cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 75 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2017)" : 75 Documents clear
PERAN LURAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Kelurahahn Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado) Pelenkahu, Micel George; Gosal, Ronny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu peranan penting pemerintah desa atau kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat, namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pemberdayaan yang dijalankan dimana sumber daya mereka tidak berkembang, musrenbang desa atau kelurahan sebagai bagian pemberdayaan masyarakat hanya sekadar tuntutan tugas semata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah lurah sebagai bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu bina manusia, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Sosialisasi didominasi dibidang usaha kreatif kepada masyarakat. Bina usaha: pemberdayaan masyarakat berfokus pada pengembangan usaha kelompok dengan memberikan pinjaman modal baik ditujukan untuk kelompok simpan pinjam maupun kelompok usaha yang diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan barang.Kata Kunci: Peran, Lurah, Pemberdayaan Masyarakat.
REFORMASI BIROKRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MANADO Sitepu, Andre; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakReformasi merupakan suatu usaha melakukan perubahan-perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujaun mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan kebiasaan yang telah lama. Reformasi birokrasi upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado ini merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang banyak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Manado. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan serta mengkaji secara ilmiah tentang, Reformasi Birokrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado. Penelitian ini mengunakan konsep reforrmasi birokrasi dari Mustafa (2013:164-166). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian (Sujarweni, 2014:6). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa reformasi birokrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sudah mewujudkan birokrasi yang amanah melayani, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang teransparan, birokrasi yang berkomitmen dan konsisten, tetapi masih ada permaslahn yang ditemui seperti maslah sarana dan prasarana dan masih ditemukan praktik calo. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian pengembangan ilmu pemerintahan dan memberikan kontribusi serta masukan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KTP ELEKTORNIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO Pontoan, Refangga; Liando, Daud Markus; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKhusus di kota Manado program E-KTP mulai di publikasikan pada akhir tahun 2011 sehingga ditargetkan mencapai titik klimaks dalam pelaksanaan antara tahun 2014-2015, namun dalam pelaksanaannya menemui masalah- masalah yang terjadi sehingga memperhambat proses pengadaan atau pencetakan E-KTP tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program E–KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dilihat dari faktor komponen kebijakan publik antara lain: Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi, Struktur Birokrasi.dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dilihat dari faktor sumber daya yang memiliki seperti staf, informasi, wewenang, dan fasilitas dapat dikatakan bahwa ketersediaan sumber-sumber yang menunjang pelaksana kebijakan masih kurang memberikan informasi terkait ketersediaan pencetakan E-KTP, sedangkan dari dari disposisi/sikap masih perlu diperhatikan. Karena masih ada pegawai yang lebih memprioritaskan kenalan/teman tanpa melihat masyarakat yang sudah lebih dulu ada dan menunggu giliran membuat E-KTP, serta masih ada pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sehingga pembuatannya masih belum maksimal.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program KTP Elektronik.
PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT Oroh, Andika Winly; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProfesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercemin dalam perilaku sehari-hari. Hal tersebut harus mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas-tugas yang diembannya. Dengan adanya profesionalisme birokrat ataupun aparatur pemerintah harus professional dalam bekerja sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif mandiri memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa profesionalisme dikaji dari aspek-aspek kompetensi kerja, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab, dimana pegawai Kelurahan Kotamobagu dalam pelayanan publik harus lebih ditingkatkan, hal ini terbukti dari tanggapan informan yang menyatakan bahwa kesiapan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik yaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pelayanan, mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana aparatur dalam bekerja belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan dengan baik peran, tugas dan tanggung jawab mereka didalam memberikan pelayanan publikKata Kunci: Profesionalisme Kerja, Perangkat Kelurahan, Pelayanan Publik.
REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Dolongseda, Edmon; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, efektif dan efisien. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannnya pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu reformasi birokrasi harus dimulai dari penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reformasi birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa birokrasi yang perlu diadakan pembenahan dengan jalan reformasi birokrasi khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan dengan baik dikarenakan sesuai indikator penelitian yang dilakukan yakni birokrasi yang amanah melayani, birokrasi yang bersih, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang transparan, birokrasi yang berkomitmen dan konsisten tidak berjalan dengan baik.Kata Kunci: Reformasi Birokrasi.
PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PONTAK KECAMATAN RANOYAPO Paat, Evicka; Singkoh, Frans; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepala Desa memiliki kewenangan dalam hal pembangunan desa, kepala desa diwajibkan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, pengaturan tentang ini tentunya mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembangunan desa sejak perencanaan hingga pelaksanaannya memang benar-benar sangat dibutuhkan. Hal tersebut tujuannya adalah untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di desa. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada tahapan perencanaan Hukum Tua Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan tidak melakukan penjaringan aspirasi masyarakat secara langsung dan telah menciptakan dampak kurangnya partisipasi masyarakat pada saat implmentasi berbagai program yang sudah ditetapkan pemerintah desa.Kata Kunci: Peranan, Kepala Desa, Perencanaan, Pembangunan.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (Studi Di Kecamatan Dumoga Timur) Kawengian, Claudia Loreyna; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDemokrasi merupakan salah satu parameter yang menjadikan Negara itu kuat dengan memposisikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam setiap kehidupannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilukada di daerah-daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan wakil Bupati/wakil Walikota. Pemilukada secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun. Partisipasi politik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah satu hal yang sangat mendasar dalam proses Demokrasi. Apabilah masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktek Demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Fokus penelitian menggunakan teori Miriam Budiardjo.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2017 merupakan rangkaian pesta demokrasi rakyat Indonesia. Oleh karena itu tidak heran kalau masyarakat yang ada di Kecamatan Dumoga Timur begitu antusias dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut tidak terkecuali dari kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mempunyai bagian yang penting dalam suksesnya pemilukada secara langsung. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para pemilih pemula tidak berbeda dengan aktivitas masyarakat yang lain.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Kepala Daerah.
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA ARANGKAA KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tinengke, Trifaldi Brayen; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam proses pengelolaan dana desa ada empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban dimana pada tahapan perencanaan, dikaji dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Arangkaa kepada masyarakat Desa Arangkaa, demikian pula dengan tahapan pelaksanaan yang masih kurang efektif, dimana terdapat ketidak-konsistenan dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat. Meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemeintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Arangkaa masih kurang efektif.Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TALIKURAN BARAT KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Onibala, Merry; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPartisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah, karena peran masyarakat sangat penting dimana masyarakat yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut, maka di dalam setiap suatu pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada tahap evaluasinya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap implementasi pembangunan infrastruktur, masyarakat terkadang berpartisipasi hanya karena ada pendapatan atau upah yang didapat, hal ini terlihat wajar namun juga sekaligus memprihatinkan, disisi lain pemerintah dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Tingkat pengawasan atau evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah, masih banyak masyarakat yang bermasa bodoh atau tidak ingin mengetahui laporan dari pemerintah, mereka hanya tahu adalah hasil dari pembangunan itu sendiri.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN WANGURER BARAT Manarat, Randi Romario; Pangemanan, Sofia; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa penyebab kemiskinan setidaknya terkait dengan tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi; dimana kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang, baik secara finansial ataupun segala jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimensi sosial dan budaya; kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat, dimensi sosial dan politik; rendahnya derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di Kelurahan Wangurer Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paket program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan oleh pemerintah secara nasional masih bersifat umum serta belum memenuhi sasaran yang diinginkan oleh masyarakat nelayan miskin. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang masih bersifat top down. Formula kebijakan yang dilakukan cenderung seragam pada hal masalah yang dihadapi masyarakat nelayan sangat beragam sehingga program penanggulangan kemiskinan sangat bersifat parsial. Dampak dari program pemerintah untuk masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan belum dapat mengangkat tingkat kehidupan dan taraf hidup nelayan miskin.Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Kota, Kemiskinan, Nelayan.

Page 4 of 8 | Total Record : 75

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue