cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 20865449     EISSN : 25496751     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 257 Documents
 10   11   12   13   14 
MASALAH MAFIA PERADILAN DAN KORUPSI DI INDONESIA Wahyu Wiriadinata
Syiar Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i1.625

Abstract

The terminology mafia or Cosa Nostra derived from the Italian term with a negative sense that means an activity of organized crime networks.  Furthermore, the terminology of mafia in courts has been rose in Indonesia since the new order era and increasingly in the reform era.  Such terminology can be defined as an organized activity performs in court from the beginning stages of investigation until the investigation, prosecution and execution, either in criminal, civil, or state administration court.  In its activities, the Mafioso (people who act mafia in courts), often use an unlawful act such as bribery, by giving a gratuity, to the law enforcement officers on purpose to influence their decisions to fulfill the wishes of the Mafioso.  What such Mafioso done is an action of corruption. This research focuses on the problem of mafia in courts and corruption and its impact to the law enforcement purposes that are achieving legal certainty and justice in society, and some ways to combat them.
HAKIM AGUNG DAN PEMBAHARU HUKUM MENUJU PENGADILAN YANG BERSIH Ibnu Artadi
Syiar Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v13i2.654

Abstract

Jurisprudence product of Judge (Supreme) was born from the process of law discovery. It has concrete nature in contact with reality and justice as well as implications for law reformers. The intensity of supervision with the law advantage has effort to achieve the same perception of justice, and also as the one of tools to control whether there are any malpractices or not toward the realization of truthful judiciary.
SYARAT SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF SAHNYA PERJANJIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA Purnama Trisnamansyah
Syiar Hukum Vol 15, No 2 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v15i2.2373

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara tegas telah menentukan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: (i) kesepakatan kedua belah pihak, (ii) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, (iii) adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan (iv) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut,yang termasuk syarat subjektif sahnya perjanjian kerja adalah (i) kesepakatan kedua belah pihak dan (ii) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan yang termasuk syarat objektif sahnya perjanjian kerja adalah: (iii) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (iv) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi hukum bagi perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian kerja adalah perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan, sedangkan perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian kerja adalah perjanjian kerja tersebut menjadi batal demi hukum.
PEMBONCENGAN REPUTASI PASSING OFF) ATAS MEREK KAITANNYA DENGAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ERA GLOBALISASI Imas Rosidawati Wiradirdja
Syiar Hukum Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v8i3.602

Abstract

Dalam globalisasi perdagangan bebas, hak atas merek dagang merupakan hal penting untuk dibuat dalam perdagangan yang sehat. Tanda digunakan dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa juga sebagai pembeda produk dari suatu perusahaan. Untuk itu, tanda merupakan keaslian suatu barang atau jasa antara produsen sebagai jaminan pribadi serta reputasi produk dan jasa tersebut.Perlindungan atas hak yang timbul dari kreativitas manusia dalam barang dan jasa sangat berkembang dan memilki kemiripan dengan pemboncengan reputasi (passing off) dalam satu sisi.  Oleh karena itu, saat ini pelanggaran merek sering dilakukan dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan dari merek barang atau jasa yang telah terkenal. Aktivitas tersebut meskipun tidak melanggar hukum namun melanggar hak perusahaan yang telah memiliki reputasi atas merek barang dan jasa tersebut
OPTIMALISASI PERAN MUDHARABAH SEBAGAI SALAH SATU AKAD KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARI’AH Neneng Nurhasanah
Syiar Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i3.645

Abstract

Mudharabah is a permissible commercial agreement in Islam and it contains great benefits for human beings. Mudharabah role in Shari'ah economic development is very important  in improving the welfare and empowering the economic of people. Mudharabah will correlate the people with  surplus of fouds to the people with lack of fouds for reaching the human welfare (al falah) through organizing the natural resources which is based on cooperation and participation. However, Mudharabah is not implemented optimally yet,  there are several obstacles in implementing it, Therefore, there is a need a comprehensive measurement to socialized the utility of mudharabah to the people through education and dissemination, and it has to be done by certain institutions such as, shariah financial institution, Association of Muslim Scholars (MUI), ademicians  and also from prominent figures in the society.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH Tri Setiyadi
Syiar Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i2.1475

Abstract

Perjanjian perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha dengan prinsip bagi hasil ini dapat menyimpang dari usaha awal modal ventura. Modal ventura dikenal dengan investasi berisiko tinggi karena perusahaan modal ventura ini tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan pasangan usaha, sedangkan dalam perjanjian bagi hasil dimungkinkan untuk mencantumkan klasul jaminan, yang menyimpang dari usaha modal ventura. Pembiayaan bagi hasil yang menggunakan agunan/jaminan dalam investasinya berarti mengurangi risiko yang seharusnya ditanggung perusahaan modal ventura dan terjadi pelimpahan risiko kepada perusahaan pasangan usaha. Dengan adanya risiko yang cukup tinggi terhadap timbulnya kerugian bagi perusahaan pasangan usaha akibat penerapan perjanjian bagi hasil, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian modal ventura.
PERANAN ASURANSI DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN KEMITRAAN USAHA AGROBISNIS DI INDONESIA Sri Ratna Suminar
Syiar Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i2.543

Abstract

Dalam pengembangan usaha mitra agrobisnis ada beberapa kelemahan yang dapat menghambat kelangsungan dan kemajuan sistem agrobisnis, karena itu salah satu langkah strategis untuk mengembangkan mitra agrobisnis yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam mitra agrobisnis adalah dengan mentransfer risiko atau membagi risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan asuransi dengan membeli kebijakan asuransi dan selanjutnya asuransi akan berbagi resiko besar  dalam mengatasi risiko mitra agrobisnis. Hal ini disebabkan dengan menutup asuransi, yang pentingnya rasa memiliki jaminan jika resiko yang dihadapi menjadi kenyataan dalam bentuk kerugian. Dengan ditutup asuransi oleh pihak-pihak yang diharapkan, mitra agrobisnis dapat memperluas dengan kecepatan penuh.
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN KLORIN TERHADAP PRODUK PANGAN (BERAS) Liya Sukmamulya
Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i2.634

Abstract

Food is a basic human need and its fulfill is a part of human rights.   The food must always be available every time, and it should be in good quality, nutritious and the price should be affordable to the community.  Certain system, which  protect the producers and the consumers. is needed for reaching the fulfillment. In fact, there are some producers who conduct fraud in food business, namely by adding the chlorine to the food. This additive contain may harm the human health, so that food does not meet food quality standards. Based on above mentioned problems, this article will focus on the impact of the contaminated food  for the health of consumers and the responsibility of the producers against loss suffered by consumers due to consumption of food (rice ) chlorine-containing materials. The impact of consuming food (rice), may cause cardiovascular disease, atherosclerosis, anemia, high blood pressure. The producers shall take responsibility by paying restitution to the consumer and the consumers do not need to prove the fault
PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA Arif Firmansyah
Syiar Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i1.1451

Abstract

Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkrit. Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan perlu ditafsirkan terlebih dahulu sehingga dapat diterapkan. Dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar peraturan perekonomian di Indonesia, sehingga Pasal tersebut sangat penting bagi pembentukan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya. Pemahaman terhadap Pasal 33 UUD 1945 tersebut perlu di tafsirkan, sehingga niat dari pembentukan Peraturan tentang perekonomian dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Access to Justice bagi Masyarakat Lingkungan Perusahaan Jejen Hendar
Syiar Hukum Volume 17, No 1 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v17i1.5358

Abstract

Munculnya aktivitas bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa mempedulikan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Munculnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR), analisis stakeholders, dan sejenisnya merupakan respon perusahaan yang telah merugikan masyarakat dan lingkungan, guna mencoba mengembalikan fungsi dan mencoba peduli terhadap sosial dan lingkungan. Hal yang menarik dalam hal ini ialah apakah dengan Corporate Social Responsibiliti (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan dapat memerikan jalan menuju keadilan bagi masyarakat sekitar dan lingkungan? Dengan melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yakni kegiatan CSRnya dirasa merupakan suatu bentuk atau salah satu dari perwujudan acess to justice bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang memperhatikan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan masyarakat umum maupun lingkungan. 

Page 12 of 26 | Total Record : 257

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 23, No 1 (2025) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 2 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 1 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 2 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 1 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 2 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2021): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 1 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 2 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 2 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 1 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 2 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 1 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 2 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 1 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 2 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 1 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 13, No 3 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 13, No 2 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 1 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 3 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 2 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum Volume 12, No 1 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, No 3 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum Volume 11, No 2 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, No 1 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum Volume 9, No 3 (2007) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani More Issue