Articles
620 Documents
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan ]]>
<![CDATA[Rose, Mutia Silvia]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4194
<![CDATA[Partisipasi masyarakat adalah perwujudan dari masyarakat di dalam negara demokrasi, dimana pemerintahan yang di dasarkan kepada rakyat merupakan tujuan utama kehidupan berpolitik, baik dalam kebijakan maupun dalam tujuan pemerintahan. Perda Label Batik Pekalongan merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Pekalongan yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap. Tujuan dibentuknya Perda tersebut adalah agar masyarakat dan konsumen Batik Pekalongan tidak dirugikan akibat dari salah dalam membedakan jenis batik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tentang penggunaan label batik Pekalongan masih bersifat elitis, karena yang mendominasi mengikuti public hearing hanya pengusaha kelas atas yaitu seseorang atau kelompok orang yang memproduksi seni batik dalam bentuk tulis, cap dan kombinasi dalam jumlah besar, sudah mempunyai nama merek yang terkenal, dan pemasarannya sudah sangat luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda tentang label batik pekalongan yang masih bersifat elitis dapat berpengaruh karakteristik produk hukum yang di hasilkan yaitu lebih menguntungkan pengusaha batik kelas atas, karena dalam pembuatan label batik Pekalongan merugikan dalam segi ekonomis bagi pengusaha kelas menengah dan bawah.Community participation is the embodiment of the people in a democracy, where the government is based on the people as the ultimate goal of political life, both in policy and administration purposes. Label the Perda Batik Pekalongan local regulation of Batik Pekalongan Label is a sign which indicates the identity and characteristics of batik from Pekalongan which consists of three types of batik, batik or batik and stamp combination. Purpose of the establishment of the regulation is that the public and consumers are not harmed Batik Pekalongan result of incorrect in distinguishing the types of batik. The result of this research indicates that participation in the formation of legislation on the use of Pekalongan batik label still elitist, because that dominate following the public hearing only top-class entrepreneurs is a person or group of people who produce batik art in written form, stamp and combinations in bulk, already has a well-known brand names, and marketing has been very widely both domestically and abroad. Public participation in the formation of regulations about labeling Pekalongan batik is still elitist may influence the characteristics of a legal product that produced batik entrepreneurs are more favorable upper classes, as in the manufacture of Pekalongan batik label in terms of economic harm to employers middle and lower classes.]]>
<![CDATA[Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya ]]>
<![CDATA[Thontowi, Jawahir]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4190
<![CDATA[Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Mereka memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan immateri. Mereka juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompok. Perlindungan pada masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 18B (2) dan Pasal 28I ayat (3) dalam Konstitusi Indonesia 1945 dan di beberapa tata hukum Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena sangat perlu peraturan operasional. Hal ini dikarenakan amandemen UUD 1945 saat itu sarat dengan Kepentingan politik pada saat itu, sehingga kata-kata pembangunan Pasal 18B ayat (2) ambivalen dalam arti. Dalam satu sisi, negara mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat, namun di sisi lain mereka dituntut dengan persyaratan yang sulit dalam mewujudkan hak-hak mereka.AbstractIndigenous people are a group of people who have the same feeling in a group, live in one place because of genealogist or geologist factor. They have their own customary law that arrange about right and duty on removable good, material good, and immaterial good. They also have their own social institution, customary leadership, and customary judicature that avowed by the group. Protection on indigenous people was arranged in Article 18B point (2) and Article 28I point (3) in Indonesian Constitution 1945 and in the some Indonesian Ordinances. But the protection on indigenous people canât implemented well because very need to operational regulations. Political interests at the time while amendment happens make the words construction of Article 18B point (2) ambivalent in meaning. In one side, the state respects and ensures indigenous people, but in the other side they charged with difficult requirements.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan ]]>
<![CDATA[Siddiq, Sofi Artnisa]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4195
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan erat hubungannya dengan pembinaan yang diberikan kepada narapidana di dalam Lapas. Ada dua bentuk pembinaan yang diberikan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Belum maksimalnya pemenuhan hak tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kurangnya tenaga profesional, keterbatasan dana, dan pembinaan anak pidana yang disamakan dengan narapidana dewasa. Kerjasama dilakukan dengan Kementrian Agama, Balai Latihan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Simpulan dari penenilian ini adalah pemenuhan hak anak pidana dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di belum sepenuhnya dapat dilakukan terutama pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan formal, sedangkan hak pelatihan sudah dilaksanakan cukup baik. Tidak terlaksananya pemenuhan hak narapidana anak dikarenakan adanya beberapa kendala yang berasal dari dalam dan luar.This study aims to determine the implementation of child rights fulfillment prisoners in education and training as well as knowing the obstacles encountered in the process of fulfilling the rights of prisoners in the children receive education and training. Research conducted by using a qualitative sociological juridical approach. The results showed that the fulfillment of the rights of the child prisoners in education and training is closely connected with the coaching given to inmates in the prison. There are two forms of guidance provided, namely the independence of personality development and coaching. Not maximal fulfillment of these rights due to some constraints, namely the lack of professional personnel, limited funds, and criminal child development is equated with adult inmates. Cooperation in the fulfillment process conducted with the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Education and Culture, and Training Center.. This is the conclusion of penenilian criminal fulfillment of child rights to education and training have not been fully performed in fulfillment of the rights of children, especially in formal education, whereas the right training has been implemented quite well. Non-performance of the fulfillment of rights of child prisoners due to some constraints that originate from inside and outside.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay) ]]>
<![CDATA[Setiawati, Desi]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4191
<![CDATA[Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit warga negara asing (WNA) melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia salah satunya melanggar batas waktu izin tinggal (overstay). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (overstay) dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dilakukan dengan tahap pengawasan dan penindakan. Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pemeriksaan data administratif dan pengawasan di lapangan. Penindakan dilakukan kepada WNA dengan memberikan pengenaan biaya beban atau deportasi. Faktor Pendukungnya adalah Kantor Imigrasi Kelas I Semarang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Polrestabes Semarang beserta jajarannya, dan partisipasi masyarakat serta aktifnya penjamin dalam mempertanggung jawabkan keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA). Faktor Penghambatnya adalah jarak tempuh yang sangat jauh untuk menjangkau seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, dan jumlah tim penegak hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang kurang memadai.The beauty Indonesian nature become fascination for foreigner to visit Indonesia, but some of foreigner break the rule about immigration in Indonesia, one of them is overstayed. The purposes of the research are to understand and analyze the law enforcement to foreigner who overstay and to understand and analyze the factors affecting of law enforcement. The research uses Socio-juridical and analyzed using qualitative methods. The research data obtained through an interview and data processing through data collection, data presentation, data analysis, and conclusions. The law enforcement in Semarang Immigration Office Class I done in supervision and enforcement. The supervision to foreigner in Indonesia were done in 2 (two) stages, they are inspection of administrative and supervision in the real. The enforcement are pay a fine and deportation that give to foreigner. The contributing factors are collaborate between Semarang Immigration Office Class I and relevant agencies such as Central Java Regional Police, Police Major Resort City of Semarang, societyâs participation and guarantorâs active to account for the presence and activities of foreigner. Obstacle factors are the long distance to get the working area of Semarang Immigration Office Class I, and the num]]>
<![CDATA[Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Adam]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4196
<![CDATA[Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah model zonanisasi penataan PKL dikota, bedampak positif terhadap kejesahteraan PKL. dan apa saja hambatan yang dihadapi pemkot kota bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dan faktor eksternal Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruh PKL yang ada di kota bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.The rise of street vendors who crowded city environments with hold merchandise diruas roads and other public spaces are found to be in accordance with the city planning system. Thus the state of Bandung City Government urged to organize the street vendors to establish a Regional Regulation No. 4 of 2011 Bandung About Management and Development street vendors. Issues examined in this study is whether the model zonanisasi arrangement of street vendors in the city, bedampak positively to kejesahteraan PKL. and what are the barriers faced by local government in the city of Bandung zonanisasi structuring models of street vendors in the city. Results and discussion of this study is a model in structuring PKL zonanisasi very positive impact on the welfare of street vendors. Then there are two factors barriers faced by local government, especially municipal police duo in the arrangement of street vendors ie internal factors and external factors Bandung municipal government should be able to increase the re-arrangement of existing street vendors throughout the city of Bandung. Then the need for local government to provide facilities and infrastructure more adequate and continues to provide socialization to all street vendors in the city of Bandung on regulation No. 4 of 2011 on the structuring and formation of street vendors.]]>
<![CDATA[Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka ]]>
<![CDATA[Morradi, Villian Febri]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4192
<![CDATA[Mobilitas orang asing di Indonesia sangat banyak dan bermacam-macam. Salah satunya adalah pencari suaka yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian. Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para pencari suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi guna memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan HAM bagi para Pencari Suaka dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis dan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Rumah Detensi Imigrasi Semarang sendiri dalam pemenuhan HAM bagi para pencari suaka dilakukan dengan cara memberikan program-program yang dilaksanakan secara terstuktur yaitu pelayanan cek kesehatan, memberikan kebutuhan makanan dan memberikan akses pendidikan bagi para pencari suaka. Faktor Pendukungnya adalah Rumah Detensi Imigrasi Semarang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu PKBI dan Rumah Sakit guna memberikan pemenuhan HAM pencari suaka dan antusias dari para pencari suaka yang selalu ikut berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang diberikan. Adapun faktor penghambatnya yaitu tidak adanya tenaga medis yang standby 24 jam, tidak tersedianya gudang penyimpanan obat-obatan, dan faktor bahasa yang digunakan dalam komunikasi serta selera menu makanan yang berbeda-beda setiap deteni disana.Mobility of foreigners in Indonesia are many and diverse. One is the asylum seekers who enter Indonesia without immigration documents. In the handling of immigration violations and to accommodate asylum seekers immigration detention center will be established in order to provide fulfillment of human rights for them. This study aims to identify and analyze the immigration detention center in Semarang in the fulfillment of human rights for asylum seekers and to determine and analyze the supporting factors and obstacles encountered. This research uses Juridical Sociological and analyzed using qualitative approach. Data were obtained through interviews and documentation. While the data processing through data collection, presentation of data, data analysis, and conclusions. Semarang immigration detention center in the fulfillment of human rights for asylum seekers is done by providing programs that are implemented in a structured namely health check services, provide food needs and provide access to education for asylum seekers. Supporters factor is immigration detention center in Semarang in cooperation with the relevant parties, namely PKBI and the Hospital to provide fulfillment of human rights of asylum seekers and the enthusiasm of the asylum seekers who have always participated in the programs and activities provided. The inhibiting factor is the lack of medical personnel 24 hours standby, unavailability of medicines storage sheds, and factor the language used in communications and taste the food menu is different every deteni there.]]>
<![CDATA[Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014 ]]>
<![CDATA[Cahyo, Muhammad Bayu Dwi]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4197
<![CDATA[Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, merupakan salah satu parameter dari kemajuan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2014 dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan meningkat di bandingkan pada Pemilu Legislatif 2009, dari 67% menjadi 69%. Dalam memilih suatu Parpol masyarakat memilih bukan karena fanatik pada suatu Parpol, akan tetapi karena melihat dari prestasi dan kinerja dari tokoh-tokoh atau anggota yang berada pada suatu Parpol. Tingginya masyarakat urban di Kecamatan Godong juga menjadi penyebab tingginya angka golput. Golput Merupakan hak asasi manusia, tetapi jika masyarakat tidak dapat memilih karena tidak terdatar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) merupakan suatu pelanggaran HAM, karena telah menghilangkan hak politik sebagai warga Negara yang berhak untuk memilihSimpulan dari penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sedikit meningkat jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2009. People participation in the generale election is a parameter of the democracy development. This research is intended to analyze the people participation in the 2014 election by taking case in the Godong subdistrict, Grobogan Regency, Central Jawva. The results showed that the rate of Public Participation in the Use of Voting Rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan this time slightly increased in comparison to the legislative elections in 2009, from 67% to 69%. In choosing a political party because the people chose not fanatical on a political party, but as seen from the achievements and performance of the leaders or members who are in a political party. The high urban communities in the District Godong also be the cause of the high rate of abstention. An abstention human rights, but if the people can not vote because not registered as Permanent Voters List is a violation of human rights, as has removed political rights as citizens are entitled to vote. Conclusions of this study is the level of community participation in the use of voting rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan slightly increased when compared to the 2009 legislative elections.]]>
<![CDATA[World Trade Organization, Negara Berkembang dan Special and Diferrential Treatment ]]>
<![CDATA[Kinanti, Fatma Muthia]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4193
<![CDATA[Perdagangan bebas menjadi isu yang semakin menguat dalam pergaulan global saat ini. Berbagai perjanjian baik multilateral, regional dan bilateral yang mengatur mengenai penekanan hambatan perdagangan semakin banyak. WTO sebagai peraturan induk dan merupakan sumber hukum utama dari perdagangan bebas telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Sejak pembentukan WTO terbukti bahwa partisipas masyarakat internasional dalam perdagangan global semakin meningkat. Namun, beberapa kritik muncul terutama dari negara berkembang yang merasa belum mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas. Isu ini kemudian muncul dalam negosiasi WTO yang menghasilkan konsep Special and Differential Treatment (SDT) yang diadopsi dalam ketentuan-ketentuan WTO. Penelitian ini mengangkat tema besar mengenai ketentuan-ketentuan dan kerjasama WTO yang mencerminkan perdagangan bebas dan kaitannya dengan negara berkembang. Beberapa hal yang disorot adalah bagaimana pengaturan dalam WTO terkait perlakuan berbeda (Special and Differentiated Treatment) yang diberikan kepada negara-negara berkembang. Selain itu penelitian ini difokuskan juga untuk menganalisis diferensiasi antara negara-negara berkembang dalam WTO. Kemudian, analisis difokuskan terhadap peran dan dampak Doha Development dan Bali Round terkait negara berkembang terutama di sektor agrikultur dan dampak adanya diferensiasi dari negara berkembang.Free trade is an issue that has gained strength in todayâs global society. Various multilateral treaties, regional and bilateral governing the suppression of trade barriers more. WTO as a central rule and is the main legal source of free trade has been running for more than a decade. Since the establishment of the WTO proved that the participation and the international community in global trade is increasing. However, some criticism arose primarily from developing countries that have not benefited from free trade. This issue arises in WTO negotiations that resulted in the concept of Special and Differential Treatment (SDT), which was adopted in the WTO provisions. This study raised the major themes of the provisions of the WTO and cooperation that reflects the free trade and its relation to developing countries. Some of the things highlighted was how the settings related to differential treatment in the WTO granted to developing countries. In addition, research is focused also to analyze the differentiation between developing countries in the WTO. Then, the analysis focused on the role and impact of the Doha Development Round and Bali related to developing countries, particularly in the agricultural sector and the impact of the differentiation of developing countries.]]>
<![CDATA[Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus ]]>
<![CDATA[Novianti, Imaniar Putri]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4198
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1127 KUHPerdata Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus selama 30 tahun/ lebih, setelah melakukan pengelolaan sesuai batas waktu yang ditentukan dimohonkan kepada Pengadilan Negeri setempat agar harta peninggalan tak terurus tersebut ditetapkan menjadi milik negara, sehingga pengurusan harta peninggalan tak terurus yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Semarang selesai. Dalam pelaksanaanya terdapat harta peninggalan tak terurus yang telah ditetapkan milik negara dan sampai sekarang masih dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus serta tanggung jawab Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus setelah ditetapkan menjadi milik negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan sesuai dengan tugas pokok Balai Harta Peninggalan dan kewenangan hukum didasarkan Pasal 1127 KUHPerdata berupa penjualan dan/atau perjanjian sewa menyewa. Ditinjau dari teori kontrak, perjanjian tersebut termasuk dalam teori kehendak. Kesepakatan dalam perjanjian tersebut terjadi apabila adanya kehendak antara pihak penyewa harta peninggalan dengan Balai Harta Peninggalan Semarang untuk melakukan perjanjian yang kemudian dinyatakan ke dalam perjanjian sewa menyewa. Adapun tanggung jawab pengelolaan harta peninggalan tak terurus setelah ditetapkan menjadi milik negara tetap sama sebelum ditetapkan menjadi milik negara karena belum ada aturan yang mengaturnya sehingga masih berpedoman pada ketentuan Pasal 1127 KUHPerdata. Diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus setelah ditetapkan milik negara agar mendapat kepastian hukum.Pursuant to Article 1127 of the Civil Code Heritage Hall assigned execute the maintenance on each legacy neglected for 30 years / over, after making appropriate management of the prescribed time limit applied to the local district court neglected treasures that are set into state property, so that the maintenance of legacy slipshod carried Heritage Hall Semarang completed. In the implementation are neglected treasures that have been established state-owned and is still run by the Center for Heritage Semarang. This study aims to identify and analyze the status and authority of Heritage Hall Semarang in slipshod management of legacy and responsibility Semarang Heritage Hall in the management of neglected treasures after being set into state property. This research use descriptive research study analyzes the juridical sociological approach. The results showed that the legal position and authority Hall Heritage accordance with the basic tasks Heritage Hall and legal authority is based Section 1127 of the Civil Code in the form of the sale and / or lease agreement. Judging from the theory of the contract, the agreement is included in the theory of the will. The agreement in the agreement occurred when their wills between the tenant treasures Heritage Hall Semarang to perform the agreement later declared into the lease agreement. The responsibility for the management of legacy set to be abandoned after state remains the same before set into state property because there are no rules that govern it so it is still guided by the provisions of Article 1127 of the Civil Code. Necessary regulations on the responsibility of Heritage Hall in the management of legacy unkempt after the specified state in order to get legal certainty.]]>
<![CDATA[Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan ]]>
<![CDATA[Abdurrachman, Hamidah]]>;
<![CDATA[Sudewo, Fajar Ari]]>;
<![CDATA[Permanasari, Dyah Irma]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4951
<![CDATA[Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System]]>
