cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 73   74   75   76   77 
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WALANTAKAN KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Kotambunan, Jonathan Diando; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Esensi Implementasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ialah peningkatan kualitas mutu-hidup masyarakat lewat pembangunan yang telah diaktulisasi di lapangan maupun program pola ketrampilan tanpa mengesampingkan aspirasi kebutuhan masyarakat untuk mengantarkan pada kemandirian. Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang menggunakan metode penelitian kualitatif meninjau hasil wawancara serta observasi yang di dekskripsi dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian ini dapat mengetahui sampai sejauh mana penatalaksanaan “Implementasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa”. Hasil tinjauan di lapangan menyimpulkan bahwa kompleksitas problematika yang ada, diantara sebagai berikut : Pemerintah Desa Walantakan belum mengupayakan proses penyadaran dalam pembentukan perilaku masyarakat masih bersifat apatis maupun meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan, faktual di lapangan menunjukkan tindakan transformasi sebagai perwujudan pilar kualitas tatanan mutu-hidup dari individu ataupun masyarakat untuk tercapai kesejahteraan belum demikian akibatnya terhambat aktivitas roda perekonomian lewat pembukaan sejumlah unit Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui jalan pemukiman masih bersifat buntu serta rerumpunan pohon besar bisa mengancam korban jiwa maupun dalam serangkaian aksi pembangunan berasaskan suara murni aspirasi masyarakat, demikian halnya tidak ada aktualisasi Pemerintah Desa Walantakan mengenai maksimalisasi kemampuan intelektual lewat konversi aksi tindakan nyata berupa bantuan dan pelatihan maupun pengembangan keterampilan bagi masyarakat petani dan kelompok tani.Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Desa.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR UPTD SAMSAT KOSIO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Sumigar, Rendy Failen; Kimbal, Marthen; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Untuk saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah, kualitas dari pelayanan Aparatur Pemerintah akan semakin ditantang untuk mampu optimal dan dapat menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kualitas dan kuantitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan Publik Di Kantor UPTD Samsat Kosio Kabupaten Bolaang Mongondow. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan publik di Kantor UPTD Samsat Kosio Bolmong dapat dinilai dari lima dimensi yaitu Tangibel, Reliability, Responsiviness, Assurance, dan Emphaty, dimana untuk dimensi yang mempunyai indikator jaminan tepat waktu dan jaminan kepastian biaya belum diterapkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Karna masih adanya keterlambatan waktu pengurusan STNK yang tidak sesuai dengan jaminan waktu yang diberikan pegawai kepada pengguna layanan, dan dimensi emphaty yang mempunyai indikator mendahulukan kepentingan pengguna layanan, ramah sopan santun, tidak diskriminatif, dan menghargai belum semuanya diterapkan, dan belum berjalan sesuai harapan masyarakat karna masih adanya pegawai yang mementingkan urusan pribadi, juga masih adanya ketidak ramahan pegawai layanan dalam melayani pengguna layanan.Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan Publik.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN SURAT KETERANGAN USAHA DI KANTOR KELURAHAN MANEMBO-NEMBO TENGAH KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG Sasuang, Andreas; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara, misalnya dengan menegakan prinsip Rule Of Law atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehiduapn Negara. Good governance juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan di kantor Kelurahan Manembo-Nembo Tengah. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance yang ada di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal. Faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik adalah prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif.Kata Kunci : Penerapan, Good Governance, Pelayanan Surat Keterangan Usaha.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETERNAK DI DESA KAUNERAN KECAMATAN SONDER Kumaat, Kevin; Kaawoan, Johannis; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program peningkatakan kesejahteraan masyarakat yang tetap dan masih diharapkan adalah sektor peternakan. Sebab bidang peternakan lokal masih menjadi kontribusi serta sebagai penyumbang terbesar daging di Indonesia, namun kenyataannya walaupun di negara kita masih mengimport dari luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok peternak didesa Kauneran Kecamatan Sonder dengan sasaran pemberian pengetahuan melalui pelatihan, bantuan bibit ternak dan bantuan dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kauneran belum memiliki strategi untuk memberdayakan kelompok peternak, pemerintah hanya membiarkan kelompok-kelompok ternak berjalan sendiri tanpa adanya pemberdayaan dan hanya mengandalkan bantuan serta program-program dari pemerintah kabupaten, Pemerintah Desa juga kurang peduli akan kesejahteraan peternak di Desa Kauneran hal ini dilihat dari tidak adanya tindakan pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Tidak adanya tindakan pemerintah ketika kelompok-kelompok peternak berhenti beroperasi.Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Kelompok Peternak.
MOTIVASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Maloringan, Enjelita; Lumolos, Johny; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu, karena dapat memuaskan keinginan mereka. Pada dasarnya motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat menapai tujuan mereka. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi kerja aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa motivasi Aparatur Sipil Negara yaitu pekerjaan itu sendiri yang dimiliki oleh masing-masing pegawai, hal ini ditujukkan dari pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan selalu diselesaikan dengan baik, serta pekerjaan yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuan pegawai sehingga dalam penyelesaian pekerjaan tersebut akan menimbulkan rasa menyukai dan bangga terhadap pekerjaan dengan hasil yang baik dan dapat dikatakan pekerjaan pegawai itu sendiri yang memotivasi mereka untuk bekerja.Kata Kunci : Motivasi Kerja, Aparatur Sipil Negara, Tugas, Fungsi.
TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SOATOBARU KECAMATAN GALELA BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA Dilago, Raflianto; Lumolos, Johny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa belum transparansi dalam pengelolaannya, karena dalam pengelolaan dana desa atau anggaran dana desa pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk menentukan program-program pembangunan yang dilakukan, karena partisipasi masyarakat adalah sangat penting dalam pembangunan, dalam hal ini masyarakat sebagai objek pembangunan yang harus diberdayagunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai transparansi pengelolaan dana desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya keterbukaan atau transparansi pemerintah desa dalam hal ini pelaksaan dana desa melalui APBDes, masyarakat hanya mengetahui jumlah keselruhan APBDes tahun 2017 yaitu Dana Desa sebesar Rp. 782.852.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 278.496.394, Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani, instalasi air besesih dan jalan sirtu desa, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebikjakan tidak diketahui oleh masyarakat, secara terperinci kesimpulan mengenai aspek-aspek yang dikaji adalah kesediaan dan aksebilitas dokumen, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat melihat point-point dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas.Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa.
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Ladja, Firmansya; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan merupakan aspek pengelolaan yang penting dalam suatu organisasi atau lembaga. Kemampuan untuk memimpin secara efektif sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Di tingkat kecamatan, Camat memegang peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan hubungan antara kepemimpinan dan disiplin kerja. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif sumber data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan Camat, Aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian ini terkait dengan Kepemimpinan camat terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai belum terlaksana secara maksimal, yang antara lain masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai mengenai jam kerja, baik jam datang maupun jam pulang kantor, sehingga waktu kerja kurang efektif, dan terjadinya keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Tindakan yang diberikan oleh pimpinan camat kepada bawahannya atau staff di kantor camat yang tidak mentaati peraturan yang berlaku bahwa tindakan yang diberikan berdasarkan dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai yang berupa peringatan ringan, yaitu peringatan dalam bentuk bimbingan, pengarahan dan motivasi, dengan maksud untuk memberikan atau menimbulkan kesadaran pegawai agar mentaati peraturan disiplin, agar dalam melaksanakan tugas dapat terealisasi dengan baik dan professional.Kata Kunci : Kepemimpinan, Camat, Disiplin Kerja Pegawai.
PROFESIONALISME KPU DALAM PROSES VERIFIKASI PENCALONAN PADA PEMIIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2017 (Studi di KPU Provinsi Gorontalo) Ishak, Rivaldi; Lumolos, Johny; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pilkada di awal reformasi dilakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Profesionalisme KPU dalam Verifikasi pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Gorontalo selalu memberikan pelayanan dengan hak yang sama kepada seluruh pasangan calon dan seluruh elemen pemangku kepentingan dalan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Hal ini ditunjukan berdasarkan keterangan narasumber yakni pasangan calon atau tim pemenangan calon yang datang ke kantor KPU Provinsi Gorontalo untuk diskusi atau berkonsultasi dengan anggota Kpu Provinsi Gorontalo terkait dengan tata kelola pencalonan selalu mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa melihat afiliasi politik, serta Konsep Profesionalisme penyelenggara pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut, Karena sistem pemilu yang berkeadilan juga mengacu terhadap KPU bagaimana memulihkan dan melindungi hak pilih setiap warga Negara.Kata Kunci : Profesionalisme, Komisi Pemilihan Umum, Verifikasi, Pemilihan Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA OLEH KAPITALAU DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA APELAWO KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Loho, Gelnata M.; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktek desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari kebijakan sampai praktek empirik pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan meninggalkan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap menjadi desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang tersentral pada masa orde baru. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh pemerintahan yang baik yang di tandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau taransparansi dan unsur pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip taransparansi dan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban–kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber–sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal–hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa oleh Kapitalau dalam pembangunan jalan di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2017 yaitu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 390.342.144 dan Dana Desa yang dari Pusat berjumlah Rp. 557.039.956. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan jalan, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat.Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Jalan.
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMILIHAN KAPITALAU DI DESA BUHA KECAMATAN TAGULANDANG SELATAN Kadisihe, Jefta Arisanto; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan sering kali menimbulkan masalah sosial dengan adanya kepentingan beberapa individu dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya suatu perbedaan maka sering menimbulkan suatu konflik. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial. Tidak ada satu masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Bupati dalam mengatasi konflik pentetapan hasil pemilihan Kapitalau di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Bupati Siau Tagulandang Biaro dalam menyelesaikan konflik penetapan hasil pemilihan Kapitalau di Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro belum tepat, karena pada proses konsiliasi, Bupati Siau Tagulandang Biaro sampai saat ini belum melakukan konsiliasi yang efektif dalam menentukan penetapan hasil pemilihan kapitalau Desa Buha, dan pada proses mediasi, Bupati Siau Tagulandang Biaro lebih memihak pada calon nomor urut 4 dan tetap pada pendiriannya sendiri, karena tidak menetapkan hasil pemilihan kapitalauKata Kunci : Peranan, Penyelesaian Konflik, Pemilihan Kapitalau.

Page 75 of 109 | Total Record : 1084

 73   74   75   76   77 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue