Articles
620 Documents
<![CDATA[Proses Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Jalan di Kabupaten Semarang ]]>
<![CDATA[Jati, Luthfi Waskito]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2367
<![CDATA[Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses  pelaksanaan pengadaan  tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan Lingkar Ambarawa pada tahun 2008 serta untuk mengetahui proses penetapan besaran ganti kerugian terhadap warga yang terkena proyek Jalan Lingkar Ambarawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini bersifat sebagai penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive non random sampling. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, sedang data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat membantu menganalisa. Analisa data yang dipergunakan oleh penulis adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan Jalan lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang tahun 2008 merupakan pengadaan tanah berskala kecil karena membutuhkan lahan yang kurang dari 1 hektar (6.732 M2), akan tetapi dengan adanya Panitia Pengadaan Tanah dapat diketahui bahwa mengggunakan ketentuan pengadaan tanah untuk skala besar. Objectives to be achieved in this study is to investigate the implementation process of land acquisition for development purposes Ambarawa Ring Road in 2008 and to learn about the process of determining the amount of compensation to residents affected by Ambarawa Ring Road project. The method used is the method of Juridical Empirical approach. This study is a descriptive analytical study. In this study the determination of the sample is done by non-random purposive sampling. Primary data obtained by conducting in-depth interviews, secondary data are materials that have the binding force of law and can help to analyze. Analysis of data used by the authors is qualitative. The results showed that the implementation of land acquisition for public purposes for the construction of ring road Ambarawa Semarang District in 2008 is a small-scale land acquisition because it requires less land than 1 hectare (6732 M2), but with the Land Acquisition Committee to note that use traditional procurement provisions ground for a large scale.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kelompok Teisme dalam Sistem Negara Hukum Pancasila ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7819
<![CDATA[Di era global saat ini, suatu bangsa dituntut mampu bersaing dengan negara lain. Agar tidak terlepas dari unsur khas Indonesia maka penguatan Pancasila sebagai ideologi adalah keharusan. Pancasila yang melingkupi keragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kurang tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2006. Permasalahan yang timbul yaitu hilangnya unsur khas Indonesia yaitu kepercayaan atau agama tradisional karena adanya diskriminasi dengan pengosongan kolom agama dalam Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 23-2006). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi hukum UU No. 23 tahun 2016 dengan keberadaan Pancasila dan SARA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2006 tidak selaras dengan semangat Pancasila yang mengakui keragaman SARA dan bertentang dengan asas keadilan dalam UU No. 12Tahun 2011. In the global era, a nation supposedly able to compete with other countries. In order not to be separated from the typical elements of Indonesia, the strengthening of Pancasila as an ideology is a must. Pancasila surrounding ethnic, religious, racial and sectarian (SARA) less diversity reflected in Law No. 23 of 2006. The problems that arise, namely the loss of the typical elements of Indonesia namely traditional religious beliefs or because of their discrimination by emptying the religion column in Family Card (KK) and Identity Card (KTP) (Article 61 and Article 64 of Law No. 23-2006). This study aims to analyze the correlation on Law No. 23of 2016 with the existence of Pancasila and SARA in Indonesia. The method used is a normative legal research. The result of this study reveals that the Law No. 23 of 2006 not in line with the spirit of Pancasila that recognizes the diversity of SARA and incompatible with the principles of justice on Law No. 12 of 2011.]]>
<![CDATA[The Role of Regional Government on Increasing Awareness of Legal Intellectual Property Rights Education and Education Personnel ]]>
<![CDATA[Atsar, Abdul]]>;
<![CDATA[Fitriyana, Wahyudin]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.17143
<![CDATA[This study aims to find out and analyze what factors are causing a lack of awareness of educators and education personnel in Karawang Regency to register intellectual property rights; The impact of not registering the intellectual property rights of educators and education staff in Karawang regency and knowing the efforts made by the local government in increasing the awareness of legal IPR education and education personnel in Karawang Regency. The method in this study is to use an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the factors that led to a lack of awareness of educators and education personnel in Karawang Regency to register IPRs were a lack of understanding of educators and education staff about the legal rules of intellectual property rights; Most educators and education personnel do not know what IPR is; Awards for IPR and compliance with IPR laws are still low.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Karawang untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual; Selanjutnya, dianalisis mengenai dampak dari tidak mendaftarkan hak kekayaan intelektual para pendidik dan staf pendidikan di Kabupaten Karawang, serta dimaksudkan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pendidik dan tenaga kependidikan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Karawang untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual adalah kurangnya pemahaman pendidik dan staf pendidikan tentang aturan hukum hak kekayaan intelektual; Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan tidak tahu apa itu Intellectual Property Rights. Selain itu, penghargaan untuk Hak Kekayaan Intelektual dan kepatuhan terhadap hukum Hak Kekayaan Intelektual masih rendah.]]>
<![CDATA[Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Setiawan]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.6682
<![CDATA[Tujuan tulisan ini berupaya menjelaskan apakah hukuman mati sejalan dengan Pasal 6 Kovenan Sipol sebagai salah satu perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pidana mati dilihat dari Kovenan Sipol sehingga dapat mengetahui apakah pidana mati di Indonesia sesuai dengan Kovenan ini atau tidak. Tujuan kedua jurnal ini untuk menganalisa dan mengetahui mengapa Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) sampai saat ini masih belum dapat digunakan sebagai dasar hukum penghapusan pidana mati di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil yang didapat dalam meneliti permasalahan di atas adalah Pasal 6 Kovenan Sipol tidak dapat digunakan sebagai dasar penghapusan pidana mati di Indonesia karena berdasarkan teori dalam perjanjian internasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, masih berupa Undang-undang dalam arti formil. Akibat dari Undang-undang yang bersifat formil ini adalah ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi belum dapat dilaksanakan karena yang disahkan hanya perjanjian internasionalnya saja bukan materi dari perjanjian internasional tersebut. Pasal 6 Kovenan Sipol walaupun tidak secara tegas melarang adanya pidana mati, kecuali untuk kejahatan genosida, secara konsep dan keseluruhan pasal ini dan Kovenan Sipol bertujuan untuk menghapuskan pidana mati di dunia sehingga menganggap pidana mati tidak sejalan dengan pasal ini.This journal goal is to explain dead penalty is in the same path with Article 6 ICCPR as one of the international agreement in human right. This is important to give understanding about the legal status of dead penalty in Indonesia. Is it in one frame with the ICCPR or not, in order to know if there are obstacle to implement Article 6 ICCPR in Indonesia. Other goal of this journal is to analyze and understand why Article 6 International Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR) until now still can’t be used as a law to vanish dead penalty in Indonesia. Method use in this journal normative legal studies. The result, from Human Rights Declaration 1948, ICCPR, and Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. These three instrument have close related each other. The results found are Article 6 ICCPR can’t be use to erase dead penalty in Indonesia because in international agreement and based on Indonesia legal system, Act Number 12 Year 2005 about Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, still in formal. Consequences from this kind of act is article in international agreement can’t be executed because the article and the material in ICCPR haven’t transformed into Indonesia national law.Other results from this journal is, whether Article 6 ICCPR didn’t strictly mention and forbidden dead penalty but conseptually, this Covenan made in purpose to erase dead penalty in the world.]]>
<![CDATA[Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber ]]>
<![CDATA[Lisanawati, Go]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2852
<![CDATA[Salah satu macam kejahatan yang berkembang pesat dewasa ini adalah kejahatan yang dilakukan secara elektronik, atau yang dikenal sebagai kejahatan siber. Kejahatan ini beragam bentuknya. Kehadiran Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Masalah kekerasan yang terjadi melalui online secara fakta menimbulkan permasalahan bagi perempuan. Masalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam dimensi kejahatan siber harus didesiminasikan kepada setiap orang, terlebih khusus kepada perempuan. Untuk itu setiap orang, khususnya dalam hal ini adalah perempuan, perlu untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan yang baik tentang dampak kejahatan siber, dan potensi munculnya perempuan sebagai korban dari kejahatan tersebut, misalnya cyberstalking dan cyberpornography. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan perempuan mendapatkan hak-haknya secara maksimal, khususnya yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan dan kebebasan mengemukakan pendapatnya. One of the recent crimes which rapidly increase is crime which done through electronic means as known as cybercrime, in various forms. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transacation, as an exist law, prohibit criminal acts related with electronic information and transaction. In fact, violences through online medium is occuring problem for women. Therefor the prevention of the violence against women in cyber crime perspectives shall be disseminated to everybody, especially to women. Women shall aware with the impact of cyber crime and women as potential victims of cyber crime, such as cyberstalking and cyberpornography. Through education about the potential harm of cyber crime, it is wish that women can gain their rights maximized, especially in related with the rights of education and freedom of thought.]]>
<![CDATA[Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Triana, Nita]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3435
<![CDATA[Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang berimplikasi terhadap perlunya kebijakan, rencana dan/atau program mengenai hak atas lingkungan tersebut diatur dalam perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks otonomi daerah hak atas lingkungan tersebut termasuk dalam kelompok bidang urusan wajib pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam bidang sumber daya air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam sistem hukum pengelolaan sumber daya air sungai tidak terintegrasi dengan daerah lain, sehingga kebijakan pemerintah daerah lebih ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah masing-masing. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya perusakan sumber daya air sungai di bagian hulu dan hilir dan tidak optimalnya pemanfaatan air sungai. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan sistem hukum pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan ekoregion, dimana batas darat dan perairan tidak ditentukan oleh batas secara politik, akan tetapi oleh batas geografis dari komunitas manusia dan sistem lingkungan.The right to a good and healthy environment is guaranteed by Pancasila and the 1945 Constitution which has implications on the need for policies, plans and / or programs on environmental rights are set out in legislation, both at national and local levels. In the context of regional autonomy, rights to the environment including the obligatory group of government issues. This paper aims to analyze the impact of regulation on environmental rights in the field of water resources. The results of this study indicate that the impact of regulation on environmental rights in the legal system of management of water resources of the river is not integrated with other areas, so that local policy is intended to increase local revenues respectively. These conditions resulted in the destruction of the water resources of the river upstream and downstream and is not optimal utilization of river water. Under the terms of the legal system needs water resources management with ecoregion approach, where land and water boundaries are not defined by political boundaries, but by the geographical boundaries of the human community and environmental systems.]]>
<![CDATA[Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Dilaga, Auria Patria]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2357
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta apa yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam mempengaruhi keyakinan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi. Jenis Penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di persidangan adalah terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya sehingga mendapatkan persesuian dengan alat bukti yang lain untuk membantu hakim dalam menyelesaikan perkara. Adapun kedudukan keterangan ahli sama halnya dengan alat bukti lain, namun memiliki fungsi dalam menjadikan terang perkara karena ahli yang dihadapkan disidang pengadilan memberikan keterangan dari keahliannya sehingga hakim memperoleh pemahaman dari perkara secara utuh. This study is intended to determine what the facts are revealed when expert testimony presented in the trial of corruption cases and to find out how the experts position to influence the judge in the decision of conviction corruption cases. This is a juridical -sociological research in which using the qualitative approach. The results of this research shows that facts revealed when expert testimony presented at the hearing was related to its particular expertise so get persesuian with other evidence to assist the judge in settling cases. In addition the position of experts as well as other evidence, but it has a function in making light of the case as presented expert testimony from the trial court gave the judge his expertise gained an understanding of the whole case.]]>
<![CDATA[Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Astuti, Galuh Faradhilah Yuni]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4953
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok. Pertama, relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indoneisa. Kedua, penerapan hukum dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat, berupa penyelesaian perkara di luar pengadilan atau mediasi penal yang dilakukan masyarakat atau masyarakat adat secara turun temurun, sudah relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Praktik semacam ini selaras dengan nilai dan cita-cita Bangsa Indonesia, sesuai dengan sila keempat Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu selaras dengan ide keseimbangan Hukum Pidana, teori sifat melawan hukum, pemenuhan kewajiban adat serta perluasan asas legalitas. Masyarakat Adat Suku Tengger menggunakan mediasi penal sebagai alternatif pertama dalam menyelesaikan perselisihan atau tindak pidana yang terjadi pada daerah mereka, kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwajib ketika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan yang adil. This study examines two key issues. First, the relevance of Criminal Customary Law as a contribution to the renewal of Criminal Law at Indoneisa. Second, application of the law in the resolution of a criminal offense under the Criminal Customary Law in Tengger tribe. These results indicate that the contribution of Criminal Customary Law, in the form of settling disputes out of court or penal mediation conducted community or indigenous peoples from generation to generation, it is relevant to the Criminal Law reform in Indonesia. Such practices are aligned with the values and ideals of the Indonesian nation, according to the fourth principle of Pancasila as the state. Moreover tune with the idea of the balance of the Criminal Law, the theory of nature against the law, customary obligations fulfillment and expansion of the principle of legality. Indigenous Peoples Tengger tribe using penal mediation as the first alternative in resolving disputes or criminal acts that occur in their area, and then handed over to the authorities when the penal mediation does not reach a fair deal.]]>
<![CDATA[HAM di Negara-Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia ]]>
<![CDATA[Thontowi, Jawahir]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2680
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Negara-negara Muslim dalam merespon permasalahan yang timbul dalam Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta bagaimana Pemerintah Indonesia menyelesaikan permasalahan terkait tindak pidana terorisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas Negara-negara Muslim telah meratifikasi instrumen hukum internasional tentang HAM, termasuk juga Konvensi tentang Terorisme; meskipun terdapat kontroversial antara pemahaman pandangan Barat dengan ajaran Islam terkait masalah HAM, Negara-negara Muslim telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM dan Konvensi tentang Terorisme, sebagai bagian dari sistem hukum nasionalnya; adapun tindakan Pemerintah Indonesia, dalam memerangi terorisme sebagai kejahatan luar biasa sangat efektif dalam mengurangi penyebaran paham terorisme. Akan tetapi, tindakan Detasemen Khusus 88 anti teror Kepolisian Republik Indonesia, telah menyisakan permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM korban dan juga keluarganya. This study aims to analyze the role of the Muslim Countries in responding to the problems that arise in the International Convention on Human Rights, and how the Indonesian government to solve the problems related to terrorism. This is a library research. Results of this study showed that the majority of Muslim Countries have ratified international legal instruments on human rights, including the Convention on Terrorism; despite controversial among Western view of understanding the human rights issues related to Islamic teachings, Muslim Countries have ratified the International Convention on Human Rights and the Convention on Terrorism, as part of the national legal system; while the Indonesian government action, in the fight against terrorism as an extraordinary crime is very effective in reducing the spread of terrorism. However, the actions of Special Detachment 88 anti-terror Indonesian National Police, has left the problems associated with human rights violations victims and their families.]]>
<![CDATA[Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiuos Science: Dekonstruksi Filsosofis Pemikiran Hukum Positivistik ]]>
<![CDATA[Thontowi, Jawahir]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2338
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran agama dalam pembangunan hukum ditengah berbagai krisis keadilan di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini. Pendekatan kajian yang dilakukan adalah pendekatan konsep. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari kajian-kajian akademik dibidang ilmu hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa agama baik sebagai pedoman hidup, ideologi negara dan/atau budaya memiliki justifikasi yang kuat sebagai alternatif sumber dalam pembangunan ilmu hukum ke depan. Nilai-nilai universal agama sangat dekat dengan keadilan subtantif yang selama ini tidak banyak mendapatkan proporsi dalam praktek hukum yang berbasis pada tradisi positivistik. Dalam tradisi itu keadilan mekanis yang direfleksikan dalam putusan hakim dengan merujuk kepada bunyi perundang-undangan, dalam banyak kasus telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan agama yang tidak saja memperhatikan dimensi akal manusia yang bersifat terbatas, juga menyandarkan kepada sebagai wahyu sebagai rujukan yang bersifat wahyu. Dalam konteks ini, Pancasila yang telah merekam berbagai jejak pemikiran tersebut sangat penting diperkuat sebagai landasan kompromis dalam pembangunan hukum.This study aims to examine the role of religion in the development of the law amid the various crises of justice in public life today. The study approach is concepts. The data used is secondary data sourced from academic studies in the field of legal science. The results of this study indicate that religion as a way of life, the ideology of the state and / or culture has a strong justification for the development of alternative sources of law in the future. Universal values ​​of religion are very close to substantive justice that has not been much to get the proportions in the practice of law based on the positivistic tradition. In the tradition of that justice which is reflected in the mechanical verdict with reference to the sound of the legislation, in many cases people have been injured sense of justice. Therefore, the approach to religion that does not take into account the dimensions of the human mind is limited, also rely on the revelation that is revealed as a reference. In this context, Pancasila has recorded several tracks of thought is very important as a basis for compromise reinforced the development of the law.]]>
