Garuda - Garba Rujukan Digital

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KAWASAN PERBATASAN (Suatu Studi di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe) Paparang, Boyke Richard; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakMasyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Marore yang juga terletak di kawasan perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina yang selama ini terkesan terpinggirkan dan kepentingannya terabaikan oleh pemerintah, sehingga dibutuhkkan optimalisasi peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal meningkatkan kesejahtraan dari masyarakat. Sebagai sebuah kecamatan yang terletak dikawasan perbatasan antara Republik Indonsesia dan Republik Filipina yang menyyandang status boreder crosing area atau garis lintas batas tentunya masyarakat Kecamatan Marore memiliki permasallahan tersendiri dan sangat kompleks dari berbagai aspek, mulai dari terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini menyangkut pendidikan, dimana masyarakat yang ada di Kecamatan Marore rata-rata hanya mengenyam tingkat pendidikan dasar dan tingkat menengah pertama saja sehingga tingkat pengetahuan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di sekitar sangat minimdan juga akses yang sangat terbatas, selain itu juga sebagai kecamatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang luas wilayahnya rata-rata hanya 1 KM persegi, sudah tentu kultur masyarakatnya adalah masyarakat pesisir yang 90% berpofesi sebagai nelayan, dalam hal ini sebagai nelayan tangkap tradisional dan belum terlalu mengenal sistem budidaya di karenakan sumberdaya manusia yang belum mumpuni . Tujuan ppenelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah daam pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan perbatasan , metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptifdengan informannya adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan , Camat Marore,, Kapitalaung Marore, Kapitalaung Kawio. Hasil penelitiain ini menunjukan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Marore belumlah optimal.Kata kunci : Optimalisasi Dan Pemberdayaan

AKUNTABILITAS KINERJA APARAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SENDANGAN KECAMATAN KAWANGKOAN Rondonuwu, Bill Christian; Lapian, Marlien Tineke; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakKepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Kelurahan sebagai wilayah administratif tingkat paling rendah dalam struktur pemerintahan, harus dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Para aparatur harus dapat memperlihatkan kinerja yang baik.Buruknya kinerja pelayanan publik antara lain dikarenakan belum terlaksananya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik belum memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang akuntabilitas yang dilaksanakan pada kantor Kelurahan Sendangan serta dampaknya dalam pelayanan public. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dalam menggali lebih dalam informasi dari para informan serta mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya mengenaik akuntabilitas di Kelurahan Sendangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan telah melaksanakan system akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang ada, namun dengan keterbatasan sumberdaya, maka menghambat pelayanan yang prima kepada masyarkat.Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Pelayanan Publik

EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO Dengah, Junior; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenertian Pedagang Kaki Lima yang di Kota Manado merupakan permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Dalam penerapannya dilapangan kebijakan penertiban Pedagang kaki lima masih banyak ditemui banyak kendala yaitu ketidak patuhan PKL terhadap aturan dan pelaksanaannya yang kurang efektif membuat hasil dari kebijakan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak berdampak positif bagi masyarakat. Teori yang peneliti gunakan yaitu menurut Badjuri dan Yuwono pada aspek input, proses, output dan outcome. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, adapun instrumen dan teknik pengumpulan yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data melalui dokumen dan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi dan analisis dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sumber daya pendukung (input) dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini sudah memadai tapi, dalam penerapannya (proses) dilapangan sikap dari para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan sering kali para aparat meminta restribusi pada para PKL agar bisa berjualan dipusat kota. Hasil (output) kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini membuat para pedagang kaki merasa tidak diuntungkan oleh pemerintah kota dan masyarakat tidak merasakan dampak yang positif dari kebijakan penertiban pedagang kaki ini. Saran yaitu efektifitas dari kebijakan ini perlu ditingkatkan terutama mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam kebijakan ini.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, dan Pedagang Kaki Lima

REKRUTMEN POLITIK PARTAI DEMOKRAT DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KOTA MANADO TAHUN 2014 Gustiani, Intan Dwi; Mamentu, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakKeterwakilan perempuan merupakan aspek dominan dalam politik, untuk menyalurkan aspirasi kepentingan dan kebutuhan perempuan. Besarnya peran anggota legislatif perempuan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin hak politik perempuan. Pemilu legislatif yang di laksanakan pada tahun 2014 merupakan ajang dalam mengisi jabatan politik untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD masa bakti 2014-2019. Hasil pemilihan Umum ini, menjadi barometer bagi masyarakat untuk mengukur kualitas dari partai dalam pendistribusian keterwakilan perempuan. Dari hasil pemilihan umum tahun 2009 di Kota Manado tingkat keterwakilan perempuan anggota legislatif belum signifikan, sesuai dengan fakta dan data di lapangan jumlah pemilih tetap laki-laki sejumlah 171.209 dan perempuan 174.443 dengan total DPT sejumlah 345.652, dan keterwakilan perempuan yang menduduki kursi perwakilan politik sebanyak 9 kursi yang meliputi partai Golkar 2 kursi, partai PDIP 1 kursi, partai Gerindra 2 kursi, partai Pan 1 kursi, partai PKPB 1 kursi, partai Barnas 1 kursi, dan partai PDK 1 kursi. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 tergolong sangat rendah, hal ini disebabkan karena dominai kepentingan partai politik, hal ini juga berlaku dalam tubuh partai demokrat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsit kualitatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang oermasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori rekrutmen politik dari rush dan athoff yakni Indikator Rekrutmen : Penyediaan, Kriteria Kontrol. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC partai Demokrat Kota Manado dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Manado adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg Perempuan.Kata kunci: Rekrutmen Politik, Partai Demokrat, Perempuan

PERANAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN (Studi di Desa Goruang Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara) Dipong, Yesau; Lumolos, Johny; Rondonuwu, Arpi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa atau yang di singkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi di kaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah desa kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa di desa goruangtidak bermanfaat karena BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung,menyalurkan dan membuat peraturan desa, Badan Permuyawaratan Desa juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan bentuknya Badan Permustawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tidak membawa perubahan mendasar dalam penyelengaraan pemerintah desa Goruang.Kata Kunci: Peranan, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa.

KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makagansa, Tommy; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggaran, dengan mengkaji dari bagian disiplin dan inisiatif DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe khusus untuk indikator disiplin didapati hasil belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang menyebabkan diataranya adalah: faktor geografi dimana Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah kepulauan yang transportasi antar pulau hanya dapat dilakukan lewat jalur laut, tidak setiap jam kapal tersedia untuk menghbungkan antar pulau, dan faktor pribadi dari anggota DPRD itu sendiri, didasarkan atas kesadaran dan pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya. Indikator inisiatif kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe belum menunjukkan penigkatan, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya produk peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari DPRD, begitu pula dengan draft APBD Perubahan yang kesemuanya merupakan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah (eksekutif), penyebab lemahnya inisiatif DPRD adalah kapasitas dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sendiri yang masih perlu ditingkatkanKata Kunci: Kinerja, DPRD, Fungsi Anggaran

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Mokodenseho, Nahdia; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari peran keterwakilan perempuan. Masuknya perempuan kedalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, termasuk politik. Namun, pada kenyataannya partisipasi perempuan di bidang politik, dan secara khusus pada minat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih sangat kurang. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, dalam hal ini di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan aspek alamiah, sehingga juga turut berpengaruh dalam hal memperjuangkan kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep representatif politik yang dikemukakan oleh (Nuri Suseno:2013) yakni: kemampuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui proses legislasi (membuat perda). Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendaskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa atau aktifitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Pada prinsipnya perempuan di Indonesia secara hukum mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di bidang politik, tetapi karena alasan nilai kultural yang berkembang di masyarakat dan kendala struktural sehingga hanya sedikit sekali jumlah perempuan yang tampil di panggung politik. Ini terbukti dari jumlah anggota DPRD kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang hanya berjumlah 3 orang perempuan, sehingga dalam merepresentasikan kepentingan-kepentingan perempuan pun lemah untuk di perjuangkan. Keterwakilan perempuan di legislatif merupakan suatu keharusan yang dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam arena legislasi, dengan adanya mereka diharapkan kepentingan perempuan dapat terwakili. Sebenarnya, walaupun secara kuantitas jumlah kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum terpenuhi. Namun, secara kualitas ketiga anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menunjukan perannya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.Kata Kunci : Peran, DPRD Perempuan, Kepentingan perempuan

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN DI KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Polla, Ava Irene; Pangemanan, Sofia; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kawangkoan Utara Pasca Pemekaran Kecamatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi lapangan serta melalui kajian dokumen. Dalam penelitian ini, informannya berjumlah 9 orang, yakni Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Aparat di Kecamatan Kawangkoan Utara dalam melayani masyarakat secara keseluruhan belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak tetapnya kantor kecamatan sejak dimekarkan, hal ini menyebabkan arsip-arsip harus ditata kembali, selain itu hal ini membuat aparat tidak nyaman bekerja karena suasana kantor yang tidak representatif. (2) Kuantitas pelayanan yang diberikan aparat kecamatan dapat dikatakan rendah, hal ini disebabkan sifat apatis dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah mengenai pemekaran kecamatan beberapa tahun lalu. Efek tersebut masih bisa dirasakan sampai sekarang. (3) Efektivitas kerja aparat pemerintah Kecamatan Kawangkoan Utara juga masih belum sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan kurangnya dukungan sarana dan prasarana seperti prasarana kantor yang belum representatif serta dukungan anggaran yang terkadang terlambat, sehingga untuk membeli tinta dan kertas harus menunggu anggaran. (4) Komitmen Kerja, merupakan satu-satunya aspek yang dapat dikatakan baik, meskipun dukungan masyarakat belum maksimal dan dukungan dana yang tidak stabil, namun sikap komitmen dan semangat kerja aparat kecamatan cukup tinggi.Kata kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik

EFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding) Ticoalu, Debora Ireine; Kaawoan, Johannis E; Lapian, Marlien Tineke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakSejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah, maka pemekaran wilayah/desa di anggap salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena salah satu tujuan pemekaran wilayah/desa adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Setelah dilakukannya pemekaran desa, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dari perubahan tersebut dampak yang dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran desa Pinasungkulan Utara kecamatan modoinding yang dilakukan pada tahun 2011 yang ditinjau dari segi pemahaman program, tepat Sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik.Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif denganTeknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian membuktikan bahwa evektifitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik didesa Pinasungkulan Utara sudah efektif dan membawah dampak yang baik bagi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu pemahaman program, tepat Sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik.Kata Kunci : Efektivitas, Pemekaran Wilayah/Daerah, Desa, Pelayanan Publik.

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Suatu Studi Tentang Pelayanan Akta Kelahiran) Tuju, Melinda A. Michiko; Kimbal, Marthen; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Adapun salah satu pelayanan abdi Negara kepada masyarakat yaitu pembuatan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat karakteristi. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Masyarakat Umum (3 Orang). Berdasarkan hasil penelitian mendapat Kesimpulan dalam penelitian inidapat dilihat dari lima dimensi yang penulis gunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu Dari hasil rata-rata persentase kelima dimensi diatas, dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekualitas. Walaupun dimensi Tangibles (kenampakan fisik) mendapat respon negatif dari masyarakat. Namun empat dimensi lainnya, yaitu reability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati), mendapat respon yang positif dari masyarakat.Kata Kunci : Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota manado, Sulawesi utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA