cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
ISSN : 20887396     EISSN : 26140039     DOI : 10.12928
Core Subject : Social,
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan [e-ISSN: 2614-0039] publishes articles containing ideas, research results, literature review, and other innovative creations on citizenship, Pancasila and Civic Education learning, Pancasila and Civic Education learning models, Pancasila and Civic Education learning media, assessment and evaluation of Pancasila and Civic Education learning, Pancasila and Civic Education research and development, moral/ethical philosophy, state law education, socio-political education of the state, socio-cultural education.
Arjuna Subject : -
Articles 157 Documents
Pemahaman Mahasiswa PPKn UAD Angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Surya Adrianto; Gatot Sugiharto
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.894 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v2i2.9277

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam konstitusi. Salah satu wujud Indonesia negara hukum adalah dengan membuat peraturan perundangan khususnya dalam hal ini UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas Namun setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak semuanya mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan, Pemahaman termasuk juga penilaian Mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No.22 Tahun 2009.Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008. Objek penelitian ini adalah UU No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2). Teknik pengumpulan data ini berupa wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data, mahasiswa PPKn telah mengetahui maksud dan tujuan yang baik dari pemerintah dalam upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, namun mahasiswa PPKn dalam hal ini juga memahami bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) merupakan suatu peraturan yang yang dianggap tidak efektif apabila diterapkan di negara yang beriklim tropis seperti negara Indonesia, dan menerapkan peraturan tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan energi.
Peranan Pembina Pramuka dalam Mengembangkan Karakter Kepemimpinan Siswa di SMP Negeri 3 Depok Sleman Ibnu Hanif Asnawi; Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.436 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v3i2.10676

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pembina Pramuka dalam mengembangkan karakter kepemimpinan siswa di SMP Negeri 3 Depok Sleman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peranan Pembina Pramuka dalam mengembangkan karakter kepemimpinan siswa di SMP Negeri 3 Depok Sleman adalah: 1) Dalam aspek pengembangan integritas siswa, Pembina Pramuka melibatkan siswa dalam merencanakan program kegiatan, menampilkan sikap dan perilaku yang baik dan memberikan kesempatan kepada beberapa siswa yang sudah diangkat sebagai Dewan Penggalang untuk ikut membantu membina; 2) Dalam aspek pengembangan kecerdasan siswa, Pembina Pramuka memberikan materi-materi atau kegiatan yang mengajak siswa untuk berfikir dalam menyelesaikannya; 3) Dalam aspek pengembangan keberanian siswa, Pembina Pramuka memberikan materi-materi latihan yang sifatnya menarik dan menantang; 4) Dalam aspek pengembangan inisiatif siswa, Pembina pramuka memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengekspresikan idenya dalam kegiatan; 5) Dalam aspek pengembangan penilaian siswa, Pembina Pramuka memberikan tugas individu maupun kelompok kepada siswa.
Kampanye Pemilu Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam SKH Kedaulatan Rakyat Eki Piroza; Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.279 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v4i2.6270

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan tentang sosialisasi politik (pendidikan politik) sebagai prasyarat terbentuknya warga negara yang baik (good citizen). Sosialisasi politik adalah salah satu fungsi pers dan partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sosialisasi politik yang terkandung di dalam berita-berita tentang Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dimuat di dalam SKH Kedaulatan Rakyat selama masa kampanye terbuka, 16 Maret-5 April 2014.Subjek dalam penelitian ini adalah PDIP, sedangkan objek penelitiannya adalah kampanye Pemilu Legislatif PDIP melalui SKH Kedaulatan Rakyat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi selama masa kampanye terbuka Pemilu Legislatif 2014. Metode analisis yang digunakan adalah content analysis (analisis isi).Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi politik yang dimuat dalam berita kampanye PDIP di SKH Kedaulatan Rakyat adalah sosialisasi politik tentang pemilihan umum, kampanye politik tentang janji perubahan atau pesan dari partai politik terhadap konstituen (pemilih), kampanye politik tentang pembelajaran nilai-nilai dan norma-norma politik oleh masyarakat melalui peran partai politik di media massa, kampanye politik tentang pemahaman simbol-simbol politik negara.
Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Individual Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa Difabel (Tunanetra) di MAN Maguwoharjo Ana Kurniati
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.838 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v3i1.6405

Abstract

Pendidikan inklusif merupakan suatu bagian dari pendidikan formal di Indonesia sebagai model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif dimaksudkan untuk menampung kebergaman siswa baik siswa normal dan juga siswa berkebutuhan khusus. Mendidik anak yang berkelainan fisik maupun karakteristik perilaku sosialnya, tidak sama seperti mendidik anak normal, sebab memerlukan pendekatan dan strategi yang khusus, diantaranya pendekatan pembelajaran individu.Penelitian ini mendeskripsikan penggunaan pendekatan pembelajaran individual dengan materi suprastuktur dan infrastuktur politik pada siswa difabel kelas X di MAN Maguwoharjo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan wawancara kepada guru dan siswa, baik siswa awas maupun siswa difabel (tuna netra).Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaaan materi oleh para siswa difabel (tuna netra) di kelas belum terkondisikan dengan baik. Dari segi tugas, yang menjawab sempurna hanya beberapa responden saja, sebagian siswa lainnya mengetahui namun tidak bisa menggungkapkan kembali dengan sempurna dan spontan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas dibutuhkan pembelajaran di luar kelas sebagai alternatif penguatan penguasaan materi PKn. Hal ini karena adanya pengaruh dan proses yang berlangsung pada waktu kini dan masa lampau yang ikut menentukan. Dengan begitu, siswa mampu mengingat kembali materi dan kesan-kesan yang tersimpan sekalipun sulit untuk memproduksi kesan-kesan itu.
Peran PKn dalam Menumbuhkan Budaya Politik Siswa di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta Siti Nurlaela Hidayati; Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.121 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v3i2.10673

Abstract

Sosialisasi politik membutuhkan agen sosialisasi untuk menyampaikan maksudnya. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa dan sekolah. Sebagai salah satu agen sosialisasi politik sekolah melalui mata pelajaran PKn bertujuan untuk menyampaikan materi-materi politik kepada peserta didik. Melalui pelajaran PKn diharapkan siswa yang merupakan pemilih pemula bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang budaya politik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru PKn dan siswa SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan cara reduksi data, unitisasi/kategorisasi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PKn sudah berperan dengan baik dalam menumbuhkan budaya politik siswa di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman budaya politik bagi siswa agar mereka sebagai pemilih pemula dapat menyalurkan aspirasi mereka dalam kegiatan politik dengan baik dan benar.
Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta Rianny Puspita; Dikdik Baehaqi Arif
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.028 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v4i1.6283

Abstract

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Dalam masyarakat majemuk, tersimpan kekuatan yang sangat besar berupa beragam adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang menjadi pengikat kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu menentang penjajahan. Namun, kemajemukan juga memicu timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. Dalam lembaga pendidikan rentan akan munculnya konflik yang berkaitan dengan deskriminasi etnis, gender, budaya dan paham agama. Penelitian ini berusaha mengetahui peranan lembaga pendidikan yang memiliki siswa-siswi yang berbeda latar belakang terutama fokus pada implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah sebagaimana direkomendasikan oleh UNESCO. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus, lokasi penelitian di lakukan di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, subyeknya ialah kepala sekolah, guru, dan siswa-siswa di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di sekolah, peran guru dalam proses pembelajaran yang mengembangkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dan praktik siswa dalam mengimplementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika . Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika telah diimplementasikan di lingkungan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta melalui kebijakan kepala sekolah yang mendukung nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, proses pembelajaran di kelas PPKn yang memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan diterapkan dalam perilaku keseharian siswa yang menjunjung nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
Kemanusiaan dalam falsafah hidup masyarakat Batak Toba Yakobus Ndona
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.66 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i1.10441

Abstract

Kemanusiaan, zaman sekarang telah menjadi prinsip universal dalam membangun peradaban dunia. Indonesia telah menetapkan kemanusiaan sebagai salah satu sila dalam dasar negara. Kemanusiaan dalam Pancasila tidak bersumber dari pemikiran spekulatif filosofis tetapi dari nilai-nilai yang telah hidup dalam kebudayaan nusantara sejak ribuan tahun lalu. Kajian tentang kemanusiaan dalam berbagai kebudayaan nusantara akan membuat pemahaman terhadap prinsip kemanusiaan dalam sila kedua akan komprehensif dan mendalam. Tulisan ini hendak mengungkapkan pemikiran tentang kemanusiaan dalam budaya Batak Toba. Orang Toba memiliki prinsip kemanusiaan yang bersumber dari pemahaman tentang manusia yang bermartabat rajawi. Martabat luhur ini menuntut setiap orang diperlakukan secara adil dan bermartabat.
Perwujudan Karakter Kemandirian Remaja dalam Pelaksanaan Kewajiban sebagai Anak di Desa Kradenan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tri Armanto; Sumaryati Sumaryati
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.883 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v4i1.6278

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan karakter kemandirian remaja dalam pelaksanaan kewajiban sebagai anak di desa Kradenan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan diperkuat dengan observasi secara langsung kepada remaja. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa remaja di dusun Goyudan desa Kradenan kecamatan Srumbung kabupaten Magelang secara umum mewujudkan kemandirian tersebut meskipun ada remaja yang dalam mewujudkan kemandirian masih perlu diperintah oleh orang tua. Adapun perwujudan tersebut dalam hal kemandirian berpikir dan bertindak (merapikan tempat tidur sendiri, bangun pagi tanpa di bangunkan, membersihkan lantai rumah, masuk sekolah sendiri), kemandirian dalam mengambil keputusan (bermain atas kemauannya sendiri, mencuci pakaian sendiri,membeli baju sendiri), kemandirian dalam mengarahkan diri (membuang sampah pada tempatnya, membuat jadwal belajar di rumah, mengatur alarm bangun tidur), kemandirian dalam mengembangkan diri (mengikuti kursus belajar, aktif organisasi karang taruna, aktif kepanitiaan karang taruna), kemandirian dalam menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya (menaati jam belajar masyarakat, menjenguk tetangga yang sakit, ikut kegiatan gotong royong). Adapun alasan remaja mewujudkan kemandiriannya adalah karena mereka merasa sudah dewasa dan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab mereka sendiri sehingga tidak mau bergantung pada orang lain, sedangkan kemandirian yang masih di perintah orang tua dalam mewujudkan kemandirian adalah dalam hal mengikuti kursus belajar, kegiatan karang taruna, menjenguk tetangga yang sakit dan mengikuti kegiatan gotong royong dengan alasan mereka masih mempunyai rasa malas dan lebih mementingkan bermain sama teman mereka. 
Pelayanan Publik dalam Pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta Periode Oktober 2011- April 2012 Arie Gunarti
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1205.145 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v2i2.9276

Abstract

Seiring adanya reformasi birokrasi, pemerintah harus terus  melakukan  perbaikan kualitas pelayanan publik, untuk mewujudkan  pemerintahan yang  Baik (Good Governance)  yakni pemerintahan  yang  akuntabel dan bebas dari Praktik KKN. Setiap penyelenggaran pelayanan publik harus berpedoman pada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.   Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan   untuk mendapatkan pengetahuan yang sistematis tetang pelayanan publik di Kantor Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.Jenis penelitian ini  adalah penelitian deskriptif kualitatif  dengan subjek  penelitian petugas /operator e-KTP dan masyarakat  Kecamatan Umbulharjo  Objek penelitian yaitu pelayanan publik dalam pembuatan e-KTP . Penggumpulan data mengunakan wawancara kepada petugas/operator e-KTP  dan masyarakat yang telah melakukan perekaman biodata kependudukan, dan teknik dokumentasi tentang Profil Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yang masih bersifat umum, yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa prosedur perekaman pelayanan e-KTP  yang ada di Kecamatan mudah di pahami oleh masyarakat hanya saja masih kurangnya  sosialisasi tetang prosedur pelayanan perekaman  biodata kependudukan. Waktu penyelesaian e-KTP  ditentukan oleh Pusat (Jakarta), masyarakat harus menunggu antrian yang lama untuk perekaman data kependudukan. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yakni ada masyarakat tidak datang tepat pada waktunya, tidak hadir sesuai dengan waktu yang dijadwalkan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibanya. Biaya pelayanan, perekaman e-KTP gratis. Produk, petugas tidak pernah salah memasukan data kependudukan. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Umbulharjo lengkap namun ada kendala yang dihadapi oleh petugas e-KTP saat proses perekaman yakni apabila listrik padam, alat iris mata eror,dan alat  sidik jari rusak. Kompetensi petugas, saat perekaman Petugas/Operator e-KTP trampil dalam memggunakan perangkat peralatan. Petugas/Operator e-KTP besikap ramah dan sopan kepada masyarakat, pada saat itu masyarakat tidak ada yang mengeluhkan pelayanan yang  diberikan oleh petugas.  Berdasarkan KEP MEN PAN No. 63/KEP/M. PAN/7/2003 standar pelayanan publik  yang dijadikan  pedoman  pelaksaanaan dan penyelenggaraan  pelayanan  e-KTP 
Implementasi pendidikan Pancasila sebagai character building mahasiswa di Universitas Sembilanbelas November Kolaka Zulfikar Putra
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.894 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i1.9515

Abstract

Sekurang-kurangnya terdapat lima karakter pribadi pancasilais yang harus dimiliki, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan mahasiswa diantaranya pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan serta mampu menunjukkan sikap religius, toleran, berkonstribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beradaban berdasarkan Pancasila, berperan sebagai warga negara yang bangga, cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

Page 8 of 16 | Total Record : 157