cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 118 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017)" : 118 Documents clear
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Pontoh, Mar'ie Moh.; Lumolos, Johny; Gosal, T.A.M.Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik merupakan unsur penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, selain itu diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 2009 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kebutuhan akan legalitas administrasi mendorong, pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya kecamatan hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri mengingat kecamatan adalah SKPD yang mendapat legitimasi dari kabupaten, sehingga semakin menambah beban bagi aparat. Penelitian ini melihat bagaimana peran dari pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil yang didapat dilapangan dapat dilihat dari beberapa indicator yang digunakan dalam melihat pelayanan yang diberikan dapat disimpulkan pelayanan dikantor Kecamatan Bolangitang barat belum berjalan maksimal.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kecamatan, Pelayanan Publik
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 (Studi di Kecamatan Tahuna Barat) Masambe, Ireine Marcelia; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Kepala Daerah selalu menjadi perbincangan menarik hampir disemua kalangan, hal ini merupakan suatu hal yang lazim mengingat pemilihan kepala daerah menuntuk peran dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaran pemilihan kepala daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode kualitatif dimaksudkan untuk dapat menggali informasi secara obyektif terhadap permasalahan yang diteliti, dimana informan berasal dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangihe, Panwas Kabupaten, Ketua PPK, Ketua Panwas Kecamatan, Anggota KPPS, Masyarakat yang menggunakan hak pilih, PPS, Ketua Partai politik, dan Anggota Partai Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tahuna Barat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 cukup tinggi, hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara, masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilukada. tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpartisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Soeda, Elfira Soeda; Pioh, Novie; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah kepulauan terluar Indonesia yang memiliki pesona alam dan budaya yang mempesona. Semuanya itu merupakan sumber daya modal bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus di manfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adanya rangkaian-rangkain upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam dalam penggunaan berbagai sumber-sumber daya yang berpotensi dan cara membuat para pengunjung menjadi tertarik terhadap suatu objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Talaud menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Penelitian Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah dilakukan seperti mengadakan even-event atau festival-festival dalam rangka mengeksplore pesona wisata yang ada di Kabupaten Talaud. Promosi wisata terus dilakukan baik lewat media sosial,media cetak dan media TV nasioalKata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pengembangan Pariwisata
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA KALEKUBE KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Budiman, Yerry; Sambiran, Sarah; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakInfrastruktur air bersih yang ada di desa Kalekube sejak diberlakukannya kebijakan pengelolaannya, nampak tidak ada upaya perawatan, hal ini dapat dilihat dari saluran-saluran yang bocor bahkan membuat air terbuang secara percuma, begitu pula dengan penambahan mata kran bagi masing-masing penerima manfaat air bersih kampung yaitu kepala keluarga yang ada di desa Kalekube. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Kalekube, yang dikaji melalui: sumber daya, yaitu: sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan pengurus unit pengelola air bersih kampung serta fasilitas pendukung yang menunjang pengelolaan air bersih kampung Kalekube, struktur birokrasi, yaitu: menyangkut bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal, hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah belum sesuai harapan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: Sumber Daya Manusia Aparat/Petugas pengelola air bersih masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih yang belum memadai, alat-alat yang dibutuhkan petugas dalam pencatatan dan pendataan, petunjuk tertulis, sampai dengan insentif petugas yang belum dapat langsung diterima, sehingga petugas pelaksana harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu, walaupun nantinya aka nada penggantian, hal ini cukup menghambat pelaksanaan dilapangan.Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pengelolaan, Air Bersih.
FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2015 DI DESA ESANDOM KECAMATAN TOMBATU TIMUR Wawointana, Tesa Visi Valeria; Kaawoan, Johannis Eduard; Rengkung, Franky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa.Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Tujuan penelitian untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur. Teori yang di gunakan adalah Situmorang dan Juhir (1994:27) Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Fokus penelitian yakni pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sesuai dengan fungsi pengawasan dari BPD itu sendiri. Hasil penelitian di lihat dari Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana menggunakan tenaga kerja. Kesimpulan dimana dana yang paling besar berasal dari mata anggaran pembangunan jalan tani, dalam proses pelaksanaannya dinilai menemui kendala, yaitu tidak selesainya pekerjaan tersebut selama tahun 2015.Kata Kunci : Fungsi Pengawasan , Pengelolaan Anggaran
PERAN HUKUM TUA DALAM PENDAFTARAN PERTAMA KALI HAK ATAS TANAH DI DESA TOMPASO II KECAMATAN TOMPASO BARAT Suak, Novelia; Nayoan, Herman; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPendaftaran tanah merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Peran Hukum Tua ini merupakan tindakan yang dilakukan Hukum Tua sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsi sebagai kepala pemerintahan di desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenyataannya pendaftaran pertama kali hak atas tanah di Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso Barat, masih menemui berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan mengenai batas bidang tanah dan kepemilikan alas hak atas tanah dan kurangnya informasi mengenai status bidang tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Hukum Tua dalam pendaftaran pertama kali hak atas tanah di Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso Barat pada pelaksanaan pengukuran dan pemetaan, yang meliputi pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran, pemetaan, dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, dan pembuatan surat ukur sebagaimana dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penillitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data model Miles & Huberman (Sugiyono, 2013:246-252) yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Hukum Tua memiliki peran penting dalam kegiatan pendaftaran tanah terutama untuk pendaftaran pertama kali. Hukum Tua berperan memberikan informasi kepada BPN Kabupaten Minahasa mengenai kondisi geografis desa pada pembuatan peta dasar pendaftaran, menghadirkan pihak-pihak yang berbatasan dalam penetapan batas bidang tanah, menginformasikan waktu pelaksanaan pengukuran dan menerima kuasa untuk mewakili pihak yang tidak dapat hadir, memberikan informasi mengenai status hak atas tanah yang akan diukur dan bidang tanah yang berbatasan. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian pengembangan ilmu pemerintahan dan memberikan kontribusi serta masukan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pendaftaran pertama kali hak atas tanah.Kata kunci: Peran Hukum Tua, Pendaftaran pertama kali
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN Tambajong, Sendy
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan Umum dari aparat pemerintah terhadap warga masyarakat pengguna jasa pelayanan, Terlepas dari pengaruh kualitas disiplin kerja aparat pemerintah setempat. Dengan kualitas disiplin kerja aparat Pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat dinas mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Proses pelayanan Umum cenderung ditentukan oleh tingkat kedisiplinan aparat dalam melayani kepentingan masyarakat. Adanya disiplin kerja yang baik akan menciptakan interaksi yang harmonis, baik antara aparat dengan sesama aparat birokrasi maupun antara aparat dengan masyarakat. Sesuai dengan prosedur diatas yang telah ditetapkan masyarakat menginginkan agar adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari hasil wawancara yang rata-rata memberikan masukan agar proses pelayanan lebih mengutamakan kualitas dan kuantitas bagi kepuasan masyarakat.Kata Kunci: Kinerja, ASN, Pelayanan Publik
PERAN LEMBAGA ADAT RATUMBANUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TATURAN KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Umbase, Aprelia; Nayoan, Herman; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam masyarakat adat/primodial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa berbeda dengan masyarakat perkotaan, masyarakat dapat digerakkan dengan adat setempat, adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang,diikuti dan dipelihara masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran lembaga adat Ratumbanua dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Taturan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, hasil penelitian menujukkan bahwa peran lembaga adat Ratumbanua dalam hal ini sudah terlaksana baik, terlihat dari tetap dilaksanakannya kegiatan adat, upacara adat dan hal-hal yang menyangkut kebiasaan lainnya, kemudian ada beberapa adat kebiasaan yang secara langsung dan serta merta memberdayakan masyarakat salah satunya dengan memotivasi masyarakat untuk becocok tanam demi pemenuhan kebutuhan pangan setiap hari maupun untuk di perdagangkan sehingga menghasilkan keuntungan dari segi materi. Namun ada hal-hal yang mengenai peran Lembaga Adat Ratumbanua yang belum dilaksanakan dengan baik. Lembaga Adat Ratumbanua yang merupakan pengatur dan pengurus adat istiadat kurang memperhatikan dan mengingatkan tentang adat eha yang sejak dulu sudah dilaksanakan ini berdampak pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda khususnya mengenai adat eha tersebut.Kata Kunci : Peran, Lembaga Adat Ratumbanua, Pemerintahan
PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa ) Monintja, Veronica Lesyani; Sambiran, Sarah; Mantiri, Michael S
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUntuk dapat terwujudnya pelayanan yang baik maka harus di tunjang dengan aparatur sipil Negara yang profesional yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sebagai penerima pelayanan dari aparat pemerintah itu sendiri, hal ini dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan. Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, Dalam pelayanan tidak akan dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya kesiapan Aparatur Sipil Negara yang profesional untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat. Untuk mengetahui Bagaimana Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Minahasa) maka penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kebupaten Minahasa Induk ). Berangkat dari rumusan masalah dan di sesuaikan dengan tujuan yang ingin di capai, Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan. maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau metode penelitian kualitatif. Model metode penelitian ini biasanya di gunakan dalm pengamatan dan penelitian sosial. profesionalisme diukur dari segi : Kreatifitas (creativity), Inovasi (innovasi), Responsifitas (responsivity).Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa menunjukkan pada tingkat yang baik, meskipun begitu perlu adanya pembenaha oleh Dinas tersebut serta dukungan dari Bupati demi terciptanya Kepuasan masyarakat pada pelayanan oleh pemerintah.Kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur Sipil Negara, Kartu Tanda Penduduk Elektronik
EFEKTIVITAS PEMEKARAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi Di Desa Kolongan-Atas Kecamtan Sonder) Waworuntu, Cicilia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas pemekaran dalam meningkatkan pelayanan publik di desa Kolongan-Atas Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan indikator-indikator pada pengukuran efektivitas pemekaran dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yaitu efektifitas pemekaran dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik, menunjukan bahwa lewat pemekaran desa pemerintah/perangkat desa dapat bekerja dengan baik dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat dengan memahami program yang mereka emban, soal ketepatan waktu dan sasaran pemerintah desa sudah mampu dan memberikan loyalitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat juga kepada pemerintah daerah sebagai atasan, kemudian tercapainya tujuan dari pemekaran itu sendiri dengan mendekatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, menunjukan perubahan nyata yang nampak dan mampu memberi kepercayaan kepada masyarakat.Kata kunci: Efektivitas, Pemekaran, Pengawasan

Page 2 of 12 | Total Record : 118

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue