarkan prinsip equality before the law bahwa persamaan didepan hukum berlaku bagi anggota polri bagi yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diadili melalui peradilan umum, hal tersebut berdasarkan TAP MPR-RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR-RI No. VII/MPR/2000 telah memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri secara terpisah dari TNI, sehingga membawa konsekuensi logis kepada institusi Polri yang sebelumnya berstatus sebagai militer berubah menjadi status Sipil sehingga tunduk dan patuh terhadap peradilan umum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MUCIKARI ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Akbar, Muhammad]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul âTinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak dibawah Umur di Kota Paluâ. Penelitian ini dilakukan di kantor KPPA, Rutan dan langsung pada mucikari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mucikari anak dibawah umur dan cara menanggulangi terjadinya mucikari anak di bawah umur di Kota Palu.           Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari tempat penulis melakukan penelitian berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta bahan lain yang diperlukan dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pekerjaan mucikari anak dibawah umur di Kota Palu yaitu faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, faktor orang tua yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan, faktor pergaulan yang bebas menyebabkan anak tak canggung melakukan hubungan seks sehinggaUpaya penanggulagan pekerjaan mucikari anak dibawah umur di Kota Palu yang di lakukan pihak kepolisian, pemerintah, komunitas peduli perempuan dan anak (KPPA), orang tua dan masyarakat yaitu upaya preventif dan upaya represif.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Bantika, Niklas]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam system pemerintahan presidensil ini terdapat hak prerogative yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Salah satu hak prerogative tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa, âPresiden Memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.â Hal ini juga berkaitan dengan prinsip ( Checks and Balances ) serta hubungan kewenangan antara Presiden dengan lembgab Negara lainnya, mengenai penmberian grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai kepala Negara, adapun pokok permasalahan yang dimuat diantaranya Bagaimana pengaturan hukum pemberian grasi menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Bagaimana kedudukan Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana? Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisi teori-teori dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ( STUDI KASUS POLDA SULAWESI TENGAH) ]]>
<![CDATA[ELMINAWATI, SITI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelanggaran Kesusilaan bagi anggota polri tidak bisa di hindari dalam kehidupannya selaku Makluk sosial, meskipun anggota Polri setiap tingkah lakunya terikat atau tunduk dengan peraturan Kode Etik Profesi Polri namun masih didapati anggota Polri melakukan pelanggaran salah satunya adalah pelanggaran Kesusilaan.Pelanggaran Kesusilaan anggota Polri dapat di Proses melalui sidang Kode Etik maupun Sidang Peradilan Umum dan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pelanggaran Kesusilaan tersebut ancaman hukumannya 4 (empat) tahun maka bisa dilakukan proses PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat). Untuk itu setiap anggota polri harus menghayati dan mengamalkan Tribrata dan Catur Prasetya yang dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut; Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui penanganan pelanggaran Kesusilaan anggota Polri, kendala dan upaya dalam Penegakkan Pelanggaran Pidana bagi anggota polri yang melakukan Pelanggaran Kesusilaan di Polda Sulwaesi Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Artikel ini akan menjelaskan mengenai penanganan terhadap Polisi yang melanggar Tindak Pidana Kesusilaan di Polda Sulawesi Tengah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP MIRANDA RULE DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus KEPOLISIAN RESOR PARIGI MOUTONG) ]]>
<![CDATA[ZAINUDDIN, ZAINUDDIN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepolisian yang mempunyai tugas-tugas seperti melakukan pemeriksaan, penyidikan sampai dengan penangkapan, tetapi kadang kepolisian dalam melakukan tugasnya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka.tetapi banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka tidak mengetahui ataupun tidak diberitahu bahwa sesunggunya mereka mempunyai hak-hak sebagai tersangka (Prinsip Miranda rule) sebagaimana di atur dalam banyak pasal di KUHAP, sesunggunya mengabaikan hak-hak tersangka merupakan hal yang sangat fatal apabila dilakukan oleh polisi kerena dapat mengakibatkan proses-proses penegakan hukum yang sudah dilakukan dari awal bisa dijadikan celah untuk tersangka melakukan pembelaan dalam persidangan sehingga berakibat semua proses-proses seperti penangkapan dan pemeriksan sampai dengan dakwaan sekalipun dinyatakan tidak sah oleh hakim. Seperti kasus kasus yang terjadi bahwa hakim memutuskan dalam amar putusanya âmenyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polres terhadap diri terdakwa sebagaimana tertuang di dalam berita acara penyidikan (BAP), telah melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu batal demi hukumâHal tersebut membuktikan bahwa penerapan asas ini sangatlah penting sehingga haruslah kepada anggota kepolisian yang melakukan tugasnya harus paham dengan Prinsip Miranda rule dan memperhatikan hak-hak mereka yang dijadikan tersangka. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKOSAAN (STUDI KASUS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN) ]]>
<![CDATA[LAISYAR, CAKRA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 bagian b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, menurut data kepolisian resort Kabupaten Banggai Kepulauan telah terjadi 48 kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak sepanjang tahun 2011 sampai 2013. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia, telah menjadi tugas pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan serta mencari faktor-faktor penyebab anak melakukan perkosaan, menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa faktor penyebab anak melakukan kejahatan khususnya kejahatan perkosaan, pertama faktor pergaulan bebas, kedua faktor kurangnya perhatian orang tua, ketiga faktor pengaruh negatif teknologi dan media massa, keempat faktor putus sekolah dan kelima faktor moral dan akhlak yang semakin menurun dan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum bersifat preventif dan represif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CYBER CRIME ]]>
<![CDATA[Ronal, Ronal]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki jurisdiksi, persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki jurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (equal states dont jurisdiction over each other) dan prinsip tidak campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Cyber crime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cyber crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembanagan teknologi komputer khususnya internet.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas faktor-faktor yang dominan yang berpengaruh terjadinya pertentangan yuridikasi dalam menyelesaikan kasus cyber crime. Dan untuk mengetahui sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana cyber crime.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, reduksi data dan penyajian data. Dan hasil penelitian ini adalah pada hakikatnya yurisdiksi yang berpotensi untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan yurisdiksi terhadap tinda-tindak pidana internasional. Hakikat yurisdiksi universal berbeda dengan yurisdiksi yang lain karena tidak memerlukan titik pertautan antara negara yang melakukan /melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban, dan tindak pidana itu sendiri. Kekosongan hukum dapat diatasi dengan diberikannya wewenang oleh hukum internasional kepada setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksiuniversal.]]>
<![CDATA[PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN ATAS PERIZINAN MIGAS DI KABUPATEN BANGGAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[MS. KONO, NIZLAWATI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masuknya kegiatan usaha perusahaan PT. DS-LNG (Donggi-Senoro Liquid Natural Gas) di Kecamatan Batui kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat mampu mendorong peningkatan pendapatan regional maupun nasional. Pembangunan proyek pengembangan Gas itu dibagi dengan dua konsep yaitu sektor hulu dan sektor hilir. Adapun dalam penulisan ini, penulis mengangkat judul âPengendalian Kerusakan Lingkungan Atas Perizinan Migas Di Kabupaten Banggai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.TerkaitUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup di mana UU tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum, khususnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh DS-LNG yang akan menimbulkan risiko positif ataupun negatif.Dari uraian di atas, penulis mencoba mangangkat masalah: (1) Apakah kegiatan pengolahan proyek pengembangan Gas DS-LNG berisiko menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat; (2) Bagaimana pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan atas pengolahan Gas oleh DS-LNG menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana metode penelitian ini mengkaji asas-asas hukum dan sistematika hukum. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Semua data kepustakaan dikumpulkan, kemudian dianalisis dan hasilnya dituangkan dalam bentuk deskriptif.Jadi berdasarkan hasil analisis penulis, maka dapat ditarik satu benang merah bahwa proyek pengembangan Gas DS-LNG dapat menimbulkan risiko negatif maupun positif. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Palu) ]]>
<![CDATA[Patuti, Sartika]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Agar setiap orang mampu memikul tanggung jawab terhadap kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial yang berahlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak di Kota Palu yaitu faktor internal atau faktor dari dalam seperti faktor sosial, faktor keluarga (broken home), penyakit parah atau gangguan mental (emosi), faktor yang berasal dalam diri anak. Sedangkan Faktor eksternal atau faktor yang dari luar seperti faktor ekonomi. Penegak hukum Kepolisian dalam hal ini penyidik Kanit PPA mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan menjalankan peranan dan tindakan-tindakan yang harus disesuaikan dengan karakteristik hambatan yang ada di Kota Palu, sehingga upaya penanggulan dan pencegahan yang dapat dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak itu tidak terjadi lagi yaitu dengan upaya preventif seperti melakukan penyeluluhan-penyuluhan dibidang hukum, agama. Upaya represif seperti dijatuhkan hukuman berupa pidana. Upaya reformatif yaitu bentuk usaha untuk merubah kembali seseorang yang telah melakukan kejahatan.]]>
