cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 20865449     EISSN : 25496751     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 257 Documents
 13   14   15   16   17 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM KONTEKS BUDAYA SEKOLAH DI ERA GLOBAL Arifin Arifin
Syiar Hukum Volume 11, No 3 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i3.544

Abstract

Pendidikan hukum merupakan upaya penting dalam memberikan landasan untuk kehidupan bangsa serta merupakan dan konsensus semua komponen bangsa. Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan nyata , baik internal maupun eksternal. Diantara faktor-faktor tersebut adalah: kepatuhan, identifikasi, internalisasi, dan jaminan kepentingan masyarakat, selain itu hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman, sikap hukum, dan perilaku hukum dari masing-masing kompone masyarakat. Belajar hukum di sekolah merupakan upaya strategis dalam mengembangkan pendidikan hukum. Kita harus melakukan re - revitalisasi pendidikan hukum melalui sekolah ini, seperti, pertama; revitalisasi pada subyek yang menggambarkan nuansa dan semangat Indonesia, baik dalam kehidupan sosial - budaya dan agama; kedua; melalui strategi pembelajaran yang menekankan pada nilai-nilai kesadaran - empati (seperti fortopolio model) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara .
Internalisasi Prinsip - Prinsip Islam Tentang Etika Kerja dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan Rini Irianti
Syiar Hukum Volume 12, No 2 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i2.636

Abstract

Worker rights and the right to work are interesting topics to be discussed, especially in the manpower development context in Indonesia. Respect and guarantee on the worker rights is a part of fairness principles in labor law and such guarantee is very important for the continuity of a business. The fulfillment of the rights became the responsibility of the companies. However, the workers also have the obligation and responsibility as well. As an integral part of the company, workers have an obligation and social concerns on the sustainability of the company. In this case, internalization of Islamic principles should be considered in carrying out the duties. This principle should also be guidelines for workers in maintaining order and regularity.Based on the analysis, it can be concluded that the general accepted norms, decency norms, the legal norms and moral norms obtain in all life aspects,. These norms cannot be separated, each has relevance, and the law actually is the essence of positive moral norms, especially the empirical moral norms in the society.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN HAK-HAK TERDAKWA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK rio sufriyatna
Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i1.1452

Abstract

Perlindungan anak dalam komunitas bangsa-bangsa di dunia, merupakan ukuran dari peradaban, karena itu harus diusahakan sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, dan oleh karena itu perlunya ada jaminan hukum sebagai upaya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No . 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adanya kepastian hukum diperlukan untuk mengatur kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah pelanggaran yang membawa konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa anak dengan Undang-Undang . 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, belum mampu melindungi kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum secara efektif , hal itu menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai terdakwa. Amanat UU Pengadilan Anak belum sepenuhnya dipahami dan ditaati penegakan Hukum (Penyidik​​, jaksa, Hakim). Penegakan hukum belum memahami secara spesifik dari Undang-Undang perlindungan Anak serta belum tersedianya berbagai sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan perlindungan anak-anak, mengingat ketersediaan fasilitas yang memadai tanpa pelaksanaan hak-hak anak tidak bisa maksimal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PRAKTEK BISNIS USAHA KULINER WARALABA DI KARAWANG Rani Apriani; Grasia Kurniawati
Syiar Hukum Vol 17, No 1 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v17i1.5360

Abstract

Waralaba merupakan suatu pola kerjasama dalam usaha yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan pola kerjasama usaha lain. Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Suatu usaha untuk dapat digolongkan sebagai waralaba harus memenuhi kriteria waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Penggolongan terhadap suatu usaha sangat  penting guna mengetahui upaya perlindungan hukum apa saja yang diperoleh oleh pelaku usaha yang menjalankan waralaba. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dikaitkan dengan teori-teori hukum dan asas–asas hukum melalui peraturan perundang–undangan yang berlaku dan diperkuat dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, perlindungan hukum bagi para pihak terhadap tindakan wanprestasi dalam praktek bisnis usaha waralaba didasarkan atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak. Pihak penerima waralaba diwajibkan untuk membayar royalty fee dan melindungi rahasia dagang pemberi waralaba.
PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI DALAM KONFLIK BERSENJATA M Husni Syam
Syiar Hukum Volume 11, No 1 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i1.505

Abstract

Dalam suatu persengketaan bersenjata antarnegara atau konflik bersenjata dalam suatu negara, penduduk sipil adalah kelompok orang yang harus dilindungi. Dalam kondisi itu tidak sedikit yang harus melintasi batas negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Adakalanya mereka ditampung dalam suatu kamp pengungsian yang memang disediakan oleh negara tetangga dan juga ada yang mencari suaka secara individual ke negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi pengungsi  mengeluarkan Nansen Passport yang merupakan dokumen perjalanan resmi bagi para pengungsi. Beberapa badan internasional kemudian dibentuk dan pada era PBB dibentuk International Refugee Organization (IRO) dengan mandat melindungi kelompok-kelompok pengungsi, yang kemudian digantikan oleh UNHCR. Tugas UNHCR tidak hanya terikat kepada para pengungsi yang ditentukan oleh Konvensi 1951 saja (conventions refugees), tapi juga meluas terhadap mandate refugees. UNHCR juga bisa melakukan upaya pemulangan secara sukarela (voluntary repatriation) dan bisa juga berupa pemukiman kembali (resettlement).
Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari’ah Neneng Nurhasanah
Syiar Hukum Volume 13, No 3 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v13i3.661

Abstract

AbstrakUnder the organization structure of Syariah Financial Institute, the function of Syariah Supervisory Board is to ensure that practice of Syariah Financial Institute is in line with Syariah Principles. However, the role and function of the Syariah Supervisory Council are not optimum in conducting Syariah Financial Institute’s function. There are clear indications that these are happening in the operation of Syariah Financial Institute. Actually, there is regulation on Syariah Supervisory Board, governing role, task, function and authority of Syariah Financial Institute. The purpose of the regulation is to develop the Syariah Financial Institute on the basis of syari’ah much more faster than it is today.  This can be achieved due to the supervisory function of the Syariah Supervisory Board and its role as being a catalyst  for a syariah economic development.  This article is to examine and analyze the optimum use of  the Syariah Supervisory Board’s role in the form of socialization on its existence and role to community, especially depositor. This is important to enable member of society to be an element, who can control   the Syariah Supervisory Board’s role in Syariah Financial Institutes.
PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH MELALUI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH Taufan Adi Permana Madjid
Syiar Hukum Vol 16, No 1 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v16i1.5132

Abstract

Salah satu isu hukum strategis dalam pengembangan perbankan syariah adalahkepatuhan terhadap prinsip tata kelola berbasis syariah, yang salah satunya adalahkewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang melakukanpengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tulisan inibertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam pertumbuhan banksyariah di Indonesia sesuai dengan pelaksanaan good corporate governance.Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Syariah di Indonesia tak luputdari kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah yang bertugasmeneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya sertamelakukan pengawasan terhadap bank syariah kegiatan usaha yang dilakukannyamematuhi prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.Jelas bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dengan memaksimalkan kemampuan yangdimiliki Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu yang fundamental. DewanPengawas Syariah diharapkan dapat lebih mengawasi dan memahami pola usahaperbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat menjadi pilihan utama nasabahperbankan di Indonesia.
Kajian Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian Waralaba Internasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Implikasi Yuridisnya Mochamad Najib Imanullah
Syiar Hukum Volume 12, No 1 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i1.621

Abstract

Every agreement must be made on the basis of principles of free contract, good faith, and consensus. In addition to apply these principles, a franchise agreement must also based on the principles of information-openness, partnership, equality rights and obligations, burden-sharing and the obligation to keep confidentiality. This articles examines the application of law principles of international franchise agreement as stipulated in the Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchising and the Trade Ministerial Decree No.31 of 2008 on the Implementation  of Franchising. Both regulations contain the provisions related to the principles of information-openness, partnership, equality rights and obligations the obligation to keep confidential information. Nevertheless, neither  the Government Regulation No. 42 of 2007  nor and the Trade Ministerial Decree No.31 of 2008 deals with the rule of burden sharing principle. Consequently, a franchise agreement is null and void if it contain no provision of  any franchise agreement principles.
Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Muhammad Jailani
Syiar Hukum Volume 13, No 1 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v13i1.651

Abstract

Under the international human rights law, every state has the primary responsibility in the promotion and protection of human rights, that can not be reduced for political, economic and cultural reasons. Indonesia has enacted Law No 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 26 of 2000 on Human Rights Court  consistent with the relevant  international human rights instruments. Under Article 71of Law No 39 of 1999 The Indonesian Government is obliged and responsible to respect, protect, enforce, and promote human rights as stipulated in this Law, other legislation, and the human rights international laws ratified by the Republic of Indonesia . In recent years, however, the gross violations of human rights have occurred in Indonesia, which have not yet been settled. The human rights are clearly violated by the Indonesia Authorities both civilian and military officials. This article is to study the legal  redress for the victims of human rights gross violations under the above national laws and Government Regulation No. 3 of 2002. The article will seek to demonstrate gaps in the current legal framework  governing human rights. The continuation of the impunity and injustice treatement  for the human rights victims is a direct result of the inadequate legislation.
Analisis Hukum Penghapusan Merek Ikea Nur Febry Rahmadhiani; Catharina Ria Budiningsih Ria Budiningsih
Syiar Hukum Volume 15, No 2 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v15i2.3105

Abstract

Trademarks have important functions for their owners, especially in the global trading era. Trademarks give indication of the origin and the quality of the traded goods or services. Trademark owners have the exclusive rights to authorize or prohibit others from using the same or similar marks with their own. Indonesia using a constitutive registration system, namely an exclusive right is granted for a registered trademark. A trademark applicant may not register the same mark with another person's well-known trademarks. A registered trademark must be used. Annulment of a trademark is done when the mark is not used for three consecutive years. Supreme Court Decision No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 which held that IKEA owned by Inter IKEA System was annulled and the registration of ikea owned by PT Ratania Khatulistiwa was valid. The result of normative analysis on the case showed that the annulment of Inter IKEA System trademark and the validity of trademark application by PT Ratania Khatulistiwa did not automatically recognize the ownership of Ikea by PT Ratania Khatulistiwa. Judge verdict resulted Inter IKEA System’s right to be excluded from trademark registration system so as allowing anyone to register the Ikea trademark. PT Ratania Khatulistiwa has exclusive rights if the application has passed the registration procedure and has a trademark certificate. If Inter IKEA System wishes to defend the same trademark, it must file an objection to the Directorate General of Intellectual Property and file a cancellation of the new trademark owner in court. If it has not succeeded it can still appeal and re-register. In general, trademark annulment occurs when a trademark is not used in the trade in goods and services. If the old owner still wants the same trademark rights, it must apply for a trademark registration and follow the entire registration procedure. If another party has first filed a trademark application, the former owner may file an objection. If this attempt fails, he may file a cancellation to the Commercial Court, the cassation, and a court review. It is recommended that the registered trademark owners use their registered trademarks. Long roads must be taken if the trademark rights is removed because it is not in use but the owner still wants the trademark rights.

Page 15 of 26 | Total Record : 257

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 23, No 1 (2025) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 2 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 1 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 2 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 1 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 2 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2021): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 1 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 2 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 2 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 1 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 2 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 1 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 2 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 1 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 2 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 1 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 13, No 3 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 2 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 1 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum Volume 12, No 3 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 2 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 1 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum Volume 11, No 3 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, No 2 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum Volume 11, No 1 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, No 3 (2007) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani More Issue