cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue " Vol 1, No 8 (2016)" : 35 Documents clear
KINERJA KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DISTRIK BINTUNI TIMUR KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT Barbalina, Stela
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDaerah ke Kepala Distrik an merupakan pembagian wilayah administratif di bawah daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Distrik dibantu oleh perangkat ke Kepala Distrikan dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Oleh karena memiliki kedudukan tertinggi di kantor ke Kepala Distrikan, Kepala Distrik merupakan pemimpin dalam organisasi pemerintah ke Kepala Distrikan. Dengan demikian, Kepala Distrik dituntut dapat mempengaruhi bawahannya agar mampu bekerja sama dengan mencapai tujuan organisasi. Khusus untuk Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, wilayah ke Kepala Distrikan disebut sebagai wilayah distrik, yang dipimpin oleh seorang kepala distrik.Menurut pengamatan penulis, kepala distrik lebih banyak bekerja sendiri dan kurang menjalin hubungan kerja sama dengan para, pegawainya. Pada hari dan jam kerja Kantor Distrik Bintuni Timur terlihat sepi aktivitas dan pelayanan terhadap masyarakat tidak beralan. Kepala. Distrik lebih sering beraktivitas dan memfokuskan dirinya terhadap pekerjaannya di luar Kantor Distrik sehingga Kepala Distrik sering tidak berada di kantor untuk menjalankan tugasnya. Jadi, baik Kepala. Distrik maupun pegawainya sering tidak terlihat di kantor Distrik melaksanakan pekeriaanya, karena memiliki pekerjaan sampingan yang lebih di utamakan dari pekerjaan mereka di kantor Distrik.Kepala Distrik Bintuni Timur adalah seorang pemimpin di wilayah ke Kepala Distrikan yang mernbawahi Perangkat Aparatur di Kantor Kepala Distrik Bintuni Timur, Perangkat Aparatur Desa, serta seluruh lapisan Masyarakat di wilayah Distrik Bintuni Timur. Olehnya itu, Kepala Distrik Bintuni Timur harus menjadi contoh atau teladan bag] semua pihak tersebut di atas, yang dalam kepemimpinan di Indonesia disebut dengan istilah "ingarso sung tulodo" yang berarti seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh atau teladan bagi orang yang dipimpinnya.Hasil wawancara khusus tentang integnitas disiplin pnibadi Kepala Distrik Bintuni Timur sebagaimana hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa:"Kepala Distrik Bintuni Timur sangal setuju Jan mengharuskan penerapan disiplin dalam lingkungan kerjanyu; Kepala Distrik Bintuni Timur sebagai Pimpinan berusaha menjadi contoh dalam berdisiplin; Kepala Distrik Bintuni Timur mendapatkan apresiam dan Aparatur di Kantor Kepala Distrik Bintuni Timur, karena kemampuan pembinaan, komunikasi persuasif, dan keteladanan atau kecontohan dalam berdisiplin; Kepala Distrik Bintuni Timur mendapat pengakuan masyarakat dalam hal berdisiplin lebih baik daripada kqwla distrik sebelurnnyaDari keempat hasil wawancara tersebut menjadi petunjuk bahwa Kepala Distrik Bintuni Timur pada saat in] memiliki disiplin pribadl dan korrutmen berdisiplin yang lebih baik dibandingkan dengan kepala distrik sebelumnya; dengan disiplin pribadi tersebut, memungkinkan Kepala Distrik Bintuni Timur memiliki kinerja baik dalam peningkatan disiplin Aparatur Distrik Bintuni Timur yang dipimpinnya.Kata Kunci : Knerja Kepala Distrik, Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Di Desa Pinilih Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara) Gabriela, Lusy
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan permusyawaratan desa yang ideal adalah Badan permusyawaratan desa yang menjalankan fungsinya dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam undang–undang, adapun fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas meliputi fungsi legislasi, Anggaran dan fungsi pengawasan .Penelitian ini dilakukan di Desa Pinilih, pada bulan Agustus 2016. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi/pengamatan. Penelitian ini dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Pinilih bermaksud untuk mengetahui bagaimana Peranan BPD dalam Tahapan penetapan APBDes berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Teknis analisis data penulis berupaya dengan mereduksi data atau merangkum atau memilah hal yang pokok, menyajikan data, kemudian penarikan kesimpulan atau evaluasi.Berdasarkan penelitian diatas, Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinilih dalam tahapan penetapan APBDes yaitu pada Musyawarah Dusun/jaga dan Musyawarah Desa Sudah berjalan sesuai dengan mekanisme undang–undang yang berlaku, namun masih didapati kurangnya rasa kebersamaan antara BPD dan Pemerintah Desa.Keyword: Peranan, BPD, APBDes.
Peranan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Di Desa Amongena Kecamatan Langowan Timur Lengkey, Lita; Pioh, Novie Reflie; Lapian, Marlien Tineke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAdministrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh perangkat yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efesien.Keberadaan kepala desa dan perangkat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui sacara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dari hasil penelitian didapati bahwa Pengelolaan Administrasi di Desa Amongena belum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan inprosedural.Key Words : Administrasi, Perangkat Desa
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Desa Pinaling Kecamatan Amurang Timur) Runtuwarow, Soemitro
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbsrakSejak di undangkannya peraturan baru mengenai peraturan desa yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, penguatan kapasitas desa mulai diwacanakan, hal ini ntentunya menuntut kinerja dari pemerintah desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.Penelitian ini dilakukan di Desa Pinaling Kecamatan Amurang Timur dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan informan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, masyarakat dan tokoh masyarakat, khusus masyarakat desa diprioritaskan mereka yang pernah melakukan pengurusan atau pernah membutuhkan pelayanan dari pemerintah desa.hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tercapainya kinerja yang optimal lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain itu kurangnya pemahaman menganai aturan-aturan yang baru dikarenakan sosialisasi peraturan-peraturan tentang desa masih sangat minim, ditambah dengan sarana dan prasarana penunjang yang masih perlu untuk ditingkatkan, keluhan-keluhan lambatnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa menginformasikan bahwa pelayanan publik masih belum harapan di Desa Pinaling.Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik.
HUBUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA (Suatu Studi di Desa Maliambao Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara) Karundeng, Marciano Recky; Sambiran, Sarah; Mantiri, Michael Stephanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSemenjak kehadirannya, Badan Permusyawaratan Desa sedikit banyak telah berperan dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan desa, tidak jarang pula sering ditemui hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, hal ini dipicu oleh pemahaman dan persepsi yang berbeda diantara kedua lebaga desa tersebut.Penelitian ini dilakukan di Desa Maliambao Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, dimana informan penelitian ini ditentukan adalah kepala desa dan perangkatnya, serta ketua dan anggota badan permusyawaratan desa, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara purposive sampling, dan metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa Maliambao terjalin kurang harmonis, terutama hubungan kerja sama dalam pembuatan peraturan desa, hal ini disebabkan oleh adanya beda pendapat diantara kedua lembaga tersebut, sehingga terjadi tarik menarik dalam proses penyusunan, penentuan dan penetapan peraturan desa, namun hubungan kerja sama yang kurang harmonis ini tidak sampai ditunjukkan kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa tidak terlalu mengatahui bahwa terjadi beda pendapat antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa, karena dalam kenyataannya kedua lembaga ini menunjukkan kesan yang harmonis di hadapan masyarakat desa.Kata Kunci: Hubungan Kerjasama, Pemerintah Desa, Badan Permuyawaratan Desa.
PERANAN TOKOH MASYARAKATDALAM PEMBUATAN RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) (Studi di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow) Buka, Delti Alvenia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam Undang – undang nomor 6 tahun 2014 , Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam konteks undang-undang nomor 6 tahun 2016 pasal 1 ayat 5 dimana di katakan “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis”. Dengan di dukung oleh PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana dari undnag – undang nomor 6 tahun 2014, bahwa unsur masyarakat yang dimaksud dalam undang – undang nomor 6 tahun 2014 terdapat bagian – bagian yang di dalamnya juga terdapat tokoh masyarakat.Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti bahwa ide – ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini, akan tetapi sekedar merumuskan secara ide – ide atau aspirsi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui serta makanisme yang telah disepakati.Keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Sebagaimana yang terjadi pada warga masyarakat desa ponompiaan sebagai salah satu desa yang ada di kecamatan dumoga kabupaten bolaang mongondouw. Namun, kerja sama antara para tokoh masyarakat di desa ini dengan warga masyarakat belum terjalin dengan baik sesuai yang dengan yang di inginkan bersama.Kata Kunci : Tokoh Masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Moniung, Gilbert Edhen; Kimbal, Marthen; Pioh, Novie Reflie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi.Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untukkepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi.Aparatur Sipil Negara selama ini dipersepsi oleh masyarakat sebagai aparat pemerintahyang mempunyai tingkat disiplin yang rendah. Meskipun tidak seluruhnya mewakilikebenaran (karena dalam organisasi tentu ada upaya koordinasi dan pengawasan sertaproses rekruitmen juga mengalami tahapan-tahapan penyaringan), namun pendapatmasyarakat tidak pula dapat dikatakan seluruhnya salah. Kenyataan menunjukkanbahwa tidak sedikit Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin pada saat jam kerja. Padapenelitian ini penulis menggunakan metode atau pendekatan kualitatif, dari hasilpenelitian menunjukkan Bahwa disiplin kerja pegawai di Pemerintah kecamatanMalalayang Kota Manado sebagian masih tergolong baik serta kinerja pelayanan hasildari penelitian terungkap baik dan burukkeduanya menunjukan keseimbangan.Kata Kunci : Disiplin, Aparatur, Pelayanan Publik
EFEKTIVITAS PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA (Suatu Studi Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) Sondakh, Hari; Kaawoan, Johannis Eduard; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAdministrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh perangkat yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efesien.Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Pembinaan Administrasi Desa dalam Meningkatkan Kinerja di Kecamatan Amurang Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa dilihat dari teori Hari Lubis tentang pengukuran efektivitas organisasi yakni Pendekatan Sumber, dan Pendekatan Proses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dari hasil penelitian dapat disimpulkan peran dari pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi desa sudah cukup baik.Kata Kunci: Efektivitas, Pembincaan, Administrasi
PERAN APARATUR KECAMATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKAT (Studi Kasus di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halut) Sengo, John
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakOrganisasi pemerintahan di ciptakan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayan administrasi yang di selesaikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejateraanya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan di dirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajemukan kesejateraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian di revisi menjadi undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah Daerah dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang di maksud dengan aparatur Kecamatan adalah, Camat, Sekretaris, Wilayah Kecamatan dan Staf Pegawai di Kantor Camat.Adapun kedudukan, tugas dan fungsi pemerintah wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kecamatan ialah camat dan bertanggung jaewab kepada Bupati yang bersangkutan. Jadi, adapun yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kecamatan Tobelo Selatan.Kata Kunci: Peran, Aparatur, Pelayanan Publik
PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO DALAM MENGELOLAH SAMPAH DI KOTA MANADO Mamile, Lukas Lucky; Gosal, Tuerah Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSampah adalah masalah umat manusia, hal-hal negatif yang bisa diakibatkan oleh sampah adalah (1) Secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit, (2) Sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana penanganan sampah yang buruk, (3) Sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk yang menyengat, (4) Sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan, dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air. Permasalahan mengenai sampah bukan hanya ada di Kota Manado tetapi merupakan masalah bagi setiap daerah di Indonesia. Manado merupakan ibukota provinsi yang dihuni oleh ratusan ribu masyarakat yang setiap harinya memproduksi sampah. Dinas Kebersihan dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari penelitian ini penulis ingin mengetahui peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dalam pengelolaan sampah. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil yang didapat dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kebersihan Kota Manado telah berusaha maksimal, namun keterbatasan fasilitas menghambat kinerja mereka.Kata Kunci : Peranan, Dinas Kebersihan, Sampah

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue