cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 24   25   26   27   28 
Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum Adnyani, Ketut Sari
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5037

Abstract

Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut mekala-kalaan yang dipimpin Pinandita. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum adat ditegaskan bahwa sistem perkawinan nyentana yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke purusa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah bentuk perkawinan matriarki yang berkembang, pada kenyataannya masyarakat Bali masih menganut bentuk perkawinan patriarki. dengan sistem pewarisan purusa yang selama ini berlaku, namun diperlukan model formulasi bentuk perkawinan parental (Pada Gelahang) sebagai sebuah alternatif kebijakan di bidang perkawinan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan perlakuan terhadap kedua belah pihak baik purusa (laki-laki) maupun predana (perempuan).In Hindu Bali customs, marriage is generally done through a religious ceremony called Mekala kalaan led Pinandita. This is consistent with the provisions of Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. In customary law asserted that the married system nyentana identified with forms of marriage matriarki in reality refers to the direction of the inheritance system plates to Purusa. The results of this study showed that in the middle of matriarki growing form of marriage, in fact Balinese people still embrace patriarchal forms of marriage. with Purusa inheritance system which has been in force, but they take the model formulation parental forms of marriage (In Gelahang) as an alternative policy in the field of marriage is to consider aspects of the treatment of the balance of the two sides both purusa (male) and Predana (female).
Aspek Hukum Pendaftaran Pesawat Udara Pramono, Agus
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2688

Abstract

Alasan utama yang menjadi pertimbangan pesawat udara didaftarkan pada suatu Negara adalah untuk menghindarkan kemungkinan pihak ketiga yang tidak berhak mengakui kepemilikan pesawat udara tersebut. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini menyangkut aspek hukum pendaftaran pesawat udara. Metode dalam dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran pesawat udara berdasarkan Konvensi Chicago, 1944, merupakan fakta hukum sesungguhnya pesawat udara diakui memiliki nasionalitas dimana pesawat udara tersebut di daftarkan. Hal ini sejalan dengan pemberian nasionalitas kapal laut sesuai UNCLOS bisa dianologikan dalam pemberian nasionalitas pesawat udara. Negara pendaftar memiliki tanggungjawab penuh atas pendaftar pesawat udara yang diajukan maskapai penerbangan yang bersangkutan. The main reason that into consideration aircraft registered in a State is to avoid the possibility of a third party that is not entitled to be admitted ownership of the aircraft. Issues raised in this study concerns the legal aspects of aircraft registration. Method in this research is to approach the normative law. The results manifest that the registration of aircraft under the Chicago Convention, 1944, is a legal fact the real aircraft has recognized nationality in which the aircraft is registered. This is in line with the provision of appropriate nationality of ships could UNCLOS same as in granting nationality aircraft. State registries have full responsibility for the proposed registrant aircraft airline concerned.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua Ayu Purnamawati, I Gusti
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3002

Abstract

Upaya efektivitas sumber-sumber pendapatannya, dimana sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah yang sekaligus merupakan komponen penting penerimaan kas negara dari sektor non migas. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk membangun kembali negara-bangsa Indonesia serta menjadi pendorong kearah keniscayaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih  (good governance and clean government). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi, Jenis Pajak dan Penggolongannya untuk Mengukur Kontribusi Parkir Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Buleleng, Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan angket. Responden terdiri atas 15 aparat Pemda, dan 15 masyarakat pemilik kendaraan roda dua yang disasar kebijakan dan pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi parkir kendaraan roda dua memberikan kontribusi pemasukan bagi kas daerah dalam upaya menunjang realisasi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Target dan realisasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2008 yaitu sebesar 96,76%, mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi sebesar 95,53%, Tahun 2010 (88,25%), kemudian mengalami peningkatan yang sangat baik sehingga mencapai 104,60% pada tahun 2011 dan 126,36% pada tahun 2012. Tingkat efektifitas parkir kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng pada tahun 2008 dan 2009 adalah dikategorikan efektif; tahun 2010 adalah dikategorikan cukup efektif; tahun 2011 dan 2012 adalah dikategorikan sangat efektif. Secara keseluruhan penerimaan retribusi parkir kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng tahun 2008-2012 menggambarkan kinerja yang baik. Efforts of local governments in increasing revenue is to increase the efficiency and effectiveness of their sources of income, where the greatest source of revenue comes from taxes and levies sectors which constitute an important component of the state in cash receipts from non-oil sector. Decentralization and local autonomy may be used as a way to rebuild the Indonesian nation-state as well as the necessity to drive towards good governance and clean. This study aims to determine the function, type and classification for Measuring Tax Contributions Parking Two-Wheel Vehicles in Buleleng, Bali. The data used in this study are primary and secondary data. The data analysis using qualitative and quantitative descriptive analysis. The technique of collecting data using questionnaires and questionnaires. Respondents consisted of 15 local government officials, and 15 public two-wheeled vehicle owners being targeted policies and services. The results show that an effort to support the realization of sustainable regional development. Target and actual revenue Buleleng Year 2008 in the amount of 96.76%, a decrease in 2009 amounted to 95.53%, in 2010 (88.25%), then increased very well so as to achieve 104.60% in 2011 and 126.36% in 2012. Levels effectiveness of two-wheeler parking in Buleleng Regency in 2008 and 2009 is considered effective; 2010 is considered to be quite effective; 2011 and 2012 were categorized as very effective. Overall acceptance of a two-wheeler parking fees in Buleleng regency from 2008-2012 illustrate good performance.
Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Nurhidayat, Syarif
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2356

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan perlindungan Kebumen batik sebagai karya intelektual tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlindungan Motif Batik Kebumen berdasarkan UU Hak Cipta dibagi menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing-masing diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Praktek, perlindungan kelembagaan dari pemerintah sudah tidak ada, sehingga pengrajin membuat perlindungan alternatif seperti penciptaan motif bersama-sama, pembubuhan tanda atau nama sebagai merek, atau bahkan bentuk perlindungan individu dengan memberikan nilai lebih untuk membeli off batik.   This study investigated the existence and protection of Kebumen batik as traditional intellectual work. This study uses empirical juridical approach with descriptive analytic. The research materials used primary and secondary data Results showed, protection Kebumen batik motifs based on Copyright law is divided into traditional motifs and contemporary motifs. Respectively provided for in Article 10 paragraph (2) Copyright Act. In Practice, institutional protection from the government is no exist, so craftsmen make an alternative protection such as the creation of motifs together, affixing the mark or the name of as a brand, or even a form of individual protection by providing more value to buy off a batik.
Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Putriyanti, Ayu
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4952

Abstract

Penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dilakukan agar menjadi jelas dan memberi kepastian hukum. Dengan keluarnya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan maka diperlukan penyelarasan dan penyesuaian atas peraturan peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus sengketa dibidang hokum dibedakan atas jenis perkaranya. Pengadilan umum memutus perkara dibidang perdata dan hokum pidana. Seangkan PTUN memutus perkara gugatan terhadapa perbuatan hokum pemerintah. Adapun penerapan prinsip-prinsip good governance dan AAUPB memiliki persamaan dan perbedaan, yang antara keduanya saling memiliki hubungan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan sesuai hukum.Management of the administration and testing of state administrative decisions made in order to become clear and provide legal certainty. With the issuance of Law No. 30 of 2014 on government administration will require alignment and adjustment to regulatory administrative courts. This research use a statute approach and doctrinal legal research. These results indicate that the boundary between the General Court to the Administrative Court to rule on the dispute in the field of law distinguished on the type of his case. General court deciding the case in the field of civil and criminal law. Seangkan administrative court deciding the case of legal action lawsuit terhadapa government. The application of the principles of good governance and Good Governance Principles have similarities and differences, which between them have a relationship with each other to realize good governance according to law.
Evolution of Malaysian Cyber Laws and Mechanism for Secured Online Transactions Arowosaiye, Yusuf Ibrahim
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2679

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang kerangka hukum pengaturan hukum siber dan mekanisme pengamanan transaksi online di Malaysia. Pendekatan analisis adalah perundang-undangan mengenai konsep perlindungan dan proteksi transaksi online. Secara komprehensif pembahasan dilakukan dengan melihat secara historis perjalanan hukum siber di Malaysia sampai pada perkembangan mutakhir. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kemajuan sistem hukum siber Malaysia diarahkan untuk mendukung Visi global 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai salah satu kekuatan dunia dalam kemajuan teknologi informasi, sehingga berbagai produk hukum dibidang teknologi informasi diarahkan menuju tercapainya visi tersebut.
Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa Kusumaningtyas, Rindia Fanny
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2337

Abstract

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Oleh karena itu batik dengan motif tradisionalnya termasuk motif batik Kraton Surakarta merupakan kekayaan budaya Indonesia warisan bangsa. Atas dasar itu, batik perlu dilestarikan, dilindungi dan didukung pengembangannya. Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka Hak Cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi dalam implementasinya UU ini belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional khususnya Batik Kraton Surakarta, hal ini dikarenakan UUHC masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi folklore. Perlindungan HKI sui generis diharapkan dapat melindungi folklore, kemungkinan dengan mengamandemen undang-undang yang sudah ada guna menyesuaikan rezim HKI Hak Cipta. Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang perlindungan atas karya cipta seni batik tradisional yang termasuk folklore. Batik is a craft that has high artistic value and has become part of the culture of Indonesia (particularly Java) since long. Therefore, traditional batik including batik motifs Kraton Surakarta Indonesia is a rich cultural heritage. On that basis, batik needs to be preserved, protected and supported its development. As a traditional culture that has lasted for generations, then the Copyright for the art of batik will be held by the state as provided in Article 10 paragraph 2 of Law no. 19 of 2002 on Copyright. However, the implementation of this Act have not been able to accommodate the protection of the Copyright for traditional batik Batik Kraton Surakarta in particular, this is because UUHC still has some drawbacks when applied with a consequent want to protect folklore. Sui generis IPR protection is expected to protect folklore, possibly by amending legislation in order to adapt the existing IPR regime Copyrights. In addition it is also necessary in the implementation of other legal instruments of a technical nature. The law is meant to be a Local Government Regulations governing the protection of copyright works of art including traditional batik Folklore.
World Trade Organization, Negara Berkembang dan Special and Diferrential Treatment Kinanti, Fatma Muthia
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4193

Abstract

Perdagangan bebas menjadi isu yang semakin menguat dalam pergaulan global saat ini. Berbagai perjanjian baik multilateral, regional dan bilateral yang mengatur mengenai penekanan hambatan perdagangan semakin banyak. WTO sebagai peraturan induk dan merupakan sumber hukum utama dari perdagangan bebas telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Sejak pembentukan WTO terbukti bahwa partisipas masyarakat internasional dalam perdagangan global semakin meningkat. Namun, beberapa kritik muncul terutama dari negara berkembang yang merasa belum mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas. Isu ini kemudian muncul dalam negosiasi WTO yang menghasilkan konsep Special and Differential Treatment (SDT) yang diadopsi dalam ketentuan-ketentuan WTO. Penelitian ini mengangkat tema besar mengenai ketentuan-ketentuan dan kerjasama WTO yang mencerminkan perdagangan bebas dan kaitannya dengan negara berkembang. Beberapa hal yang disorot adalah bagaimana pengaturan dalam WTO terkait perlakuan berbeda (Special and Differentiated Treatment) yang diberikan kepada negara-negara berkembang. Selain itu penelitian ini difokuskan juga untuk menganalisis diferensiasi antara negara-negara berkembang dalam WTO. Kemudian, analisis difokuskan terhadap peran dan dampak Doha Development dan Bali Round terkait negara berkembang terutama di sektor agrikultur dan dampak adanya diferensiasi dari negara berkembang.Free trade is an issue that has gained strength in today’s global society. Various multilateral treaties, regional and bilateral governing the suppression of trade barriers more. WTO as a central rule and is the main legal source of free trade has been running for more than a decade. Since the establishment of the WTO proved that the participation and the international community in global trade is increasing. However, some criticism arose primarily from developing countries that have not benefited from free trade. This issue arises in WTO negotiations that resulted in the concept of Special and Differential Treatment (SDT), which was adopted in the WTO provisions. This study raised the major themes of the provisions of the WTO and cooperation that reflects the free trade and its relation to developing countries. Some of the things highlighted was how the settings related to differential treatment in the WTO granted to developing countries. In addition, research is focused also to analyze the differentiation between developing countries in the WTO. Then, the analysis focused on the role and impact of the Doha Development Round and Bali related to developing countries, particularly in the agricultural sector and the impact of the differentiation of developing countries.
Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah “Syariah” di Indonesia Syafingi, Habib Muhsin
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2378

Abstract

Otonomi Daerah memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam merencanakan pembangunan, khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan Syariah Islam dengan mengambil contoh zakat. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normative dengan menggunakan data atau bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan analisis yang digunakan adalah isi (kontent), konsep dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam dalam perda syariah di Indonesia, terbagi menjadi dua bagian yakni: kontent dari ajaran Islam sendiri (syari’ah) dan juga nilai-nilai kearifan lokal yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, munculnya perda-perda syariah tersebut juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam. Autonomy provides flexibility for regions to plan development, especially in making local regulation in order to achieve national development goals. This study aims to analyze the local regulations associated with the implementation of Sharia law by taking the example of charity. This type of research is the juridical-normative data or by using primary and secondary legal materials. The approachs used are content analysis (contains), concepts and cases. These results indicate that the internalization of Islamic values in Islamic regulations in Indonesia, divided into two sections namely: content of the teachings of Islam (sharia) and also the values of local knowledge held in people’s lives. In addition, the emergence of sharia law in the local regulations is also intended to implement the provisions of Islamic law.
Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP Malarangeng, Andi Bau
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2361

Abstract

Dibutuhkan solusi baru yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan pada praperadilan dalam KUHAP dan konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP. Hakim Komisaris dicetus di dalam RUU KUHAP menggantikan praperadilan. Hakim komisaris, yaitu pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain. konsep Hakim Komisaris ini adalah untuk menggantikan praperadilan, dengan wewenang yang lebih luas dan bertujuan untuk membenahi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam praperadilan. Pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Komisaris sebagai solusi praperadilan dalam penegakan HAM di Indonesia merupakan pemecahan masalah mengenai praperadilan dan konsep Hakim Komisaris. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Komisaris yang merupakan bagian khusus dari PN, sebagai salah satu tahap yang harus dilalui sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, semua berkas perkara harus melalui pemeriksaan pendahuluan guna untuk menjalankan wewenang Hakim Komisaris, sehingga perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka bisa terwujud. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan terdapat beberapa hal penting seperti struktur organisasi PN, kewenangan, pemanggilan pihak-pihak, tata cara pemeriksaan pendahuluan, dan ketetapan Hakim Komisaris. Dari hal-hal tersebut tercermin kelebihan yang tidak dimiliki oleh praperadilan menurut KUHAP dan konsep Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP sehingga kelemahan-kelemahan yang ada bisa ditutupi dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pemeriksaan pendahuluan. The new solution needed to fix the weaknesses in the concept of pre-trial Judge in the Criminal Code and Criminal Procedure Code Commissioner in the bill. Commissioner Judge pioneered in the bill replaces the pre-trial Criminal Procedure. Judge commissioner, is an official who is authorized to assess the course of the investigation and prosecution, and other authorities. Commissioner Judge concept is to replace the pre-trial, with wider powers and aims to correct the deficiencies contained in the pretrial hearing. Preliminary examination by the Commissioner as a solution to a pretrial judge in upholding human rights in Indonesia is about problem solving and the concept of pre-trial Judge Commissioners. Preliminary examination is an examination conducted by the Commissioners Court is a special part of the PN, as one of the steps that must be passed before the dossier handed over to the court for examination of the principal case. Therefore, all case files must go through a preliminary examination in order to exercise authority of Commissioners Court, so the protection of the rights of suspects can be realized. At the preliminary examination stage there are some important things like PN organizational structure, authority, summoning the parties, the preliminary examination procedure, and provisions Judge Commissioners. Of these things are reflected advantages not possessed by the pretrial judge under the Criminal Procedure Code and the concept of the bill the Commissioner under the Criminal Procedure Code so that any weaknesses can be covered with the advantages contained in the preliminary examination.

Page 26 of 62 | Total Record : 620

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue