cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 20865449     EISSN : 25496751     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 257 Documents
 12   13   14   15   16 
KEUANGAN INTERNASIONAL DAN BIAYA PEMBANGUNAN Jusuf Anwar
Syiar Hukum Volume 11, No 1 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i1.511

Abstract

Keuangan internasional adalah kegiatan usaha dan bagian dari pengetahuan. Fungsi keuangan internasional tersebut semakin transparan dalam kegiatan bisnis di era pasar bebas dan pasar keuangan terintegrasi, seperti lembaga pembiayaan, investasi. Era global membawa implikasi yang signifikan terhadap perdagangan dan investasi, hal itu menyebabkan proses pembayaran dapat melintasi wilayah Negara. Namun, implikasi kepada lembaga keuangan semakin signifikan. Kenyataan itu, maka hukum memiliki peran penting dalam menentukan aturan permainan dan lapangan bermain, sehingga keuangan internasional ini bisa sejalan dengan bunganya.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA EROPA (IRLANDIA, PERANCIS DAN ITALIA) Suprapto Suprapto
Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i1.1447

Abstract

Salah satu alasan didirikannya Komisi Yudisial di Negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan dan menjadi lembaga negara yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dalam hal ini Departemen Kehakiman dengan kekuasaan kehakiman (judicial power). Sampai saat ini sudah 27 negara di Eropa yang mempunyai lembaga negara sejenis Komisi Yudisial. Komisi Yudisial di Irlandia disebut dengan Courts Service, di Perancis disebut Conseil Superieur de la Magistrature dan di Italia disebut dengan Consiglio Superiore della Magistratura. Komisi Yudisial di Eropa Utara yang diwakili oleh Irlandia memiliki tanggung jawab dan kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan. Sedangkan Komisi Yudisial di Eropa Selatan yang diwakili oleh Perancis dan Italia memiliki kewenangan dalam hal penentuan karir, rekruitmen hakim, pendidikan dan training hakim, mutasi dan promosi hakim serta penegakan disiplin.
Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Di Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Komar Hanafi
Syiar Hukum Volume 16, No 2 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v16i2.4893

Abstract

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menimbulkan problem medis dan yuridis bagi dokter di rumah sakit yang berpotensi melanggar disiplin profesi, etika dan hukum dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang berkepastian. Masalah ini disebabkan karena kebijakan pelayanan JKN harus menyesuaikan dengan kebijakan pola tarif INA CBGs. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan (1) Pelaksanaan pelayanan medis berdasarkan ketentuan JKN menempatkan dokter pada situasi dilematis karena harus memberikan pelayanan berdasarkan clinical pathway yang alur tata klinisnya ditetapkan berdasarkan pola tariff INA CBGs. Kondisi ini membuat dokter sulit memperoleh hak untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b dan mempersempit kesempatan dokter untuk menjalankan kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien sesuai Pasal 51 huruf a Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Apabila dalam kasus tertentu dokter memberikan pelayanan tidak sesuai dengan alur klinis INA CBGs akan beresiko tidak mendapatkan jasa pembayaran/dikurangi jasa pembayarannya, karena pelayanan yang diberikan melebihi pagu tarif yang telah ditetapkan dapat beresiko merugikan rumah sakit. (2)  Kebijakan perlindungan hukum bagi dokter di rumah sakit yang menjalankan pelayanan JKN untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam pelayanan medis adalah: (a) Kebijakan perlindungan hukum yang bersifat preventif berupa pembuatan PNPK tatalaksana yang sudah disesuaikan dengan kebijakan pola taif INA CBGs dan pembuatan SPM sesuai dengan tipologi rumah sakit (A,B,C), karena saat ini pola tarif INA CBGs yang sudah dibuat oleh National Casemix Centre (NCC) berdasarkan dignosa penyakit dalam kelompok INA DRG berbasis pada SPM.  (b) Kebijakan perlindungan hukum terhadap dokter di rumah sakit dalam melakanakan pelayanan medis sesuai ketentuan JKN adalah dengan mengadakan upaya mediasi oleh MKDKI secara independen dan otonom agar menilai tuntutan hukum yang diajukan pasien atau keluarganya. Upaya mediasi dilaksanakan untuk menghindari tuntutan hukum malpraktik kepada dokter kecuali apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka pasien atau keluarganya dapat  mengajukan tuntutan pidana atau gugatan perdata ke pengadilan.
Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Hukum Agraria Nasional Darwin Ginting
Syiar Hukum Volume 9, No 3 (2007) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v9i3.479

Abstract

Perkembangan reformasi hukum agraria sejak zaman kemerdekaan belum menunjukan identitas aslinya. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan politik rezim penguasa. Realitas tersebut mempengaruhi eksistensi hukum agraria karena banyak sekali kepentingan politik yang bermain. Dengan demikian diskursus tentang paradigma baru dalam mereformasi hukum agraria melalui pluralisme hukum dapat mengubah sisi kepentingan publik dan kesejahteraan.
Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam Rachmat Syafe'i
Syiar Hukum Volume 12, No 1 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i1.626

Abstract

The application of Criminal Law is based on the principle of legality.  As a result, a person may not be prosecuted under Criminal Law that has not been previously  published.  However, Act Number 26 of 2000 on Human Rights Trial recognises the application of the principle of retroactivity to an act which is classified as a gross violation against human rights. This paper will examine the principle of retroactivity under Islamic Law.  According to Islamic Law, the principle of retroactivity may be applied if it is based on the principle of justice and public order, and in establishing public order it should be accordance with the rules and spirit of syari’ah.  The writer is of the opinion that for resolving a serious crime or violence in the past, it is better to use reconciliation approach as the application of the principle of retroactivity to crimes in past will have difficulties in finding legal evidence
Pelaksanaan Mediasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut Permasalahannya Sholahuddin Harahap
Syiar Hukum Volume 13, No 2 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v13i2.655

Abstract

In essence, every subject of law both individual and legal entity wants to life peacefully without any dispute with any other member of community. However, the dispute could not be avoided in certain circumstances, so that it has to be settled before a court. It is generally kwown that  a dispute settled through the court conventionally  is very slow and complicated. For this reason, it is necessary for Supreme Court to optimize a peaceful method as set out in Article 130 of HIR or Article 154 of RBG. Such method known as settlement of dispute   through   mediation as regulated by the Supreme Court Regulation No.1 of 2008. Under the Regulation, principal the parties are obliged to  present in mediation. They are given the opportunity to resolve their dispute by mediation out of court to be affirmed. If the expression of a party’s consent to be bound by an agreement has been procured through the coercion, error or fraud of its representative  by another Party, the Party must submit a new claim for the purpose of  agreement cancelation.
Problem Mendasar Yang Muncul Dari Perkembangan Ilmu Di Bidang Hukum Wawan Irawan
Syiar Hukum Volume 15, No 2 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v15i2.2776

Abstract

Recording the history of science can be traced back to thousands of years before Christ until now. Historical necessity gave birth to a wide range of concepts about the nature of science. Law as science has a distinctive character (suigeneris), that it is normative. Those characteristics caused some law scholars that do not understand the characteristics of jurisprudence have doubted law as a science. Doubt it caused more normative jurisprudence rather than empirical and his study object with respect to the guidance of behavior in a way that compliance is not entirely dependent on free will is concerned, but can be imposed by a public authority.Through science we generate new knowledge. Since the beginning of human civilization, Law has progressed in a continuous process. Progress toward understanding and managing the law-science problem seems to require disaggregating the questions. If we look carefully at what kind of "science" and what kind of "law," then perhaps we can get some analytic leverage. If we cut the general problem into little pieces, we can atleast ask more precisely what is problematic at which particular law-science interface.
PENANGGULANGAN KEJAHATAN MELALUI KEBIJAKAN KRIMINAL Sudirman SItepu
Syiar Hukum Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v8i3.605

Abstract

Kebijakan atau usaha untuk menanggulangi kejahatan, pada intinya merupakan bagian integral dalam rangkan melindungi masyarakat (social defense) untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tujuan utama kebijakan kriminal adalah perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ilmiah, terkait dengan alasan efektivitas atas sanksi kejahatan, bisa menjadi aspek penting untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan kriminal tersebut
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia Minolah Minolah
Syiar Hukum Volume 13, No 1 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v13i1.646

Abstract

The case of this thesis is how the regulation of judicial local act authority in Indonesia. And how the implementation of  185 articel of act number 32/2004 about the local government. And what the implication of 144 article of act number 32/2004 about the local government and what the law instrument is appropriate with province act strike down. From the conceptual approach and statute approach, we can make conclusion that the judicial of local act could be done from two authority, judicial review with supreme court and executive review with president c.q the internal minister, the stating of local act in 185 article of act 32/2004, can’t to implementing, until the mixtime a long 30 days to stating the local act is not impelemented. And the executive regulation as the instrument to strike down the local act is wrong. Because of that, recommended to make harmonization or synchronization between executive and Supreme Court sincronisation  authority. And revise 185 article of act 32/2004  and the law instrument to strike down a province act is president decition.
Has The Law Number 24 Year 2007 Accommodated Recovery From Psychological Impact For Victims? Edi Imanuel Doloksaribu
Syiar Hukum Volume 15, No 1 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v15i1.2206

Abstract

Berbagai bencana terjadi di Indonesia, menurut hukum, arti dari bencana adalah terjadinya serangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan / atau faktor non-alam atau disebabkan oleh faktor manusia yang mengakibatkan adanya korban, kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur dan adanya dampak psikologis. Dalam setiap terjadinya bencana, pemerintah wajib melakukan perannya dalam upaya untuk memulihkan dampak dari bencana tersebut. Kewajiban pemerintah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di mana dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum hukum dan pedoman  dalam penanganan bencana. Setelah berlakunya undang-undang ini, diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik dalam manajemen bencana.

Page 14 of 26 | Total Record : 257

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 23, No 1 (2025) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 2 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 1 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 2 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 1 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 2 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2021): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 1 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 2 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 2 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 1 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 2 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 1 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 2 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 1 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 2 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 1 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 13, No 3 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 2 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 1 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum Volume 12, No 3 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 2 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 1 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum Volume 11, No 3 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum Volume 11, No 2 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum Volume 11, No 1 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, No 3 (2007) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani More Issue