Articles
3,446 Documents
<![CDATA[HUBUNGAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP PENYAMPAIAN PELAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK SEKTOR MANUFAKTUR TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[Kwayanti, Devy]]>;
<![CDATA[Darmadji, Stevanus Hadi]]>;
<![CDATA[Sutanto, Aurelia Carina]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 2 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan efektivitas komite audit terhadap penyampaian pelaporan keuangan tahunan perusahaan, di mana penyampaian pelaporan keuangan tahunan tersebut diproxykan dengan Financial Reporting Lead Time atau jangka waktu pelaporan keuangan (FRLT) yaitu jumlah hari antara akhir tahun buku laporan keuangan perusahaan hingga hari di mana perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya di website Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan sampel 107 perusahaan dari seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011. Penelitian ini menggunakan Financial Reporting Lead Time atau jangka waktu pelaporan keuangan (FRLT) sebagai variabel dependen, untuk melihat jumlah hari antara akhir tahun buku laporan keuangan perusahaan hingga hari di mana perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya di website Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas komite audit, yang akan diukur dengan Total Skor Efektivitas Komite Audit dengan menggunakan variabel dummy berdasarkan kerangka efektivitas komite audit mengacu pada De Zoort, et. al. (2002) dalam Ika dan Ghazali (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komite audit berhubungan negatif signifikan terhadap jangka waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif komite audit maka akan mengurangi jangka waktu (lead time) pelaporan keuangan. ]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING PT. HARMONI DINAMIK INDONESIA. ]]>
<![CDATA[Handjaja, Gabriela]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 2 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Corporate Social Responsibility merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan. Di Indonesia, CSR sekarang dinyatakan lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 74 No.40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi wajib untuk melaksanakanya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tangungjawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan CSR yang ada di Perusahaan yang bergerak dalam bidang Multilevel Marketing yaitu PT. Harmoni Dinamik Indonesia, khususnya CSR dalam bidang pendidikan. Program CSR di bidang pendidikan untuk anak-anak tingkat SMA yaitu dengan mendirikan sekolah gratis SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu-Malang, Jawa Timur.]]>
<![CDATA[PERANCANGAN BALANCED SCORECARD â LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE UNTUK MENCAPAI SUSTAINABLE GROWTH DI PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING â BALI ]]>
<![CDATA[Yohanes, Wenny]]>;
<![CDATA[Pontjoharyo, Wiyono]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 2 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan yang terjadi di dalam dunia bisnis mengakibatkan persaingan menjadi semakin ketat. Ketatnya persaingan ini juga dialami Yamaha, yang merupakan salah satu badan usaha terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang industri sepeda motor. Ketatnya persaingan ini memaksa badan usaha untuk menciptakan keunggulan bersaing untuk dapat menjaga kelangsungan hidup. Di era ekonomi berbasis pengetahuan sekarang ini, peran sumber daya manusia dianggap penting karena terdapat tingkat kebutuhan yang tinggi akan pengetahuan, informasi, serta keahlian yang dimiliki sumber daya manusia. Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia di dalam sebuah badan usaha, balanced scorecard khususnya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dianggap sebagai metode yang tepat dalam pengukuran kinerja. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memberikan gambaran bagaimana seharusnya mengelola sumber daya manusia yang dimiliki agar kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia selaras dengan tujuan badan usaha.]]>
<![CDATA[PENERAPAN NILAI-NILAI KEKRISTENAN DALAM IMPLEMENTASI PERSONNEL DAN CULTURAL CONTROL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PT. XYZ, DI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Handoko, M. Catherine]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 2 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menguji teori sistem pengendalian manusia khususnya personnel dan cultural control pada badan usaha yang memasukkan nilai spiritualitas dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. Nilai spiritualitas yang dipakai oleh badan usaha adalah nilai-nilai Kekristenan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi,dan analisis dokumen sebagai metode untuk mendapatkan data. Penelitian ini dapat mengetahui bagaimana penerapan personnel dan cultural control yang diterapkan oleh badan usaha saat ini, dengan memasukkan nilai-nilai Kekristenan didalamnya. Pada saat penelitian ini ditemukan bagaimana cara manajemen membentuk control yang memasukkan nilai-nilai Kekristenan tersebut, sampai pada reward yang diberikan juga mengandung nilai-nilai Kekristenan. Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana kelemahan dan kelebihan yang dapat timbul dengan adanya penerapan personnel dan cultural control yang telah dibuat oleh badan usaha dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan.]]>
<![CDATA[PENGARUH PEMBERIAN BOOKLET ANEMIA TERHADAP PENGETAHUAN, KEPATUHAN MINUM TABLET TAMBAH DARAH DAN KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL ]]>
<![CDATA[Adawiyani, Robiatul]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 2 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tingginya angka ketidakpatuhan ibu hamil mengonsumsi TTD (Tablet Tambah Darah) merupakan masalah yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pengetahuan ibu hamil yang kurang terkait anemia, meningkatkan risiko ibu hamil tidak patuh minum TTD. Oleh karena itu dilakukan penelitian pengaruh pemberian booklet anemia terhadap peningkatan pengetahuan dan kepatuhan minum TTD serta kadar hemoglobin (Hb) pada ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok uji dan kontrol pada tingkat pengetahuan (P value = 0,000); tingkat kepatuhan berdasarkan kuesioner (P value = 0,0079) dan berdasarkan pill count (P value = 0,0015), serta kadar Hb (P value = 0,000). ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA DIKUASAI PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ]]>
<![CDATA[Pertiwi, Dian]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 2 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan yang obyeknya disewakan juga untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi penyewa obyek Hak Tanggungan jika ditinjau dari Pasal 1576 B.W. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pertama, perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan yang obyeknya disewakan tersebut tergantung pada janji-janji yang termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Pemegang hak tanggungan sebagai pemegang hak kebendaan atas obyek hak tanggungan lebih diistimewakan bila dibandingkan dengan penyewa yang mempunyai hak pribadi atas obyek sewa terhadap pihak yang menyewakan. Kedua, perlindunganhukum bagi penyewa obyek Hak Tanggungan jika ditinjau dari Pasal 1576 B.W., tidak dapat mempertahankan haknya dengan dalih jual beli tidak menghapuskan sewa menyewa, melainkan hanya bisa mempertahankan haknya sebatas pada pihak yang menyewakan dengan menuntut ganti kerugian. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERKAITAN DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Yo, Reynaldo James]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 2 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta Notaris yang merupakan akta otentik menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan memberikan jaminan, ketertiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi oleh undang-undang yang diberikan dan dipercayakan kepadanya, merupakan jabatan yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Penulisan tesis ini memakai metode penelitian yuridis normatif dan bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Notaris selaku pejabat umum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dalam proses peradilan pidana ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bentuk perlindungan hukum untuk pemanggilan Notaris dalam kapasitas sebagai Saksi, Tersangka, atau Terdakwa oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim diatur pada Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu harus meminta persetujuan tertulis dari Majelis Pengawas Daerah serta pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu adanya kewajiban ingkar bagi Notaris berkaitan dengan kerahasiaan isi akta. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut wajib dipatuhi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim karena apabila tidak dipatuhi maka ini merupakan pelanggaran hukum yang berakibat segala hasil pemeriksaan adalah tidak sah atau cacat hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS HONORARIUM JASA HUKUM NOTARIS DAN KETENTUAN SANKSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Theyer, Hamry]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 2 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris sebagai salah satu profesi hukum harus menjalankanjabatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Namun seiring ketatnya persaingan dikalangan notaris, mendorong para notaris untuk melakukan segala cara dalam rangka mendapatkan klien secara instan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang dan Kode Etik yang berakibat pada timbulnya persaingan yang tidak jujur antar sesama notaris. Di dalam praktik terdapat berbagai bentuk dari persaingan tidak jujur tersebut seperti mempromosikan jabatan baik melalui media cetak atau elektronik, atau penetapan tarif jasa notaris di bawah standar. Penetapan tarif di bawah standar bisa dilakukan oleh notaris langsung kepada klien yang datang kepadanya atau bisa juga dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti developer, bank, bank perkreditan rakyat. Dalam kerjasama tersebut biasanyaterjadi negosiasi mengenai tarif yang akan ditetapkan oleh notaris dan biasanya notaris akan memberikan tarif yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, tidak menyebutkan dengan tegas bahwa penetapan tarif di bawah standar dapat menimbulkan persaingan tidak jujur antar notaris, lalu bagaimanakah bentuk dan cara persaingan antar notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak jujur, dan bagaimana akibat hukum dari persaingan tidak jujur antar sesama notaris sebagai dampak dari penetapan tarif jasa notaris di bawah standar. Penelitian menghasilkan bahwa bentuk persaingan yang dilakukan dengan menetapkan tarif di bawah standar yang dilakukan dengan cara kerjasama denganinstansi tertentu bisa menimbulkan persaingan tidak jujur antar sesama notaris. Dan kerjasama tersebut akan menciptakan suatu monopoli oleh notaris tersebut yang menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk ikut berpartisipasi. Jika hal itu tetap dilakukan juga dapat merugikan klien karena akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan. ]]>
<![CDATA[KESALAHAN KETIK DALAM MINUTA AKTA NOTARIS YANG SALINANNYA TELAH DIKELUARKAN ]]>
<![CDATA[Juwita, Nelly]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 2 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris memiliki peranan yang penting dalam pembuatan alat bukti tertulis, karena notaris adalah salah satu pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Masyarakat memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris. Namun, notaris juga merupakan manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang dapat terjadi adalah kesalahan ketik dalam minuta akta yang baru diketahui setelah salinan akta sudah dikeluarkan. Selain untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan, penelitian ini juga bertujuan agar notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan ketik pada minuta akta yang baru disadari setelah salinan akta telanjur dikeluarkan, serta memahami tanggung jawab notaris dalam hal adanya kesalahan ketik tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah statute approach dan conceptual approach. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dalam hal ada kesalahan ketik pada minuta akta yang baru disadari setelah salinan akta dikeluarkan bergantung pada jenis akta dan letak kesalahan ketik tersebut. Jenis akta yang dimaksud adalah akta partai dan akta relas. Letak kesalahan ketik yang dimaksud, di antaranya pada keterangan notaris di awal akta, identitas penghadap, dan isi akta yang merupakan kehendak penghadap. Apabila notaris melakukan kesalahan ketik sebagaimana disebut di atas, notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata dan/atau sanksi administratif.]]>
<![CDATA[PENGUKURAN KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI BERDASARKAN METODE RISK BASED CAPITAL (RBC) ]]>
<![CDATA[Komdax, Johan]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 2 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Insurance business is one of the types of business activities that involve risk. Risks faced by insurance companies and reinsurance companies can be sourced from financial performance, market conditions, and the type of business being operated. To improve oversight of the financial performance of insurance companies and reinsurance companies in Indonesia, the finance minister has issued regulation No. 53 I PMK.OJO I 2012 on the financial health of insurance companies and reinsurance companies. The purpose of that rule is to protect customer fonds contained in the insurance companies and reinsurance companies in order to stay safe, and can be used when there is a claim. This study uses the financial statements of insurance companies and reinsurance companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2012. The results showed that there are six insurance companies and one reinsurance company is healthy, whereas there are 3 insurance companies that are not healthy. For insurance companies that are not healthy, there are consequences that would come from the government, Bapepam-LK, customers, and investors.]]>
