cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 20865449     EISSN : 25496751     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 257 Documents
 14   15   16   17   18 
KORUPSI, POLITIK DAN PILKADAL DALAM PERSPEKTIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA M. Arief Amrullah
Syiar Hukum Volume 11, No 3 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i3.549

Abstract

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mendorong terjadinya korupsi dikarenakan proses pemilan tersebut. Sejak masa persiapan hingga pemilihan membutuhkan uang yang banyak. Para kandidat akan mengupayakan untuk memperoleh uang yang dikeluarkanya saat pemilihan dengan cara yang tidak sah. Jika uang diperoleh dari investor maka korupsi, kolusi dan nepotisme tidak dapat dihindari.UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum pemilihan kepala daerah langsung masih mengandung kekurangan. Selain sanksi pidana, UU. No. 32 tahun 2004 belum mengantisipasi kecurangan yang dilakukan incumbent saat mnggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi ketika mencalonkan dirinya kembali.Korupsi menghasilkan politik busuk dan politik yang busuk akan menimbulkan korupsi lainnya. Oleh karena itu, kedepannya, sistem pemilihan kepala daerah langsung dalam UU No. 32 tahun 2004 harus dievaluasi dengan pertimbangan dari sisi biaya dan manfaat
Kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam Membuat Peraturan Daerah Provinsi yang Berkaitan dengan Penanaman Modal di Wilayah Propinsi Jawa Barat Efik Yusdiansyah
Syiar Hukum Volume 12, No 3 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i3.642

Abstract

One of the power of District/City Government is to deal with investment affair, which is governed by Regional Regulation. In fact, such regulation governs from license process to the determination of retribution amount, which is classified as a regional tax. Although this regional revenue aims to improve public services in order to boost investment, it has created unfair competition among the  District/City Governments in an attempt to get investor by ignoring all legitimate interests of other District/City Governments. Based on the above background, this article seeks to examine the function and role of the West-Jawa Province Government in regulating the investment matter. The issues that will be discussed in this article as follows: (1) Whether the West-Java Province Government has the authority to govern the regional regulation relating to investment?; (2) What steps that can be taken by the Province Government to make Law Harmonization in investment arrangement at a regional level?; and (3) Can the District/City Government Regulation, which is considered to be hampering the investment business climate, be revoked by the West-Java Province Government ?
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH Setiady, Tri
Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i2.1650

Abstract

Perjanjian perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha dengan prinsip bagi hasil ini dapat menyimpang dari usaha awal modal ventura. Modal ventura dikenal dengan investasi berisiko tinggi karena perusahaan modal ventura ini tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan pasangan usaha, sedangkan dalam perjanjian bagi hasil dimungkinkan untuk mencantumkan klasul jaminan, yang menyimpang dari usaha modal ventura. Pembiayaan bagi hasil yang menggunakan agunan/jaminan dalam investasinya berarti mengurangi risiko yang seharusnya ditanggung perusahaan modal ventura dan terjadi pelimpahan risiko kepada perusahaan pasangan usaha. Dengan adanya risiko yang cukup tinggi terhadap timbulnya kerugian bagi perusahaan pasangan usaha akibat penerapan perjanjian bagi hasil, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian modal ventura.
KEJAHATAN EKONOMI DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Mella Ismelina Farma Rahayu
Syiar Hukum Volume 11, No 2 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i2.540

Abstract

Biiaya besar eksploitasi limbah berbahaya dan standar persyaratan yang ketat dari negara pengimpor telah menyebabkan praktik pengiriman ilegal limbah berbahaya lintas batas serta penyelundupan limbah berbahaya. Artikel ini membahas isu-isu hukum dan kebijakan terkait pengiriman ilegal dan pembuangan limbah berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi negara yang ditargetkan untuk praktek-praktek ilegal. Dalam upaya untuk melindungi lingkungan, Indonesia telah mengadopsi perundang-undangan nasional tentang larangan impor limbah ilegal dan pembuangan limbah. Beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak untuk menolak atas pembuangan dan pengiriman limbah berbahaya serta kriminalisasilalu atas perbuatan tersebut..
REORIENTASI REFORMASI MODEL HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH Ujang Charda
Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i1.1448

Abstract

Sesuai dengan semangat Indonesia baru, paradigma pembangunan di bidang ketenagakerjaan perlu direformasi. Paradigma lama yang cenderung melihat pekerja sebagai faktor produksi dan atau bagian dari komoditi, harus diubah kepada pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai subjek/pelaku proses produksi dalam pembangunan dengan segala harkat dan martabatnya. Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mengarah dan menentukan kebijakan pemerintah menjadi pro pekerja melalui suatu perubahan yang resolutif – kompositif dengan memandang pekerja sebagai subjek dan secara proporsional memperhitungkan seluruh aspek dalam suatu kesatuan yang holistik. Agar kebijakan reformatif baru ini tidak dipandang hanya bagus dimaterinya saja, maka perlu diimplementasikan melalui program yang titik beratnya bukan hanya sekedar instrumen tetapi akses mendorong kuantitatif mendidik kualitatif serta membangun sistem (undang-undang dan kebijakan).
Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak Rachmayani Dewi
Syiar Hukum Volume 16, No 2 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v16i2.4883

Abstract

Perjanjian lisensi antara pencipta lagu atau pemegang hak dengan produser rekaman (label) yang dibuat di bawah tangan selama ini menimbulkan persoalan karena tidak memberikan jaminan kepastian atas pembayaran hak ekonomi bagi  pencipta lagu. Tulisan ini bertujuan (1) untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label). (2) perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label) yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. (1) Perjanjian lisensi yang dibuat di bawah tangan oleh pencipta lagu dengan produser rekaman (label) memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan asas pact sunt servanda,. (2) Bentuk perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman (label) yang memberikan kepastian hukum perlindungan hak ekonomi para pihak adalah perjanjian lisensi yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sehingga menjadi akta otentik.
E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Emmy Latifah
Syiar Hukum Volume 9, No 3 (2007) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v9i3.480

Abstract

Perkembangan teknologi membawa efek signifikan terhadap sistem ekonomi global, terutama di bidang hukum perdagangan internasional. Hal itu juga dapat dilihat melalui pertumbuhan e-commerce dan e-contract dalam dunia maya. PBB merespon perkembangan tersebut dengan membuat UNCITRAL Model Law on E-Commerce pada tahun 1996 yang menjadi hal terpenting bagi masyarakat internasional
Peranan Komite Audit Mengoptimalkan Fungsi Auditor Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance di PT BNI.Tbk Arif Firmansyah
Syiar Hukum Volume 12, No 1 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i1.627

Abstract

Bank is an intermediary between a party who have surplus of funds and those who have lack of fund. In this respect,  public trust depends on bank work performance and its ability to manage risk, professionalism and integrity of the bank board and public transparency.  This article discusses the role of Audit Committee to optimize the internal auditor function in the implementation of good corporate governance in BNI 1946 Limited Company.   The article examines   some challenges of the Audit Committee in optimizing such function.  These include the Audit Committee’s inability to (1) boost the Bank Commissioner  in doing supervision and (2) assist Supervision Internal Unit in obtaining accurate data. The author recommends  that accountability and commitment of company board should be conducted professionally in order to effectively optimize the  role of Audit Committee.   
Pereduksian Rasionalitas dan Fungsi Rasionalitas Emotif dalam Teori Pilihan Rasional pada Kajian Ekonomi Hukum Teddy Asmara
Syiar Hukum Volume 13, No 2 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v13i2.656

Abstract

The mental block of behavioral approach when implemented rational choice theory in economic law studies is actually reflection of its unrealistic core assumption: that people subject to law act rationally. That assumption or postulate is deductively elaborated into crudely conception of economic and psychological, and it is nothing else but necessarily to hold their paradigms that reasoned out the human frame of reference in an incentive-disincentive mechanism or the stimuli-respond design. No doubt the results of research that insisted arbitrary concepts and ignored inductive method would be artificial and partial nature, and essential dehumanization, or that research based on economy or psychology concept alone is not sufficient to accout for legal behaviour processes. Hence, legal economic scholars should established analysis the mind and act linkage through thick description, for example, by followed anthropology discipline has commited to holistic explanation, look at the people’s entity as it is in realities.
Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam Dudi Badruzaman
Syiar Hukum Volume 16, No 1 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v17i1.4226

Abstract

ABSTRAKHukum dan moral memiliki hubungan bagaikan roh dan jasad. Salah satunya menjadi tidak berarti jika mengabaikan yang lainnya. Islam menjadikan hukum sebagai alat untuk menciptakan ketaatan seorang hamba terhadap Khaliknya. Ketaatannya ini akan melahirkan hamba yang bermoral atau berakhlak terhadap sesamanya, lingkungannya dan juga kepada Tuhannya. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin tidak pernah memisahkan antara keduanya. Karena hukum tanpa moral adalah kezaliman, sedang moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri-kebinatangan.  Kata kunci: Hukum, moral, maslahat dan mafsadat   

Page 16 of 26 | Total Record : 257

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 23, No 1 (2025) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 2 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 22, No 1 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 2 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, No 1 (2023) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 2 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2021): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 19, No 1 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 2 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 2 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, No 1 (2020) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 2 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 17, No 1 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2019): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 2 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, No 1 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 2 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2017): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, No 1 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2012): Syiar Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 13, No 3 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 3 (2011): Syiar Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 2 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Syiar Hukum Volume 13, No 1 (2011) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum Volume 12, No 3 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 2 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, No 1 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2010): Syiar Hukum Volume 11, No 3 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, No 2 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2009): Syiar Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum Volume 11, No 1 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, No 3 (2007) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Vol 9, No 3 (2007): Syiar Madani Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani More Issue