cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 118 Documents
 8   9   10   11   12 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017)" : 118 Documents clear
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado Trisno, Andhika; Lapian, Marlien; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara, misalnya dengan menegakan prinsip Rule Of Law atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehiduapn Negara. Good governance juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideology politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara. Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan good governance secara utuh.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kecamatan Wanea Kota Manado. Dari hasil penelitian disimpulkan secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance yang ada di Kecamatan Wanea Kota Manado telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal.Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik
PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR DESA (STUDI DI DESA GAMSIDA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT) Jobe, Iandrus; Gosal, T.A.M.Ronny; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat Desa dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat.Pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar desa sesuai hasil penelitian dikatakan cukup baik dimana dengan munculnya jawaban responden yang menyatakan bahwa kepala desa di Desa Gamsida mampu meyelenggarakan tugas dan peran kepemimpinannya dalam mengelola pasar desa.Kata kunci: Kepala Desa, Pengelolaan Pasar Desa, Peran Kepala Desa.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DI DESA TONSEWER KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Tandayu, Ebenhaeser Offler; Kaunang, Markus; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDesa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelengaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan fungsinya dalam proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa.Salah satu tugas dan fungsi BPD adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, sepatutnya sebagai lembaga yang diamanti oleh undang-undang wajib menyelenggarakan dan menghasilkan pemilihan yang berkualitas, maka dari itu pembentukan panitia pemilihan haruslah memperhatikan berbagai aspek penting, disinilah peranan penting dari BPD. Penelitian ini untuk melihat bagaimana peranan BPD dalam pemilihan Kepala Desa/ Hukum Tua di Desa Tonsewet Kecamatan Tompaso Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas BPD dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata kunci : Peranan, BPD, Panitia Pemilihan
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA RANOTONGKOR KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA Mawitjere, Intania Nella; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberian wewenang kepada desa dalam mengelola dana yang diberikan menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun pada kenyataan yang sering terjadi bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode kualitatif informan yang dipilih adalah kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, kepala jaga, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dikaji melalui Perencanaan sudah baik. Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk di setujui oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan, pelaksanaan hasil penelitian menujukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Pengawasan, hasil penelitian melihat pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, masih kurang, walaupun dari program dan kegiatan sudah baik, namun dalam hal program renovasi gedung kantor masih kurang.Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan
PERAN PD. PASAR KOTA MANADO DALAM PENGELOLAAN SHOPPING CENTRE PASAR 45 (Studi Di Shoping Center Pasar 45 Jalan Dotulolong Lasut Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado) Rasyid, Zulhaira Gino; Kaunang, Markus; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakShopping Centre Kota Manado sebagai salah satu tempat yang terkenal sebagai pusat perekonomian yang ada di Kota Manado, menyimpan banyak cerita dan permasalahan yang dihadapi, hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan Shopping Centre yang sudah tidak lagi terpelihara dengan baik, sehingga dari pihak masyarakat maupun penyewa/pedagang yang ada di Shopping Centre menginginkan Pemerintah segera melakukan pengelolaan terhadap bangunan Shopping Centre ini dengan cara meronavasi kembali bangunan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran PD. Pasar Kota Manado Dalam Pengelolaan Shopping Centre Pasar 45. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian sebanyak 6 (enam) informan yaitu 1 orang Kepala Bagian Umum PD.Pasar, 1 orang koordinator Shopping Centre, 2 orang Penyewa, 2 orang masyarakat. Bedasarkan hasil penelitian melalui hasil pengamatan, pengumpulan data, dan proses wawancara yang peneliti lakukan, maka penelitian mengenai Peran PD. Pasar Kota Manado dalam pengelolaan Shopping Centre pasar 45 belum berjalan dengan baik, dilihat dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan dari penyewa/pedagang. Untuk perencanaan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena perencanaan Inventarisir asset, dimana pihak PD. Pasar meyegel sebagian tempat sewa tanpa ada pemberitahuan dari para penyewa/pedagang. Untuk pengorganisasian belum berjalan dengan semestinya, karena kurangnya koordinasi antara pihak PD. Pasar dan Penyewa/pedagang. Untuk Penggerakkan belum sesuai dengan apa yang dijalankan. Karena para penyewa/pedagang belum merasakan adanya kerja sama yang nyata, hanya sebatas kerja sama yang tidak resmi.Kata Kunci: Peran, PD. Pasar, Pengelolaan, Shoping Centre.
EFEKTIFITAS KINERJA PEGAWAI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA Kadir, Sitti Yunita; Kaawoan, Johannis; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakOrganisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang reaktif, bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan. Hal ini berlaku juga pada organisasi yang di maksud yaitu, organisasi badan kesatuan bangsa dan politik atau disingkat dengan Badan Kesbangpol, yang merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri.Yang dimana merupakan salah satu Direktorat dari Kementrian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembangunan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, kolupsi dan Nepotisme. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menerapakan dalam pengkajian deskritif kualitatif yang dalam hal ini, lebih mengutamakan pada melihat, mengamati, dan menyelidiki aktivitas kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, dan dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa kinerja pegawai yang ada di Kesbangpol, memiliki pencapaian sasaran dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandinganya dengan popolasi sudah menunjukan prensentase yang baik. Hal ini mengindikasikan perjanjian target dapat tercapai dengan baik.Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja Pegawai
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN RUMOONG BAWAH Kandouw, Chrisye; Pangemanan, Sofia E; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKonsukuensi dan tanggung jawab adalah modal utama dalam membentuk proses pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong prakasa dan swadaya masyarakat. Berbagai bentuk dan program dilakukan agar terciptanya sebuah pembangunan yang memiliki prinsip-prinsip pemberdayaan sehingga dapat terealisasi lewat aspek fisik, material, ekonomi kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama. Maka dari itu pencapaian keberhasilan suatu pembangunan masyarakat kelurahan dapat ditentukan oleh program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan yang melibatkan masyarakat karena dimana masyarakatlah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam pembangunan wilayah, sehingga dibentuklah suatu sistem organisasi dalam kelurahan yang di sebut Lembaga Pemberdaayan Masyarakat Kelurahan (LPMK).Lembaga Pemberdaayan Masyarakat Kelurrahan (LPMK) adalah lembagakemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat kelurahan yang mengedepankan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan bahkan pengendalian pembangunan, dimana upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelolah sumberdaya yang dimiliki dalam penumbuhan kapasitas organisasi lokal demi menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidup kemasyarakatan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui Peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rumoong Bawah, Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran dari LPM Kelurahan Rumoong Bawah Belum optimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan LPM untuk merencanakan pembangunan.Untuk itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat khususnya pengurus harus lebih aktif lagi dalam menjalankan program-program pembangunan yang ada dikelurahan Rumoong Bawah.Kata Kunci : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DISTRIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI (Studi Di Distrik Klamono Kabupaten Sorong) Karsau, Marlos G.; Kaawoan, Johannis Eduard; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan admnistrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan pada suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan pada mereka yang mempunyai kepentingan dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas tersirat bahwa suatu pelayanan pada dasarnya melibatkan dua pihak yang saling berhubungan yaitu organisasi pemberi pelayanan di satu pihak dan masyarakat sebagai penerima pelayanan di pihak lainnya. Jika organisasi mampu memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi tuntutan dari masyarakat, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan administrasi pada Kantor Distrik dapat dilakukan melalui penataan sistem manajemen serta mengadakan pembinaan kelembagaan yang memungkinkan terciptanya iklim kondusif dan pelayanan yang berkualitas. Pembinaan kelembagaan merupakan suatu prospektif dalam merencanakan dan mengarahkan perubahan dalam organisasi. Distrik Klamono merupakan distrik yang menyelenggarakan pelayanan administrasi, pada pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untik melihat lebih dalam mengenai kinerja aparatur distrik Klamono dalam pelayanan administrasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelayanan umum di Distrik Klamono telah mengalami peningkatan dalam melaksanakan pekerjaan administrasi.Kata Kunci: Kinerja, Aparat, Pelayanan Administrasi
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (Studi di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan) Mawara, Raflee; Sambiran, Sarah; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara apa yang digunakan pemerintah untuk menanggulang peredaran minuman keras, dan untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi oleh penegek hukun dalam upaya mengendalikan peredaran minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya pengawasan, pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam peraturan presiden tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat–tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi terkait, dan peran pemerintah desa dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di desa Pakuweru hanyalah sebatas pada memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialiasi mengenai aturan seperti Peraturan presiden tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras belum pernah dilakukan.Kata Kunci: Peran Pemerintahan, Penanggulangan, Peredaran Miras
PERAN HUKUM TUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Suatu Studi di Desa Sea Kecamatan Pineleng) Sampoel, Vecky Arnold
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDesa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Salah satu perubahan yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah adalah bergulirnya semangat pemekaran daerah dan wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Hukum Tua Desa Sea, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan struktur organisasi di Desa Sea Kecamatan Pineleng sesuai dengan kemampuan perangkat Desa. Disini dapat dilihat juga bahwa Hukum Tua memiliki kemampuan melihat keberadaan masyarakatnya untuk direkrut menjadi perangkat Desa. Meskipun demikian, karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan aparat menjadi kendala dalam hal penempatan dan perekrutan perangkat Desa, dalam hal pengambilan keputusan diketahui Hukum Tua mampu mengambil keputusan dengan baik, bila diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan membutuhkan pemikiran yang cepat dan akurat.Kata Kunci : Peran, Hukum Tua, Pemerintahan.

Page 11 of 12 | Total Record : 118

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue