cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
ISSN : 20887396     EISSN : 26140039     DOI : 10.12928
Core Subject : Social,
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan [e-ISSN: 2614-0039] publishes articles containing ideas, research results, literature review, and other innovative creations on citizenship, Pancasila and Civic Education learning, Pancasila and Civic Education learning models, Pancasila and Civic Education learning media, assessment and evaluation of Pancasila and Civic Education learning, Pancasila and Civic Education research and development, moral/ethical philosophy, state law education, socio-political education of the state, socio-cultural education.
Arjuna Subject : -
Articles 157 Documents
Implementasi pendidikan Pancasila sebagai character building mahasiswa di Universitas Sembilanbelas November Kolaka Putra, Zulfikar
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.894 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i1.9515

Abstract

Sekurang-kurangnya terdapat lima karakter pribadi pancasilais yang harus dimiliki, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan mahasiswa diantaranya pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan serta mampu menunjukkan sikap religius, toleran, berkonstribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beradaban berdasarkan Pancasila, berperan sebagai warga negara yang bangga, cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta Pratama, Andhika; Sumaryati, Sumaryati
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.532 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v4i2.6273

Abstract

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta pendidikan yaitu sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tujuan membentuk manusia yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan suatu aturan atau kebijakan guna mewujudkan tujuan tersebut. Lingkungan sekolah khususnya tingkat SMA yang beranggotakan remaja-remaja yang sedang dalam masa transisi, sangat rentan terhadap perilaku yang menyimpang.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian bermaksud untuk melakukan peyelidikan dengan menggambarkan dan memaparkan keadaan suatu situasi sosial di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan siswa. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah strategi sekolah dalam menanamkan pendidikan anti-korupsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta telah melaksanakan strategi inklusif dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswa. Ini dibuktikan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kepala sekolah mengenai rencana kebijakan untuk kegiatan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa, ketentuan itu terintegrasi di dalam tata tertib sekolah yang mengatur tentang prilaku siswa yang di dalamnya juga mengatur tentang korupsi di dalam sekolah, dan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta sudah melakukan strategi studi kasus dalam hal ini yang melaksanakannya guru yang bersangkutan yaitu guru PKn, strategi ini sudah dilaksanakan dibuktikan dengan adanya guru PKn dalam proses pembelajaran tentang materi antikorupsi menggunakan metode diskusi yang dalam pelaksanaan metode tersebut siswa ditugaskan untuk mencari kasus-kasus korupsi lalu menganalisis kasus terebut bersama kelompok masing-masing serta memberikan solusi untuk pemecahan masalah dalam kasus tersebut.
Pelayanan Publik dalam Pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta Periode Oktober 2011- April 2012 Gunarti, Arie
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1205.145 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v2i2.9276

Abstract

Seiring adanya reformasi birokrasi, pemerintah harus terus  melakukan  perbaikan kualitas pelayanan publik, untuk mewujudkan  pemerintahan yang  Baik (Good Governance)  yakni pemerintahan  yang  akuntabel dan bebas dari Praktik KKN. Setiap penyelenggaran pelayanan publik harus berpedoman pada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.   Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan   untuk mendapatkan pengetahuan yang sistematis tetang pelayanan publik di Kantor Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.Jenis penelitian ini  adalah penelitian deskriptif kualitatif  dengan subjek  penelitian petugas /operator e-KTP dan masyarakat  Kecamatan Umbulharjo  Objek penelitian yaitu pelayanan publik dalam pembuatan e-KTP . Penggumpulan data mengunakan wawancara kepada petugas/operator e-KTP  dan masyarakat yang telah melakukan perekaman biodata kependudukan, dan teknik dokumentasi tentang Profil Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yang masih bersifat umum, yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa prosedur perekaman pelayanan e-KTP  yang ada di Kecamatan mudah di pahami oleh masyarakat hanya saja masih kurangnya  sosialisasi tetang prosedur pelayanan perekaman  biodata kependudukan. Waktu penyelesaian e-KTP  ditentukan oleh Pusat (Jakarta), masyarakat harus menunggu antrian yang lama untuk perekaman data kependudukan. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yakni ada masyarakat tidak datang tepat pada waktunya, tidak hadir sesuai dengan waktu yang dijadwalkan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibanya. Biaya pelayanan, perekaman e-KTP gratis. Produk, petugas tidak pernah salah memasukan data kependudukan. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Umbulharjo lengkap namun ada kendala yang dihadapi oleh petugas e-KTP saat proses perekaman yakni apabila listrik padam, alat iris mata eror,dan alat  sidik jari rusak. Kompetensi petugas, saat perekaman Petugas/Operator e-KTP trampil dalam memggunakan perangkat peralatan. Petugas/Operator e-KTP besikap ramah dan sopan kepada masyarakat, pada saat itu masyarakat tidak ada yang mengeluhkan pelayanan yang  diberikan oleh petugas.  Berdasarkan KEP MEN PAN No. 63/KEP/M. PAN/7/2003 standar pelayanan publik  yang dijadikan  pedoman  pelaksaanaan dan penyelenggaraan  pelayanan  e-KTP 
Pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah menengah pertama: Tinjauan filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikologis Budi Mulyono
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.188 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i2.12719

Abstract

Artikel ini membahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilihat dari tinjauan filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikologis.Sebagai program kurikuler, pendidikan Kewarganegaraan menjadi satu mata pelajaran di sekolah dasar dan menengah yang memiliki tugas profesional untuk membina siswa agar menjadi generasi penerus yang sebagaimana diharapkan bangsa dan negara dalam konteks pembinaan generasi muda menjadi seorang warga negara yang baik. Oleh karenanya pendidikan kewarganegaran khususnya di jenjang SMP mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value based education”. Secara filosofis pendidikan kewarganegaraan memiliki visi holistik-eklektis yang memadukan secara serasi pandangan perenialisme, esensialisme, progresifisme, dan sosiorekonstruksionisme dalam konteks keindonesiaan. Secara sosiologis, dalam teori perkembangan sosial Ericson anak usia SMP berada pada tingkat tingkat 5, Identity vs Role Confusion, dimana remaja sedang dalam usaha sedang mencari jati dirinya. Anak-anak remaja perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai cara untuk memahami identitas dirinya. Secara yuridis, Menurut Permendikbud No. 58 Tahun 2014, secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggungjawab kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic responsibility); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility). Secara psikologis, masa remaja awal (Usia SMP) sudah mencapai tahap operasi formal. Pada usia ini secara mental anak telah dapat berpkir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Dengan kata lain, berpikir operasi formal lebih bersifat hipotesis dan abstrak serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkrit.
Etika lingkungan dalam pasang ri kajang pada masyarakat adat Kajang Muhammad Hadis Badewi
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.761 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i2.13619

Abstract

Masyarakat adat Kajang adalah salah satu komunitas adat di nusantara yang hingga saat ini masih memegang teguh adat dan budaya yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan pasang ri kajang, sebuah budaya yang dianggap unik karena cenderung menolak pengaruh modernisasi atau pengaruh perubahan yang bersumber dari luar pemahaman pasang ri kajang. Tulisan ini bertujuan memahami konsep etika lingkungan masyarakat adat Kajang yang bersumber dari pasang ri kajang berdasarkan teori Carolyn Merchant yang menganggap bumi sebagai ibu. Konsep hidup kamase-mase menjadikan masyarakat adat Kajang hidup secara harmonis dengan alam dan lingkungannya, dengan meyakini bahwa bumi sebagai Anrongta atau ibu kita. Hal itulah yang menjadikan alam dan lingkungan dalam kawasan adat Kajang tetap lestari hingga hari ini.
Analisis penguasaan kompetensi kewarganegaraan pada mahasiswa PPKn Universitas PGRI Madiun Yoga Ardian Feriandi; Yuni Harmawati
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.282 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i2.13620

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis penguasaan civic competence  (civic knowledge, civic disposition, civic skill) pada mahasiswa PPKn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi menggunakan model campuran tidak berimbang (Concurrent embedded). Subjek dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa jurusan PPKn di Universitas PGRI Madiun. Untuk mengumpulkan data dari subjek yang ada maka metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan teknik interaktif Miles and Huberman, serta analisis deskriptif persentase. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan mahasiswa PPKn semester VII lebih baik dalam penguasaan Civic Competence di banding mahasiswa PPKn di semester lain. Hal itu karena dalam kelas mereka telah dikembangkan kultur demokratis seperti aktif dalam pengambilan keputusan publik, ikut dalam diskusi antara mahasiswa dan kampus, aktif dalam kegiatan kemahasiswaan (BEM, HMPS), serta aktif dalam berbagai organisasi sosial di luar kampus. Sehingga secara tidak langsung berbagai aktivitas yang telah mereka lakukan tersebut dapat membantu untuk mengembangkan civic competence.
Deradikalisasi organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Salisul Khakim
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.849 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i2.13621

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses deradikalisasi mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di bawah pembinaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA). Paham dan gerakan radikal yang identik dengan fanatisme terhadap ajaran Islam mulai berkembang pasca era reformasi, namun keberadaannya tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, bahkan mengancam eksistensi dasar negara tersebut. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki potensi terhadap ancaman paham dan gerakan ini, sehingga satuan pendidikan tinggi yang berlatar belakang ajaran Islam memiliki peran penting dalam pembinaan melalui lembaga kemahasiswaan. Perguruan tinggi berbasis nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan telah berkontribusi besar dalam menghasilkan lulusan generasi muda dan membangun negara. Pembinaan IMM sebagai organisasi kemahasiswaan ini dimaksudkan agar mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dapat berperan dalam membangun bangsa tanpa bertentangan dengan ideologi Pancasila, selain itu juga tetap berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang tidak radikal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan PTMA dan IMM, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mencari studi literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan deradikalisasi dan peran PTMA. Sementara itu, lokasi penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
Kajian yuridis komparatif tentang sistem pemilihan presiden langsung dan pelaksanaannya di Indonesia Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.328 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i2.13622

Abstract

ABSTRAKUUD 1945 pasca amandemen tidak mengatur tentang pelaksanaan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Pasal 6A UUD 1945 dalam hal ini menentukan (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dengan Undang-undang. Akhirnya pelaksanaan pemilihan presiden langsung diserahkan kepada pembentuk undang-undang.  Oleh karena itu telah berganti tiga kali pengaturan selama pemilihan presiden langsung, yaitu  Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004,  Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 dan 2014 dan UU No. 7 Tahun 2017 untuk pemilu serentak 2019.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan pengaturan tentang sistem pemilihan presiden langsung dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia dan perbedaan serta implikasinya dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia.
Interelasi latar belakang pendidikan orang tua dengan perilaku disiplin belajar pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 21 Bandung Edi Kusnadi; Nani Nur'aeni; Ahmad Khoerul Umam
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.118 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i2.9310

Abstract

Basically, education which is one of the most important factor for human being aims to achieve maturity and perfection in individual behaviour, especially for parents they have central role to bring their chidren up in familly environment. This research aims to figure out the conection between parents’ educational background and students’ dicipline behavior in studying citizenship education, conducted in SMAN 21 Bandung using quantitaive aproach within likert scale model and ordinal data. The result of the the research shows that there is a relationship between parents’ educational background and students’ attitudes toward learning process in the school. This relationship is verified from the result of categorical analysis of the correlation between both variable. The result shows that parents’ ecuational background is at midle category about 74,5 % and learning behaviour students’ is at high category about 60% from 90 students; in spite of not sufficient, it is still a good result. It verifies the connection between parents’ educational background which is at middle category of 74,4% and students’ learning behaviour which is at strong or high category from 60% for 90 students
Persepsi Masyarakat Mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Bangunharjo Sewon Bantul Diah Putri Mardiyasari; Supriyadi Supriyadi
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.4 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v4i2.6275

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan publik di Kelurahan Bangunharjo. Subyek penelitian ini adalah Masyarakat Desa Bangunharjo dan aparat Desa Bangunharjo. Obyek penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat mengenai kinerja aparat pemerintah desa dalam pelayanan publik. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai kinerja aparat desa dalam pelayanan publik cenderung negatif. Persepsi masyarakat tentang pelayanan aparat desa masih berbelit-belit, masih ada satu atau dua aparat desa kadang tidak tepat waktu baik kedatangan maupun dalam pelayanan administratif. Sedangkan dalam tanggung jawab aparat desa sudah secara konsekuen dalam memberikan pelayanan kepada warga.

Page 7 of 16 | Total Record : 157