cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 47   48   49   50   51 
PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PENEMPATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT Batita, Adrian; Nayoan, Herman; Tompodung, Jones
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Kepegawaian Daerah atau BKD diarahkan untuk menciptakan calon-calon aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih, dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya, kegiatan penempatan Aparatur Sipil Negara merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah di daerah untuk menempatkan pegawai pada jabatan atau unit kerja sesuai dengan peraturan atau mekanisme yang ada di daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk kesesuaian penempatan pegawai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam penempatan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat belum semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penempatan pegawai tidak sepenuhnya melalui kajian dan mekanisme yang benar. Hal ini dapat di lihat dari ketidaksesuaian penempatan pegawai dengan kebutuhan jabatan dan pengetahuan, dimana pegawai yang ditempatkan belum berdasarkan pada syarat golongan kepangkatan dan latar belakang pendidikan. Namun, secara prinsipnya pelaksanaan penempatan pegawai pada Dinas Pendidikan dinilai informan sudah baik karena adanya kesesuaian antara pelaksanaan penempatan pegawai dengan keterampilan, kemampuan serta kepribadian pegawai.Kata Kunci: Peranan, Badan Kepegawaian Daerah, Penempatan Jabatan.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TABUKAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 5 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tabukan Tengah, dengan fokus penelitian sosialisi program, mekanisme penyaluran dana, kinerja pendampingan KUBE, dan efektivitas program pada kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Tabukan Tengah meskipun belum mencapai hasil yang optimal tetapi secara implementatif program tersebut cukup efektif dan berhasil sesuai sasaran terhadap penyaluran dana kepada Kelompok Usaha Bersama. Program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama mempunyai implikasi yang signifikan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut, secara imlpementatif Program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama masih dihadapkan pada mekanisme/prosedur admnistrasi yang birokratis dan melibatkan berbagai unsur pelaksana hasil yang dicapai belum optimal, meski demikian secara empirik program pemberdayaan masyarakat ini sudah cukup berhasil. Secara impelementatif program pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tabukan Tengah sudah sesuai sasaran, terutama terhadap penyaluran dana sudah tepat sasaran dan diberikan kepada yang warga miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama. Kemudian dari segi besarnya bantuan dana juga sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.Kata Kunci : Implementasi, program KUBE, Pemberdayaan Masyarakat.
KINERJA PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (SUATU STUDI DI DESA DOKULAMO KECAMATAN GALELA BARAT) Maumeha, Mega Elvira; Liando, Daud Markus; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan desa sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa dari beberapa sumber keuangan desa, dalam penerapannya, ADD diperuntukkan dalam menunjang pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan desa. Alokasi dana desa di kerjakan oleh pemerintah desa itu sendiri, kinerja pemerintah desa sangat penting dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Pada penelitian ini, kinerja pemerintah desa Dokulamo dalam pengelolaan ADD merupakan objek penelitian ini, untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi mengenai kinerja pemerintah desa.Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, ADD
PERAN WALIKOTA DALAM MENGATASI KONFLIK PEMBANGUNAN MESJID ASY-SYUHADA DI KELURAHAN GIRIAN PERMAI KOTA BITUNG Kere, Debby Natasia; Pati, Agustinus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pembangunan sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan massyarakat yang berlangsung pada level makro dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki perbedaan-perbedaan diantaranya suku, agama, rass, dan golongan. Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menimbulkan massalah sosial dengan adanya kepentingan beberapa individu dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya suatu perbedaan maka sering menimbulkan konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran walikota dalam mengatasi konflik pembangunan mesjid Asy-Syuhada di Kelurahan Girian Permai Kota Bitung. Jenis penelitian yang diguankan adalah jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan Teori dari Wirawan tentang manajemen konflik. Teknik Pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Walikota dalam menyelesaikan suatu konflik masyarakat sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Walikota dengan cara menjadi Konsiliator, Mediator, dan Arbiter dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Manajemen Konflik.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KAKASKASEN DUA KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON Luas, Jessica; Kimbal, Marthen; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik adalah salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan pada pelayanan, oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan publik di Kelurahan Kakasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kehandalan dan daya tanggap dalam melayani didapati bahwa sebagian aparat Kelurahan Kakaskasen Dua belum dapat diandalkan dalam mengoperasikan komputer, sehingga pelayanan terasa berbelit, hal ini merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, karena daya tanggap atau kepekaan merupakan aspek yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat, hal daya tanggap akan berujung kepada empati kepada masyarakat, dan hal tersebut berjalan bersamaan dan hal ini memang harus berjalan sesuai agar tidak menimbulkan kekecewaan.Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS KECAMATAN LEMBEH UTARA Liunsili, Herman; Kimbal, Marthen; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasalah yang terjadi di Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara yaitu tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling dan bangunan rumah dinas, kemudian kurangnya sistem gas medik, peralatan medis, obat-obatan. Puskesmas dengan fasilitas yang kurang memadai seperti ini tidak dapat berbuat lebih terhadap masyarakat, seharusnya pemerintah melihat apa yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini penanganan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas mulai ada peningkatan itu terlihat dari fasilitas kesehatan setiap tahunnya ada penambahan, akan tetapi masih ada fasilitas, sarana dan prasarana pada puskesmas ini yang masih belum ada seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling, rumah dinas tenaga medis, dan juga obat-obatan dan fasilitas medik yang sering mengalami kekurangan persediaan yang dikarenakan distribusi oleh pihak dinas pendidikan seing mengalami keterlambatan, selanjutnya pemakaian sarana dan prasarana Puskemas mengalami peningkatan, itu dikarenakan sering terjadi kehabisan persediaan misalnya obat-obatan, gas medik dan alat kesehatan habis pakai.Kata Kunci: Peran, Kepala Dinas, Pengelolaan, Sampah.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA JANGAILULU KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT Sirimasa, Novisto; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKualitas dari pemimpin merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi publik, begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Jangailulu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat mengetahui lebih mendalam mengenai masalah yang diteliti, hasil peneltian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa Jangailulu dalam pelayanan public di Desa Jangailulu belum dapat dikatakan efektif karena masih minimnya dan belum nampak transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dimana kepala desa masih bersikap tertutup dalam penyelenggraan pelayanan publik dan belum nampak secara jelas akuntabilitas dari hasil layanan kepada publik. Partisipasi masyarakat dalam kepemimpinan kepala desa masih kurang optimal disebabkan kepala desa jarang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut tentang kemaslatan atau kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.
PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN DI KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makagansa, Mega Hardianty; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPrinsip Otonomi Daerah adalah kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Segala kekayaan daerah baik itu berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadi potensi dan kekhasan tersendiri yang dimiliki daerah dan hal inilah yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan dalam merencanakan segala kebutuhan guna pengembangan daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayana Publik Pasca Pemekaran di kecamatan Tahuna Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah pemekaran terdapat pengaruh yang signifikan antara pemekaran kecamatan dan kondisi pembangunan infrastruktur, dimana setelah pemekaran pembangunan menjadi lebih baik dan cepat,dan juga setelah pemekaran terdapat pengaruh yang signifikan antara pemekaran kecamatan dan kondisi pelayanan publik, dimana setelah pemekaran pelayanan publik menjadi lebih disiplin dan efisien, hal-hal yang mendukung kondisi pembangunan dan pelayanan publik dari faktor pendukung internal yaitu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan baik untuk kelancaran pembangunan maupun untuk efektivitas pelayanan publik, sedangkan faktor penghambat dari pemerintah adalah adanya pembangunan lain yang berupa pelabuhan yang menyebabkan perbaikan jalan tertunda, sedangkan pada pelayanan publik setelah pemekaran masyarakat merasa lebih baik hanya saja untuk menuju ke kantor kecamatan masyarakat masih terhambat dengan jalan yang rusak.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemekaran Kecamatan
PERAN KEPALA PUSKESMAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Di Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe) Makatumpias, Steffany; Gosal, T.A.M.Ronny; Pangemanan, Sofia E.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembangunan kesehatan merupakan bagian Intergral dan terpenting dari pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kamauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu daya saing sumber daya manusia indonesia. Penilaian keberhasilan Puskesmas dapat dilakukan oleh internal organisasi Puskesmas itu sendiri, yaitu dengan “Penilaian Kinerja Puskesmas,” yang mencakup manajemen sumber daya termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta didukung dengan manajemen sistem pencatatan dan laporan, disebut Sistem informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Dalam menunjang kinerja Aparatur Sipil Negara agar berjalan optimal dan teratur, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN pada pasal 1 ayat 1 yaitu disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentunkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja untuk dapat berjalan dengan optimal yaitu : faktor individu atau sumber daya manusia, dipuskesmas marore memang ada beberapa orang memiliki latar belakang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dengan jabatan atau pekerjaan yang ditempati. Hal ini sangat berpengaruh dengan kinerja dari individu tersebut, faktor disiplin hal ini sebabkan karena kurangnya kepedulian dan kesadaran pegawai puskesmas dalam pekerjaan. Sikap seseorang yang tidak mau tahu akan kondisi sosial lingkungannya meskipun ia mengetahui apa yang sedang terjadi pada lingkungannya dan faktor fasilitas, untuk melaksanakan tugas, pegawai puskesmas tentunya membutuhkan fasilitas atau peralatan medis yang memadai dalam perjalanan tugasnya, infrastruktur teknis/fisik sarana prasarana yang merupakan kebutuhan dasar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang ada. Kata Kunci : Kepala Puskesmas, Kinerja, Aparatur Sipil Negara
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DISTRIK GILOMBADU KABUPATEN TOLIKARA Kogoya, Temiton; Gosal, Ronny; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah melalui Aparatur Sipil Negara sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak tidak berjalannya pelayanan, oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah, sehingga kinerja Aparatur Sipil Negara dapat ditingkatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan pelayanan publik di Distrik Gilombadu Kabupaten Tolikara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja yang ditunjukkan Aparatur Sipil Negara di Distrik Gilombadu dapat dikatakan baik dilihat dari produktivitasnya serta kemampuan aparat dalam menjalankan tugas, namun dalam hal kedisiplinan aparat Distrik Gilombadu belum maksimal, hal ini sesuai dengan hasil penelitian ditemui bahwa kedisiplinan yang rendah lama kelamaan akan berpengaruh pada produktivitas aparatur tersebut.Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik.

Page 49 of 109 | Total Record : 1084

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue