cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 49   50   51   52   53 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SARIO KOTA MANADO Langi, Astrid Amelia; Sambiran, Sarah; Kimbal, Marthen
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMinuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis dan sangat erat kaitannya dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat sehingga dalam perdagangannya diperlukan suatu regulasi yang mampu untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol di kota Manado. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping ganggguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya gangguan itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengawasan perdagangan minuman beralkohol di Kecamatan Sario Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan mampu menjawab masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Sario belum sepenuhnya berhasil. Implementasi Perda ini secara maksimal hanya terjadi pada penjualan minuman beralkohol di minimarket atau supermarket. Lingkungan fisik memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan keberhasilan implementasi Perda Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario. Luasnya wilayah serta banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan sulitnya kontrol dari pihak terkait terhadap implementasi peraturan daerah Sulawesi Utara dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengawasan Perdagangan, Minuman Beralkohol.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSHAN DI KOTA MANADO Sudrajat, Maulidyka Agustyan; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dalam rangka untuk mendukung serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah pemerintah daerah Kota Manado membuat kebijakan Peraturan Daerah No. 07 tahun 2006 yang berisi tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Manado, beserta sanksi terhadap pelanggaran. Pada Prinsipnya Permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kota Manado yang menjadi isu masalah diantaranya yakni, terakhir pemerintah Manado menyerahkan kewenangan penanganan sampah ditangani kecamatan. Tapi sayangnya, belum juga tuntas. Penelitian ini menggunakan model yang didasarkan pada enam Variabel yang memperhambat implementasi menurut Van Meter dan Horn, yaitu Sasaran, Sumberdaya, Komunikasi, Karakteristik, keterlibatan Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik, dan sikap.Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan Jenis data sekunder.Informan penelitian terdiri dari satu kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Sembilan camat. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan, pemerintah Kota Manado telah melaksanakan kewajibannya, hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal. Namun, kesadaran buang sampah pada tempatnya dan jam buang masih sangat kurang di lakukan oleh masyarakat.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah
KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINOMPO KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA Christhna, Dwi; Sumampow, Ismail; Singkoh, Frans C.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Pemerintah desa merupakan salah-satu unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Oleh sebab itu aparat pemerintah desa diharapkan memiliki kinerja yang maksimal demi tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, hal itu menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Pengelolaan data melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ditinjau dari tiga indikator diantaranya: Responsivitas yang dilihat dari kemampuan aparat desa Tinompo untuk mengenali kebutuhan masyarakat dinilai belum cukup baik karena adanya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Responsibilitas, adalah ukuran apakah kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dinilai sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Akuntabilitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan penilaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa sangat baik karena selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada BPD, Bupati dan juga masyarakat dilihat dari realisasi APBDES setiap tahunnya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa hendaknya pihak pemerintah lebih meningkatkan pelayanan juga menanamkan nilai-nilai responsivitas, responsibiltas dan akuntabilitas.Kata Kunci: Kinerja, Aparat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2016 DI DESA AMMAT SELATAN KECAMATAN TAMPAN AMMA Liunsanda, Like; Pioh, Novie; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016 di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepualauan Talaud terdiri dari persiapan penyusunan Peraturan Desa, yaitu dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa. Proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Ammat Selatan sudah berjalan Dengan baik tetapi dalam prosesnya masyarakat harus lebih ikut berpartisipasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam ini di harapkan masyarakat memberi peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Ammat Selatan, untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Penyusunan APB Desa.
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN BERSIH (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan) Maindoka, Militya C.; Kaunang, Markus; Gosal, T.A.M.Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakFungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum, dengan alat perlengkapannya yang ada.Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.Aparatur pemerintah menjadi saluran dan jembatan pengabdi dalam melaksanakan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya.Dalam menjalankan tugas dan fungsinya aparat pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang setiap saat terjadi dikalangan masyarakat. Setiap aparat perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Inti dari etika pemerintahan adalah penggunanan kekuasaan (The use of power). Dalam etika pemerintahan harus ada partisipasi yang intensif dengan masyarakat.Harus ditanggapi segala keinginan-keinginan yang ada di masyarakat.Dalam hal ini penguasa harus dapat menstimulir partisipasi.Memang untuk dapat menstimulir partisipasi ini memang sulit karena keinginan individu yang beraneka ragam.Dalam mengintensifkan partisipasi yang fleksibel bagi pemerintah adalah penting.Sebab yang diperhatikan bukan yang memerintah tapi yang diperintah.Fungsi Etika Pemerintahan sangat penting guna mewujudkan birokrasi yang professional dan bersih, aparat yang beretika seharusnya mampu menghadirkan suasana dan budaya kerja yang professional dan kredibel. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang bagaimana pelaksanaan etika pemerintahan di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa guna terwujudnya Birokrasi yang professional dan bersih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa masih banyak sikap, perilaku aparat yang perlu di perbaiki dapat dikatakan di Kecamatan Maesaan etika pemerintahan belum berjalan sebagaimana seharusnya.Kata Kunci : Etika Pemerintahan, Birokrasi, Profesional
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015 (Studi di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe) Zakarias, Lidya
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMomentum pemilihan kepala daerah menjadi ajang yang menarik untuk disimak dan dipelajari, begitu pula yang terjadi dengan pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 silam, partisipasi masyarakat mengalami gejala penurunan apabila dibandingkan dengan pemilihan bupati atau walikota, demkian pula partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, informan yang dipilih adalah mantan Anggota PPK, PPS dan KPPS, masyarakat, dan anggota KPUD Sangihe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik ini tergolong masih rendah buktinya dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT berjumlah 674, hanya 482 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Diskusi politik, diskusi politik yang di lakukan oleh pemilih yang ada di Kelurahan Kolongan Beha bersifat informal seperti memperbincangkan tentang PILGUB dengan anggota keluarga, teman sekolah, teman kampus dan teman kerja.Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Gubernur
FUNGSI PENGAWASAN DRPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TALAUD TAHUN 2015 Tamameu, Yohanis; Gosal, Ronny; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif yang salah satu fungsinya dibidang pengawasan terhadap peraturan daerah, keputusan/peraturan kepala daerah, dan kebiajkan daerah lainnya, dalam legislasi pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, penguatan peran DPRD disebabkan DPRD menjadi lembaga formal yang menampung aspirasi masyarakat, jika dikaitkan dengan kepemerintahan yang baik terdapat tiga domain yang berperan di dalamnya yaitu domain sektor publik, sektor swasta dan sektor masyarakat dimana masing-masing berada pada posisi yang sejajar hanya berbeda fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Talaud tahun 2015. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia, kegiatan dimaksud dapat dilihat pada program kerja dan penjabaran rencana kerja DPRD Kabupaten Talaud. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolahan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Pengawasan dapat dilaksanakan pada dasarnya pada empat hal, yaitu tinkat implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus kasus-kasus penting dan strategisKata Kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, Pembangunan.
PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA MANADO (Suatu Studi di Pasar Tradisional Bahu) Anggreini, Lidia; Gosal, Ronny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dimana terjadi proses tawar-menawar, pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Pasar tradisional bahu merupakan salah satu pasar tradisional dari lima pasar tradisional yang terdapat di Kota Manado. Pasar Bahu berlokasi di Kecamatan Malalayang Kelurahan Bahu Kota Manado. Pasar tradisional bahu dulunya adalah milik dari masyarakat adat bantik dan hanya dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan pada tahun 2002 pasar tradisional bahu sudah menjadi milik/asset dari pemerintah kota manado sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Walikota No 63 tahun 2005 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kota manado Ex Dinas Pasar dan Perusahaan Daerah Pasar dan menetapkan Neraca Awal Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado kemudian pasar bahu juga sudah dikelola oleh PD.Pasar kota manado. Penataan pasar tradisional dikota manado khususnya pasar bahu dilakukan oleh pemerintah kota manado oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penataan pasar tradisional di Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif informan yang dipilih adalah Direktur umum perusahaan daerah pasar Kota Manado, koordinator pasar bahu, pedagang dan pembeli. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penataan pasar tradisional di kota manado sudah terselenggara dengan baik. Dapat dilihat dari unsure Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bahu yang telah bekerja sama dalam melakukan penataan pasar bahu.Kata Kunci : Penataan, Pasar Tradisional.
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL KAWANGKOAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa) Rompas, Romario Vernando; Gosal, Ronny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEfektivitas Pengelolaan pasar tradisional kawangkoan dimaksudkan untuk melihat seberapa efektiv pengelolaan pasar tradisional kawangkoan dalam melakukan pengambilan retribusi dalam menujang pendapatan asli daerah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tringulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Informan penelitian ini dipilih secara purposive sampling yaitu sifatnya sementara, snowball, sesuai kebutuhan, dan dipilih sampai jenuh. Dengan demikian, jumlah informan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara, observasi dan library research. Indikator penelitian ini menggunakan teori mardiasmo (2009;20) yaitu hasil, keadilan, daya guna ekonomi dan kemampuan melaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap Pasar Tradisional kawangkoan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah sudah efektiKata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Pasar Tradisional.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DIKELURAHAN BALEHUMARA KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Ponto, Haranansia Budiman; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSetiap upaya pembangunan sektor kelautan harus sangat sensitif terhadap budaya masyarakat, dengan menjadikan pengetahuan dan budaya lokal sebagai variable utama dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir yang memiliki ketergantungan pada potensi dan keragaman produk kelautannya. Pemberdayaan masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir seharusnya lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki di daerah itu sendiri. Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat dengan maksimal menggali potensi sumber daya alam yang tersedia dan dengan menerapkan tekhnologi yang tepat guna, sehingga produk hasil kelautan dapat meningkatkan hasil dan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Balehumara Kecamatan Tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun peran pemerintah kelutahan dapat terlihat dari: pengembangan potensi perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sitaro melalui Pemerintah Kelurahan Balehumara ini sebagai upaya untuk meningkatkan hasil komoditi perikanan dan kelautan guna untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus pendapatan masyarakat di Kelurahan Balehumara.Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pesisir.

Page 51 of 109 | Total Record : 1084

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue