cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 71   72   73   74   75 
SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENDUKUNG KINERJA DI BIRO UMUM KANTOR GUBERNUR SULAWESI UTARA Watania, Chynthia Regina; Pangemanan, Sofia; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Yang dibangun atau dikembangkan melalui proses pembangunan dari sumber daya manusia (SDM) itu dapat dipertanyakan, apanya dari SDM itu yang harus dibangun sehingga terwujud manusia seutuhnya atau manusia yang berbobot atau berkualitas sesuai dengan hakikat dan sasaran pembangunan nasional Indonesia. Yang perlu dibangun adalah daya yang berasal atau bersumber dari manusia itu ataukah manusia yang menghasilkan daya itu yang harus dibangun atau dikembangkan. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengeloaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal didalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sumber daya aparatur sipil Negara dalam mendukung kinerja di Biro Umum Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa sumber daya aparatur sipil Negara dalam mendukung kinerja di Biro Umum Kantor Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara cukup baik, dilihat dari pemahaman pengetahuan, keahlian, kepegawaian dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang baik. Walaupun rata-rata pegawai belatarkan belakang hanya SMA tapi tingkat pengalaman kerja dan kinerja baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para pegawai.Kata Kunci: Sumber daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, Kinerja.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TABANG KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tundunaung, Liong; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Desa di berikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat, Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan proses kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, penyusunan rencana kegiatan dana desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, dan peraturan prosedur pelayanan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan rencana pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggarang Pendapatan Belanja Desa (APBDes), di desa Tabang masih mengalami beberapa masalah. diantaranya dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggarang Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan peraturan-peraturan lain meskipun sudah berjalan dengan baik, karena BPD dan Pemerintah Desa sudah sejalan. alasan lainya semua anggota BPD itu lahir dari pendukung Kepala Desa waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sehingga semua BPD selalu mengikuti perintah dari Kepala Desa.Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa.
KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MANADO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA BANJIR Awusi, Biyan Anugrah; Nayoan, Herman; Tompodung, Jones
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada awal tahun 2014 terjadi banjir bandang di Manado yang disebabkan hilangnya hutan dan sungai-sungai kecil di sekitar Manado, serta rusaknya daerah resapan akibat pembangunan kota yang serampangan menyebabkan sejumlah sungai di Manado tak mampu lagi menahan debit air hujan. Dampak dari banjir bandang ini menyebabkan puluhan ribu orang menjadi korban dan melakukan pengungsian, serta mengakibatkan puluhan rumah mengalami kerusakan. Selain itu banjir juga menyebabkan kerusakan pada sarana dan prasarana di wilayah yang terkena bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dalam Upaya Menanggulangi Korban Bencana Banjir. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Manado dalam pencapaiannya sebesar 70 % dari yang diharapkan. Hal ini di dapat berdasarkan pada hasil penghitungan perbandingan antara jumlah data yang terkumpul. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang belum dapat sepenuhnya teratasi. Diantaranya permasalahan terkait dengan alat/sarana yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil penghitungan data tingkat kinerja indikator alat/sarana yaitu didapatkan hasil sebesar 65 %. Ini menggambarkan bahwa tingkat persetujuannya masih rendah dari yang diharapkan 65 % yang menunjukan bahwa masih minimnya alat/sarana penanggulangan bencana banjir. Ditambah pula dengan keterbatasan sumber daya manusia yang professional di bidang kebencanaan khususnya dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Manado.Kata Kunci: Kinerja, Penanggulangan, Banjir, BPBD.
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASJIM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 Dogowini, Rinaldo Christianto; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah, hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Strategi calon dan partai politik sangat penting dalam proses pemenangan calon di pemilu, strategi calon dan partai politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antar berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan, baik dalam kontestasi pemilu maupun pemilukada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Bahrain Kasuba–Iswan Hasjim dalam pemilihan kepada daerah kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Halmahera Selatan terbilang sukses dan lebih baik dibandingkan dengan pasangan–pasangan calon lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara dan tanggapan–tanggapan masyarakat terkait dengan pasangan BK ISWAN dengan pasangan calon lainnya. Strategi Komunikasi Politik sangatlah berperan penting dalam sebuah strategi pemenangan. kemenangan tim sangatlah ditentukan oleh strategi komunikasi yang dimainkan ketika komunikasi politik bisa terbangun dengan baik antara komunikator dan komunikan maka sangat berdampak terhadap sebuah hasil yang ingin dicapai.Kata Kunci: Strategi, Komunikasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah.
PERANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN MINAHASA UTARA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA (Suatu Studi di Desa Nain, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara) Daud, Ardhiansya; Pati, Agustinus; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan pariwisata serta peranan pemerintah daerah dan peningkatan jumlah wisatawan di daerah kabupaten Minahasa Utara terus mendorong meningkatnya kebutuhan wisatawan akan fasilitas yang menunjang, serta sarana dan prasarana. Pariwisata juga dapat meningkatkan pola pikir yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peranan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan potensi objek wisata pantai Bungin Nain dan pulau Nain. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan teknik prosedur pengumpulan (Observasi Lapangan), Instrument wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, tersruktur dengan pedoman dan Studi dokumentasi, terutama mengenai akurasi sumber dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan pemerintah daerah (dinas pariwisata dan kebudayaan) dalam mengelola sektor pariwisata adalah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Minahasa Utara lebih khusus pulau Nain Kecamatan Wori, melengkapi sarana serta prasana penunjang pariwisata. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan potensi pariwisata adalah faktor pendukung yaitu objek wisata-wisata yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas, partisipasi masyarakat dan koordinasi pemerintah dengan pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dan, lokasi geografis objek wisata, serta minim dan tidak terpusatnya informasi. Selain itu, dari hasil penelitian berikutnya terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara seperti kurangnya dana, kontroversi kepemilikan lahan kawasan wisata, belum adanya investor, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta minimnya sumber daya manusia.Kata Kunci : Pengembangan, Potensi Wisata.
KONFLIK HAK GUNA BANGUNAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN DI KAWASAN PESISIR PANTAI KELURAHAN MALALAYANG II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Lumendek, Chaynel; Gosal, Ronny; Kimbal, Marthen
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspek penguasaan tanah adalah bagian utama dalam pokok agraria, di mana tanah sangat menentukan dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Tanah menjadi modal utama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam sebuah negara mestilah menyandarkan pengaturan tentang kepemilikan tanah dan pemanfaatan potensi tanah yang mengarah pada aspek keadilan serta secara objektif memandang bahwa tanah juga merupakan modal utama menuju terbangunnya negara industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Konflik Hak Guna Bangunan di Masyarakat Pesisir Pantai Kelurahan Malalayang II Kecamatan Malalayang. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang terjadi akibat konflik ini berpengaruh terhadap psikologis bagi pihak yang terlibat konflik khususnya masyarakat, dampak ini akan mengganggu pikiran, perilaku dan jiwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk beraktivitas, dan langkah yang diambil pemerintah sejauh ini telah beberapa kali mencoba mempertemukan pihak yang berkonflik yakni pemegang HGB dan masyarakat namun sampai saat ini tidak mencapai kesepakatan, tetapi menurut pihak kelurahan telah ada penyelesaian dari pemerintah Provinsi dengan dikeluarkan peraturan gubernur tentang Kawasan pesisirKata Kunci: Konflik, Hak Guna Bangunan, Kebijakan, Pertanahan.
EFEKTIVITAS PEMBINAAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA MANADO Pagau, Raman Marpin; Kimbal, Marthen; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan menjadi salah satu aspek penting dari pemasyarakatan selain aspek sarana prasana dan sumber daya manusia. Tetapi pada kenyataannya masih sering kita dengar atau kita jumpai banyak warga binaan yang sering masuk keluar lembaga pemasyarakatan yang notabene sudah menjalani proses pembinaan. Kalau memang mereka memperoleh pembinaan secara baik tentu mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka dan tidak akan sering masuk keluar lembaga pemasyarakatan lagi. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan warga binaan dilembaga pemasyarakatan klas IIA Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh lewat observasi, wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan dianalisa penulis mendapatkan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan klas IIA Manado sudah berjalan dengan baik. Tetapi, yang masih mejadi penghambat dalam proses pembinaan adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya kemauan dari warga binaan itu sendiri untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.Kata Kunci : Efektivitas, Pembinaan, Warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan.
REFORMASI BIROKRASI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BITUNG Lombongbitung, Combyan; Mantiri, Michael; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang ideal dengan adanya perubahan-perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan agar dapat terciptanya pelayanan yang memadai. Sehingga apabila dalam kenyataan yang terjadi Reformasi Birokrasi belum berjalan sesuai tujuan yang ada maka perlu diadakan perbaikan dan di tata kembali. Reformasi Birokrasi juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas, demi terciptanya sumber daya aparatur negara yang profesional. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana Reformasi Birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Birokrasi yang ada belum berjalan sesuai apa yang diharapkan maka dengan demikian perlu adanya Reformasi Birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, dikarenakan sesuai indikator penelitian yang dilakukan yakni Birokrasi yang Melayani, Efektif dan Efisien, serta Birokrasi yang transparan belum berjalan dengan baik.Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Debula Kecamatan Kwelamdua Kabupaten Yahukimo) Dapla, Nalis; Gosal, Ronny; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan pedesaan dan perkotaan merupakan bagian intekral dari Pembangunan Nasional yang memiliki arti strategis, di daerah pedesaan. Sehigga Keberhasilan pembangunan desa akan menyentuh semua lapisan masyarakat dan memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasilnya terhadap tercapainya masyarakat adil dan makmur yang sekaligus material spiritual. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu factor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan .Untuk melaksanakan pengembangan partisipasi masyarakat di perlukan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat mencakup partisipasi dalam kegiatan perencanaan, partisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa. Namun tidak muda membangun partisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu,upaya harus di lakukan agar bias membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Disisi lain, pembangunan desa atau kelurahaan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan dalam poin kebijakan pembangunan desa, Dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan adalah Hubungan yang harmonis antara dua kelompok kegiatan utama, yaitu berbagai kegiatan pemerintahan sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama kedua. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan karena masyarakat lebih tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan memiliki rasa tanggug jawab. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari Perencanaan pembangunan, pengembangan program sampai tahap pengawasan.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat Pembangunan.
PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA Hanibe, Ayu Marchsela; Sambiran, Sarah; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme aparatur sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan aparatur yang yang tercemin dalam prilakunya. Hal tersebut dapat mengacu pada potensi aparatur dalam mengerjakan tugas yang diembannya. Dengan adanya profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam bekerja maka setiap tugas akan di lakukan dengan penuh tanggung jawab. Mengingat aparatur adalah tumpuan dan harapan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan maka dari itu aparatur dituntut professional dalam menjalankan pemerintahan karena hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas kerja yang akan diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profesionalisme aparatur sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah dalam meningkatkan kualitas kerja, dimana aparatur memiliki tuntutan untuk professional karena memiliki tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang di emban. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan dari orang–orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kompetensi atau kemampuan dan keahlian wajib dimilki oleh aparatur sipil Negara yang berada di Badan Kepegawaian Daerah, dimana profesionalismenya aparatur sipil Negara tergantung dari kompetensinya. Maka dari itu aparatur sipil Negara dituntut untuk memiliki kompetensi agar supaya setiap tugas, fungsi, dan tanggung jawab mampu dilaksanakan dalam hal memberikan pelayanan. Dengan begitu maka kualitas kerja pun akan meningkat.Kata Kunci : Profesionalisme, Kompetensi dan Efektifitas, ASN.

Page 73 of 109 | Total Record : 1084

 71   72   73   74   75 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue