cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 101   102   103   104   105 
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG KEPENDUDUKAN DI PULAU MARORE (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe) Adrian, Friska; Singkoh, Frans; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, pelayanan administrasi yang dimaksud adalah administrasi kependudukan yang menjadi suatu sistem, dalam hal ini bagi penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat memberikan pemenuhan atau hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenan dengan penertiban Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah. Pelayanan publik pada umumnya adalah mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh publik, dan menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas-kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi masyarakat Kecamatan Marore, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kualitas pelayanan, responsiveness (daya tanggap), reability (kehandalan), kompetensi berada pada penilaian yang baik, berkulaitas dan memadai, namun dari aspek assurance (jaminan) dan emphaty (empati), masih ditemukannya keluhan-keluhan dari masyarakat pengguna jasa layanan publik, hal ini menunjukkan bahwa belum berkualitas dan masyarakat belum merasa puas.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Kependudukan.
PERAN SATUAN TUGAS KHUSUS MALEO KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN GANGGUAN MASYARAKAT DI KOTA MANADO Suyatman, Angga R.P; Gosal, Ronny; Pangemanan, Fanley N
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini melihat bagaimana Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado. Fokus dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori peran dengan metode kualitatif. Secara umum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, tahun 2020 bulan maret Kapolda melaunching Tim Khusus (Timsus) Maleo yang beranggotakan sebanyak 50 personil pilihan, berasal dari gabungan Satker Polda dan Satuan Kewilayahan, dikoordinir oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Yandri Irsan dan Komandan Tim Kompol Prevly. Empat diantaranya adalah Polisi Wanita (Polwan). Adapun tujuan dibentuk Timsus Maleo ini sebagai pasukan pendobrak, pasukan pertama dan terakhir membasmi segala bentuk gangguan kejahatan, khususnya di depan umum, di jalan raya dan juga harus mampu menanggulangi gangguan kejahatan dalam bentuk apapun termasuk bencana. Saat ini ada bencana corona, Tim ini juga diharapkan harus mampu bekerja sama dengan Pemerintah, TNI dan masyarakat serta siapa saja. Tingkat kerawanan kejahatan di Sulawesi Utara ada di Kota Manado dimana factor ekonomi mendominasi motif dari para pelaku, selain itu tingkat kejahatan juga didominasi dengan gangguan kamtibmas seperti perkelahian antar kelompok, knalpot racing dan juga minuman keras. Tentunya dengan adanya potensi kejahatan tersebut kepolisian daerah Sulawesi utara wajib memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk kenyamanan masyarakat. Oleh sebab itu dibentuklah tim khusus maleo sebagai garda keamanan provinsi sulawesi utara dari setiap tindakan kejahatan. Kata Kunci : Peran, Kepolisian, Satuan Tugas Khusus, Maleo
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENGEMBANGAN DESA PERBATASAN (Studi Kasus di Desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Talaud) Sasauw, Regina Celine; Pangemanan, Sofia; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah good governance merupakan salah satu wujud untuk terselenggaranya Negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tata kelola pemerintahan yang ada di desa perbatasan termasuk di desa kalongan dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini difokuskan pada menggambarkan kondisi pelayanan infrastruktur di desa perbatasan dan melihat strategi apa saja yang di ambil oleh kepala desa dalam pengembangan desa perbatasan. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan wawancara mendalam terhadap informan kunci dalam lingkaran pemerintahan desa. Dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti menemukan bahwa tata kelola pemerintahan di desa perbatasaan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek : transparansi penggunaan dana desa serta keterbukaan informasi; akuntabilitas capaian kinerja perangkat desa.Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Desa Perbatasaan, Good Governance, Prinsip-prinsip Good Governance.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAMPUNG MANUMPITAENG Takaredase, Julianty Thesa; Kaawoan, Johannis E.; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Untuk itu dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan yang kemudian disingkat (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH diutamakan bagi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan ini dapat digunakan dalam bidang pelayanan khususnya dalam Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan Program Keluarga Harapan di Kampung Manumpitaeng sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari berkurangnya beban pengeluaran, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat.Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Pengentasan Kemiskinan
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT PELAYANAN PUBLIK PT. PERTAMINA (Studi Di SPBU Kelurahan Mongkonai Barat Kota Kotamobagu) Paputungan, Mustary Putra Pratama; Lumolos, Johny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini melihat bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Pelayanan Publik PT. Pertamina di Kelurahan Mongkonai Barat Kota Kotamobagu. Fokus dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori persepsi dan pelayan publik. Menurut Jalaludin Rackhmat (2011:50) persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan informasi dan menafsirkan pesan, sedangkan pelayanan publik menurut Hardiyansyah (2011:50) pelayanan publik adalah melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Sehingga fokus dalam penelitian ini akan dilihat dari tingkat kualitas pelayan publik dari SPBU Mongkonai Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodelogi kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka persepsi publik atau masyarakat dalam pelayanan SPBU di Mongkonai Barat Kota Kotamobagu memiliki tiga indikator penilaian yaitu loayalitas Pelanggan SPBU, pelayanan karyawan dan serta strategi dan standar pelayan SPBU. Pelayan di SPBU Mongkonai Barat cukup baik namun perlu ditingkatkan soal fasiltas dan jam operasional untuk pelanggan khusus, seperti pengisian eceran. Karena permasalahan utama dalam pelayanan di SPBU Mongkonai barat disebabkan oleh masalah antrian yang panjang dimana adanya aktivitas pengisian bahan bakar melalui galan. Akibatnya antrian panjang. Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Pelayan Publik
PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kecamatan Bolaang Mongodow) Supit, Mesy; Lapian, Marlien T; Tulung, Trilke E
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kecamatan Bolaang Mongodow. Internet merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan lagi bagi kehidupan masyarakat termasuk dalam ranah politik praktis, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat, internet telah masuk dan merambah kedalam kehidupan umat manusia. Salah satu bentuk perkembangan teknologi komunikasi adalah hadirnya media sosial (sosiall media). Sebagimana diketahui bahwa media sosial merupakan salah satu media online dimana para penggunanya dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjaring pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimilikinya seperti Facebook, Twitter, Line dan beberapa aplikasi yang serupa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Penggunaan media social dalam menignkatkan elektablitasi seorang calon anggota dewan di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di desa Mobuya dijadikan sebagai media informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai saorang calon dan juga menjadai wadah untuk para calon anggota dewan beserta tim suksesnya untuk menyebarkan informasi mengenai riwayat calon tersebut, prestasinya dan juga visi dan misinya Kata Kunci: Peran, Media Sosial, Elektabilitas
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2019 Supit, Juelfrida Eunike; Liando, Daud M; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan/fase fungsi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2019. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan kedudukan sebagai unsur penyelenggaan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi,anggaran,dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan para informan yang kompeten menjawab permasalahan penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggaran, yang dikaji melalui indikator kinerja menurut Prawirosentono. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Efektivitas yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe dinilai sudah baik, karena proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe sendiri dalam pelaksanaan fungsi anggaran ini, melakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pada tahun 2019 dan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 lalu.  Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi Anggaran, DPRD
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA MENARA TUJUH KAKI DIAN (Studi di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara) Palendeng, Christian Aprilio; Mantiri, Michael S; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam mengembangkan Objek Wisata Menara Tujuh Kaki Dian. Objek wisata menara Tujuh Kaki Dian merupakan objek wisata religi dan menjanjikan sejuta pesona. Tempat rekreasi ini berada tepat di kaki gunung berapi Klabat dengan suguhan hijaunya pepohonan lebat. Menara Tujuh Kaki Dian ini di buat antara tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012. Objek wisata ini memiliki tinggi 19 Meter dengan dominiasi warna putih, sementara bangunan penyangga di bawahnya di cat berwarna kuning. Tujuh ujung kaki dian lengkap lampu bertenaga surya. Diameter bangunan ini berukuran 8x8 dan terpasang tulisan Minahasa Utara berukuran raksasa. Penelitian menggunakan metode penelitain kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran Pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dalam mengembangkan objek dan daya Tarik wisata menara tujuh kaki dian Minahasa Utara, sejauh ini tidak maksimal karena keberadaan objek tersebut sekarang ini terkesan dibiarkan dan tidak diurus. Pergantian pemimpin, anggaran serta pandemic covid 19 menjadi alasan kurangnya perhatian dinas pariwisata terhadap pengembangan objek dan daya Tarik objek wisata. Keberdadaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata di menara tujuh kaki dian masih dalam kondisi yang butuh perbaikan, pengelolaan objek sebagian ditangani oleh PD Klabat selaku BUMD Minahasa Utara yang mengelola kebersihan dan parker. Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Objek Wisata, Menara Tujuh Kaki Dian
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENETAPKAN NAMA-NAMA KEPALA LINGKUNGAN & KETUA-KETUA RT SERTA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL DI KOTA BITUNG TAHUN 2016 Jonas, Alfrian; Tamowangkay, Ventje; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan dari berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Salah satu faktornya adalah faktor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Bitung dalam penetapan nama-nama Kepala Lingkungan dan Ketua-ketua RT serta pemberian Biaya Operasional. Penelitian ini menggunakn metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bitung (Walikota) dalam hal ini membuat kebijakan tersebut tidak ada yang mendasar, karena tidak memakai acuan atau pedoman yang diambil dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang semestinya berlaku serta tidak ada koordinasi dengan pemerintah setempat atau dengan instansi-instansi yang terkait. Sehingga dalam proses penyusunan atau penetapan nama-nama baik itu Kepala-kepala Lingkungan maupun Ketua-ketua Rukun tetangga (RT) dari tingkat Kecamatan tersebut tidak ada hasil pemilihan di tingkat Kelurahan yang di adakan di tingkat RT atau di Lingkungan serta bukan dari hasil musyawarah dan mufakat oleh warga masyarakat setempat dan para toko agama setempat melainkan hasil pilihan langsung dari tim sukses pemilukada. Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Kepala Lingkungan
KOORDINASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DALAM PENANGANAN COVID-19 (Studi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara) Tuerah, Stevie; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui  Koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara dengan Stakeholder Dalam Penanganan Covid 19. Hingga saat ini penyebaran covid 19 bukan hanya ada pada kota-kota besar, namun sudah merambah hingga desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang ditimbulkan adalah permasalahan ekonomi dan social dimana-mana. Oleh sebab itu pemerintah pusat membuat banyak aturan untuk mencegah penyebaran dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan baik Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, surat edaran hingga maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona (covid-19). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi pencegahan penyebaran virus corona yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara berjalan sesuai dengan tanggungjawab yang diemban masing-masing lembaga. Dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah Dinas Kesehatan Minaha Utara saling berkoordinasi satu sama lain seperti Kepolisian, TNI, Sat Pol PP, BNPB dan Masyarakat serta instansi pemerintah daerah terkait lainnya. Kata Kunci : Koordinasi, Dinas Kesehatan, Penanganan Covid-19

Page 103 of 109 | Total Record : 1084

 101   102   103   104   105 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue