cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi di Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro) Tamar, Meity Asmita; Pangemanan, Sofia; Tompodung, Jones
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEtika pemerintahan terkait proses penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mentaati berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan hubungan kerja yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, disamping itu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor etika pemerintah perlu memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses pelayanan publik, dengan demikian dapat di pahami bahwa konteks dalam beretika akan menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintah khususnya dalam melaksanakan tugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di kantor Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku aparatur pemerintah tercermin pada sikap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari, yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Etika pemerintahan berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa selama ini dalam melaksanakan tugasnya aparatur selalu mentaati peraturan disiplin, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, saling menghormati, santun, ramah dalam melayani anggota masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Siau Barat Selatan merupakan tugas-tugas yang dipikul bersama sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan kinerja aparatur sipil negara. Apapun bentuknya jika melekat sebagai aparatur sipil negara berarti dia harus berkepentingan untuk melayani masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa setiap aparatur pemerintah tentu sangat berurusan langsung dengan kegiatan pelayanan publik.Kata Kunci: Etika Pemerintahan, Kinerja, Aparatur Sipil Negara.
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA TOUNDANOUW ATAS KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Tampongangoy, Deborah Claudia; Gosal, Ronny; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBeras untuk masyarakat miskin (raskin) merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rawan pangan, agar masyarakat miskin tersebut dapat memperoleh beras untuk kebutuhan makan sehari-harinya. Program raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam kluster I tentang bantuan dan perlindungan sosial, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan, yang menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada aspek organisasi yang melaksanakan proses penyaluran beras miskin dari pusat sampai ke pedesaan sudah tersusun sebagaimana aturan peraturan penundang-undangan yang ada hanya dalam susunan organisasi di desa dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa bersama perangkat desa yang seharusnya harus ada pelaksana kegiatan yang tentunya yang bertanggung jawab pada pelaksanaan implementasi beras miskin.Kata Kunci: Implementasi Program, Beras Miskin.
PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIKECAMATAN PULUTAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Manumbalang, Glendy Harris; Kaawoan, Johannis; Nayoan, Herman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan profesionalisme camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat berjalan dengan baik berdasarkan beberapa indicator ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kecamatan. Camat berhasil membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalankan tugas pemeritahan dengan baik, karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan hasil kerja dari setiap program kerja yang dicapai, baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun Kelurahan/desa. Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Pulutan berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh dari hasil pelayanan dari suatu instansi termasuk kecamatan Pulutan.Kata Kunci: Profesionalisme, Penyelenggaraan, Pemerintahan
KINERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENERBITAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN MINAHASA Anis, Jessica; Pangemanan, Sofia; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu tujuan organisasi adalah peningkatan kinerja pegawai. Dimana kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, untuk mengetahui kinerja pegawai dalam suatu organisasi publik menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis. Informasi mengenai kinerja pegawai dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja pegawai sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimaksudkan untuk lebih mengexplorasi permasalahan penelitian sehingga diperoleh jawaban, hasil penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas Aparatur Sipil Negara yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ini di bidang penerbitan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan masih perlu pembinaan dalam kinerja, walaupun sudah merasa kinerja sudah baik tetapi masih ada lagi hal-hal yang tidak baik yang diterima oleh masyarakat. Kususnya sikap mental dan perilaku masih ada pembedaan dalam memberikan pelayanan dimana ada perlakuan kusus dari pegawai yang diberikan kepada masyarakat tertentu. Dengan melakukan pembinaan yang lebih maka akan meningkatkan produktivitas untuk mencapai kinerja yang baik. Dari segi kualitas layanan harus lebih lagi dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat harus lebih baik laik, memperhatikan setiap kebutuhan dari masyarakat tersebut. Kualitas layana masih kurang baik hal ini dapat di nilai dari kecakapan dan kehandalan petugas dalam memberikan pelayanan.Kata Kunci : Kinerja, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, BEA Perolehan Hak Atas Tanah.
PERANAN PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa) Liunsanda, Mardi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBerdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Peranan Perangkat Desa dalam pembangunan di Desa Kembes II dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya. Sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah Desa hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. Karena pemerintah Desa hanya bisa menjalankan perintah kordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang yang merupakan wilayah administrasinya.Kata Kunci : Peranan, Perangkat Desa, Pembangunan.
PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DESA JIGGA-LOGGA DI DISTRIK KUARI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA Wanimbo, Yulenus; Nayoan, Herman; Pioh, Novie Revlie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasyarakat Indonesia sebagian besar berada di pedesaan masih tertinggalan dari berbagai sisi pembagunan, maka untuk mengatasih hal tersebut butu perhatian dari segi pembangunan harus lebih banyak diarahkan diataranya kebutuhan transportasi dan kondisi akses jalan perlu dihubungkan antara desa ke Kecamatan dan kecamatan ke Ibu kota kabupaten sebagai isolasi pembangunan tertinggal. Masyarakat pedesaan tidak ada aksesnya transportasi jalan membuat selalu hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan ketidak berdayaan ekonomi, kebutaan informasih, kebutaan pendidikan keburukan kesehatan dan berbagai kerawanan sosial dan lainnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha yang prencanaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan terhadap masyarakat desa sebagai kebutuhan utama guna meningkatkan taraf hidup kesejahteraan kepada mereka. Masalah tersebut sedang mengalami terhadap masyarakat desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara, dalam pelaksanaan program pembangunan membuka jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara murni swadaya masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengintervertasikan dan menganalisis tentang: Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, observasi, diamati, diwawancarai mendalam, dan menggunakan data dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian menujukan bahwa; Secara keseluruhan peran kepala Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provisi Papua dalam mengim-plementasikan Pembagunan Jalan Desa Jigga-Logga belum memenuhi harapan masyarakat karena masih memiliki beberapa kelemahan antara lain fungsi kontrolnya belum berjalan dengan baik demikan juga Kepala Distrik sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan jalan desa kurang trasparan dan akutabel dalam penggunaan terhadap pelaksana.Kata Kunci: Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DANAU POSO OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso) Rembang, Chessy Meiliani Patricia; Kimbal, Marthen; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Program yang dikemukakan oleh Donald P.Warwick. Penelitian Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Implementsi Program Pengembangan Kawasa Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah. Dalam .Hal ini dilihat dari 2 indikator yaitu faktor Pendorong dan faktor Penghambat. Hasil penelitian ditinjau dari teori yang di kemukakan yaitu Donald P.Warwick, Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah yaitu melalui Program strategis seperti mengadakan event-event (icon) berupa kegiatan Festival danau poso serta mengeksplore pesona objek wisata yang ada di kecamatan pamona puselemba kabupaten poso. Sejauhmana ini faktor pendorong intenal memberikan kontribusi terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah melaui kesejahteran masyarakat. Saran Pemerintah daerah Lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. meningkatkan anggaran dalam sector pariwisata dan sumberdaya manusia, agar tidak hanya terfokus pada satu titk program saja karena kurangnya anggaran yang ada serta Pemerintah daerah lebih lagi meningkatkan kepedulian akan kawasan festival danau poso bukan hanya pada saat kegiatan itu berlangsung.Kata Kunci: Impelementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata.
PENYELENGGARAAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI PELAYAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik atau Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya pemberian pelayanan oleh pemerintah dengan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapat pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Masalah dalam pelayanan sudah menjadi patologi dalam birokrasi. pemerintah sebagai pemegang amanat dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.Hasil penelitian ini adalah untuk dapat menjawab setiap permasalahan yang timbul dalam pelayanan public di Kabupaten Talaud terutama di Kecamatan Melonguane, Kecamatan Beo, Kecamatan Lirung, Kecamatan Kalongan, Tampan Amma dan Kecamatan Beo Selatan. yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan public. serta hal-hal apa saja pendukung dan penghambat dalam pemberian pelayanan. Hal ini tentu wajib diketahui guna memberikan solusi dan rekomendasi yang terbaik dalam pelaksanaan pelayanan publik di kemudian hari. Dalam penelitian nantinya akan melahirkan sebuah jurnal untuk dapat dipelajari bagi setiap pembaca.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan secara naratif hasil dari penelitian yang didapat dilapangan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang jelas untuk pengambil keputusan di Kabupaten Talaud untuk meningkatkan kinerja aparatur disetiap SKPD terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Dari hasil penelitian didapati penyelengaraan pelayanan public pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Talaud tergolong baik.Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan Publik, Aparat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI TALAUD TENTANG MERELOKASI PASAR TRADISIONAL LIRUNG DIKECAMATAN LIRUNG Awaeh, Ones; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan dan SK Bupati Talaud Nomor : 363 Tahun 2015, Tentang Penetapan Status Penggunaan  Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan dan SK Bupati Talaud Nomor : 363 Tahun 2015, Tentang Penetapan Status Penggunaan  Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Teori  yang  digunakan  adalah  teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward dalam tulisan Mustafa lutfi dan Kurniawan ( 21012:121-125). Penelitian  Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung. Dalam .Hal ini ada 3 faktor dari 4 faktor yang penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : Komunikasi, Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Sumber Daya,a. Sumber Daya Manusia ,Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. b. Sumber Daya Non Manusia, Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi relokasi pasar lirung kekurangan sumber daya pendukung. Disposisi(sikap/perilaku), Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau Kata  Kunci  : Impelementasi Kebijakan Bupati Talaud
PERAN SANGADI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Datunsolang, Noval; Pati, Agustinus; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk pengetahui peran sangadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menyebutkan bahwa peran sangadi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yaitu dengan menggunakan undangan tertulis yang diedarkan seminggu sebelum kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan dengan maksud agar anggota masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai Petani maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mau ikut musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat menyesuaikan rencana kegiatan yang sudah di jadwalkan oleh pemerintah Desa. Melalui undangan lisan disampaikan melalui kepala-kepala dusun kepada tokoh-tokoh masyarakat agar dapat memastikan tokoh-tokoh masyarakat tersebut dapat manghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa. sehingga pemikiran-pemikiran mereka sangat dibutuhkan dalam proses musyawarah perencanan pembangunan Desa.Kata Kunci: Efektivitas, Kepemimpinan, Pembinaan Kemasyarakatan.

Page 50 of 109 | Total Record : 1084