Garuda - Garba Rujukan Digital

Perubahan Fungsi dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya Panggabean, Sriayu Aritha
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3443

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan fungsi dan struktur Bangunan Cagar Budaya dilihat dari prspektif Undang-Undang Cagar Budaya. Selain itu, akan dianalisis mengenai proses perizinan pembanguan Semarang Contemporary Art Gallery yang dialihfungsikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Pemerintah Kota Semarang terhadap perubahan fungsi dan struktur bangunan Cagar Budaya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu sebagai tindakan revitalisasi bangunan tetapi dengan tidak merubah bentuk asli luar dari bangunan Cagar Budaya tersebut. Sementara itu, proses perijinan dalam pembangunan Contemporary Art Gallery dilakukan dengan mendapakan kajian dari Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L). Setelah itu, Dinas Tata Kota dan Perumahan Semarang akan berunding dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya kota Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengeluarkan keterangan rencana kota serta Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Ketika bangunan akan difungsikan maka BPPT akan mengeluarkan H.O (Ijin Gangguan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). This study aims to analyze changes in the function and structure of Heritage Buildings seen from prspectif Heritage Act. Moreover, it will be analyzed on the Development of the licensing process Semarang Contemporary Art Gallery are converted. This study uses socio-juridical research with qualitative approach. The results of this study indicate that Semarang government action to change the function and structure of the heritage buildings are in accordance with Act No. 11 Year 2010 on Heritage is a revitalization of the building but the action does not change the original shape of the building outside the Cultural Heritage. Meanwhile, in the construction permitting process conducted by the Contemporary Art Gallery assigned the study of the Old City Area Management Board (BPK2L). After that, the Department of Urban Planning and Housing Semarang will negotiate with the Heritage Preservation Board Semarang and NGOs to issue a City planning and building permit issued by the Integrated Licensing Service Agency (BPPT). When building will function then BPPT will issue HO (Disturbance Permit) and License (Trading License).

Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Rembang Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya Akbar, Deky
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3444

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengatur bahwa semua Cagar Budaya di Indonesia harus dilindungi dan Pemerintah harus melestarikan Cagar Budaya tersebut. Namun dalam kenyataannya di Situs Plawangan Kabupaten Rembang banyak benda-benda Cagar Budaya Situs Plawangan yang mengalami kerusakan dan benda-benda tersebut terabaikan, bahkan mengalami kehilangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Kabupaten Rembang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan menganalisis model yang relevan dalam Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan secara normatif pelestarian cagar budaya Plawangan dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sementara secara sosiologis pelestarian situs cagar budaya disebabkan karena masyarakat tidak peduli dengan Situs Plawangan, sehingga banyak terjadi kerusakan di Situs Plawangan. Kemudian model pelestarian Situs Plawangan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang tidak optimal. Oleh sebab itu, maka masyarakat harus didorong kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Situs Plawangan. Act No. 11 Year 2010 on Heritage, provides that all Heritage in Indonesia must be protected. But in reality in Plawangan Site Rembang many objects Heritage Site Plawangan damaged and neglected these objects, and even experience loss. This study aims to analyze the preservation of the heritage policy Plawangan Rembang viewed from the perspective of Law No. 11 Year 2010 on Heritage and analyze the relevant models in Preservation of Cultural Heritage Sites Plawangan Rembang. This study uses socio-juridical research. The results showed normatively, cultural heritage preservation Plawangan done in order to carry out the mandate of Act No. 11 Year 2010 on Heritage. While sociological preservation of cultural heritage sites because people do not care about the site Plawangan, so much damage in Plawangan. Later models of preservation site Plawangan conducted by the Department of Culture, Tourism, Youth, and Sports Rembang not optimal. Therefore, the public should be encouraged their awareness to conserv Plawangan site.

Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas Latuconsina, Zulfah
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3445

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah, persepsi penyandang disabilitas terhadap afirmatif kebijakan pemerintah, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan afirmatif kebijakan pemerintah tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Namun pemerintah masih berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya ini diwujudkan melalui afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sejauh ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Persatuan Penyandang Cacat Indonesia menilai bahwa pelatihan yang diberikan pemerintah dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hidup penyandang disabilitas. Hal serupa turut disuarakan oleh Gerkatin. Sedangkan tentang kehadiran Raperda, baik Persatuan Penyandang Cacat Indonesia maupun Gerkatin memberikan respon positif. Adapun faktor penyebab afirmatif kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan ketidakpatuhan pihak â pihak serta ketidaktahuan pihak perusahaan mengenai adanya aturan tentang kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas.The purposes of this study are to knows the form of affirmative policies of local goverment to facilitating of work to disabilities, to knows how the respons of disabilities, and to knows what the obstacles to implementation those policies. This study is using sosio - juridical with descriptive approach. The result of this study is showing that the minimum quota of disabilitiesâs work right is insatiable. But the local govermentâs keeping try to actualizing it with their affirmative policies. These affirmative policies exist to faciliting disabilities to get theirâs work right. The local goverment give it by training skill of disabilities, giving social capital, and by formating the draft of local regulation about acquirement of disabilities rights. The unity of Indonesiaâs Disabilities and The Unity of Deaf People of Indonesia give positive respons to the policies. But the policies which applicating by the local goverments is getting obtacles. The obtacles of application is causing by disobediently by the people and knowless of the people obout the regulation which regulating the minimum qouta of disabilitiesâs work right.

Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Pertiwi, Shinta Yuniana
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3446

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang tepat dari pemerintah. Berbagai upaya konkrit yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, namun masih belum menampakkan hasil yang optimal, karena lebih berorientasi pada program sektoral. Penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah dearah dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 masih belum mampu mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, karena disebabkan oleh faktor partisipasi dan apresiasi masyarakat yang kurang. Terkait dengan hal itu, maka model kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sukoharjo yang relevan digunakan adalah menggunakan model bottom up yang lebih terpadu, terukur, sinergis, dan terencana dengan menggunakan strategi kebijakan secara makro dan mikro. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan apresiasi dan sosialisasi adanya Perda Penanggulangan Kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat Sukoharjo, perlu dilakukannya evaluasi dan pembinaan baik dari pemerintah dan masyarakat. Poverty is the nationâs problems that require policy and poverty reduction programs right from the government. Various measures taken by the government to tackle poverty has been done by the government, but still has not figured optimal, because it is more oriented towards sectoral programs. This study will focus on analyzing policies at local government in poverty reduction by taking a case study in Sukoharjo, Central Java. The results showed that the presence of Regulation No. 1 year 2012 is still not able to achieve the goal of poverty reduction, due to the participation and appreciation factor less. Associated with it, then the model of poverty reduction policies in the relevant Sukoharjo used is to use a bottom-up model of a more integrated, scalable, synergistic, and planned to use the strategy of macro and micro policies. In addition, the Government needs to give appreciation and dissemination of their legislation for the welfare of society Poverty Sukoharjo, ne

Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah Triana, Nita
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3435

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang berimplikasi terhadap perlunya kebijakan, rencana dan/atau program mengenai hak atas lingkungan tersebut diatur dalam perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks otonomi daerah hak atas lingkungan tersebut termasuk dalam kelompok bidang urusan wajib pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam bidang sumber daya air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam sistem hukum pengelolaan sumber daya airÂ sungai tidak terintegrasi dengan daerah lain, sehinggaÂ kebijakan pemerintah daerah lebih ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah masing-masing. Kondisi ini mengakibatkanÂ terjadinya perusakan sumber daya air sungai di bagian hulu dan hilir dan tidak optimalnya pemanfaatan air sungai. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan sistem hukum pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan ekoregion, dimana batas darat dan perairan tidak ditentukan oleh batas secara politik, akan tetapi oleh batas geografis dari komunitas manusia dan sistem lingkungan.The right to a good and healthy environment is guaranteed by Pancasila and the 1945 Constitution which has implications on the need for policies, plans and / or programs on environmental rights are set out in legislation, both at national and local levels. In the context of regional autonomy, rights to the environment including the obligatory group of government issues. This paper aims to analyze the impact of regulation on environmental rights in the field of water resources. The results of this study indicate that the impact of regulation on environmental rights in the legal system of management of water resources of the river is not integrated with other areas, so that local policy is intended to increase local revenues respectively. These conditions resulted in the destruction of the water resources of the river upstream and downstream and is not optimal utilization of river water. Under the terms of the legal system needs water resources management with ecoregion approach, where land and water boundaries are not defined by political boundaries, but by the geographical boundaries of the human community and environmental systems.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Al Hakim, Ikhsan
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3580

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam penyelesaiaan sengketa Ekonomi Syariah. Selain itu akan dianalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa telah terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Purbalingga. Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah, dengan perincian 5 kasus selesai dengan damai pada saat proses litigasi dilaksanakan, 4 kasus dikabulkan oleh Hakim. Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga yang konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Para Hakim telah memperkaya diri dengan mengikuti pelatihan ekonomi syariah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi, dan membca buku. Selain itu dukungan dari lembaga peradilan di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga, serta dari masyarakat dan lembaga perbankan syariah yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor internaldan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber daya Manusia Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah. Adapun faktor eksternal yaitu subjek hukum ekonomi syariah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.Â This study aimed to analyze the implementation of Law No. 3 of 2006 on the Religious Courts in dispute Completion of Islamic Economics. Additionally, it will be analyzed the factors that influence the settlement of disputes in the Religious Islamic Economics Purbalingga compared with the Religious Court Ex-residency Banyumas. This study used a qualitative method with sociological juridical approach. The result of this study indicate that there has been expansion of its jurisdiction to resolve disputes in the Islamic economy Purbalingga. Religious Court Purbalingga has completed 9 (Nine) Islamic economic disputes, with details of five cases completed peacefully during the litigation process implemented, 4 cases granted by the judge. Factors that influence the economic dispute resolution sharia is human resources Religious Court Purbalingga consistent in applying the Act No. 3 of 2006. The Judge has enriched itself with Islamic economic training, continued studying at college, and membca book. Besides the support of the judiciary in the jurisdiction in Purbalingga, as well as from community and Islamic banking institutions that resolve disputes Islamic economics in the Religious Purbalingga. Factors that support the high religious court disputes in Purbalingga is external and Internal factors. Internal factors namely Human Resources Religious Court Purbalingga, readiness judges in handling cases of Islamic economics. The external factors are the subject of Islamic economic laws that support the implementation of Law No. 3 of 2006.

Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Kusmanto, Arif
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3581

Tingkat kemiskinan masyarakat kota Semarang pada tahun 2009 sebanyak 73.000 jiwa dan tahun 2010 naik menjadi 80.000 jiwa (BPS Jateng 2011), karena suatu standar tingkat hidup yang rendah (Parsudi Suparlan), sehingga masyarakat Kota Semarang berpotensi untuk melaksanakan kewajiban zakat dalam usaha pengentasan kemiskinan. Namun potensi ini belum digali optimal. Penelitian ini mengkaji: Pertama, pola penghimpunan dana ZIS; Kedua, Faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana ZIS; Ketiga, peran Laznas dalam penghimpunan dana ZIS. Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola penghimpunan dana ZIS yang cukup baik oleh DPU-DT, PKPU, dan Rumah Zakat Semarang. Dengan layanan pembayaran melalui kantor, jemput zakat, atau layanan bank. Faktor pendukung penghimpunan dana ZIS antara lain faktor intern: lokasi yang strategis, SDM yang mumpuni, program pendayagunaan yang bagus, legalitas lembaga, kemampuan menyalurkan program, managemen baik, dan figuritas tokoh dan faktor ekstern: dukungan masyarakat, serta dukungan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat antara lain faktor intern: keterbatasan SDM pengelola yang memiliki kompetensi, sistem yang belum berjalan optimal, tidak adanya kerjasama antar Laz dalam penghimpunan, melekatnya figur tokoh; faktor ekstern: budaya masyarakat yang belum membayar zakat melalui Laz, serta kebijakan pemerintah yang belum dapat dilaksanakan. DPU-DT, PKPU, dan Rumah Zakat Semarang sampai sekarang sudah berperan secara optimal sesuai UU dalam penghimpunan dana ZIS, terbukti dengan meningkatnya dana ZIS yang terhimpun serta muzakki.The poverty in Semarang City in 2009 as many as 73,000 inhabitants and in 2010 rose to 80,000 (Central Java BPS 2011), due to a low standard of living, so that the people of Semarang has the potential to carry out the obligation of zakat in poverty alleviation efforts. However, this potential has not been explored optimally. This study examines: First, the pattern of ZIS fund raising; Second, factors affecting the ZIS fund raising; Third, LAZNAS role in fund raising ZIS. This type of research used descriptive qualitative sociological juridical approach, which analyzed using qualitative data analysis. The results of this study indicate that the pattern of accumulation ZIS pretty good by DPU-DT, PKPU, and Zakat House Semarang. With payment services through the office, pick zakat, or bank services. Factors supporting fund raising ZIS include internal factors: strategic location, qualified human resources, good utilization program, the legality of the agency, the ability to deliver the program, good management, and figures and external factors: community support, as well as government support. While inhibiting factors include internal factors: lack of human resources managers who have the competence, the system is not running optimally, the absence of cooperation between Lazis in the collection, attachment figure figures; external factors: culture that has not paid zakat through Lazis, as well as government policies can not be implemented. DPU-DT, PKPU, and Zakat House Semarang until now has been instrumental optimally according to the Act in ZIS fun

Wewenang dan Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Pelanggaran Kasus Asusila Rusydi, Yudistira
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3577

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam kasus asusila dengan mengambil studi kasus di Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data Primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik Sipil memiliki beberapa wewenang, yaitu: menerima laporan atau pengaduan dari individu tentang tindak pidana, Mengambil sidik jari jari dan menembak seseorang, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, membawa ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan kasus ini, penghentian penyelidikan setelah menerima instruksi dari penyidik bahwa ada cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, melakukan tindakan lain yang secara hukum dapat dibenarkan. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian Kota untuk kasus yang terjadi di Kota Palembang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif melalui penyuluhan, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan bantuan pembinaan, baik perorangan maupun kelompok orang diyakini sebagai sumber munculnya pengemis galandangan dan Pelacur. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghadapi sejumlah kendala, seperti faktor undang-undang, dimana kewenangan yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja dalam konteks penegakan hukum terbatas pada non-yudisial, seperti hanya terbatas pada pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah. Selain itu, faktor yang paling berpengaruh dalam menegakkan hukum adalah faktor penegak hukum khususnya menyangkut kemampuan dan profesioanlitasnya. This study aims to analyze the Civil Servant authority in investigating the immoral cases and their barriers. This study takes a case in the city of Palembang. The data used is Primary data were collected through interviews with the Civil Service Police Unit. The results of this study indicate that the Civil Investigators have some authority, namely: to receive reports or complaints from individuals regarding the crime, taking finger prints and shoot someone, Calling people to be heard and questioned as a suspect or witness, bringing experts in conjunction with the examination of this case, termination of the investigation after receiving instructions from the investigator that there is sufficient evidence and is not a criminal offense, other actions that may be legally justified. Moreover, in the framework of the implementation of the City police function for the case in Palembang, Civil Servant Investigators also have the authority to take preventive measures through counseling, guidance, training, supervision and coaching support, both individuals and groups of people believed to be the source of the emergence of a beggar galandangan and Prostitutes. In carrying out these duties, Civil Servant Investigators face a number of obstacles, such as legislation factor, where the authority of the Municipal Police in the context of law enforcement is limited to non-judicial, as only limited to the implementation and enforcement of local regulations. In addition, the most influential factor in enforcing the law is a factor, especially regarding the ability of law enforcement and profesioanlitasnya.

Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Aji, Prabowo Setyo
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3578

Seiring dengan perkembangan zaman, pengangkatan anak menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Khususnya bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Selain itu faktor ekonomi dan faktor kepercayaan lainnya juga menjadi penyebab dilakukannya pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang yang terjadi selama tahun 2012, bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang berdasarkan perundang-undangan dimulai dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Setelah penetapan pengangkatan anak dikabulkan kemudian pemohon segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan. Akibat hukum yang timbul dari peristiwa pengangkatan anak yakni beralihnya hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap anak yang diangkat. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka anak angkat tersebut mendapatkan hak sebagaimana ia anak kandung, namun jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka anak angkat tersebut hanya memiliki hak berupa wasiat wajibah.Along with the times, adoption becomes a necessity in society, especially for couples who have not been blessed with children. In addition to economic factors and other trust factors also cause does adoption. This study aimed to analyze the factors that influence a person or family in doing adoptions in Pemalang, Central Java that occurred during the year 2012, what is the procedure and implementation of the issuance of the marginal note on the birth certificate of the child adoption and what legal consequences arising for parents and adopted children after publishing a sidenote on the birth certificate of the child adoption. This type of research that is in use is the socio-juridical . The results of this study indicate that the drivers are often behind the adoption community in doing is to continue the descent. Implementation of adoption in Pemalang based legislation starts from the local Social Service. The next step is to apply for the determination of adoption to the District Court and Religious Court. After determination of adoption is granted then the applicant immediately report to the Department of Population and Civil Registration to be made marginal notes on the adopted childâs birth certificate as a form of recording important events in the population administration. Legal consequences arising from the transfer of the events of adoption rights and obligations of the biological parents to the adoptive parents of the adopted child. If the determination of adoption is granted by the District Court, the adopted child is getting the right as he is the biological child, but if the determination of adoption is granted by the Religious Courts, the adopted child only has the right form was borrowed.

Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Sumardiani, Fenny
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3579

Permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia baik pada fase pra penempatan, selama masa penempatan sampai dengan pasca penempatan dari waktu ke waktu perlu diperbaiki karena memang sangat luas dan membutuhkan koordinasi banyak pihak baik Pemerintah, PPTKIS, maupun organisasi yang membantu menyuarakan hak Tenaga Kerja Indonesia yang biasa disebut dengan Serikat Buruh Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia itu sendiri. Koordinasi yang dimaksudkan terutama adalah dalam melindungi hak Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah di Kabupaten Kendal serta kendala yang dihadapi Serikat Buruh Migran dalam memperjuangkan hak-hak TKI yang bermasalah di Kabupaten Kendal serta serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam menagani masalah TKI dengan memberikan pendampingan kepada tenaga kerja indonesia dan keluarganya yang mengalami masalah pada saat bertugas maupun purna tugas; memberikan pendidikan kritis; memberikan pemberdayaan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan bagi para anggota dan keluarganya; memberikan pelatihan bagi para tenaga kerja indonesia yang sudah kembali ke indonesia. Â The problem faced by Indonesian Manpower both the phase pre placement, during placement until after placement from time to time need to be fixed because it is very broad and requires coordination of many parties, both Governments, PPTKIS, as well as organizations that help expressing the rights of Indonesian Workers usual called the Indonesian Migrant Workers Union and Labour Indonesia itself. Coordination is intended primarily to protect the rights of Indonesian Workers are problematic. This study aims to analyze the role of Indonesian Migrant Workers Union in protecting the rights of Indonesian manpower problems in Kendal and constraints faced Migrant Workers Union in fighting for the rights workers who have problems in Kendal as well and what efforts are being made to overcome these obstacles. The method used in this study is a socio-juridical approach to qualitative data analysis method. These results indicate that the role of the Indonesian Migrant Workers Union in menagani TKI problem with providing assistance to Indonesian workers and their families who are having problems in the line of duty or full duty; provide critical education; provide economic empowerment in improving the welfare of members and their families; provide training for Indonesian workers who had returned to Indonesia.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA