cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 5, No 3 (2017)" : 10 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG SANDI, MOH.
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim  yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Pengertian arbitrase menurut UU No. 30 tahun 199 adalah, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada PerrjanjianA rbitrase yang dibuat secara tertulis oleh parap ihak yang bersengketa” jelas berarti dalam pengertian arbitrase memuat suatu perjanjian yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dan yang disebut dengan klausul arbitrase. Klausul arbitrase merupakan perjanjian yang dibuat sebelum atau sesudah sengketa terjadi pada kedua belah pihak. Perjanjian atau klausul arbitrase dapat berupa, Factum de compromittendo dan Akta Kompromis.Arbitrase dalam menyelesaiakan sengketa dagang dapat berbentuk dalam 2 jenis arbitrase yaitu arbitrase yang bersifat paten dan arbitrase yang bersifat sementara. Arbitrase yang bersifat paten, disebut dengan arbitrase Institusional dan arbitrase yang bersifat sementara, disebut dengan arbitase Ad-hoc.Sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan atau sengketa yang haya dapat di selesaikan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun sengketa yang hanya dapat di selesaikan melalui arbitrase adalah, kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual.
PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI PALU) IBRAHIM, IBRAHIM
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.Berkenaan dengan hal tersebut, konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideology oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbale balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideology, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMBILAN ASET NEGARA HASIL KORUPSI MUBARAK, MAKBUL
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini membahas tentang Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara berkaitan dengan pengembalian aset Negara dari hasil korupsi. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara untuk mengembalikan aset korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1. Bagaimanakah wewenang jaksa selaku eksekutor dalam pengambilan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi. 2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pengambilan aset korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.Dari penelitian ini diketahui bahwa, Jaksa sebagai Pengacara dapat melakukan perampasan terhadap barang yang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dari hasil korupsi dan memburu asset dan pelakunya. Jaksa sebagai pengacara Negara dapat menghimpun data dan keterangan dimanapun pelaku berada untuk melakukan koordinasi dalam penyidikan untuk menyelematkan asset Negara. Kendala dalam pengambilan aset korupsi masih terkendala perjanjian antar Negara dan perbedaan sistem hukum di tiap Negara, terbatasnya tim investigasi karena kendala pendanaan, penguasaan asset pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan pelaku korupsi, tidak jelasnya political will pemerintah, dan pelakunya berada diluar negeri yaitu masalah Ekstradisi.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN SOFTWARE BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA ISRAL, ISRAL
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia telah memiliki undang-undang dibidang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-undang tersebut yang memungkinkan diterapkan pada pelanggaran pembajakan perangkat lunak komputer. berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dapat di rumuskan permasalahannya yaitu bagaimana  penegakan hukum yang di lakukan oleh polda  sulawesi tengah terhadap peredaran software bajakan dan hambatan  yang di hadapi kepolisian dalam menanggulangi peredaran software bajakan  di kota palu. Tujuan karya ilmia ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah terhadap peredaraan software bajakan yang melanggar UU No. 19 Tahun 2002 dan hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi peredaraan software bajakan di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan pada karya ilmia ini adalah melakukan penelitian di wilayah hukum Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu dengan cara melakukan penggumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
PENERAPAN PASAL 3AYAT (11) PP No. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKANTOR CAMAT BAMBALAMOTU KABUPATEN MAMUJU UTARA HELMIANI, HEKMIANI
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara yang berkedudukan dan berperan penting  sebagai abdi masyarakat, menyelenggarakan pelayanan secara adil dan baik kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indeonesia 1945. Eksistensi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Negara sangat penting dalam menentukan keberhasilan Negara kedepan, karena sebagai pelaksana dari berbagai kebijakan publik, kebijakan negara dalam mencapai tujuan nasional. Untuk itu dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu harus secara terstruktur dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah serta didukung oleh partisipasi dan peran aktif  serta kontrol dari masyarakat. Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, akan tetapi sering terjadi di dalam suatu instansi pemerintah pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan penyimpangan – penyimpangan lainnya yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan pada hal tersebut, Pegawai Negeri Indonesia dipandang masih banyak kekurangan yaitu kurang adanya menghargai kedisiplinan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PALU HABIBIE, IRFAN
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Hukum Pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Harus diketahui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai Manusia. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menimbang bahwa Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan untuk mendapatkan kesejahtraan, social, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelanggaraan Sistem Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh  ada juga warga binaan yang tidak bisa diberikan Pembebasan Bersyarat ialah warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas.
PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA HASNAWATI, HASNAWATI
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa yang talah membawa bencana bagi kehidupan Perekonomian Nasional, sehingga untuk mengungkap kejahatan tersebut tidak lagi dilakukan dengan penegakan biasa, akan tetapi dilakukan dengan luar biasa. Dalam hal pembalikan beban  pembuktian yang  terdapat pada undang-undang korupsi sangatlah berbeda dengan pembuktian secara negatif yang terdapat didalam KUHP. Sehingga sangatlah rawan melanggar asas praduga tak bersalah ( presemption of innocence ) dan asas mempersalahkan diri sendiri   ( non self incrimination ). Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, karena yang akan ditulis adalah penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dimana penulisan tersebut menggunakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penerapan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi sering dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur Penyidik  khususnya Jaksa di dalam melakukan penyidikan. Sehingga dalam melakukan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, perlu dianut dua teori pembuktian, yaitu Teori Bebas Yang dianut Oleh Terdakwa dan Teori Negatif menurut Undang-Undang yang dianut oleh Penuntut Umum atau biasa atau biasa disebut dengan Teori Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas Dan Berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.
KEDUDUKAN HUKUM KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH PUTRA, MUHAMMAD ARJUNA
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu pilihan kebijakan yang terkandung dalam berbagai peraturan mengenai pemerintahan daerah adalah kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah yang sejak dulu dianggap sebagai suatu yang niscaya. Penyelenggaraan desentralisasi itu sendiri dalam sejarah Indonesia bahkan telah berlangsung jauh sebelum Decentralisatie Wet ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1903. Kemudian kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan dirinya, serta setiap kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol eksekutif, justru sebaliknya digunakan sebagai kesempatan untuk “memeras” eksekutif sehingga eksekutif perhatiannya menjadi lebih terfokus untuk memanjakan anggota DPRD dibandingkan dengan masyarakat keseluruhan.
GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENGEMUDI T, ISKANDAR
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan lalu lintas jalan raya yang timbul dewasa ini khususnya pelanggaran dan peristiwa kecelakaan lalu lintas cenderung terus meningkat yang pada gilirannya akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat pemakai jalan. Selain itu peningkatan pemakaian kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan secara tidak langsung akan meningkatkan frekuensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor akan menimbulkan kerugian pada pihak korban, dan pengemudi kendaraan bermotor itu wajib untuk mengganti kerugian.Kewajiban untuk mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum, pada kenyataannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELUARKAN IZIN TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL GONTI, HELYANI N
Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul’’ Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal” dengan identifikasi masalah, Bagaiamana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan dalam penanaman modal dan apakah akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota maupun masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah  Kabupaten / kota dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan dalam penanaman modal dan untuk mengetahui akibat hukum atau dampak apa yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota maupun masyarakat.Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukn bahwa; Pertama, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal hanya terbatas pada perusahaan penanaman modal dalam negeri maka sesuai dengan pembagian kewenangan sebagai mana yang diatur dalam PP No.38 tahun 2007 dan memperhatikan peraturan Mentri Perindustrian No. 41/ M- IND/PER/6/2008 maka izin prinsip penanaman modal dibidang industry jelas tetap merupakan kewenangan dari kabupaten/ kota bila berlokasi hanya di kabupaten/kota dan lintas kabupaten / kota merupakan kewenangan provinsi. Kedua, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal menimbulkan akibat hukum terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dimana terjadi tarik menarik kewenangan dalam mengeluarkan izin sehinggga berdamapak pada ketidakjelasan perusahaan penanaman modal untuk mengurus administrasi izin.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue