Articles
620 Documents
<![CDATA[Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam ]]>
<![CDATA[Maerani, Ira Alia]]>;
<![CDATA[Nuridin, Nuridin]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.29658
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui formulasi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di masa mendatang serta untuk mengetahui konsep diyat dalam Hukum Pidana Islam sebagai upaya merekonstruksi kebijakan pidana denda agar memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual; dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis pidana (stelsel pidana/straf soort) sebagaimana diatur dalam KUHP dan RKUHP mengatur pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok. Pidana denda dinilai cukup efektif memberikan efek jera dan memberikan solusi alternatif keadilan selain pidana penjara (pidana menghilangkan kemerdekaan orang lain). Mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan beban (overload) dan merebaknya wabah Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi yang perlu dipikirkan dalam upaya merekonstruksi pidana denda ini adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan hal tersebut sudah diatur dalam Hukum Pidana Islam dalam konsep diyat. Oleh karena itu artikel ini akan menjadikan nilai-nilai Islam dalam Hukum Pidana Islam sebagai rujukan dalam studi perbandingan. This paper aims to analyze the policy of implementing criminal law in the criminal system in Indonesia and to analyze the formulation of the law on the implementation of criminal fines in the Draft Criminal Code (RKUHP) in the future and to find out the concept of diyat in Islamic Criminal Law as an effort to reconstruct policy. criminal fines in order to fulfill a sense of justice in society. The approach method used is juridical normative with a statutory approach; conceptual approach; and a comparative approach. The type of data used is secondary data and the nature of the descriptive analysis research. Types of crime (criminal system) as stipulated in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code stipulate that fines are one of the main types of crimes. Fines are considered quite effective in providing a deterrent effect and providing alternative solutions to justice besides imprisonment (the crime of eliminating the freedom of others). However, what needs to be considered in an effort to reconstruct this fine is a policy to provide protection for victims and this has been regulated in Islamic Criminal Law in the concept of diyat. Therefore this article will make Islamic values in Islamic Criminal Law as a reference in comparative studies.]]>
<![CDATA[Pengaturan Ruang Bawah Tanah berdasarkan Prinsip Agraria Nasional ]]>
<![CDATA[Hermawan, Sapto]]>;
<![CDATA[Hananto, Supid Arso]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.26259
<![CDATA[Penggunaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah belum diatur secara nasional, namun setidaknya telah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Artikel ini bertujuan (1) mengkaji konsep dasar kepemilikan ruang bawah tanah serta mencermati perbandingan pengaturan di beberapa negara lain dan (2) menelaah pemberian hak atas ruang bawah tanah sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan dari perspektif prinsip-prinsip hukum agraria nasional, terutama dari Hak Menguasai Negara, sehingga dirumuskan gagasan pemberian hak atas ruang bawah tanah yang sesuai dengan prinsip hukum tanah nasional. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif, di mana disusun dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian merumuskan bahwa (1) penggunaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah perlu diatur dengan regulasi yang memadai guna menjamin kepastian hukum dan (2) mendalilkan kepada prinsip hukum agraria nasional, artikel ini tidak sependapat dengan rumusan di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan, sehingga pengaturan ruang bawah tanah perlu diatur dengan hak tersendiri atau hak jenis baru yaitu Hak Ruang Bawah Tanah (HRBT).]]>
<![CDATA[Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba ]]>
<![CDATA[Rahayu, Derita Prapti]]>;
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.28013
<![CDATA[Dinamika politik hukum pengaturan mengenai kewenangan perizinan mineral dan batu bara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semula kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, saat ini kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui arah dan dasar filosofis politik hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Minerba serta implikasinya terhadap kewenangan perizinan pertambangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian agar dapat diketahuinya beberapa perubahan yang signifikan kewenangan perizinan pertambangan berikut pula syarat dan tahapannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian menyajikan kesimpulan bahwa paradigma sentralistik pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangan delegasi. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan.The dynamics of the legal politics of regulating mineral and coal licensing authorities have undergone significant changes. Initially, the authority was given by law to local governments, now this authority is taken over by the central government. The purpose of this research is to find out the direction and philosophical basis of the legal politics behind the amendments to the Minerba Law and its implications for the mining licensing authority. The benefits obtained from research are so that some significant changes in mining licensing authority can be identified as well as the terms and stages. The research method uses normative legal research. The results of the research study present the conclusion that the centralistic paradigm of granting permits in an integrated manner also marks the shift of regional authority from attribution to delegation authority. Affirming the political direction of mining law is a priority for the authority of the central government when several strategic articles have been amended and even eliminated. Amendments to the formulation in Article 4 (mineral and coal control rights) and Article 6 (mining management authority) of the 2020 Minerba Law show that there is no longer any partiality for local governments to allocate mining licensing authority.]]>
<![CDATA[Person-Centered Maternity Care sebagai Pelayanan yang Bermutu dalam Perspektif Hukum Kesehatan ]]>
<![CDATA[Muliarini, Prita]]>;
<![CDATA[Wiryani, Fifik]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.27446
<![CDATA[Person-Centered Maternity Care (PCMC) bertujuan untuk memberikan perawatan yang aman, efektif, berpusat pada wanita, tepat waktu, efisien, dan adil. Penelitian ini berfokus pada membahas kerangka hukum PCMC dalam peraturan perundangan di Indonesia guna meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum terkait PCMC, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa peraturan perundangan terkait pelayanan kesehatan di Indonesia. PCMC sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia karena sesuai dengan amanah undang-undang bahwa upaya pelayanan kesehatan maternal harus berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif.]]>
<![CDATA[Implikasi Kebijakan Pengajuan Validasi Pajak Penghasilan terhadap Pelaksanaan Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ]]>
<![CDATA[Bahmid, Bahmid]]>;
<![CDATA[Sinurat, Rima Arianti]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.27769
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerbitan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Dalam penulisan ini peneliti lebih berfokus pada pengaruh validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam wilayah kerjanya.Metode Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan metode empiris. Yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung serta dengan penyebaran kuesioner secara online. Hal ini dilkukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengajuan validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Kisaran dalam wilayah kerjanya.Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, banyak para kalangan pejabat pembuat aktata tanah yang menganggap aturan baru ini menyulitkan atau menghambat kinerjanya. Salah satu faktor utama yang menghambat yaitu permasalahan waktu dalam proses validasi Pajak Penghasilan.This research is motivated by the publication of the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-21 / PJ / 2019 which is the second amendment to the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-18 / PJ / 2017 concerning Research Procedures for Evidence of Fulfillment of Income Tax Payment Obligations on Income from Transfer of Rights to Land and / Or Buildings, Agreement on Sale and Purchase of Land and/or Buildings along with Amendments, which with the issuance of this legal rule greatly affects the performance of the Land Deed Making Official (PPAT) as an official threatening in terms of sale and purchase. The research method in this study was carried out by using an empirical approach. Based on the results of research in the field, many officials who make land Acta think that this new regulation makes it difficult or hinders their performance. One of the main inhibiting factors is the problem of time in the PPh validation process.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi Suap ]]>
<![CDATA[Sudarti, Elly]]>;
<![CDATA[Lasmadi, Sahuri]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.27516
<![CDATA[Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia belum dapat mencapai tujuan pemidanaan, baik dari sisi kerugian negara maupun dari sisi moralitas. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis dan menemukan keselarasan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap dengan tujuan pemidanaan menurut hukum pidanaIndonesia dan hukum pidana Malaysia; (2) Untuk menemukan formulasi ideal sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan. Metode penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan; konseptual; perbandingan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari Penelitian ini: (1) Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia belum selaras dengan tujuan pemidanaan, karena pengaturan sistem perumusan sanksi pidana yang belum tepat dan belum berdaya guna. Di Malaysia, sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi suap telah selaras dengan tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada pidana denda, Malaysia mendapatkan nilai lebih dari nilai kerugian yang menjadi perkara. (2) Sistem pemidanaan yang selaras dengan tujuan pemidanaan apabila pidana yang diberikan bisa menutupi kerugian yang ditimbulkan tindak pidana suap baik dari segi keuangan maupun dari segi moralitas. Sistem pemidanaan ke depan harus dirumuskan dengan penguatan pada pidana denda yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai suap dikalikan minimal duakali atau maksimal limakali dalam pengaturan sistem pemidanaan di Indonesia yang akan datang.]]>
<![CDATA[Sistem Perumahsakitan Indonesia: Hubungan Kontraktual Public Private Partnerships dalam Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Wijaya, Yudi Yasmin]]>;
<![CDATA[Prabhata, Evoryo Carel]]>;
<![CDATA[Putra, Syendika Dyandra]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.28192
<![CDATA[Kesehatan merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memerlukan suatu usaha yang efektif dalam mewujudkan stabilitas kesehatan masyarakat, keadaan ini mendorong sektor usaha kesehatan, khususnya perumahsakitan sebagai batu loncatan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Hubungan kontraktual antara pihak pemerintah dan swasta dalam bidang perumahsakitan tidak jarang mengundang kontroversi. Kondisi ini dapat diindikasikan terjadi akibat sudut pandang pemenuhan kebutuhan kesehatan yang terkadang tidak sesuai dengan sifat perusahaan swasta yang berinti pada keuntungan yang maksimal. Sesuai dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu solusi yang salah satunya adalah pada segi yuridis. Sesuai dengan Pasal 28H dalam bagian Hak Asasi Manusia (HAM), UUD Negara Republik Indonesia 1945 penekanan pada poin pemenuhan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa bidang perumahsakitan menjadi salah satu sektor yang memerlukan pengaturan yang pasti. Dengan menggunakan metode normative, tinjauan akan dilakukan terhadap sisi hubungan kontraktual, khususnya pada segi penegakkan HAM atas kesehatan.Health is a sector that included as a focus of realizing community welfare. Indonesia as a developing country requires an effective effort in realizing the stability of public health. This situation encourages the health business sector, especially hospitals, as a stepping stone in realizing this goal. Contractual-based relations between the government and the private sector in the field of the hospital are often controversial. This condition can be indicated to occur due to the viewpoint of fulfilling health needs, which is not suitable by the nature of private companies that have a core of maximum profit. Following these problems, it is necessary to find a solution within the juridical aspect. Under Article 28H in the section on Human Rights of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia emphasis on the point of fulfilment of health services shows that the hospital sector is one of the sectors that require definite regulation. By using juridical normative approach, the analysis will go over contractual relationship, especially in terms of the enforcement of human rights over health.]]>
<![CDATA[Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador ]]>
<![CDATA[Fauzan, Aditya Rafi]]>;
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31838
<![CDATA[Sebuah konsep yang hampir sama dengan uang digital dan memiliki sifat desentralisasi dengan sistem distribusi bernama bitcoin menjadi isu terhadap keberadaannya. Eksistensi bitcoin sebagai hasil dari kriptografi pertama yang menggunakan teknologi blockchain berhasil membuat tiap-tiap negara mengambil kebijakan berbeda karena ia disebut sebagai mata uang kripto dalam dunia digital. Sebagian masyarakat Indonesia beranggapan bahwa bitcoin dapat digunakan menjadi alat transaksi, faktanya hal tersebut jelas dilarang. Negara Indonesia tentu tidak ingin apabila mata uang nya tergantikan nilai nya oleh sistem digital yang memiliki nilai berfluktuasi cukup tinggi. Berbeda halnya dengan Republik El Salvador yang malah menyambut baik atas keberadaan bitcoin di negaranya dengan menjadikannya alat pembayaran yang sah. Studi ini bertujuan untuk membandingkan landasan hukum antara negara Indonesia dengan El Salvador terhadap dampak keberadaan bitcoin agar dapat menganalisis alasan Indonesia mengelompokkan bitcoin sebagai komoditi dan bukan sebagai sistem pembayaran elektronik dengan membandingkan terhadap El Salvador yang melegalkan bitcoin sebagai mata uang, juga mengetahui pentingnya dilakukan perkembangan landasan hukum terhadap bitcoin sehingga dapat memberikan dampak positif dalam hal perekonomian. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini menggunakan pendekatan komparatif. Hasil atas penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli bitcoin sebagai benda yang tidak berwujud dan memiliki nilai menjadi sebuah alternatif investasi bagi masyarakat Indonesia dan tidak dibenarkan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Perkembangan pengaturan terkait pajak, keamanan dan kemudahan izin berusaha juga menjadi dampak positif yang dapat diambil dari keberadaan aset kripto di Indonesia. El Salvador menggunakan bitcoin sebagai sistem pembayaran digital ditujukan agar membuat sebuah inklusi keuangan pada masyarakatnya, sedangkan Indonesia telah memiliki inklusi keuangannya sendiri dalam rupiah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kehati-hatian dalam penerapan landasan hukum selanjutnya terhadap aset kripto di Indonesia karena dapat menghilangkan dampak positif terhadap perekonomian.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Putusan Gugatan Sederhana Tidak Dijalankan bagi Para Pihak ]]>
<![CDATA[Naefi, Mohammad]]>;
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31854
<![CDATA[Small Claim Court is the implementation of a case examination carried out in a simple procedure. With a court judgment being handed down in the trial process, it does not mean that the case is declared finished. It is necessary to carry out the implementation of the decision, namely execution if the losing party in the trial does not want to carry out the contents of the decision voluntarily. The problem in this study is what are the legal consequences for each party if the execution of the court jugdment in the default case through Small Claim Court in the Pengadilan Negeri Brebes is not carried out?. This research is an empirical research using a qualitative approach. Required a primary data and secondary data in an empirical legal research. To be able to obtain the necessary data, the author uses several ways, namely by conducting interviews, literature studies, reviewing documents. The results of the research that have been carried out explain that if there is no request for execution and the execution is not carried out, the legal consequences for the defendant as the debtor must still carry out the court jugdment by paying the remaining debt to the Plaintiff. In order to fulfill the debt, the defendant can independently sell the defendant's assets to pay off the remaining debt of the defendant to the plaintiff. While the legal consequences for the Plaintiff as the creditor, the Plaintiff still has the right to the debt to the Defendant as the debtor and the receivable must be paid immediately by the Defendant as the debtor. So the Plaintiff as the creditor continues to carry out parate executions based only on a power of attorney to sell the collateral, the Plaintiff can be declared to have committed an unlawful act.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Moral Sistem Hukum Indonesia Guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Hastono, Broto]]>;
<![CDATA[Benuf, Kornelius]]>;
<![CDATA[Priyono, FX Joko]]>;
<![CDATA[Pujirahayu, Esmi Warassih]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.30188
<![CDATA[Penelitian ini akan menguraikan mengenai kejahatan korupsi bersifat extraordinary crime, di masa Pandemi Covid-19. Sifatnya yang luar biasa tersebut, menjadikan korupsi tidak bisa diberantas dengan cara yang biasa-biasa saja, namun perlu ditegakkan dengan luar biasa yaitu dengan dilandasi oleh prinsip moral yang terkandung dalam sistem hukum di Indonesia. Menjadi permasalahannya adalah bagaimana kedudukan prinsip moral dalam sistem hukum di Indonesia? dan bagaimana implementasi prinsip moral dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa PandemiCovid-19? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis filosofis yaitu mengkaji kesesuaian antara aspek filosofis yaitu prinsip moral dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip moral merupakan landasan dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia. Pada praktiknya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di masa PandemiCovid-19, kedudukan prinsip moral yaitu sebagai landasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.]]>
