cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 25   26   27   28   29 
Reformulasi Pidana Pengganti Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Pradipta, Mulia Agung
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.16623

Abstract

Tulisan ini menggagas reformulasi pidana pengganti denda dalam UU TPPU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU TPPU tidak mengatur mengenai lamanya pidana kurungan pengganti apabila pidana denda telah dibayarkan sebagian oleh terpidana baik orang atau Korporasi. Oleh sebab itu, penentuan lamanya pidana kurungan pengganti tersebut mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP. Terkait hal itu, maka implikasi lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalani akan melebihi 1 tahun 4 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TPPU. Reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU yaitu pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana, apabila tidak mencukupi maka terpidana wajib mencicil pidana dendanya, dan apabila terpidana tidak membayar pidana denda tersebut dengan mencicil maka diganti dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkuan.This paper initiates a reformulation of the substitute criminal fines of Money Laundering Criminal Law (Act of TPPU). This research method used normative juridical. The result of this study indicates that in Act of TPPU does not regulate duration for alternative sentence if the fine has been partially paid by the convicted person or corporation, the duration is determined by Article 30 paragraph (4) of the Criminal Code. Meanwhile, that the duration will exceed 1 year and 4 months as stipulated in Article 8 of this law. More appropriate reformulation of substitute criminal fines in Act of TPPU is seizing assets or revenues of convicted. If it is insufficient, the convicted must pay it in installments. If the convicted does not pay in installment, the criminal fines is replaced with imprisonment of at least 1 year and the longest is sentenced for its criminal act.
Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 Mardhiah, Nellis
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7859

Abstract

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Penegakan Syariat Islam dalam pemakaian busana Islam di Kabupaten Aceh Barat. PERBUP ini adalah menjadi pokok permasalahan yang utama dalam penelitian ini. Penerapan peraturan tersebut menjadi kontradiksi di kehidupan masyarakat dalam memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Permasalahan lain dalam qanun syariat islam yang diterapkan di Provinsi Aceh dan khususnya Kabupaten Aceh Barat adalah belum diberlakukannya aturan kepada Warga Negara Asing yang melanggar norma-norma syariat islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan sosial yang dialami masyarakat terkait pelaksanaan peraturan Syariat Islam di masyarakat Aceh Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial penerapan Syariat Islam di Kabupaten di Aceh Barat pasca pemberlakukan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 belum berjalan secara maksimal karena terjadi peningkatan kasus-kasus yang signifikan dari tahun 2011-2015. Pelanggaran-pelanggaran terhadap penerapan syariat Islam tersebut diantaranya disebabkan oleh kelemahan sosialisasi ke masyarakat dalam penerapan kebijakan dan kurangnya anggaran operasional, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Selain itu ada juga intervensi kelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang meyakini bahwa hukum syariat Islam yang diterapkan di Aceh adalah melanggar HAM.Regent Regulation No. 5 of 2010 on the Regulation of Enforcement of Islamic Sharia in the use of Islamic dress in the District of West Aceh. This is a key issue in this research. The implementation of the regulation becomes a contradiction in the life of the community in understanding and complying with the policy. Another problem in qanun syariat Islam that is applied in Aceh Province and especially West Aceh regency is not yet enforced rules to foreign citizen who violate norms of Islamic sharia. This study aims to identify and analyze social problems experienced by the community related to the implementation of Islamic Sharia rules in the people of West Aceh. This research approach uses qualitative. The results of this study indicate that the social problem of the implementation of Islamic Sharia in the District in West Aceh after the enactment of Regulation No. 5 of 2010 has not been running maximally due to the increase of significant cases from 2011-2015. Violations against the implementation of Islamic Sharia are caused by the weakness of socialization to the community in the implementation of the policy and the lack of operational budget, so the implementation of the policy is not going well. In addition there are also intervention groups of human rights activists who believe that Islamic sharia law applied in Aceh is a violation of human rights.
Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia -, Erika; Sudika Mangku, Dewa Gede
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2856

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh melihat politik hukum Pancasila dipergunakan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembangunan hukum Indonesia, pada dasarnya tidak terlepas dari nilai-nilai fundamental budaya bangsa yang luhur dalam Pancasila. Dalam kenyataannya, lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menimbulkan ketidakpuasan di suatu wilayah tertentu atas diberlakukannya UU ini, dan sebagian wilayah menolak akan hadirnya UU ini dikarenakan tidak menghargai dan mengakomodasi nilai-nilai adat, budaya dan sosial kultural yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Tentu saja hal ini menjadi suatu permasalahan politik hukum yang harus diselesaikan oleh pemerintah di dalam membentuk suatu undang undang dimana suatu peraturan tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya bukan malah sebaliknya. Pembangunan karakter produk hukum yang sarat akan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila merupakan salah satu karakteristik yang dapat ditonjolkan sebagai identitas pribadi yang mandiri, dengan keyakinan terhadap Sang Pencipta, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dengan asas musyawarah mufakat serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, prosedur hukum harus mencakup pembangunan hukum dalam wujud pembaharuan peraturan perundang-undangan, pembinaan aparatur negara, dan masyarakat serta hukum secara struktural, budaya, dan substansi maupun jaminan penghormatan dan penghargaan terhadap HAM bagi setiap warga negara yang dituangkan dalam bentuk konstitusi. The purpose of this study is to determine how far the political legal notice Pancasila used to establish a statutory regulations in Indonesia. Development of Indonesian law, essentially inseparable from the fundamental cultural values in the Pancasila. In fact, the enactment of Law No. 44 Year 2008 on Pornography, cause discontent in a certain region of the enactment of this Act, and some areas refused due to the presence of this Act do not appreciate and accommodate traditional values, cultural and social culture that has existed before Indonesia’s independence. Of course this became a legal political issues that must be resolved by the government in the form of a law in which the rule can provide security and comfort for its citizens rather than vice versa. Development of legislation that are full of character values national identity is based on Pancasila is one of the characteristics that can be highlighted as an independent personal identity, with faith in the Creator, appreciate the values of humanity, unity, democracy, consensus agreement with the principles and values social justice for all Indonesian people. Thus, the legal procedures should include the development of law in the form of reform legislation, development of the state apparatus, and the legal community as well as structural, cultural, and substance and guarantees respect for human rights and respect for every citizen as outlined in the form of the constitution.
Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Pertiwi, Shinta Yuniana
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3446

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang tepat dari pemerintah. Berbagai upaya konkrit yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, namun masih belum menampakkan hasil yang optimal, karena lebih berorientasi pada program sektoral. Penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah dearah dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 masih belum mampu mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, karena disebabkan oleh faktor partisipasi dan apresiasi masyarakat yang kurang. Terkait dengan hal itu, maka model kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sukoharjo yang relevan digunakan adalah menggunakan model bottom up yang lebih terpadu, terukur, sinergis, dan terencana dengan menggunakan strategi kebijakan secara makro dan mikro. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan apresiasi dan sosialisasi adanya Perda Penanggulangan Kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat Sukoharjo, perlu dilakukannya evaluasi dan pembinaan baik dari pemerintah dan masyarakat. Poverty is the nation’s problems that require policy and poverty reduction programs right from the government. Various measures taken by the government to tackle poverty has been done by the government, but still has not figured optimal, because it is more oriented towards sectoral programs. This study will focus on analyzing policies at local government in poverty reduction by taking a case study in Sukoharjo, Central Java. The results showed that the presence of Regulation No. 1 year 2012 is still not able to achieve the goal of poverty reduction, due to the participation and appreciation factor less. Associated with it, then the model of poverty reduction policies in the relevant Sukoharjo used is to use a bottom-up model of a more integrated, scalable, synergistic, and planned to use the strategy of macro and micro policies. In addition, the Government needs to give appreciation and dissemination of their legislation for the welfare of society Poverty Sukoharjo, ne
Pengaturan Aborsi Korban Perkosaan Berbasis pada Prinsip Maslahah Rohidin, Rohidin
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4957

Abstract

Pengaturan aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalamnya dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun larangan tersebut tidak berlaku jika ada indikasi kedaruratan medis, seperti kesehatan ibu dan janin terancam, atau kehamilan dalam kasus perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum aborsi bagi korban yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 dilihat dari perspektif masalah yang digagas oleh Attufi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara prinsipil materi hukum aborsi bagi korban perkosaan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sejalan dengan konsep maslahah yang digagas oleh Attufi. Namun demikian, adanya batasan usia kehamilan maksimal enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir menjadi hal yang menyebabkan undang-undang tersebut tidak lagi sejalan dengan konsep maslahah attufi. Ketidakselarasan ini disebabkan adanya kemungkinan kondisi psikis yang dialami oleh perempuan hamil korban perkosaan yang mengakibatkan ketidaktahuan awal kehamilan. Dalam arti, bisa jadi perempuan tersebut baru mengetahui kehamilannya melebihi batas waktu tersebut. Namun demikian, kebolehan ini juga harus melalui pertimbangan-pertimbangan perbandingan kemaslahatan dan kemafsadatan yang ada sesuai dengan kasusnya masing-masing.The abortion regulation for rape victims in Indonesia has been regulated in Law No. 36 Year 2009 on Health. It is said that every person is prohibited from having an abortion, but the restriction does not apply if there is an indication of a medical emergency, such as maternal and mother health is threatened, or the pregnancy in cases of rape. This study aims to analyze the principles of legal abortion for victims as stipulated in Law No. 36 of 2009 seen from the perspective of the Masalahah initiated by Attufi. The results showed that in principle the material legal abortions for rape victims as stipulated in Law No. 36 Year 2009 on Health in line with the concept of maslahah initiated by Attufi. However, the maximum age limit of six weeks of pregnancy calculated from the first day of the last menstrual period into the cause of the law is no longer in line with the concept of maslahah attufi. This misalignment is due to the possibility of psychological conditions experienced by pregnant women victims of rape resulting in early pregnancy ignorance. In a sense, it could be the woman learned of her pregnancy exceeding the time limit. However, this ability should also go through the considerations and harms ratio that is in accordance with each case.
Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional -, Marlina
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2684

Abstract

Perlakuan terhadap orang-orang asing di luar negeri berkoneksitas terhadap kajian tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri sangat dipengaruhi pada terkondisikannya keseimbangan antara dua hak fundamental yang dimiliki oleh negara. Di satu pihak negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi di dalam wilayahnya sendiri, bebas dari pengawasan oleh negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh migran oleh negara dalam kedudukannya sebagai subyek hukum internasional dan implikasinya terhadap peran negara dalam pembentukan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak buruh migran yang dalam hal ini individu sekaligus bagaimana implementasi hukum internasional ditegakkan.AbstractThe treatment of foreigners in a country associated with the study of the state’s responsibility in protecting its citizens abroad. It is highly influenced in equilibrium between two fundamental rights which are owned by a country. State has the right to exercise jurisdiction within its own territory, free from supervision by other states. This research is intended to analyze the Legal Protection of the Rights of Migrant Workers by the State in its Capacity as Subject of International Law and on how the state’s role in the formation of international law governing the protection of the rights of migrant workers, who are in this case individual, as well as how the implementation of international law be enforced.
Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945 Akbarrudin, Adika
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2352

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan RI terkait dengan fungsi legislasi pasca amandemen UUD 1945. Selanjutnya, dianalisis juga pola hubungan kerja DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi, dan kendala yang dihadapi DPR dan DPD dalam bidang legislasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa eksistensi DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi filosofis dan yuridis. DPR dan DPD dari sisi filosofis merupakan penjelmaan dari keterwakilan seluruh rakyat atau keterwakilan daerah seluruh Indonesia ditingkat pusat, dari sisi yuridis DPR dan DPD merupakan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22D UUD 1945. Pola hubungan kerja antara DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi adalah pola hubungan kerja yang bersifat fungsional. Kendala yang dihadapi oleh DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi yaitu Kendala yang bersifat institusional dan konstitusional. Kendala yang bersifat institusional yaitu kendala yang muncul dari dalam tubuh lembaga tersebut diantara yaitu sistem administrasi sidang, hasil legislasi, anggaran, dan supporting system yang kurang maksimal, sedangkan kendala yang bersifat konstitusional adalah dari segi pengaturannya kendala ini sering dihadapi oleh DPD diantaranya yaitu mengenai pengaturan yang ada sekarang ini yaitu dalam Pasal 22D Ayat (1) dan (2), serta pengaturan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3 yang cenderung melemahkan fungsi legislasi DPD.   The aim of this study are to analyze the DPR and DPD in the legislative function after the 1945 amendment. Furthemore, it is also will be analyzed the House and the pattern of employment-related DPD legislative function, and constraints faced by the DPR and DPD in the field of legislation. The results showed that the existence of the DPR and DPD related to the legislative function can be viewed from two sides of the philosophical side, and juridically. DPR and DPD is the embodiment of the philosophical side of the representation of all the people of Indonesia or the representation of the entire national level, of the DPR and DPD legally a state institution provided for in Article 20 and Article 22D of the 1945 Constitution. The pattern of the working relationship between Parliament and the Council related to the legislative function is the pattern that is both functional working relationships. Constraints faced by the DPR and DPD legislative function that is associated with the constraint that is institutional and constitutional. Institutional constraints are the constraints that arise from within the institution between the system of court administration, the legislation, budgets, and supporting system is less than the maximum, while the constitutional constraint is in terms of setting these constraints often faced by DPD among which the regulation present this is in Article 22D paragraph (1) and (2), as well as the settings in the Act No. 27 Year 2009 on the MD3 is likely to weaken the legislative function of the DPD
Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus Novianti, Imaniar Putri
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4198

Abstract

Berdasarkan Pasal 1127 KUHPerdata Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus selama 30 tahun/ lebih, setelah melakukan pengelolaan sesuai batas waktu yang ditentukan dimohonkan kepada Pengadilan Negeri setempat agar harta peninggalan tak terurus tersebut ditetapkan menjadi milik negara, sehingga pengurusan harta peninggalan tak terurus yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Semarang selesai. Dalam pelaksanaanya terdapat harta peninggalan tak terurus yang telah ditetapkan milik negara dan sampai sekarang masih dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus serta tanggung jawab Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus setelah ditetapkan menjadi milik negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan sesuai dengan tugas pokok Balai Harta Peninggalan dan kewenangan hukum didasarkan Pasal 1127 KUHPerdata berupa penjualan dan/atau perjanjian sewa menyewa. Ditinjau dari teori kontrak, perjanjian tersebut termasuk dalam teori kehendak. Kesepakatan dalam perjanjian tersebut terjadi apabila adanya kehendak antara pihak penyewa harta peninggalan dengan Balai Harta Peninggalan Semarang untuk melakukan perjanjian yang kemudian dinyatakan ke dalam perjanjian sewa menyewa. Adapun tanggung jawab pengelolaan harta peninggalan tak terurus setelah ditetapkan menjadi milik negara tetap sama sebelum ditetapkan menjadi milik negara karena belum ada aturan  yang mengaturnya sehingga masih berpedoman pada ketentuan Pasal 1127 KUHPerdata. Diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus setelah ditetapkan milik negara agar mendapat kepastian hukum.Pursuant to Article 1127 of the Civil Code Heritage Hall assigned execute the maintenance on each legacy neglected for 30 years / over, after making appropriate management of the prescribed time limit applied to the local district court neglected treasures that are set into state property, so that the maintenance of legacy slipshod carried Heritage Hall Semarang completed. In the implementation are neglected treasures that have been established state-owned and is still run by the Center for Heritage Semarang. This study aims to identify and analyze the status and authority of Heritage Hall Semarang in slipshod management of legacy and responsibility Semarang Heritage Hall in the management of neglected treasures after being set into state property. This research use descriptive research study analyzes the juridical sociological approach. The results showed that the legal position and authority Hall Heritage accordance with the basic tasks Heritage Hall and legal authority is based Section 1127 of the Civil Code in the form of the sale and / or lease agreement. Judging from the theory of the contract, the agreement is included in the theory of the will. The agreement in the agreement occurred when their wills between the tenant treasures Heritage Hall Semarang to perform the agreement later declared into the lease agreement. The responsibility for the management of legacy set to be abandoned after state remains the same before set into state property because there are no rules that govern it so it is still guided by the provisions of Article 1127 of the Civil Code. Necessary regulations on the responsibility of Heritage Hall in the management of legacy unkempt after the specified state in order to get legal certainty.
Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Asssesment dalam Perspektif Hukum -, Rodiyah
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2386

Abstract

Kelompok rentan KDRT Pesisir Kabupaten Tegal dihadapkan pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan praktis dan strategis sebagai kebutuhan dasar.  layak dalam pemberdayaan perempuan dan anak untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Need assssment ini berbasis pada pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis anak dan perempuan. Model pemberdayaan yang efektif dengan menggunakan kerjasama secara sinergis antar komponen masyarakat dan pemerintah, organisasi negara untuk memberdayakan mereka. Maka model pemberdayaan  yang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan pengembangan pendidikan pemberdayaan perempuan berperspektif hukum dengan life skill yang berbasis pada need assesment pada masyarakat miskin, perempuan  nelayan, perempuan buruh petani, buruh melati, buruh melonco lombok. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan kelompok rentan KDRT anak dan perempuan adalah kendala kemiskinan yang disebabkan oleh kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, serta ketidak mandirian perempuan karena tidak berpendidikan serta masyarakat yang belum secara sinergis melakukan pemberdayan terhadap mereka. Vulnerable groups of domestic violence in the area of Tegal Regency coastal faced inability to meet the practical needs and strategic as basic needs. Feasible within the empowerment of women and children to create justice and gender equality. The need assessment is based on practical and strategic needs of children and women. This research aims to analyze the suitable model of vulnerable groups empowering which is based on their needs. The data used are primary and secondary. The analyze is using qualitative technic. The result of this research shows that effective empowerment model is using a synergistic cooperation between the components of society and government, state organizations to empower them. The model of empowerment that effectively and efficiently used is the educational development of the legal perspective of women’s empowerment with life skill needs assessment based on the poor, women fishers, women’s unions of farmers, laborers jasmine, lombok melonco workers. Constraints faced in empowering vulnerable groups of children of domestic violence and women’s poverty is caused by the constraints of structural poverty and cultural poverty, and lack of female mandirian because people are not educated and do not in synergy towards their empowerment.
Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Kusmanto, Arif
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3581

Abstract

Tingkat kemiskinan masyarakat kota Semarang pada tahun 2009 sebanyak 73.000 jiwa dan tahun 2010 naik menjadi 80.000 jiwa (BPS Jateng 2011), karena suatu standar tingkat hidup yang rendah (Parsudi Suparlan), sehingga masyarakat Kota Semarang berpotensi untuk melaksanakan kewajiban zakat dalam usaha pengentasan kemiskinan. Namun potensi ini belum digali optimal. Penelitian ini mengkaji: Pertama, pola penghimpunan dana ZIS; Kedua, Faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana ZIS; Ketiga, peran Laznas dalam penghimpunan dana ZIS. Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola penghimpunan dana ZIS yang cukup baik oleh DPU-DT, PKPU, dan Rumah Zakat Semarang. Dengan layanan pembayaran melalui kantor, jemput zakat, atau layanan bank. Faktor pendukung penghimpunan dana ZIS antara lain faktor intern: lokasi yang strategis, SDM yang mumpuni, program pendayagunaan yang bagus, legalitas lembaga, kemampuan menyalurkan program, managemen baik, dan figuritas tokoh dan faktor ekstern: dukungan masyarakat, serta dukungan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat antara lain faktor intern: keterbatasan SDM pengelola yang memiliki kompetensi, sistem yang belum berjalan optimal, tidak adanya kerjasama antar Laz dalam penghimpunan, melekatnya figur tokoh; faktor ekstern: budaya masyarakat yang belum membayar zakat melalui Laz, serta kebijakan pemerintah yang belum dapat dilaksanakan. DPU-DT, PKPU, dan Rumah Zakat Semarang sampai sekarang sudah berperan secara optimal sesuai UU dalam penghimpunan dana ZIS, terbukti dengan meningkatnya dana ZIS yang terhimpun serta muzakki.The poverty in Semarang City in 2009 as many as 73,000 inhabitants and in 2010 rose to 80,000 (Central Java BPS 2011), due to a low standard of living, so that the people of Semarang has the potential to carry out the obligation of zakat in poverty alleviation efforts. However, this potential has not been explored optimally. This study examines: First, the pattern of ZIS fund raising; Second, factors affecting the ZIS fund raising; Third, LAZNAS role in fund raising ZIS. This type of research used descriptive qualitative sociological juridical approach, which analyzed using qualitative data analysis. The results of this study indicate that the pattern of accumulation ZIS pretty good by DPU-DT, PKPU, and Zakat House Semarang. With payment services through the office, pick zakat, or bank services. Factors supporting fund raising ZIS include internal factors: strategic location, qualified human resources, good utilization program, the legality of the agency, the ability to deliver the program, good management, and figures and external factors: community support, as well as government support. While inhibiting factors include internal factors: lack of human resources managers who have the competence, the system is not running optimally, the absence of cooperation between Lazis in the collection, attachment figure figures; external factors: culture that has not paid zakat through Lazis, as well as government policies can not be implemented. DPU-DT, PKPU, and Zakat House Semarang until now has been instrumental optimally according to the Act in ZIS fun

Page 27 of 62 | Total Record : 620

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue