cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 20865449     EISSN : 25496751     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 257 Documents
 11   12   13   14   15 
PENGARUH ALIH TEKNOLOGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Sri Wartini
Syiar Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i1.507

Abstract

Pengalihan teknologi yang berwawasan lingkungan merupakan kebutuhan bagi negara Indonesia dalam rangka penegakan Hukum Lingkungan. Sehingga sangat mendesak untuk tersedianya peraturan yang memadai dalam rangka menentukan kriteria yang jelas mengenai jenis teknologi yang akan dialihkan. Dengan demikian sejak tahap dini pengalihan teknologi tidak akan lepas dari pengawasan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dan lingkungannya dari pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pengalihan teknologi yang tidak berwawasan ligkungan
ASPEK HUKUM TENTANG REKLAMASI PERTAMBANGAN BATUBARA STUDI DI KECAMATAN SATUI TANAH BUMBU Suprapto Suprapto
Syiar Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v13i3.659

Abstract

Coal mining on the one hand bring benefits in terms of economics, but on the other hand can cause a variety of environmental problems, one of which caused the rise of mining without a permit in scattered districts in South Borneo, one of them in the Land of Spices, especially Sub District Satui. This research is a normative juridical research. Function of law in the field of environmental conservation is a social enginering. In this field are expected to create a behavior that is oriented to the preservation of the environment, natural resources and ecosystems for the benefit of present and future. Based on Law Number 4 Year 2009 on mineral and coal mining, reclamation place, as one of the obligations of the company's Mining Permit holders.
Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Sri Turatmiyah
Syiar Hukum Volume 16, No 1 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v16i1.5131

Abstract

Ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, kecuali jika kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, karena saat ini suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan mereka. Perjanjianperkawinan tersebut dapat dibuat secara tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan atau dapat meminta bantuan notaris. Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK tersebut dapat dibuat sebelum, pada saat dan sepanjang perkawinan dilangsungkan. Pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, atau berdasarkan kesepakatan para pihak yang terhitung sejak tanggal perjanjian perkawinan dibuat. Perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan ke kantor pencatat perkawinan agarmengikat pihak ketiga.
WAKAF DAN KEMISKINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Tata Fathurrohman
Syiar Hukum Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v8i3.618

Abstract

Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Masalah perwakafan ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bahkan sekarang harta benda wakaf juga mengalami perkembangan dengan dibolehkannya wakif mewakafkan dengan benda bergerak berupa uang, logam  mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain. Berkaitan dengan masalah wakaf ini, di dalam al-Qur`an tidak terdapat ketentuan yang jelas yang mengatur tentang masalah ini. Dari tulisan ini, nampak bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif untuk membantu menanggulangi keimiskinan, jika dilakukan upaya-upaya dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatannya
SISTEM PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KABUPATEN TUBAN DIHIBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN Hariyo Sulistiyantoro
Syiar Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v13i1.650

Abstract

A correctional institution is concerned with improving the behavior of criminals, usually by punishing them. It has a very important role in the  effort to restore the prisoners into society. As part of the correctional institution program, coaching is designed to correct the behavior of criminals in order to prevent them from committing a crime again. More importantly, coaching is not intended to make them suffering, and to abandon their human rights. The aim of this article is to give a brief overview of the correctional institution criminal system  in Penitentiary Class IIB of Tuban District under Law No.12 of 1995 on Penitentiary . In general, there are two approaches in conducting  coaching pattern  used by this Correctional Institution, namely by providing general coaching such as religious teaching, civic duties, intellectual capacity building and the raising of legal awareness. The Institution  also provides technical coaching  like  self-reliance building that is  realized by providing various skills that are tailored to the needs of the  prisoners. It should be pointed out, however, that these prisoner rights  are retained subject to  requirements set out in  the existing laws and  regulation. The author concludes that although the provisions of  Law No.12 of 1995 on Penitentiary are adequate to deal with the matters, Ministry of Justice and Human Rights should conduct a monitoring  task in the law enforcement .  Action can be taken to address the incompletenss of the current  legislation on penitentiary.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN PARIBAN DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN mega wati
Syiar Hukum Vol 15, No 1 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v15i1.2216

Abstract

Perkawinan pariban merupakan perjodohan dimana pengantin pria adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin wanita adalah anak kandung dari pihak ayah. Pendekatan normatif yuridis dengan deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Perkawinan pariban dalam adat Batak Toba adalah sah dan dapat dilakukan, karena sah menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
UPAYA PENEGAKAN KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU PILAR DEMOKRASI Krisna Harahap
Syiar Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i3.548

Abstract

Hukum merupakan produk politik. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum memiliki hubungan dengan konfigurasi politik suatu negara. Jika konfigurasi politik dalam suatu negara adalah otoritarian maka produk hukum yang dihasilkan adalah ortodoks atau konservatif. Sebaliknya, produk hukum rensponsif atau populis akan lahir dari konfigurasi politik demokrasi yang akan menjamin independensi pers. Tidak ada jaminan konfigurasi politik suatu negara selamanya demokratis. Dalam konteks independensi pers, harus ada kaidah yang melarang pembuat hukum untuk membuat aturan yang membatasi atau melarang kemerdekaan pers
Delik dan Sanksi Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Singapura Rani Suryani Pustikasari
Syiar Hukum Volume 12, No 3 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i3.641

Abstract

The Indonesian Penal code and Penal Code of Singapore contain the criminal act provisions of decency offence. Decency offence under Indonesian penalcode is categorized according to criminal serious and minor offences. The decency offence sanction is regulated by Book II, Chapter XIV and Book III Chapter VI respectively. In the meantime, decency offence and its criminal sanction under Singaporean Penal code are set out in Chapter XIV entitled: Offences Affecting the Public Health, Safety, Convenience, Decency dan Morals; Chapter XVI on The Offences Affecting Human Body and Chapter XX concerning Offences Relating to Marriage. This article examine a comparative study of decency offence and its criminal sanction under Indonesian and Singaporean Penal Code. It finds that there is similarity between Indonesian and Singaporean Penal Code with regard to the types of criminal acts of decency, rape, adultery, incest,pornography among other thngs. The difference lies in argument and sanction
PROMOSI PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN KONSUMEN liya sukma muliya
Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i2.1474

Abstract

Promosi memiliki posisi paling penting. Setiap perusahaan selalu mengalokasikan dana khusus untuk keperluan promosinya. Dewasa ini berbagai macam cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau mengutamakan mampu meraih pangsa pasar serta keuntungan, dilakukan oleh pelaku usaha dengan mengupayakan produk yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau. Kegiatan-kegiatan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dan meraih pangsa pasar terkadang tidak dilakukan dengan cara melakukan penjualan yang baik, menipulasi dan kegiatan yang sifatnya mengelabui konsumen sering dilakukan, hal ini yang banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Beberapa cara untuk memikat konsumen, antara lain dilakukan melalui pemberian hadiah Cuma-Cuma, obral, undian dengan maksud ingin mendapatkan perhatian dari produk atau usaha yang dilakukan. Pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan beberapa permasalahan dengan menggunakan identifikasi masalah yaitu mengenai  tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha akibat promosi produknya dan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi Korban Kejahatan di Malaysia Ari Heriyanto
Syiar Hukum Volume 17, No 1 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v17i1.5364

Abstract

Masalah pengiriman TKI ke luar negeri terutama ke Malaysia terus menimbulkan persoalan dari sisi kemanan TKI selama bekerja. TKI yang bekerja rentan menjadi korban kejahatan namun masih sangat minim memperoleh akses perlindungan hukum dari pemerintah Malaysia maupun Indonesia. Metode peneltian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa. Kajian viktimologi terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya wanita yang menjadi korban kejahatan disebabkan, faktor kebijakan pemerintah Malayasia di bidang keimigrasian dan ketenagakerjaan khsusunya yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, faktor rendahnya pengetahuan akibat pendidikan yang rendah, skill yang tidak memenuhi standar dan adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kegiatan pengiriman TKI ke luar negeri. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dapat berupa ganti rugi, restitusi dan kompensasi. Dalam implementasinya perlindungan terhadap tenaga kerja di luar negeri khsusunya di Malaysia masih belum efektif karena masih banyak praktek-praktek eksploitasi yang melanggar hak-hak tenaga kerja dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Page 13 of 26 | Total Record : 257

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 23, No 1 (2025) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 2 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 1 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 2 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 1 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 2 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2021): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 1 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 2 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 2 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 1 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 2 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 1 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 2 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 1 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 2 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 1 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum Volume 13, No 3 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 2 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 1 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 3 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 2 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 1 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum Volume 11, No 3 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum Volume 11, No 2 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum Volume 11, No 1 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, No 3 (2007) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum More Issue