cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 6   7   8   9   10 
Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber Lisanawati, Go
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2852

Abstract

Salah satu macam kejahatan yang berkembang pesat dewasa ini adalah kejahatan yang dilakukan secara elektronik, atau yang dikenal sebagai kejahatan siber. Kejahatan ini beragam bentuknya. Kehadiran Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Masalah kekerasan yang terjadi melalui online secara fakta menimbulkan permasalahan bagi perempuan. Masalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam dimensi kejahatan siber harus didesiminasikan kepada setiap orang, terlebih khusus kepada perempuan. Untuk itu setiap orang, khususnya dalam hal ini adalah perempuan, perlu untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan yang baik tentang dampak kejahatan siber, dan potensi munculnya perempuan sebagai korban dari kejahatan tersebut, misalnya cyberstalking dan cyberpornography. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan perempuan mendapatkan hak-haknya secara maksimal, khususnya yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan dan kebebasan mengemukakan pendapatnya. One of the recent crimes which rapidly increase is crime which done through electronic means as known as cybercrime, in various forms. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transacation, as an exist law, prohibit criminal acts related with electronic information and transaction. In fact, violences through online medium is occuring problem for women. Therefor the prevention of the violence against women in cyber crime perspectives shall be disseminated to everybody, especially to women. Women shall aware with the impact of cyber crime and women as potential victims of cyber crime, such as cyberstalking and cyberpornography. Through education about the potential harm of cyber crime, it is wish that women can gain their rights maximized, especially in related with the rights of education and freedom of thought.
Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan Lombok, Lesza Leonardo
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2853

Abstract

Perkembangan organisasi internasional yang dimulai dengan pengakuan terhadap variasinya pada sekitaran 1945 dikenal sebagai salah satu perkembangan Hukum Internasional yang membuka aturan baru dunia internasional, dan aspek yang paling sering menjadi perdebatan tentang keberadaannya adalah ketentuan tentang keistimewaan dan kekebalan. Munculnya doktrin Responsibility To Protect, menjadikan fondasi teoritis Hukum Internasional yang telah diterima secara umum selama berabad – abad semakin rapuh. Problem terbesarnya secara jelas adalah pada tataran kedaulatan negara. Organisasi internasional yang melakukan berbagai aktivitas dengan membawa kepentingan negara, semakin memperjelas polemik penerimaan intervensi kemanusiaan dalam sebuah negara. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tantangan bagi organisasi internasional dalam sebuah intervensi kemanusiaan tersebut ketika berhadapan dengan Negara-negara tersebut, dan mengemukakan urgensi perlunya keistimewaan dan kekebalan untuk diberikan terhadapnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa indikasi pelemahan terhadap kedaulatan, yang direfleksikan misalnya dalam doktrin Responsibility to Protect, tidak akan selalu menambah pertentangan terhadap konsep kedaulatan tradisional yang absolut, namun justru akan memberikan beberapa kemungkinan bagi beberapa negara tertentu untuk memproyeksikan kedaulatan dan kepentingannya secara global. Dengan perumusan kembali konsepsi kedaulatan kepada konsep yang relational atau terbuka, serta semakin besarnya peran organsasi internasional dalam masyarakat internasional baik sebagai treaty makers maupun law makers, maka pemberian keistimewaan dan kekebalan terhadap organisasi internasional semakin penting untuk menjamin pelaksanaan tugas – tugasnya. The development of international organization that began with the recognition of its variations around 1945 was known as one of the development of international law that opens new international rules, and the most often debated aspect is about the provision of privileges and immunities. The emergence of the doctrine of Responsibility To Protect makes the theoretical foundations of international law which has been generally accepted for many centuries become more fragile. The biggest problem is clearly at the level of state sovereignty. International Organizations that developed activities brought by state’s interest, clarify the polemic of the acceptance of a humanitarian intervention. This paper aims to discuss the challenges of international organizations in a humanitarian intervention dealing with these states, and deliver the urgency of a privilege and immunities to them.. By using normative legal research method, this study concluded that the indication of the weakening of the sovereignty, which is reflected for example in the doctrine of the Responsibility To Protect, will not necessarily add to the opposition to the traditional concept of absolute sovereignty, but it will provide possibilities for some countries to project its sovereignty and interests globally. By re-formulate the concept of sovereignty to a relational sovereignty, and the bigger the role of international organizations in the international community as a treaty-makers as well as law-makers, then the privilege and immunities to an international organizations should be applied to assure its functions.
Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010) Khakim, Lutfi Zaini
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2854

Abstract

Pertambangan pasir besi menimbulkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan kemunduran kualitas tanah dan kerusakan jalan. Di Kabupaten Cilacap banyak pihak penambang pasir besi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam mereklamasi lahan bekas pertambangan pasir besi sehingga lahan bekas pertambangan tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan di Kabupaten Cilacap di lapangan dan menemukan model pelaksanaan yang digunakan untuk merevitalisasi lahan dampak pertambangan pasir besi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, jenis penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi tinjauan pustaka. Analisis data menggunakan Interactive Analysis Models. Hasil penelitian menunjukan pertambangan pasir besi menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran banyak terjadi terutama pada saat proses perijinan dan pascatambang. Model yang digunakan dalam merevitalisasi dampak pertambangan pasir besi adalah pasir tailing yang digunakan untuk menutup kembali lahan bekas pertambangan pasir besi dan penanaman bibit tanaman oleh pemilik lahan atas dana dari pihak penambang. Iron sand mining causes environmental damage soil quality deterioration and damage to roads. In Cilacap many iron sand miners who do not fulfill their obligations in reclaiming mined land so that the iron sand mined land can not be utilized according to its designation. Implementation research purposes to describe the Cilacap District Regulation No. 17 Year 2010 on Mineral and Coal Mining Management and Levies Map Information Mining in Cilacap on the field and find the model that is used to revitalize the implementation of land iron sand mining impacts. The method used in this study uses a qualitative approach, the type of juridical sociological research . Data collection used were interviews , observation, and study literature review. Analysis of the data using the Interactive Analysis Models. The results showed iron sand mining causes environmental damage and violation lot happening especially during the permitting process and post-mining. The model used in the revitalizing effects of iron sand mining sand tailings are used to cover the back iron sand mined land and planting crops by the owner of the land over the funds of the miners.
Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan Zein, Yahya Ahmad; Rohman, Arif; -, Marthin
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2855

Abstract

Pada dasarnya hukum diciptakan sebagai alat perubahan sosial. Salah satu berkurangnya hutan yang ada di Tarakan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan mengklaim hutan yang ada sebagai hutan adat sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan hutan tertentu. Hal ini di samping sebuah perintah UU juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Yang intinya sebagai peran Hukum Administrasi pada intinya, pertama, yang memungkinkan tugas administrasi negara, Kedua, melindungi warga negara terhadap tindakan sikap administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk memperoleh data menggunakan study pusktaka, observasi dan wawancara, kemudian data primer, sekunder dan tersier dianalisis untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan. Status lahan hutan di Wilayah Adat di kota Tarakan adalah hutan negara, hutan harus dikelola sesuai dengan hak ulayat masyarakat adat. Suatu kawasan hutan tidak dapat dikatakan sebagai kawasan hutan adat begitu saja, tetapi harus melalui beberapa prosedur dan salah satu peran Pemerintah daerah Kota Tarakan adalah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota 2012-2032 yang di dalamnya memuat tentang hutan. Basically the law was created as a tool for social change. One of the existing forest loss in Tarakan caused by population growth and forest claimed as indigenous forest policy that required local governments to establish a particular forest area. This is in addition to a command law is also the duty of Local Government. Which is essentially the role of Administrative Law in essence, the first, which allows the state administration tasks, Second, to protect citizens against the actions and attitude of the state administration also protects the state administration itself. The method used in this study include the type of empirical research. As for obtaining data using pusktaka study, observation and interview, then the primary data, secondary and tertiary analyzed to solve the problems posed . Status of forest land in the town of Tarakan Indigenous Territory is a state forest, the forest must be managed in accordance with the customary rights of indigenous peoples. A forest can not be regarded as indigenous forests for granted, but must go through one of several procedures and the role of local government is issuing regulations Tarakan City Region No. 4 of 2012 on City Spatial Plan 2012-2032 in which the load on the forest .
Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia -, Erika; Sudika Mangku, Dewa Gede
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2856

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh melihat politik hukum Pancasila dipergunakan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembangunan hukum Indonesia, pada dasarnya tidak terlepas dari nilai-nilai fundamental budaya bangsa yang luhur dalam Pancasila. Dalam kenyataannya, lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menimbulkan ketidakpuasan di suatu wilayah tertentu atas diberlakukannya UU ini, dan sebagian wilayah menolak akan hadirnya UU ini dikarenakan tidak menghargai dan mengakomodasi nilai-nilai adat, budaya dan sosial kultural yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Tentu saja hal ini menjadi suatu permasalahan politik hukum yang harus diselesaikan oleh pemerintah di dalam membentuk suatu undang undang dimana suatu peraturan tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya bukan malah sebaliknya. Pembangunan karakter produk hukum yang sarat akan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila merupakan salah satu karakteristik yang dapat ditonjolkan sebagai identitas pribadi yang mandiri, dengan keyakinan terhadap Sang Pencipta, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dengan asas musyawarah mufakat serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, prosedur hukum harus mencakup pembangunan hukum dalam wujud pembaharuan peraturan perundang-undangan, pembinaan aparatur negara, dan masyarakat serta hukum secara struktural, budaya, dan substansi maupun jaminan penghormatan dan penghargaan terhadap HAM bagi setiap warga negara yang dituangkan dalam bentuk konstitusi. The purpose of this study is to determine how far the political legal notice Pancasila used to establish a statutory regulations in Indonesia. Development of Indonesian law, essentially inseparable from the fundamental cultural values in the Pancasila. In fact, the enactment of Law No. 44 Year 2008 on Pornography, cause discontent in a certain region of the enactment of this Act, and some areas refused due to the presence of this Act do not appreciate and accommodate traditional values, cultural and social culture that has existed before Indonesia’s independence. Of course this became a legal political issues that must be resolved by the government in the form of a law in which the rule can provide security and comfort for its citizens rather than vice versa. Development of legislation that are full of character values national identity is based on Pancasila is one of the characteristics that can be highlighted as an independent personal identity, with faith in the Creator, appreciate the values of humanity, unity, democracy, consensus agreement with the principles and values social justice for all Indonesian people. Thus, the legal procedures should include the development of law in the form of reform legislation, development of the state apparatus, and the legal community as well as structural, cultural, and substance and guarantees respect for human rights and respect for every citizen as outlined in the form of the constitution.
Urgensi Pengaturan Khusus Lisensi Paten tentang Alih Teknologi pada Perusahaan Joint Venture Nisa Fitriati, Ana
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2998

Abstract

Alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten di Indonesia masih belum terlaksana secara optimal, oleh karenanya penelitian ini diadakan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan lisensi paten dan urgensi pengaturan khusus lisensi paten di bidang alih teknologi pada perusahaan joint venture. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggabungkan peraturan perundang-undangan, kajian pustaka dan pendapat responden serta informan melalui wawancara. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pemerintah telah mengatur alih teknologi pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pelaksanaan pengaturan lisensi paten pada alih teknologi masih terkendala belum adanya Peraturan Pemerintah yang telah diamanatkan dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Terlaksananya alih teknologi sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh negara tersebut, sehingga budaya hukum dan struktur hukum tidak dapat terwujud apabila substansi hukum alih teknologinya belum ada. Simpulan yang didapat adalah pengaturan lisensi paten pada alih teknologi masih terkendala belum diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Paten karena berkaitan dengan political will dari Pemerintah dan sangat urgen untuk segera mengundangkan Draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Paten dan Lisensi Wajib menjadi Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Paten dan Lisensi Wajib. Transfer of technology through patent license agreements in Indonesia is still not optimally implemented, this study therefore conducted to determine the implementation of patent licensing arrangements and urgency special patent license arrangements in the field transfer of technology to the joint venture company. This type of research is empirical jurisdiction, by combining legislation, literature and opinions of respondents and informants through interviews. The results showed that the Government had set up transfer of technology to the Act No. 14 of 2001 on Patents; Act No. 25 of 2007 on Investment; and Act No. 3 of 2014 on Industry. Implementation of patent licensing arrangements on transfer of technology is still constrained absence of government regulation that has been mandated in Article 73 of Act No. 14 of 2001 on Patents. Implementation transfer of technology is strongly influenced by the legislation which is owned by the state, so that legal culture and legal structure can not be achieved if the technology is not yet legal substance over there. The conclusions is obtained patent licensing arrangements on transfer of technology is still constrained yet enacted Government Regulation of Patent License as it pertains to the political will of Government and very urgent to immediately enact Draft Regulation on Compulsory Patent Licensing and Licensing be Government Regulation on Compulsory Patent Licensing and Licensing.
Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa Safii, Imron
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2999

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana urgensi adanya Pengadilan Tipikor di daerah. Penelitian ini mengunakan metode Kualitatif jenis pendekatan yuridis sosiologis dan validitas data menggunakan teknik trianggulasi. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum di Pengadilan Tipikor Semarang dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan, maka kinerja Pengadilan Tipikor Semarang semakin meningkat dalam menangani perkara dan serius dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Adanya disparitas penjatuhan hukuman dalam kasus yang sama terhadap penyalahgunaan APBD Sragen ditangani majelis hakim yang tidak berintegritas dan tidak bermoral. Urgensi adanya Pengadilan Tipikor, perkara korupsi di Jawa Tengah di tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan, tetapi dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim mengalami peningkatan yang cukup baik, setelah adanya Pengadilan Tipikor Semarang. Putusan majelis hakim yang diberikan kepada terdakwa kasus korupsi, rata-rata jumlah putusan selama tahun 2011-2013 masih ringan, yaitu antara 0-4 tahun bahkan ada yang diputus bebas, ini membuktikan bahwa pengadilan tipikor masih lemah dan kurang maksimal dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kasus korupsi. Disparitas penjatuhan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi tidak bisa dihindarkan dan pasti dipakai oleh majelis hakim pengadilan tipikor Semarang karena hakim melihat kasus yang ditangani, sikap terdakwa selama persidangan dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan dan setiap terdakwa pasti berbeda, itu yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan hukuman oleh hakim. Urgensi adanya Pengadilan Tipikor di daerah khususnya di Semarang didasari atas ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Pendirian tersebut mempunyai makna dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. This study aims to determine the extent to which the absence of urgency in the Corruption Court. This research uses qualitative methods and types of sociological juridical, and the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study indicate that enforcement of Semarang Corruption Court in 2011-2013 has increased, the performance of Semarang Corruption Court increasingly serious in handling the case and in law enforcement against corruption. Sentencing disparities in the same case against the misuse of budget Sragen judges are not handled with integrity and immoral. Urgency presence Corruption Court, cases of corruption in Central Java in 2012 and 2013 has increased, but in a decision handed down by a panel of judges has increased quite good, after the Semarang Corruption Court. Decisions of the judges to be given to the accused in corruption cases, the average number of ruling over the years 2011-2013 was mild, which is between 0-4 years old and some even acquitted, the court proves that corruption is still weak and less than the maximum in the sentencing defendant cases of corruption. Disparity in sentencing for convicted corruption can not be avoided and certainly used by the Semarang Corruption Court judges because judges see cases handled, the attitude of the defendant during the trial and the facts in the trial and every defendant is different, that’s what causes the disparity sentencing by the judge. Corruption Court in the absence of urgency, especially in the area of Semarang is based on the dissatisfaction of society in the enforcement of the law against corruption. The establishment has the meaning in creating a clean government and free from corruption, collusion and nepotism.
Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dwi Anggono, Bayu
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3000

Abstract

Dalam rangka menjadikan Presiden dan Wakil Presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat dan konsekuensi penegasan sistem pemerintahan presidensial yang dianut, maka pada perubahan ketiga UUD 1945  muncul kesepakatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung  oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di Indonesia; menganalisis peran partai politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung; menganalisis praktik kerjasama antar partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan mengkaji cara membangun kerjasama partai politik berbasis konstitusi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pencarian jawaban terhadap permasalahan dan tujuan penelitian bersaranakan kerangka teori hukum normatif.  Dari hasil penelitian ini diperoleh jawaban, bahwa praktik kerjasama antar partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama ini (2004 dan 2009) belum sesuai dengan kehendak awal (original intent) para perumus perubahan UUD 1945 karena menciptakan kerjasama taktis yang bersifat sesaat. UUD 1945 menghendaki kerjasama partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diletakkan dalam dua prinsip besar yaitu: pertama, kerjasama partai politik diharapkan melahirkan kerjasama jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Kedua, kerjasama partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial dengan ciri Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. In order to make the President and Vice President has a strong legitimacy and consequences of the affirmation of the presidential government system, thus in the third amendment of the 1945 Constitution stated that President and Vice President shall be directly elected by the people. The candidates of the President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition of political parties that participating in general election. The objectives of this research are to analyze legal politics of direct elections of president and vice president in Indonesia; to analyze the role of political parties in direct elections of president and vice president; to analyze the practice of cooperation among political parties in   President and Vice President election, and  reviewing political parties building coalition/cooperation as the basis of constitution. The method used in this study is juridical normative. Juridical normative research is library research, ie research on secondary data based on legal normative frameworks. From this study confirmed that the practice of cooperation among political parties in the presidential election in 2004 and 2009 was not in accordance with the initial will (original intent) of the formulator of the 1945 Constitution because it’s created a temporary tactical cooperation. 1945 Constitution required political parties’ cooperation in order to nominate the President and Vice President which is placed in two major principles: firstly, political parties cooperation are expected to generate a long-term partnership which can simplify the amount of political parties naturally.  Secondly, the cooperation of political parties in the presidential election should  be associated with the design of government system  according to the 1945 Constitution i.e the presidential system which generally characterized by not depend on the support from the parliament as commonly applicable in the parliamentary system..
Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah Darmawan, Ibnu
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3001

Abstract

Kebutuhan perlindungan hukum terhadap perlindungan sosial bagi kesejahteraan lanjut usia dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) urgensi peraturan daerah terhadap perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah; 2) bentuk-bentuk perlindungan sosial terhadap penduduk lanjut usia yang perlu di akomodasi di dalam peraturan daerah; dan 3) bentuk instansi yang relevan menjalankan dan mengelola kesejahteraan penduduk lanjut usia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis; pendekatan penelitian kualitatif; sumber data : data primer, data sekunder dan data tersier; teknik pengumpulan data : wawancara, serta studi pustaka; analisis data kualitatif; dan validitas data : teknik triangulasi. Simpulan penulis, bahwa secara filosofis, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Secara sosiologis, lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Secara yuridis, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang  Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Saran dari peneliti, 1) perlu adanya pemenuhan kebutuhan payung hukum guna penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah; 2) pemenuhan aspek kebutuhan lanjut usia yang sesuai dengan kondisi penduduk lanjut usia di Jawa Tengah; dan 3) penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia oleh satuan kerja pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah dengan pengkoordinasian dari Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah. The need for legal protection of social protection for elderly welfare in drafting local regulations on the administration of the welfare of the elderly in Central Java, as an effort to improve social welfare, so it can carry out its social function properly. The purpose of this study is to describe: 1) the urgency of local regulations on social protection for the elderly in Central Java; 2) forms of social protection for the elderly who need accommodation in the local regulations; and 3) the form of the relevant institutions to run and manage the well-being of the elderly. This research uses a sociological juridical research; qualitative research approach; Data sources: primary data, secondary data and the data tertiary; techniques of data collection: interviews, as well as library research; qualitative data analysis; and validity of the data: the technique of triangulation. Conclusion the authors, that the philosophical, social welfare is a condition that must be realized for all citizens in the fulfillment of material needs, spiritual and social order to carry out its social function properly. Sociologically, the elderly are part of a community that can not be separated in our lives. Legally, under Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare Section 1, the definition of elderly is a person who has attained the age of 60 years and above.   Suggestion from researchers, 1) the need for legal protection in order to meet the needs of elderly welfare implementation in Central Java; 2) the fulfillment of the needs of elderly aspects in accordance with the conditions of the elderly population in Central Java; and 3) the implementation of the welfare of the elderly by the local government unit (on education) in the province of Central Java with coordination of the Regional Commission Elderly Central Java Province.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua Ayu Purnamawati, I Gusti
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3002

Abstract

Upaya efektivitas sumber-sumber pendapatannya, dimana sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah yang sekaligus merupakan komponen penting penerimaan kas negara dari sektor non migas. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk membangun kembali negara-bangsa Indonesia serta menjadi pendorong kearah keniscayaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih  (good governance and clean government). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi, Jenis Pajak dan Penggolongannya untuk Mengukur Kontribusi Parkir Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Buleleng, Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan angket. Responden terdiri atas 15 aparat Pemda, dan 15 masyarakat pemilik kendaraan roda dua yang disasar kebijakan dan pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi parkir kendaraan roda dua memberikan kontribusi pemasukan bagi kas daerah dalam upaya menunjang realisasi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Target dan realisasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2008 yaitu sebesar 96,76%, mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi sebesar 95,53%, Tahun 2010 (88,25%), kemudian mengalami peningkatan yang sangat baik sehingga mencapai 104,60% pada tahun 2011 dan 126,36% pada tahun 2012. Tingkat efektifitas parkir kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng pada tahun 2008 dan 2009 adalah dikategorikan efektif; tahun 2010 adalah dikategorikan cukup efektif; tahun 2011 dan 2012 adalah dikategorikan sangat efektif. Secara keseluruhan penerimaan retribusi parkir kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng tahun 2008-2012 menggambarkan kinerja yang baik. Efforts of local governments in increasing revenue is to increase the efficiency and effectiveness of their sources of income, where the greatest source of revenue comes from taxes and levies sectors which constitute an important component of the state in cash receipts from non-oil sector. Decentralization and local autonomy may be used as a way to rebuild the Indonesian nation-state as well as the necessity to drive towards good governance and clean. This study aims to determine the function, type and classification for Measuring Tax Contributions Parking Two-Wheel Vehicles in Buleleng, Bali. The data used in this study are primary and secondary data. The data analysis using qualitative and quantitative descriptive analysis. The technique of collecting data using questionnaires and questionnaires. Respondents consisted of 15 local government officials, and 15 public two-wheeled vehicle owners being targeted policies and services. The results show that an effort to support the realization of sustainable regional development. Target and actual revenue Buleleng Year 2008 in the amount of 96.76%, a decrease in 2009 amounted to 95.53%, in 2010 (88.25%), then increased very well so as to achieve 104.60% in 2011 and 126.36% in 2012. Levels effectiveness of two-wheeler parking in Buleleng Regency in 2008 and 2009 is considered effective; 2010 is considered to be quite effective; 2011 and 2012 were categorized as very effective. Overall acceptance of a two-wheeler parking fees in Buleleng regency from 2008-2012 illustrate good performance.

Page 8 of 62 | Total Record : 620

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue